#30 tag 24jam
PJT II sebut pengembangan PLTS Jatigede 100 MW segera dimulai
Perum Jasa Tirta II (PJT II) menyatakan pengembangan PLTS terapung berkapasitas 100 MW di Waduk Jatigede, Sumedang, Jabar, segera dimulai, sedangkan proyek 80 ... [378] url asal
#pjt-ii #plts-terapung #waduk-jatigede #waduk-jatiluhur #energi-terbarukan
(Antara - Bisnis) 24/10/26 11:57
v/1035735/
Purwakarta, Jabar (ANTARA) - Perum Jasa Tirta II (PJT II) menyatakan pengembangan PLTS terapung berkapasitas 100 MW di Waduk Jatigede, Sumedang, Jabar, segera dimulai, sedangkan proyek 80 MW di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, masih dalam tahap studi kelayakan.
"Yang Jatigede yang 100 megawatt sudah akan mulai. Yang Jatiluhur ini masih dalam taraf FS, feasibility study," kata Direktur Utama PJT II Imam Santoso, seusai kegiatan bersama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu.
Imam mengatakan kedua proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan energi terbarukan yang tengah disiapkan perusahaan melalui pemanfaatan kawasan waduk.
Meski demikian, ia belum memerinci jadwal pembangunan maupun target pengoperasian kedua PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya terapung tersebut.
Berdasarkan paparan Imam, rencana PLTS terapung Jatiluhur saat ini memiliki kapasitas 80 MW, sedangkan Jatigede sebesar 100 MW.
Selain kedua proyek itu, PJT II mengidentifikasi potensi pengembangan PLTS terapung hingga 2,8 gigawatt peak (GWp) di sejumlah waduk dalam wilayah kerjanya.
"Daya 2,8 GWp itu adalah potensi. Jangan salah pengertian, itu potensi ya," ujar Imam.
Ia menegaskan angka tersebut merupakan potensi keseluruhan yang masih memerlukan perencanaan lebih lanjut, bukan kapasitas pembangkit yang telah terpasang atau beroperasi.
Dalam paparan perusahaan, PJT II juga menyebutkan lima lokasi lain yang akan mulai dijajaki untuk pengembangan PLTS terapung pada 2027, yakni Batutegi, Sindangheula, Karian, Cipanas, dan Kuningan.
Dengan demikian, terdapat tujuh lokasi dalam rencana dan identifikasi potensi pengembangan PLTS terapung PJT II, dengan tahapan persiapan yang berbeda.
Selain tenaga surya, perusahaan mengidentifikasi potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan sistem penyimpanan energi melalui pemompaan air (pumped storage) sebesar 760 MW.
Saat ini, PJT II mengelola PLTA Ir H Djuanda di kawasan Waduk Jatiluhur dengan kapasitas terpasang 187,5 MW. Listrik yang dihasilkan disalurkan kepada PLN dan sejumlah industri.
Pengembangan PLTS terapung tersebut menjadi salah satu langkah perusahaan untuk memperluas pemanfaatan infrastruktur sumber daya air bagi pembangkitan energi terbarukan.
Pemanfaatan ruang genangan waduk untuk PLTS terapung diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.
Sementara itu, pemerintah pada 25 Agustus 2026 meluncurkan program pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
ESDM tekankan pentingnya penerimaan masyarakat terkait proyek EBT
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya penerimaan masyarakat terkait pengembangan proyek energi baru dan terbarukan (EBT), ... [332] url asal
#plts-cirata #plts-terapung-cirata #kementerian-esdm #komnas-ham
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya penerimaan masyarakat terkait pengembangan proyek energi baru dan terbarukan (EBT), salah satunya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.
"Tantangan pengembangan PLTS Terapung salah satunya adalah bagaimana kita bisa memastikan penerimaan masyarakat sekitar yang sedikit banyak pasti akan terdampak," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto dalam keterangan resmi dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.
Menurutnya, pemerintah dan pengembang proyek perlu memberi perhatian khusus bagi nelayan, pemilik Keramba Jaring Apung (KJA), dan masyarakat setempat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika mendampingi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meninjau PLTS Terapung Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (20/10).
Ia mengatakan kunjungan ke PLTS Terapung Cirata untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian ESDM telah sejalan dengan pemenuhan HAM.
"Ini merupakan rangkaian kegiatan pengukuran yang terencana dan sistematis untuk melakukan penilaian terhadap situasi hak asasi manusia melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM," ujarnya.
Menurut dia, PLTS Terapung Cirata salah satu pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berskala besar yang memberikan pembelajaran bagi pengembangan proyek sejenis di Indonesia.
Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan kunjungan ini bertujuan mempelajari praktik baik yang berpotensi diterapkan di wilayah lain.
Menurutnya, penilaian perlu memperhatikan tidak hanya menemukan persoalan, tetapi juga mencari solusi yang dapat dikembangkan lebih luas.
“Kita perlu mendorong hal-hal baik agar berkembang lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih luas, sehingga dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan lain yang mungkin belum bisa kita selesaikan,” katanya.
Ia menilai pengembangan energi terbarukan memberikan harapan bagi masa depan lingkungan dan generasi mendatang.
Meski demikian, penting untuk menjaga hubungan yang baik antara kegiatan industri dan masyarakat, termasuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap mereka.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi dan pelibatan masyarakat sejak sebelum proyek dimulai, supaya potensi dampak terhadap kehidupan masyarakat dapat dibahas sejak awal dan tidak hanya ditangani setelah muncul keluhan.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)