#30 tag 24jam
Pemprov NTB dorong hilirisasi riset jadi produk unggulan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong hilirisasi riset menjadi produk unggulan, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.Hal tersebut ... [750] url asal
Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong hilirisasi riset menjadi produk unggulan, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda NTB Fathul Gani saat membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu M Iqbal di Universitas Mataram (Unram), Mataram, NTB, Kamis.
Dia menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan kegiatan terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Universitas Mataram, yang mengusung tema "Sinergi Bergerak, Inovasi Berdampak".
Kegiatan yang digelar tersebut dinilai sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, peneliti, mahasiswa, dan pelaku usaha.
Menurut Fathul, kehadiran Badan POM di daerah tidak hanya penting dalam memastikan produk yang beredar aman dan bermutu, tetapi juga strategis dalam memberikan pendampingan dan membuka akses bagi pelaku usaha, peneliti, serta generasi muda untuk memahami regulasi.
"Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik kehadiran Badan POM. Ini bukan sekadar pengawasan, tetapi juga pendampingan agar pelaku usaha, peneliti dan generasi muda kita bisa mengembangkan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Fathul.
Fathul menegaskan Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan, mulai dari sumber daya alam, kekayaan hayati, pengetahuan lokal, hingga sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk obat bahan alam dan kosmetik.
Karena itu, Pemprov NTB menyambut baik pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Regulasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik bagi mahasiswa yang menjadi rangkaian utama kegiatan tersebut.
Mahasiswa, kata dia, merupakan calon peneliti, tenaga profesional, inovator, dan pelaku usaha masa depan.
Pemahaman mengenai regulasi, menurutnya, tidak boleh baru dimulai ketika produk akan dipasarkan.
"Pemahaman regulasi harus diperkenalkan sejak proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk. Inovasi yang baik tidak hanya harus memiliki nilai ilmiah dan kebaruan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, serta persyaratan regulasi agar pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," tegasnya.
Universitas dan perguruan tinggi di NTB, lanjut Fathul, memiliki banyak potensi riset yang dapat dikembangkan menjadi inovasi dan produk unggulan daerah. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana hasil penelitian tidak berhenti sebagai publikasi atau prototipe.
Pemprov NTB, kata dia, mengapresiasi program BRIDGE (Bersinergi dalam Riset Inovasi Berdaya Saing Global dan Ekspansi Pasar) yang diperkenalkan oleh Badan POM.
"BRIDGE ini sangat penting sebagai jembatan. Menjembatani hasil penelitian dengan mitra industri dan mendorong hilirisasi inovasi menjadi produk yang terdaftar serta memiliki daya saing global," ungkap mantan Kepala Dinas Kominfo NTB tersebut.
Pada kesempatan itu, Fathul juga menyoroti semangat dan kreativitas tinggi yang dimiliki pelaku UMKM dan start-up daerah. Namun, dalam pengembangan produk, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemenuhan persyaratan regulasi, registrasi, sertifikasi, peningkatan mutu, hingga akses pasar.
Oleh karena itu, Pemprov NTB mendukung penuh pendekatan Badan POM yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan konsultasi dan pendampingan.
"Pendekatan pendampingan ini juga menjadi salah satu fokus kunjungan kerja Kepala Badan POM di Mataram. Kami mendukung karena ini yang dibutuhkan UMKM kita untuk naik kelas dan berkelanjutan," katanya.
Dalam kegiatan terpadu tersebut juga dilakukan penyerahan Nomor Izin Edar (NIE), sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOTB), dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) kepada sejumlah pelaku usaha.
Menurut Fathul, penyerahan tersebut patut dimaknai bukan sekadar sebagai penyerahan dokumen administratif, tetapi sebagai capaian penting dalam perjalanan pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan.
"Kami berharap keberhasilan para pelaku usaha yang menerima NIE dan sertifikat hari ini dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar, memperkuat legalitas, dan memperluas pasar. Ini bukti nyata bahwa pendampingan dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan dan naik kelas," ujarnya.
Fathul menegaskan pengembangan produk unggulan daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan regulator, perguruan tinggi membutuhkan mitra industri, peneliti membutuhkan akses terhadap regulasi dan hilirisasi, sementara pelaku usaha membutuhkan inovasi, pendampingan, dan kepastian regulasi.
Karena itu, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, Badan POM, Universitas Mataram dan perguruan tinggi lainnya, peneliti, mahasiswa, pelaku usaha, serta asosiasi perlu terus diperkuat.
"Sinergi ini diharapkan membentuk ekosistem yang memungkinkan hasil riset berkembang menjadi produk, UMKM naik kelas, produk lokal semakin kompetitif, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat NTB," katanya.
Pemprov NTB berharap rangkaian kegiatan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang semakin konkret dan berkelanjutan.
"Kami berharap semakin banyak mahasiswa yang memahami regulasi sejak dini, semakin banyak penelitian perguruan tinggi yang dapat dihilirisasi, semakin banyak UMKM yang memperoleh izin edar dan sertifikasi, serta semakin banyak produk unggulan NTB yang mampu memasuki pasar nasional bahkan pasar global," sebut Fathul Gani.
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)