#30 tag 24jam
Komaidi: Aturan baru pengadaan harus hadirkan harga BBM terjangkau
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menjelaskan aturan baru dalam pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG yang tertuang dalam Peraturan ... [520] url asal
#impor-minyak #pengadaan-bbm #lemigas #reforminer-institute
(Antara - Bisnis) 29/10/26 12:13
v/1685535/
Intervensi langsung negara perlu dibuktikan mampu menghasilkan struktur harga komoditas yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menjelaskan aturan baru dalam pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026, harus mampu menghadirkan sistem pasokan energi nasional yang andal, harga yang terjangkau serta efisiensi dan penghematan nyata bagi APBN.
“Intervensi langsung negara perlu dibuktikan mampu menghasilkan struktur harga komoditas yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi,” ujar Komaidi menegaskan di Jakarta, Kamis.
Komaidi mengungkapkan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 membawa pembaruan mendasar pada tatanan pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional.
Melalui regulasi ini, pengadaan impor energi bertransisi dari mekanisme korporasi berbasis pasar (market-based) menjadi skema Government-to-Government (Gto-G) dan Government-to-Business (G-to-B) yang dieksekusi oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas di bawah Kementerian ESDM.
Di tingkat strategis, kebijakan ini mencerminkan penguatan peran sentral negara dalam pengelolaan sektor energi vital. Negara tidak lagi sebatas penyusun regulasi atau pengawas pasar, tetapi hadir langsung sebagai pengendali dan eksekutor utama di hulu rantai pengadaan impor energi. Ketahanan energi ditempatkan sebagai instrumen kedaulatan yang dikendalikan melalui diplomasi antar pemerintah, untuk mengamankan kepastian pasokan jangka panjang di tengah dinamika geopolitik global.
Dia mengatakan, skema yang ditetapkan di dalam Perpres No 107/2026, BLU Lemigas menjalankan peran pengadaan komoditas, sementara PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai offtaker sekaligus pengelola rantai pasok fisik. Reputasi, kompetensi teknis, dan jaringan trading global yang telah dibangun Pertamina menjadi modal penting yang perlu dipadukan dengan fungsi diplomasi pemerintah.
“Kombinasi daya tawar politik negara (political leverage) dan kelincahan jaringan bisnis global Pertamina (commercial capability) akan menciptakan posisi tawar yang lebih kuat di tingkat internasional,” ujar Komaidi dalam diskusi dengan media.
Menurut dia, keberlanjutan tatanan baru ini juga memerlukan harmonisasi regulasi. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan niaga hilir migas dilaksanakan oleh Badan Usaha berizin, sementara BLU Lemigas mengacu pada kerangka perbendaharaan negara (UU Nomor 1 Tahun 2004).
Karena itu, diperlukan Peraturan Menteri ESDM atau PMK khusus mengenai tarif layanan BLU, pencatatan persediaan, dan pedoman hedging komoditas, serta penyesuaian formula kompensasi BBM dan subsidi LPG agar harga beli dari BLU terintegrasi otomatis dalam perhitungan fiskal APBN.
Komaidi mengatakan, untuk kepastian jangka panjang, pembahasan RUU Migas yang tengah berjalan menjadi momentum untuk menempatkan kerangka kelembagaan ini secara permanen setingkat undang-undang.
Rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas juga membuka peluang untuk mengintegrasikan fungsi pengadaan impor yang kini dijalankan BLU Lemigas, memisahkan secara tegas Cadangan Penyangga Energi (CPE) berbasis Perpres 96/2024 dari stok komersial harian, serta memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pelaksana pengadaan energi strategis agar keputusan di pasar global dapat diambil secara cepat, akuntabel, dan transparan. Perpres 107/2026 merupakan pijakan awal dalam menata kembali arsitektur ketahanan energi nasional.
“Dengan sinergi erat BLU Lemigas dan Pertamina, regulasi operasional yang selaras, serta tata kelola kelembagaan yang dikunci dalam RUU Migas, Indonesia dapat memiliki sistem pasokan energi yang andal, terjangkau, tangguh, sekaligus menghemat anggaran negara,” ucap dia.
