Pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada listrik yang andal dan terjangkau. Transisi yang dapat dibiayai adalah cara menjaga pasokan listrik seiring ekonomi terus tumbuh.
Jakarta (ANTARA) - Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menekankan pentingnya kejelasan peta jalan transisi energi Indonesia untuk meningkatkan kepastian investasi swasta, terutama dalam sektor ketenagalistrikan dan pengembangan energi terbarukan.
CEO AIGCC Rebecca Mikula-Wright mengatakan tantangan transisi ketenagalistrikan Indonesia bukan lagi terletak pada ketiadaan perencanaan, melainkan pada penyelarasan kebijakan yang sudah ada dengan pelaksanaan yang jelas dan dapat menjadi acuan bagi investor.
"Laporan ini tidak menyerukan strategi baru. Yang dibutuhkan adalah menghubungkan rancangan kebijakan transisi energi yang sudah ada menjadi jalur implementasi yang jelas dan berguna bagi investor," kata Rebecca berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Rebecca menyebut para investor memandang sektor ketenagalistrikan sebagai fondasi transisi iklim di Asia, karena dekarbonisasi industri, transportasi, dan bangunan sangat bergantung pada pasokan listrik yang andal, terjangkau, dan semakin bersih.
Dalam hal ini, Korea Selatan, Indonesia, dan Malaysia merupakan tiga pasar ketenagalistrikan paling signifikan di kawasan ini, dan masing-masing telah menyusun kerangka perencanaan yang komprehensif.
Kini, yang dibutuhkan oleh para investor adalah agar rencana-rencana tersebut diintegrasikan ke dalam peta jalan yang layak investasi, lengkap dengan daftar proyek, model pendapatan, dan alokasi risiko, sehingga memungkinkan penanaman modal dapat dilakukan.
Laporan tersebut juga menyoroti peran Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dalam kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). Dokumen itu menawarkan jalur transisi yang lebih ambisius dan berorientasi pada investor, meskipun tidak bersifat mengikat.
Untuk Indonesia, AIGCC menilai kelayakan investasi di Indonesia bergantung pada kemampuan proyek memperoleh pembiayaan, keberlanjutan keuangan PT PLN (Persero), realisasi pembangunan jaringan listrik, serta kejelasan arah transisi pembangkit listrik tenaga batu bara, termasuk pembangkit captive yang memasok kebutuhan kawasan industri.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada listrik yang andal dan terjangkau. Transisi yang dapat dibiayai adalah cara menjaga pasokan listrik seiring ekonomi terus tumbuh," katanya pula.
Untuk memperkuat daya tarik investasi swasta, AIGCC mengidentifikasi lima area prioritas bagi pembuat kebijakan.
Pertama, menyelaraskan peta jalan transisi energi nasional, sektor ketenagalistrikan, dan JETP, termasuk dalam penanganan pembangkit captive dan penetapan target pengurangan emisi.
Kedua, memperjelas mekanisme pengadaan proyek, tarif listrik, jaminan pembayaran, risiko nilai tukar, dukungan pemerintah, serta pendapatan PLN agar proyek memiliki kepastian pembiayaan.
Ketiga, menetapkan arah transisi pembangkit batu bara dan captive, termasuk skema pembiayaan, kompensasi, penyediaan kapasitas pengganti, dan penerapan prinsip transisi berkeadilan. Keempat, memastikan kesiapan teknologi dan jaringan listrik serta meningkatkan keterbukaan informasi proyek bagi investor.
Kelima, memperkuat transparansi melalui keterbukaan asumsi pasar karbon, pelaporan kemajuan transisi, serta dialog rutin dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar tiga perempatnya berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan energi. Pengembangan kapasitas tersebut diproyeksikan membutuhkan biaya sebesar 188 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Rebecca mengatakan Indonesia telah melakukan upaya perencanaan transisi ketenagalistrikan, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut dapat dibiayai.
"Indonesia telah bekerja sangat keras dalam merencanakan transisi ketenagalistrikannya. Peluangnya sekarang adalah menjadikan rencana tersebut layak dibiayai," ujarnya pula.
AIGCC menilai target jangka panjang saja tidak cukup untuk menarik modal. Investor juga membutuhkan rincian pelaksanaan, termasuk target antara, kebutuhan pendanaan, daftar proyek, mekanisme pendapatan, pembagian risiko, kesiapan jaringan, serta mekanisme pemantauan.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026