Jakarta (ANTARA) - BUMN bidang konstruksi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp9,3 triliun hingga Agustus 2026, dengan 66 persen di antaranya berasal dari proyek yang didanai pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perolehan kontrak tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat bisnis inti dengan mengutamakan kualitas proyek dan pengelolaan risiko.

"PTPP terus mengedepankan selektivitas dalam memperoleh kontrak baru dengan mempertimbangkan kualitas kontrak, profil risiko, serta potensi kontribusinya terhadap kinerja Perseroan," kata Joko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan sumber pendanaannya, proyek pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan porsi 66 persen, disusul proyek swasta sebesar 18 persen dan proyek BUMN sebesar 16 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan proyek yang didanai pemerintah masih menjadi sumber utama kontrak baru perseroan, sementara proyek swasta dan BUMN turut berkontribusi terhadap portofolio pekerjaan.

Dari sisi lini bisnis, sektor jalan dan jembatan menjadi penyumbang terbesar kontrak baru dengan kontribusi 38 persen, diikuti sektor gedung sebesar 18 persen serta smelter dan pertambangan sebesar 16 persen.

Kontribusi lainnya berasal dari sektor rumah sakit dan bandara yang masing-masing menyumbang 8 persen, infrastruktur air sebesar 6 persen, sekolah 3 persen, pelabuhan 2 persen, serta sumber daya air 1 persen.

Pada Agustus 2026, PTPP memperoleh sejumlah proyek baru, antara lain pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III senilai Rp970 miliar dan pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Mebidang di Medan senilai Rp538,5 miliar.

Perseroan juga mencatat proyek lanjutan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu perolehan kontrak pada periode tersebut.

Joko menjelaskan perseroan terus menjalankan strategi Back to Core atau penguatan bisnis inti dengan memprioritaskan proyek yang memiliki kualitas kontrak dan profil risiko terukur.

"Sejalan dengan strategi Back to Core, kami akan terus memperkuat bisnis inti dan menjaga kualitas portofolio proyek guna mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Joko, PTPP akan mengoptimalkan kemampuan dan pengalaman perusahaan untuk memperoleh proyek di berbagai sektor dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan disiplin manajemen risiko.

Sebelumnya, PTPP pada Desember 2025 memproyeksikan perolehan kontrak baru sepanjang 2026 mencapai Rp23,5 triliun, seiring langkah perseroan memperkuat bisnis inti konstruksi dan menata portofolio usaha.

Dalam perkembangan terpisah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia pada 2 Oktober 2026 menyatakan akan memprioritaskan proses penggabungan PTPP, Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya sebagai bagian dari konsolidasi BUMN Karya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kawendra Lukistian menyatakan Gekrafs akan berperan sebagai wadah yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan stakeholder lainnya sehingga potensi yang ada bisa dikembangkan bersama dan memberikan dampak ekonomi.

“Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha, mulai dari penguatan branding, akses permodalan, pemasaran, hingga fasilitasi sertifikasi,” kata Ketua DPP Gekrafs Kawendra Lukistian di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan DPP Gekrafs terus memperkuat konsolidasi organisasi baik di daerah hingga perwakilan luar negeri.

Pada Jumat (2/10) DPP Gekrafs resmi melantik pengurus DPW Gekrafs DIY dan Gekrafs Kampus DIY di Graha Pandawa, Balai Kota Yogyakarta.

Menurut dia pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Yogyakarta melalui kolaborasi antara pelaku usaha kreatif, pemerintah, komunitas, serta generasi muda.

Penguatan kepengurusan di daerah harus diikuti dengan program nyata yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif.

Menurut dia Gekrafs memiliki sejumlah agenda kolaborasi yang akan dijalankan di Yogyakarta dalam waktu dekat, baik bersama pemerintah maupun organisasi dan asosiasi lainnya.

Ia menjelaskan di bulan Oktober pihaknya telah memiliki program-program kolaborasi, baik dengan beberapa organisasi atau asosiasi lain.

Satu agenda yang akan melibatkan Gekrafs adalah Jogja Cultural Festival yang rangkaiannya berlangsung hingga November.

Selain itu, Gekrafs juga akan berkolaborasi dalam kegiatan Meet the Investor pada 21–22 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian GIVE UGM melalui Collaboration Class dan talkshow yang membahas ekonomi kreatif.

