Sleman (ANTARA) - Ada sejenis matematika yang mungkin jarang muncul di papan tulis sekolah, tetapi sangat dikenal oleh pengemudi ojek daring (ojol).

Matematika itu berlangsung setiap kali sebuah pesanan selesai; berapa ongkos yang dibayar pelanggan, berapa bagian yang masuk ke aplikasi, dan berapa selisihnya yang bisa dibawa pulang.

Bagi pelanggan, selisih itu mungkin hanya angka kecil di layar. Tapi bagi pengemudi, selisih itu bisa berarti tambahan lauk untuk makan siang, uang saku anak, atau bensin untuk bekerja esok pagi.

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi memang kerap tak hadir sebagai teori besar, tapi justru sebagai pertanyaan sederhana: uang yang kita peroleh hari ini cukup untuk apa?

​Dari realitas tersebut, keputusan membatasi potongan aplikasi hingga 8 persen menjadi menarik untuk dicermati. Kebijakan ini bukan semata-mata urusan tarif antara perusahaan dan mitra pengemudi, melainkan menyimpan pertanyaan yang lebih luas: apa yang terjadi ketika sebagian uang yang sebelumnya tertahan di satu tempat, kembali ke tangan orang-orang yang cenderung segera membelanjakannya?

Bayangkan seorang pengemudi ojol bernama Santoso. Seharian ia membelah riuh kota, mengantar penumpang, makanan, hingga paket barang dari satu sudut ke sudut lainnya. Ia sudah kenyang dengan kepungan macet, hiruk-pikuk jam sibuk, hingga sepi penantian ketika layar ponselnya tak kunjung menyala.

Bagi Santoso, pendapatan bukanlah sekadar deretan angka di layar aplikasi. Di situlah bertumpu harga beras, bensin, sewa kontrakan, cicilan motor, hingga biaya sekolah anak. Setiap rupiah yang masuk seolah sudah berpemilik, bahkan sebelum benar-benar sampai di tangannya

Ketika potongan aplikasi berkurang menjadi 8 persen, pendapatan bersih yang dibawa pulang Santoso otomatis bertambah. Tambahan itu tentu tak lantas membuatnya mampu membeli mobil baru atau berinvestasi di luar negeri. Namun, selisih tersebut cukup untuk memesan sepiring nasi telur, membeli kopi saset, mengganti sepatu anaknya yang mulai sempit, atau sekadar mampir ke toko kelontong langganan untuk membeli beras dan sabun.

​Tak ada yang tampak luar biasa dari transaksi-transaksi kecil itu. Akan tetapi, bagi pemilik warung, uang tersebut adalah pendapatan yang berharga. Bagi pemasok beras, uang itu ikut menjaga roda penjualan tetap berputar. Sementara bagi pedagang kecil lainnya, belanja yang tampaknya sepele itu menjadi bagian penting dari perputaran ekonomi yang jauh lebih besar.

Uang memang memiliki kebiasaan menarik, karena jarang berhenti pada orang pertama yang menerimanya.

Dalam ilmu ekonomi, John Maynard Keynes memperkenalkan konsep ini melalui istilah marginal propensity toconsume,, yaknikecenderungan seseorang untuk membelanjakan tambahan pendapatannya. Bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan, daftar kebutuhan selalu sudah mengantre. Karena itu, saat mendapat tambahan uang, mereka cenderung langsung menggunakannya untuk kebutuhan harian dibanding menabungnya.

Mekanisme inilah yang memicu timbulnya dampak pengganda. Pengeluaran seseorang menjadi rezeki bagi orang lain, lalu sebagian rezeki itu dibelanjakan kembali. Rantai transaksi yang terus berputar ini menjadi bahan bakar utama yang menghidupkan roda ekonomi lokal.

Tentu saja, uang tidak selalu berputar dengan cara yang seperti itu. Sebagian bisa ditabung, dipakai membayar utang, atau mengalir ke barang impor. Sebagian lain mungkin tidak pernah benar-benar sampai ke pengemudi jika perubahan potongan hanya terlihat di atas kertas. Ekonomi bukan mesin yang setiap kali diberi satu rupiah akan mengeluarkan dua rupiah. Ekonomi lebih mirip pasar kaget di kaki lima. Banyak kemungkinan, banyak pelaku, dan tidak semuanya bisa dipastikan.

Namun, justru karena itu, kebijakan mengenai potongan aplikasi menjadi 8 persen layak dinilai lebih luas ketimbang sekadar perubahan angka dalam perjanjian kemitraan.

