Tidak ada rekomendasi Dekonas (DEN) untuk menghapus pasal kerugian negara. Yang kita cari adalah kepastian hukum.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pasal kerugian negara tidak akan dihapus dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Luhut mengatakan bahwa dalam rekomendasi awal yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 lalu, tidak ada poin mengenai penghapusan pasal kerugian negara.

Hal itu ia sampaikan usai menggelar pertemuan dengan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Kementerian Hukum (Kemenhum), Kantor Staf Presiden (KSP), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan hasil kajian DEN terkait UU Tipikor.

"Tidak ada rekomendasi Dekonas (DEN) untuk menghapus pasal kerugian negara. Yang kita cari adalah kepastian hukum. Ekonomi tidak akan berjalan tanpa kepastian hukum yang jelas, dan kita harus berani menyempurnakan perbaikan UU Tipikor, agar lebih selaras dengan standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi 20 tahun lalu, namun belum diimplementasikan optimal," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kajian mendalam selama enam bulan terakhir yang melibatkan banyak pakar hukum, DEN merumuskan empat usulan penyempurnaan utama.

Pertama, penyempurnaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Menguatkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP melalui penetapan tingkat kesengajaan (mens rea) sesuai standar internasional, serta mengacu pada amanat Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa perhitungan kerugian keuangan negara harus jelas, terukur dan objektif sesuai Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Kedua, penambahan ketentuan Policy and Business Judgment Rule untuk melindungi kebijakan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, sesuai prosedur tata kelola yang benar, dan bebas dari konflik kepentingan.

Ketiga, menambahkan ketentuan korupsi yang selama ini belum diatur kuat dalam hukum nasional, seperti tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing (Bribery of Foreign Public Officials).

Keempat, menyiapkan Omnibus Law Keuangan Negara guna mempertegas batas antara kekayaan BUMN dan keuangan negara.

Dalam forum tersebut, seluruh K/L yang hadir pada dasarnya menyetujui urgensi penyempurnaan regulasi ini.

Untuk memastikan aturan yang disusun lebih komprehensif dan berimbang, DEN secara terbuka menampung berbagai masukan dan catatan kritis dari aparat penegak hukum serta kementerian terkait yang hadir.

Rekomendasi kajian dari DEN ini masih akan diperdalam lebih lanjut oleh pemerintah, termasuk dalam proses perumusannya nanti.

Namun, DEN menilai bahwa kesepakatan yang terjalin dalam pertemuan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memperkuat kepastian hukum, agar penegakan hukum memberikan kepastian, keadilan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Ekonomi tidak akan jalan tanpa kepastian hukum yang jelas. Jadi kita sama-sama mesti berani membuat satu keputusan yang sudah sekian puluh tahun kita tidak lakukan. Kita sudah ratifikasi dua puluh tahun tapi kita belum implementasikan UNCAC ini. Jadi saya kira mesti kita perjelas,” kata Luhut pula.

Wamenhum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya asas kausalitas yang sangat ketat antara perbuatan hukum dan kerugian negara.

Ketegasan asas itu dinilai sangat krusial untuk mencegah praktik di peradilan yang kerap menarik murni kasus-kasus sektoral menjadi ranah tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan sekaligus usulan agar pemerintah merumuskan standar baku perhitungan kerugian negara yang hanya dilakukan oleh lembaga berwenang.

Sementara Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menyampaikan sepakat dengan rencana penyempurnaan UU Tipikor ini.

Ia juga mendorong adanya perubahan pendekatan penindakan korupsi, dari yang sebelumnya berfokus pada follow the suspect menjadi followthe money.

Lebih lanjut, kejaksaan menyetujui rumusan Business Judgment Rule (BJR) sebagai instrumen untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pengambil kebijakan.

“Jadi kami sekali lagi tentu mendukung ini dalam rangka bagaimana kita juga punya kontribusi besar sebagai tidak hanya semata menindak, tapi juga memberikan masukan terhadap baik itu pertemuan ekonomi juga bagaimana investasi agar tetap masuk ke Indonesia,” ujar Asep Nana Mulyana.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan usulan terkait penyesuaian definisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak menghapus pertanggungjawaban atas kerugian negara dari rumusan tindak pidana korupsi.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, menegaskan usulan DEN berfokus pada dua hal.

Pertama, memperjelas unsur pembuktian agar penegakan hukum lebih pasti, objektif, dan konsisten. Kedua, memperluas jangkauan pemberantasan korupsi melalui adopsi delik-delik dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional.

“Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar,” kata Luhut.

Dia menjelaskan posisi DEN terkait usulan itu yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. Pertanggungjawaban pidana dan pemulihan atas kerugian keuangan negara juga tetap berlaku.

Selanjutnya, yang disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, bukan keberadaan unsur kerugian negara.

Adapun jangkauan pemberantasan korupsi justru diperluas melalui penambahan delik Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing.

Menurut DEN, adopsi standar UNCAC, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, belum berlaku secara menyeluruh dalam hukum nasional.

Salah satu contohnya adalah belum diaturnya tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing (bribery of foreign public officials).

“Kepastian hukum adalah salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi, dan data lintas negara selama tiga dekade secara konsisten menunjukkan hal itu. Penyempurnaan UU Tipikor bukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk memastikan penegakannya pasti, adil dan selaras dengan standar internasional,” ujar Luhut.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi DEN dan diskusi dengan ahli terkait, DEN merekomendasikan empat pokok utama.

Pertama, penyempurnaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Kedua, penambahan ketentuan policy judgment rule atau business judgment rule, sehingga kebijakan dan keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan sesuai prosedur mendapat perlindungan sebagaimana praktik internasional.

Ketiga, adopsi delik-delik UNCAC yang belum diatur dalam hukum nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing.

Terakhir, penyusunan omnibus law keuangan negara untuk memberikan kepastian mengenai status kekayaan negara.

“Kepastian hukum diperlukan bukan hanya untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan mendorong perekonomian, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum mencapai tujuan akhirnya, yaitu memberikan kemanfaatan yang nyata, proporsional, dan adil bagi seluruh masyarakat,” tutur Luhut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026