Ia menilai Yogyakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dijawab bersama, khususnya dalam membawa ide kreatif menjadi produk dan bisnis yang siap berkembang.

Ia menilai masih banyak dari teman-teman UMKM di sini yang lebih fokus mungkin dengan idenya mereka sudah sangat banyak, kemudian idenya juga mereka beragam.

“Tapi dalam eksekusinya masalah permodalan, kemudian juga masalah mungkin bahkan di branding dan lainnya mereka belum belum fokus ke arah sana,” kata dia.

Ia mengatakan dengan penguatan DPW Gekrafs DIY dan hadirnya Gekrafs Kampus DIY diharapkan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah dan generasi muda di Yogyakarta semakin kuat.

“Sekaligus membuka peluang agar karya kreatif daerah dapat berkembang ke pasar nasional hingga global,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan berharap Gekrafs tidak berhenti sebagai organisasi yang hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi rumah bersama bagi pelaku ekonomi kreatif.

“Saya tidak ingin Gekrafs hanya hadir sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur kepengurusan dan menjalankan hanya kegiatan seremonial. Tetapi saya juga ingin Gekrafs benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, butuh investasi hingga Rp13.000 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen.

"Lima tahun ke depan, target investasi dalam rangka kita memenuhi pertumbuhan 8 persen itu adalah Rp13.000 triliun lebih," kata Rosan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, realisasi investasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, di mana pada tahun sebelumnya kontribusi dari investasi rata-rata di 28 hingga 29 persen.

"Untuk saat ini kontribusi dari investasi sudah mendekati 38 sampai 39 persen, jika dilihat selama 10 tahun terakhir investasi kurang lebih nilainya Rp9.100 triliun," ujar Rosan menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa Bappenas menargetkan ketika ingin pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen, maka Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp13.000 triliun lebih dalam lima tahun ke depan.

"Itu adalah target yang diberikan oleh Bappenas kepada kami dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen di tahun 2029," ujarnya.

Rosan menyatakan bahwa pada tahun 2024 realisasi investasi kurang lebih Rp1.714 triliun dan pada 2025 meningkat menjadi Rp1.931 triliun.

Ia menambahkan, investasi yang masuk tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selain itu investasinya juga harus berkualitas.

"Yang paling penting tentunya adalah bagaimana dana yang masuk itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kurang lebih lapangan pekerjaan yang tercipta pada tahun lalu 2,4 juta orang. Dan kalau kita lihat lagi, tentunya investasi yang kita masukan adalah investasi yang berkualitas," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Singapura (ANTARA) - Dosen di Departemen Keuangan NUS (National University of Singapore) Business School Prof. Johan Sulaeman menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan strategi menghadapi dampak perkembangan AI pada angkatan kerja agar bonus demografi yang besar tidak berubah menjadi beban demografi di kemudian hari.

“Menurut saya, pemerintah seharusnya tidak sekadar antusias terhadap artificial intelligent (AI), tetapi juga tidak perlu takut terhadap AI. Namun, pemerintah perlu meluangkan waktu untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi AI, khususnya dari perspektif angkatan kerja,” kata Johan di Singapura, Rabu.

Johan mengingatkan, besarnya bonus demografi Indonesia juga berarti pemerintah perlu memastikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menurutnya, bonus demografi hanya dapat memberikan manfaat secara optimal apabila penduduk memiliki pekerjaan. Sebaliknya, tingginya jumlah penduduk tanpa pekerjaan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial.

Lebih lanjut, Johan memandang AI memang dapat memberikan manfaat bagi pekerja, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, di sisi lain, perkembangan AI juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi tergantikannya tenaga kerja.

Kekhawatiran tersebut, menurutnya, bahkan lebih besar bagi generasi muda yang baru memasuki pasar kerja karena mereka menghadapi pertanyaan mendasar mengenai apakah mereka masih akan mendapatkan pekerjaan.

Karena itu, ia menilai pengembangan AI perlu diarahkan agar lebih mendukung manusia, bukan menggantikannya. Konsep tersebut dikenal sebagai pro-human AI, yakni AI yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia.

