#30 tag 24jam
CTSS IPB University-WUR bahas persiapan Konsorsium Sirkularitas Gambut
Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (CTSS) dan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University melakukan pembahasan ... [439] url asal
Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (CTSS) dan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University melakukan pembahasan terkait Konsorsium Sirkularitas Lahan Gambut (PCC) dengan Wageningen University and Research (WUR) Belanda.
"Gambut selama ini kerap dibicarakan dari sisi negatif karena kebakaran hutan, namun pada dasarnya gambut justru dapat membawa berkah melalui ekonomi sirkular," kata Kepala CTSS IPB University Prof Husin Alatas di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Pembahasan dilakukan melalui dialog hibrida di Kampus IPB Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan bagian dari Program Diaspora Berdampak yang menghadirkan Dr Aritta Suwarno, diaspora Indonesia dari Wageningen University and Research (WUR) Belanda.
Departemen Silvikultur dan CTSS juga menandatangani letter of intent (LoI) dengan WUR.
"Melalui dialog ini, para pihak diharapkan dapat merumuskan PCC. Bukan sebagai entitas baru, PCC diposisikan sebagai platform kolaborasi yang menjembatani organisasi dan inisiatif gambut yang telah ada," katanya.
Konsorsium Sirkularitas Lahan Gabut ini diharapkan menghubungkan perguruan tinggi atau lembaga riset, pemerintah, NGO, dunia usaha dan komunitas untuk mendorong lanskap gambut yang sirkular, regeneratif, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Chief of Fellow CTSS IPB University Prof Damayanti Buchori menyoroti bahwa penelitian gambut sudah banyak, tetapi penerapannya masih kurang.
"PCC itu memang diharapkan untuk bisa menjadi implementor dari riset-riset yang sudah ada, tapi juga menjadi katalisator untuk mempercepat proses-proses restorasi, regeneratif, dan sebagainya," ujarnya.
Menurutnya, pendekatan transdisiplin menjadi kunci karena persoalan gambut sangat kompleks. Ia juga menyebut pentingnya pendanaan alternatif, model bisnis yang jelas bagi industri, dan dekolonisasi pengetahuan dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal.
Sejumlah narasumber menekankan bahwa tata kelola air menjadi dasar. Ketua CIMTROP Universitas Palangka Raya Profesor Adi Jaya mengatakan meski karakteristik gambut beragam antarlokasi, tetapi tata kelola hidrologi berlaku lintas wilayah.
Setiap upaya untuk mengembangkan model ekonomi sirkular di lahan gambut perlu dimulai dengan desain tata kelola air yang spesifik terhadap karakteristik ekosistem dan kondisi setempat.
"Dengan hidrologi sebagai fondasi, berbagai pilihan pemanfaatan ekonomi dapat dikembangkan tanpa mengabaikan fungsi ekologis gambut,” tuturnya.
Pakar Gambut IPB University Prof Dr Suria Tarigan menyoroti keterkaitan antara hidrologi, karakteristik gambut, dan pemilihan komoditas. Pemilihan komoditas yang kompatibel dengan hidrologi gambut berpotensi mengurangi kebutuhan drainase berlebihan.
"Dalam konteks ini, memiliki relevansi karena toleransinya terhadap kondisi lahan basah dan genangan," katanya.
Dari perspektif industri, Direktur Utama PT Bangka Asindo Agri Fidrianto membagikan pengalaman mengembangkan industri sagu sirkular dengan pendekatan zero waste.
Ia menunjukkan bahwa sagu memiliki potensi sebagai komoditas yang menghubungkan pemanfaatan ekonomi dengan pengelolaan lanskap gambut secara lebih berkelanjutan.
Sementara itu, dari Wageningen University and Research (WUR) Belanda Dr Aritta Suwarno menekankan bahwa valorisasi gambut perlu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang tetap memperkuat fungsi ekologis.
Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
KKP terbitkan pedoman pengelolaan alat tangkap tertinggal di laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan pedoman pengelolaan alat penangkapan ikan, yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut serta alat ... [316] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan pedoman pengelolaan alat penangkapan ikan, yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut serta alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak (ALDFG/EOLFG) untuk mendorong pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab dan ekonomi sirkular.
Pedoman tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23 Tahun 2026, yang menjadi acuan pengelolaan alat penangkapan ikan dari hulu hingga hilir.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengatakan alat penangkapan ikan yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut bukan sekadar menjadi sampah, tetapi juga dapat terus menangkap ikan tanpa kendali atau dikenal sebagai ghost fishing.
Ia mengatakan pengelolaan ALDFG/EOLFG merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru KKP yang diterapkan melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).
Menurut dia, penerapan prinsip tersebut diharapkan membuat alat tangkap yang sudah tidak digunakan tidak langsung berakhir sebagai sampah, tetapi dapat kembali masuk ke dalam rantai nilai.
"Alat tangkap tidak berakhir sebagai sampah di laut, tetapi terus berputar dalam rantai nilai dan memberi nilai tambah. Jika jaring bekas memiliki nilai, nelayan akan terdorong membawanya kembali ke darat," katanya.
KKP akan melakukan uji coba penerapan pengelolaan alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak di tiga pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, PPS Cilacap, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.
Selain itu, praktik di lapangan juga akan diperkaya melalui program ATSEA (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action) di Pelabuhan Perikanan Merauke serta kegiatan Environmental Justice Foundation di Muncar, Pengambengan, dan komunitas nelayan di Gresik.
Country Director Agence Française de Développement (AFD), lembaga keuangan Pemerintah Prancis, Sandrine Boucher mengapresiasi langkah KKP menerbitkan regulasi pengelolaan ALDFG/EOLFG.
Ia menyatakan pihaknya akan terus mendukung program ekonomi biru di Indonesia, termasuk upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dia juga berharap percontohan di Indonesia ini dapat ditiru oleh negara-negara lain.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)