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Komaidi: Jaga kinerja positif di hulu atasi defisit perdagangan migas
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyebutkan penyelesaian permasalahan defisit neraca perdagangan migas pada dasarnya dapat ... [500] url asal
#perdagangan-migas #produksi-migas #reforminer-institute #defisit-perdagangan-migas
(Antara - Bisnis) 29/10/26 10:59
v/1678425/
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyebutkan penyelesaian permasalahan defisit neraca perdagangan migas pada dasarnya dapat dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan peningkatan produksi migas dan menjaga kinerja positif di sektor hulu migas.
"Langkah tersebut perlu diperkuat juga melalui percepatan revisi UU Migas agar memberikan kepastian hukum dan stabilitas kontrak bagi investor," kata direktur eksekutif lembaga riset ekonomi energi dan pertambangan tersebut di Jakarta, Kamis.
Komaidi mengungkapkan bahwa neraca perdagangan migas Indonesia selama ini tercatat konsisten defisit.
Hal itu bisa dilihat dari data BPS yang menyebutkan defisit kumulatif perdagangan migas selama 2021–2025 mencapai 97,96 miliar dolar AS atau hampir 20 miliar dolar AS per tahun. Pada Januari–Agustus 2026, defisit tercatat 21,29 miliar dolar AS, sekitar 75 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah melampaui defisit sepanjang 2025.
Defisit tersebut utamanya disebabkan oleh impor minyak untuk menutup kekurangan pasokan domestik sekitar 1,0–1,2 juta barel minyak per hari (BOPD). Meningkatnya defisit perdagangan migas berpotensi memberikan tekanan terhadap transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.
Oleh karena itu, menurut Komaidi masalah defisit perdagangan migas harus segera diatasi. Tanpa peningkatan produksi, impor minyak akan terus bertambah seiring kebutuhan pasokan minyak yang diproyeksikan mencapai 1,94–2,04 juta BOPD pada 2030.
Komaidi meyakini sejumlah indikator menunjukkan sektor hulu migas nasional masih memiliki modal untuk mendukung upaya peningkatan produksi. SKK Migas mencatat, selama lima tahun terakhir investasi hulu migas meningkat 41,6 persen, dari 10,89 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 15,42 miliar dolar AS pada 2025.
Pada 2025, lifting minyak dilaporkan mencapai 605,3 ribu BOPD atau 100,05 persen dari target APBN. Prospek hulu migas juga diperkuat oleh hasil eksplorasi 2020–2026, yang mencatat 122 temuan dari 197 sumur yang dievaluasi dengan rasio keberhasilan 61 persen, di atas rata-rata global 45–50 persen.
“Dalam beberapa tahun terakhir, eksplorasi di Indonesia juga menghasilkan sejumlah temuan migas berskala besar (big fish),” kata Komaidi memaparkan dalam diskusi dengan media.
Dari berbagai indikator tersebut, Komaidi mengajukan tiga langkah yang dapat ditempuh melalui sejumlah kebijakan. Pertama, menerapkan fleksibilitas fiskal dan perlakuan perpajakan khusus bagi lapangan minyak tua (mature field), serta paket insentif yang seragam bagi proyek frontier dan marjinal.
Kedua, menyederhanakan perizinan melalui penetapan batas waktu yang mengikat dan penerapan prinsip single door bureaucracy dan ketiga, memisahkan urusan administrasi dan keuangan KKS dari keuangan negara, sekaligus menegaskan prinsip Business Judgment Rule.
Untuk mendukung penurunan defisit perdagangan migas, ReforMiner menilai evaluasi dan dukungan terhadap sejumlah proyek hulu migas tidak hanya didasarkan pada kelayakan bisnis, tetapi juga melalui pendekatan Nilai Manfaat Ekonomi Bersih (NMEB) bagi perekonomian nasional.
“Evaluasi perlu dilakukan dengan skenario with vs without, yaitu membandingkan biaya insentif dengan potensi kerugian jika proyek tidak berjalan, termasuk tambahan impor energi yang dapat memperlebar defisit perdagangan migas, tekanan terhadap neraca pembayaran, serta hilangnya lapangan kerja dan efek pengganda ekonomi domestik. Dengan demikian, pemberian insentif dapat diarahkan pada proyek yang manfaat ekonomi bersihnya mendukung pengurangan defisit migas,” terang Komaidi.
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)