“Namun, kecepatan perkembangan AI saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin sulit mencapai tahap AI yang benar-benar berorientasi pada manusia tersebut, karena AI berkembang begitu cepat yang justru akan berusaha menggantikan kita. Itulah yang menjadi kekhawatiran,” kata Johan yang juga merupakan Direktur Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) NUS itu.

Menurut Johan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi negara seperti Indonesia dan India yang angkatan kerjanya belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi AI.

Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda perlu diperkuat agar mereka memahami AI, mampu menggunakannya, serta mengetahui keterbatasannya.

Ketika ditanya mengenai perlunya kerangka regulasi pada tingkat regional, Johan menilai pembentukan kerangka regulasi bersama di Asia Tenggara akan menghadapi tantangan besar.

Pasalnya, negara-negara di kawasan tersebut memiliki tingkat pembangunan yang berbeda sehingga kebijakan yang sesuai untuk Singapura belum tentu sesuai untuk Indonesia, Laos, atau Kamboja.

“Perbedaan tingkat pembangunan tersebut membuat kita akan sangat sulit mencapai kesepakatan,” kata dia.

Dalam hal ini, Johan tidak terlalu optimistis ASEAN dapat mencapai kesepakatan mengenai isu keberlanjutan, pembangunan manusia, dan pengembangan teknologi AI yang dirangkum dalam kerangka regulasi bersama.

Menurutnya, kebutuhan setiap negara terhadap pembangunan ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan agenda keberlanjutan.

Meski begitu, imbuh dia, negara-negara Asia Tenggara dapat memperbanyak dialog untuk bisa saling memahami ketiga isu tersebut dalam kaitannya dengan perkembangan AI.

Johan juga melihat kolaborasi bilateral lebih mungkin dilakukan dibandingkan membentuk kerangka regulasi bersama di tingkat regional.

Sementara itu, Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Low Tuck Kwong di Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Real Estate NUS Business School, Prof. Sumit Agarwal memandang bahwa perdebatan mengenai AI dan ketenagakerjaan belum menemukan kesepakatan, bahkan di Amerika Serikat.

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan yang masih perlu dijawab, mulai dari peran pemerintah dan bentuk regulasi hingga dampak AI terhadap pekerjaan, apakah akan menggantikan tenaga kerja atau justru menciptakan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pekerja.

Ia menilai perkembangan AI perlu dihadapi dengan kehati-hatian karena kecepatannya berbeda dari sejumlah teknologi serbaguna (general-purpose technology) pada masa lalu, seperti internet dan listrik.

“AI justru dapat berkembang dengan sendirinya, dan karena itulah kita belum sepenuhnya memahami seberapa berbahayanya AI dalam menggantikan pekerjaan,” kata Sumit.

Dari perspektif pendidikan, ia menilai tantangan utama adalah mempersiapkan mahasiswa atau calon tenaga kerja agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat terserap pasar.

Selain itu, menurut Sumit, industri juga perlu dibantu agar dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi, sehingga manfaat AI tidak hanya dirasakan oleh pekerja atau mahasiswa, tetapi juga oleh pelaku di dunia usaha.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ternate, Maluku Utra (ANTARA) - Berita tentang opsi moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi hingga Indonesia tetap solid dan tidak akan mengalami kehancuran atau kolaps, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (7/10).

Berikut rangkuman berita selengkapnya di sini

Menteri Bahlil buka opsi moratorium smelter nikel setengah jadi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka opsi melakukan moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi.

Langkah tersebut dipertimbangkan seiring meningkatnya risiko over supply nikel di pasar global, katanya saat diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

OJK catat pembiayaan UMKM capai Rp1.949 triliun per Juli 2026

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mencatat pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan menunjukkan tren positif, dengan total pembiayaan mencapai Rp1.949 triliun per Juli 2026, tumbuh 3,09 persen secara tahunan.

“Memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan UMKM yang lebih produktif, lebih berdaya saing, lebih tangguh menghadapi perubahan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Kemenhub bidik pemanfaatan biometrik untuk penumpang bandar

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membidik pemanfaatan teknologi biometrik untuk meningkatkan kualitas pelayanan penumpang di bandar udara, sehingga proses perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

“Seamless bukan berarti mengurangi keamanan. Justru teknologi harus kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien, dengan tetap menjaga standar keamanan penerbangan serta melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Apindo nilai positif proyeksi Bank Dunia ekonomi RI tumbuh 5,2 persen

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai proyeksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026 sebagai sinyal positif, tetapi kondisi daya beli masyarakat tetap perlu dicermati.

