#30 tag 24jam
Menko IPK: Pelindungan kawasan Pantura Jawa jaga pertumbuhan ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan program pelindungan pesisir ... [289] url asal
#penguatan-ekonomi #pemajuan-ekonomi #peningkatan-kesejahteraan #ahy
Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan program pelindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa bertujuan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
“Ini juga menyelamatkan kawasan industri, kawasan pangan, kawasan logistik, dan pada akhirnya menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga,” kata AHY saat kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin.
AHY menyampaikan, kawasan Pantura Jawa menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut yang dapat memperburuk abrasi serta meningkatkan risiko banjir rob.
Dia menyampaikan, kawasan Pantura Jawa memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional karena berkontribusi sekitar 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Ia menyebutkan, penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah Pantura mencapai 5–20 sentimeter per tahun, bahkan terdapat daerah yang mengalami penurunan hingga 25 sentimeter per tahun.
Menurut AHY, tanpa intervensi melalui pembangunan fisik dan penanaman mangrove, kondisi tersebut berpotensi semakin mengancam masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penanganan Pantura perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
AHY menjelaskan, penanaman mangrove di Desa Timbulsloko merupakan langkah awal dari gerakan nasional untuk melindungi Pantura Jawa. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ).
Program perlindungan Pantura mencakup wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang melibatkan pemerintah daerah di lima provinsi dan 25 kabupaten/kota, serta 18 kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.
Selain penanaman mangrove, upaya perlindungan pesisir dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengendalian gelombang. Salah satunya dengan pembuatan hexbrick yang berfungsi sebagai pemecah gelombang atau breakwater untuk mengurangi arus dan energi gelombang sehingga dapat menekan risiko abrasi.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
BOPPJ: Tanggul laut raksasa untuk lindungi 55 juta warga Pantura Jawa
Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menyampaikan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi sekitar 50 hingga 55 juta ... [381] url asal
Demak, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menyampaikan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi sekitar 50 hingga 55 juta penduduk yang tinggal di pesisir utara (Pantura) Jawa dari ancaman penurunan tanah hingga peningkatan banjir rob.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti membuat Perpres tahun 2025 untuk membangun Tanggul Laut Raksasa mulai dari Tangerang, Banten, sampai dengan Gresik. Untuk apa? untuk melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir, hampir lebih kurang 50 juta sampai 55 juta itu tinggal di pesisir utara Jawa" kata Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam diskusi di Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin.
Dia menjelaskan, pembangunan tersebut menjadi penting mengingat kondisi pesisir utara Jawa yang semakin terdampak penurunan muka tanah dan banjir rob.
Kondisi itu terlihat di desa Timbulsloko, Sayung, Demak, Jawa Tengah, dengan sejumlah rumah dan sekolah yang telah tenggelam hingga hanya menyisakan bagian atap.
Sebagai langkah awal, BOPPJ melakukan percontohan atau demonstration plotting menggunakan mangrove.
"Yang mana ini nanti juga bisa dilakukan di desa-desa lainnya atau di pantai-pantai lainnya yang sejenis," katanya.
Didit menegaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tidak hanya mengandalkan konstruksi fisik, tetapi juga mengombinasikan solusi berbasis alam atau nature-based solutions sesuai dengan karakteristik setiap kawasan pesisir.
Menurut dia, pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Dia mencontohkan kawasan Teluk Jakarta yang memiliki 23 kanal dari wilayah Jabodetabek-Puncak, Cianjur (Punjur) yang kemudian menjadi 12 kanal. Sejumlah kanal tersebut mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan, termasuk penanganan di bagian muara, melalui integrasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dia mengatakan, kawasan pesisir tidak hanya dihuni nelayan, tetapi juga petambak, petani, dan masyarakat yang bekerja di pabrik.
"Kalau ini sudah dapat berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat yang ada di pesisir tentunya akan lebih meningkat," ujarnya.
Selain meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir, pembangunan tersebut diharapkan memperbaiki kondisi kawasan pantai sekaligus mengatasi berbagai ancaman, seperti penurunan muka tanah, banjir rob, dan banjir saat hujan.
Didit meminta dukungan masyarakat, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan kawasan Pantura Jawa.
"Kalau ini bagus, kita jalankan terus bersama-sama dengan yang lain," ujarnya.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)