#30 tag 24jam
Kemnaker latih pekerja terdampak PHK agar siap kerja atau berwirausaha
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melatih pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar siap bekerja kembali atau memulai berwirausaha melalui ... [278] url asal
#kemnaker #phk #program-pelatihan-berbasis-kompetensi #pelatihan-vokasi #vokasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melatih pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar siap bekerja kembali atau memulai berwirausaha melalui Program Pelatihan Berbasis Kompetensi.
“Kami berharap Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat memberikan manfaat nyata bagi para pekerja terdampak PHK, sehingga mereka memiliki bekal kompetensi yang lebih kuat untuk kembali memasuki pasar kerja dan meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Secara nasional, program pelatihan vokasi ini dialokasikan bagi 50.000 peserta. Di Jawa Tengah, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang menargetkan 2.464 peserta di 25 kabupaten/kota.
Di Kabupaten Brebes, 32 peserta angkatan pertama disiapkan untuk diserap langsung oleh PT Bintang Indokarya Gemilang.
Lebih lanjut, Cris menyampaikan bahwa kompetensi menjadi modal penting agar pekerja tetap relevan di tengah perubahan dunia kerja. Karena itu, pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta dan dunia kerja.
Ia meminta peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menguasai keterampilan yang diberikan. Keterampilan itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan baru, berwirausaha, atau mengembangkan usaha yang telah dimiliki.
“Jangan melihat PHK sebagai akhir dari perjalanan karier, tetapi jadikan momentum untuk membuka jalan menuju kesempatan yang baru,” katanya.
Pelaksanaan program ini melibatkan BBPVP Semarang, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Brebes.
Dalam rangkaian kegiatan itu, Cris juga memantau pelaksanaan pelatihan Tailor Made Training (TMT) di LPK Anugerah Trikarya Utama. BBPVP Semarang menargetkan 741 paket TMT (11.856 orang) yang dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS), dan komunitas.
Pencari kerja dapat mengakses layanan ketenagakerjaan melalui aplikasi SIAPkerja. Informasi selengkapnya tentang program pelatihan tersedia di skillhub.kemnaker.go.id.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Jabar intervensi dampak ekonomi 13.044 pekerja terdampak PHK
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintervensi dampak guncangan ekonomi terhadap daya beli masyarakat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ... [335] url asal
#pemprov-jabar #gelombang-phk-jabar #phk-jawa-barat #disnakertrans-jabar #i-gusti-agung-kim-fajar
Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintervensi dampak guncangan ekonomi terhadap daya beli masyarakat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa 13.044 pekerja sepanjang Januari hingga September 2026.
Langkah perlindungan ekonomi tersebut dilakukan melalui percepatan pencairan bantalan finansial Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT), sekaligus mengakselerasi reaktivasi produktivitas tenaga kerja guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di kawasan industri Jawa Barat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar di Bandung, Rabu, menegaskan pemenuhan hak-hak keuangan dan klaim jaminan sosial para pekerja terdampak PHK menjadi prioritas utama untuk menahan penurunan tingkat kesejahteraan keluarga.
"Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kim.
Guna memulihkan putaran roda ekonomi buruh secara cepat, lanjut dia, Pemprov Jabar memangkas rantai birokrasi rekrutmen dan biaya perantara (calo) melalui integrasi ekosistem pasar kerja digital berbasis aplikasi "Nyari Gawe".
Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi Nyari Gawe tercatat mengonsolidasikan 704.121 pencari kerja dengan 714 perusahaan, menyediakan 24.085 peluang kerja, serta sukses mengembalikan 1.209 tenaga kerja ke dalam sektor ekonomi formal.
Di samping itu, efisiensi penyerapan tenaga kerja diperluas melalui inovasi bursa kerja daring (live streaming) via akun TikTok resmi Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial.
Ia menjelaskan, dalam empat edisi bursa kerja daring hingga awal Oktober 2026, program ini berhasil menggaet 89 perusahaan dengan total ketersediaan 5.768 lowongan kerja siap isi.
Sebagai strategi mitigasi jangka panjang terhadap struktur dinamika industri, Disnakertrans Jabar mengarahkan pekerja terdampak PHK untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi kreatif dan manufaktur bernilai tambah tinggi.
Pemerintah menggelar pelatihan keterampilan berbasis kejuruan strategis—mulai dari teknisi otomotif, manufaktur, pengelasan, operator forklift, barista, hingga pembuat konten digital (digital content creator).
Lewat unit pelatihan keliling (Mobile Training Unit / MTU) dan program pendampingan kewirausahaan, para korban PHK didorong untuk bertransformasi dari pencari kerja menjadi pelaku usaha mandiri baru yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Said Iqbal usul UMR2027 naik 7,5-9,5 persen ikuti inflasi-perekonomian
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan upah minimum regional (UMR) tahun 2027 dapat naik 7,5 hingga ... [388] url asal
Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan upah minimum regional (UMR) tahun 2027 dapat naik 7,5 hingga 9,5 persen, dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan masing-masing daerah.
Iqbal dalam jumpa pers secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan angka tersebut sudah sesuai perhitungannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025, yang menyatakan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
“Aturan tersebut dikatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentunya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dengan demikian kenaikan upah minimum tahun 2027 pun dapat kita hitung sekarang,” kata dia.
Menurut perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, data inflasi rata-rata berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2025 hingga September 2026 sebesar 3,20 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi secara tahunan rata-rata sebesar 5,43 persen.
Apabila menggunakan indeks tertentu pada angka maksimal, yakni 0,9, maka didapatkan angka 7,8 persen.
“Maka angka kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu kami turunkan sedikit, karena ada yang tinggi ada yang rendah, yaitu menjadi 7,5 persen,” kata Iqbal.
Ia menilai, kenaikan upah minimum pekerja tidak berpotensi membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bahkan bangkrut.
“Kalau dibilang kenaikan upah minimum 7,5 persen sampai 9,5 persen akan membuat perusahaan tutup, mari kita lihat fakta di lapangan. Jadi 2025 sampai Juni 2026, catatan KSPI, pabrik yang paling banyak tutup, justru pabrik yang di daerah upah minimumnya rendah,” kata dia.
Ia menilai, banyak faktor yang mempengaruhi PHK dan penutupan usaha/industri dalam setahun terakhir, salah satunya kondisi perekonomian dan geopolitik dunia, terutama bagi perusahaan yang berorientasi pada ekspor.
“Saya jumpai, kenapa perusahaan tekstil, garmen, sepatu, ini paling banyak tutup, itu yang orientasi ekspor, yang banyak tutup. Kenapa dia turun? Karena permintaan barang di pasar internasional menurun. Karena pasar internasional melambat, maka permintaan ke Indonesia juga menurun,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tingginya biaya produksi yang tidak diikuti dengan kemampuan modal yang kuat dari perusahaan, mulai dari harga bahan baku, biaya gas industri, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya logistik.
“Kalau ongkos produksi meningkat, dilakukanlah efisiensi dari produksi dengan cara mengurangi karyawan, sehingga biaya produksi, labor cost, menurun,” kata Iqbal.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)