"Saya rasa bagus. Paling tidak Bank Dunia merasa ada optimisme bahwa ada peningkatan pertumbuhan. Tapi kita juga mesti melihat kondisi yang ada di lapangan," kata Shinta di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Jakarta, Rabu.

Simak berita selengkapnya di sini

Luhut kepada investor: Indonesia tidak akan kolaps

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada para investor domestik dan internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan tidak akan mengalami kehancuran atau kolaps di tengah ketidakpastian global.

Dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum di Jakarta, Rabu, ia mengajak para pelaku usaha global untuk tidak ragu menanamkan modal dan berkolaborasi di Indonesia.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) mengintensifkan pengawalan kesiapan sistem kelistrikan di kawasan sirkuit menjelang pelaksanaan MotoGP Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit.

"Ajang MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026, sehingga seluruh tahapan persiapan kelistrikan kini memasuki fase pemantauan intensif," kata General Manager PLN UIW NTB Yondri Zulfadli di Mataram, Kamis.

Memasuki masa siaga, kata dia, petugas PLN secara berkala melakukan pemeriksaan dan monitoring terhadap berbagai parameter kelistrikan untuk memastikan seluruh sistem bekerja sesuai kondisi operasi yang telah direncanakan.

Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan peralatan, sistem operasi, serta pasokan listrik yang mendukung berbagai aktivitas selama rangkaian agenda.

Selain pemeriksaan internal, PLN UIW NTB juga memperkuat koordinasi teknis bersama tim engineer MotoGP Sports Entertainment Group (SEG). Koordinasi tersebut untuk memonitor perubahan beban listrik secara aktual, sekaligus menyelaraskan kebutuhan kelistrikan dengan aktivitas operasional di dalam kawasan sirkuit.

"Langkah tersebut penting mengingat kebutuhan listrik dapat berubah mengikuti tahapan kegiatan, termasuk aktivitas tim, fasilitas pendukung, dan operasional balapan," ujar dia.

Ia menyebutkan monitoring secara khusus dilakukan pada enam tempat utama di kawasan sirkuit, yakni race control, main pit building, medical center, paddock area, VIP deluxe, dan TV compound.

Keenam lokasi tersebut menjadi bagian penting dalam operasional penyelenggaraan MotoGP, sehingga kondisi kelistrikan di setiap tempat terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Langkah pengawalan tersebut kelanjutan dari rangkaian persiapan yang sebelumnya telah dilakukan oleh PLN UIW NTB, termasuk pengujian peralatan kelistrikan bersama pihak terkait.

Pemeriksaan sebelumnya mencakup uninterruptible power supply (UPS), unit gardu bergerak, panel kontrol, hingga gardu hubung untuk memastikan setiap perangkat dapat berfungsi sesuai kebutuhan dan terintegrasi dengan sistem kelistrikan di lapangan.

Yondri mengatakan pada tiga hari terakhir sebelum pelaksanaan agenda, fokus PLN diarahkan pada monitoring kondisi aktual sistem dan koordinasi cepat dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

"Kami terus melakukan monitoring secara berkala terhadap parameter kelistrikan di seluruh titik yang menjadi bagian dari operasional MotoGP. Bersama tim engineer MotoGP, kami juga memantau setiap perubahan beban di enam titik utama agar kebutuhan kelistrikan dapat terus disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan," ujarnya.

Dengan seluruh tahapan persiapan yang telah dilakukan, PLN UIW NTB terus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sistem operasi hingga seluruh rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 selesai.

Melalui pemantauan berkelanjutan dan koordinasi lintas pihak, PLN berkomitmen menghadirkan dukungan kelistrikan yang andal untuk menunjang kelancaran salah satu agenda olahraga internasional terbesar di Nusa Tenggara Barat.

Pewarta: Agus Setiawan, Awaluddin
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Singapura (ANTARA) - Jakarta International Stadium (JIS) dengan teknologi atap buka-tutup terbesarnya (largest retractable roof) meraih penghargaan internasional dalam ajang Bentley Year in Infrastructure (YII) Awards 2026 di Singapura, Rabu (7/10) malam.