Selama ini, perdebatan tentang ekonomi digital sering berkisar pada pertumbuhan perusahaan, jumlah transaksi, valuasi, dan kemampuan platform memperluas pasar. Tentu ini tak salah. Namun, ada satu ukuran lain yang lebih dekat dengan kehidupan, yaitu berapa banyak nilai ekonomi yang benar-benar tinggal di tangan orang-orang yang menjalankan pekerjaan sehari-hari?

Aplikasi digital memang menyediakan pasar, teknologi, dan kemudahan. Tanpa itu, para pengemudi tentu kesulitan menggaet pelanggan. Perusahaan pun menanggung biaya operasional dan risiko bisnis yang tidak sedikit. Jadi, persoalannya bukan tentang ada atau tidaknya hak platform mengambil keuntungan, melainkan sejauh mana pembagian hasil itu adil. Jangan sampai sebuah usaha terus membesar, sementara pekerja di dalamnya dibiarkan terus merayap di batas terendah untuk bertahan hidup.

Angka 8 persen, jika diterapkan secara efektif, dapat menjadi salah satu cara menguji keseimbangan pembagian tersebut. Angka ini berpotensi menambah pendapatan bersih pengemudi, memperkuat daya beli rumah tangga, dan memberi sedikit ruang bernapas bagi mereka yang hidup dari penghasilan harian.

Akan tetapi, potensi bukanlah hasil. Dampaknya bergantung pada pelaksanaan kebijakan, transparansi perhitungan tarif, serta kepastian bahwa pengurangan potongan benar-benar meningkatkan pendapatan bersih mitra. Perubahan itu juga perlu dilihat bersama biaya operasional, perlindungan sosial, dan keberlanjutan usaha platform. Jangan sampai satu angka yang terdengar menjanjikan justru menyembunyikan biaya lain yang berpindah ke tempat berbeda.

Sebab itu, peran pemerintah tak berhenti pada menetapkan batas potongan, melainkan memastikan kebijakan itu benar-benar bekerja jujur di lapangan. Pengemudi butuh kejelasan rincian pendapatan; Konsumen perlu transparansi bila ada penyesuaian tarif; Dan perusahaan harus membuktikan bahwa roda bisnis bisa terus berputar tanpa harus mencekik pendapatan mitranya.

Di sinilah kebijakan yang tampak teknis sesungguhnya bersinggungan dengan pilihan ekonomi mendasar: apakah kemajuan hanya diukur dari besarnya volume transaksi, atau dari sejauh mana masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak? Kita sering membicarakan stimulus ekonomi dalam bahasa yang serba megah, seputar anggaran, insentif, investasi, dan beragam istilah yang membuat ekonomi seolah-olah hanya bisa digerakkan dari istana atau gedung parlemen. Padahal, sebagian besar roda ekonomi justru berputar di tempat-tempat biasa: di warung nasi, toko kelontong, kaki lima, hingga meja makan rumah-rumah yang saban akhir bulan sibuk menyusun ulang daftar kebutuhan.

Tentu, tambahan pendapatan pengemudi —melalui kebijakan pembatasan potongan aplikasi maksimal 8 persen— tidak akan serta-merta menyelesaikan ketimpangan atau memicu pertumbuhan nasional secara instan. Kendati demikian, kebijakan yang menopang penghasilan jutaan pekerja ini, jika diterapkan secara presisi, dapat menjadi fondasi penting demi memperkuat daya beli dan menggerakkan ekonomi dari bawah

Mari membayangkan kembali alur perjalanan uang sesaat setelah sebuah pesanan usai. Dari layar ponsel, rupiah berpindah ke rekening pengemudi seperti Santoso; dari rekening itu, sebagian mengalir ke warung makan; dari warung, uang bergerak lagi ke pemasok beras, pedagang sayur, hingga orang-orang yang namanya tak pernah tercatat dalam laporan resmi pertumbuhan ekonomi.

Mereka mungkin tak pernah mendengar istilah multiplier effect. Hal yang mereka tahu hanyalah warung hari ini sedikit lebih ramai, dagangan terjual lebih banyak, dan uang belanja esok tak lagi terlampau mencemaskan.

​Di sinilah tolok ukur paling sahih dari sebuah kebijakan ekonomi yang berpihak: bukan seberapa besar angka yang berhasil dihitung negara, melainkan seberapa lapang kehidupan yang dirasakan Santoso dan kawan-kawan setelah uang itu beredar.

Copyright © ANTARA 2026