#30 tag 24jam
Kadin: RUU Kadin untuk tingkatkan kapasitas UMKM Indonesia
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin untuk meningkatkan kapasitas ... [370] url asal
#kadin #ruu-kadin #umkm #pelaku-usaha #ruu-kadin-ts #kadin-ts
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin untuk meningkatkan kapasitas daripada UMKM.
"Kadin tetap ingin independen, non-budgeter, tapi ingin sekali istilahnya bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daripada SDM, UMKM kita, dan lain-lain," ujar Anindya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal ini dikarenakan memang Kadin merasa terpanggil bahwa 92 persen ekonomi di Indonesia ini di luar daripada belanja pemerintah. Jadi secara tidak langsung dan langsung Kadin mempunyai peran di situ.
"Nanti di situ (RUU Kadin) juga akan ditulis bahwa kita mempunyai peran advokasi yang sudah tahu selama ini, tapi ditambah dua lagi yakni pendampingan dan juga pembinaan. Ini sangat penting, dan mudah-mudahan semua lancar dan mohon dukungannya," kata Anindya.
Melalui hal itu, bagaimana Kadin bisa menjadi mitra strategis pemerintah yang baik bukan saja bicara mengenai regulasi dan peraturan sesudah diciptakan, tapi mungkin bisa sebelumnya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
Anindya berharap RUU Kadin dapat disahkan menjadi undang-undang. "Insya Allah bulan depan bisa diresmikan atau diketok setelah sebulan ini ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan pemerintah," katanya.
Sebagai informasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan Revisi Undang-Undang (UU) Kadin akan mendorong UMKM agar bisa naik kelas.
Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, sebagaimana diketahui dari seluruh unit usaha di Indonesia 99 persennya adalah UMKM. Dan UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan menyumbangkan 61 persen Produk Domestik Bruto.
Selama 58 tahun ini, kata dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin mampu untuk mengawal Kadin melewati berbagai macam dinamika seperti krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global 2008, pandemi 2020, dan hari ini tekanan geopolitik, geoekonomi, harga energi naik, perang dagang, perang fisik, dan lain-lain.
Menurut dia, pada tahun 1987 masih belum ada reformasi, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja, belum ada internet, dan lain-lain.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar internasional.
Hal tersebut menjadi salah satu arah pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin yang tengah dibahas DPR RI.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Ketua DPD RI sebut RUU Kadin Indonesia akan segera diselesaikan
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ... [431] url asal
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan segera diselesaikan.
"Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, saya juga sudah menerima surat tembusan dari Ketua DPR RI terkait dengan RUU Kadin, dan informasi dari dalam, sepertinya dalam waktu sesingkat-singkatnya akan dibereskan," ujar Sultan Bachtiar Najamudin di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, RUU Kadin tersebut merupakan warisan atau legacy bagi generasi masa depan Kadin Indonesia.
"Semangat tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memastikan kepentingan daerah mendapatkan tempat yang kuat dalam setiap agenda pembangunan nasional. Saya dan tentu kita semua percaya, tantangan Indonesia ke depan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Itu pasti," katanya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa dunia usaha juga tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antarnegara bahkan, dunia usaha, daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
Indonesia tidak kekurangan potensi, lanjutnya, yang diperlukan adalah keberanian menghubungkan potensi itu menjadi kekuatan.
Menghubungkan desa dengan pasar, daerah dengan investasi, talenta dengan industri, dan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
"Kadin harus terus menjadi salah satu lokomotif pembangunan Indonesia. Di tengah perubahan iklim dan tekanan global, kita juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan," ujar Sultan Bachtiar Najamudin.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa RUU Kadin dapat membawa dampak dan manfaat yang lebih besar bagi dunia usaha, terutama para pelaku UMKM.
"Salah satu yang kita utamakan adalah bagaimana rancangan undang-undang ini justru bisa membawa dampak dan manfaat yang lebih besar lagi buat dunia usaha. Karena bagaimanapun juga, saya selalu menyampaikan, Kadin sudah cukup baik 58 tahun ini, tapi kita tahu bahwa 97 persen dari saudara-saudara kita itu ada di UMKM. Nah, apa yang kita bisa lakukan buat mereka, itu adalah sesuatu yang tentu akan membuat Kadin lebih bermakna lagi," kata Anindya.
Sebelumnya, Anindya mengatakan Undang-Undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987 yang berlaku saat ini telah menjadi landasan organisasi selama puluhan tahun.
Namun, perkembangan ekonomi global, perubahan geopolitik, hingga transformasi digital menuntut adanya penyesuaian agar dunia usaha mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.
Menurut dia, kehadiran Kadin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bertujuan menyampaikan berbagai aspirasi pelaku usaha dari seluruh Indonesia agar dunia usaha dapat terus tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Anindya menjelaskan Kadin sebagai rumah besar dunia usaha yang menaungi berbagai asosiasi, himpunan, serta Kadin provinsi terus berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)