Manajer Digitalisasi Teknik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) Arddhanu Zunanto Hardhi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi anak bangsa, terutama insinyur, untuk terus menghasilkan karya besar dan membuktikan diri di tingkat dunia.

“Dengan adanya penghargaan ini, kami terus ingin berkarya dan terus membuktikan bahwa engineer Indonesia memiliki kapabilitas dan kompetensi yang hebat untuk menghasilkan karya-karya besar, karya yang fenomenal, dan bisa diakui secara nasional maupun mancanegara,” kata dia.

Menurut dia, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap proyek JIS, tetapi juga menjadi dorongan bagi WIKA Gedung untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat.

Ia mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti para insinyur dan bakat teknik Indonesia mampu mengerjakan proyek-proyek besar dan rumit.

“Kami berharap ke depan semakin banyak karya Indonesia yang bisa diakui, bukan hanya secara nasional, tetapi juga di tingkat internasional,” kata dia merujuk submisi timnya dengan proyek bertema "Jakarta International Stadium: Merancang Atap Buka-Tutup Terbesar".

YII Awards 2026 menerima lebih dari 300 submisi proyek dari 53 negara. Sebanyak 36 proyek terpilih sebagai finalis yang dinilai dewan juri independen dalam 12 kategori, mencakup berbagai tahapan siklus hidup infrastruktur, industri, dan disiplin engineering.

JIS yang dikerjakan WIKA Gedung dan sejumlah mitra konstruksi menjadi satu di antara 36 proyek finalis tersebut. Submisi tersebut meraih penghargaan pada kategori rekayasa struktur.

Dalam presentasi putaran final, Tim Wika Gedung memaparkan proses rekayasa atap terbesar di Indonesia yang dapat dibuka dan ditutup (largest retractable roof), termasuk penjelasan penggunaan akal imitasi (AI) untuk menekan risiko kesalahan dan potensi kerugian.

Arddhanu berharap, perkembangan JIS dapat menjadi inspirasi, kebanggaan, dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat.

“Kami bersyukur JIS dapat di-deliver oleh perusahaan dan menjadi salah satu fasilitas ikonik di Jakarta yang terus berkembang, terus tumbuh, serta dapat digunakan secara maksimal oleh warga Jakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya,” katanya.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bima (ANTARA) - Pada musim panen, hamparan tambak garam di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berubah menjadi bentangan putih yang menyilaukan mata. Kristal-kristal garam dikumpulkan, ditumpuk, lalu menunggu pembeli datang mengambilnya.

Di balik putihnya garam itu, ada kehidupan sekitar 3.000 keluarga petani yang menggantungkan pendapatan dari tambak. Dengan setiap keluarga menanggung rata-rata tiga hingga empat orang, sektor ini berkaitan dengan penghidupan sekitar 9.000 hingga 12.000 jiwa.

Di balik itu, ada persoalan yang kini sedang dikejar Bima: bagaimana membuat garam yang dipanen dari tambak-tambak itu memiliki nilai ekonomi lebih tinggi setelah lepas dari tangan petani.

Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika produksi garam Kabupaten Bima mencapai 119.311,24 ton pada 2025. Jumlah itu memang turun sekitar 8,35 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 130.186,32 ton, tetapi tetap menunjukkan besarnya potensi bahan baku yang dimiliki daerah tersebut.

Bima, kini tidak hanya ingin dikenal sebagai daerah penghasil garam. Pemerintah daerah mulai mendorong agar komoditas itu bergerak lebih jauh, dari tambak menuju industri.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima mencatat produksi garam mencapai 100.815 ton pada 2021.

Setahun kemudian produksi turun menjadi 77.739,68 ton. Setelah itu, produksi kembali meningkat menjadi 108.686,98 ton pada 2023 dan mencapai titik tertinggi 130.186,32 ton pada 2024.

Pada 2025, produksi berada di angka 119.311,24 ton. Garam tersebut dihasilkan dari lahan sekitar 1.564,59 hektare yang tersebar di Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Sape, dan Lambu.

Basis produksi tersebut menjadi salah satu modal ekonomi penting bagi masyarakat pesisir Bima. Akan tetapi, besarnya volume belum otomatis membuat posisi petani menjadi lebih kuat dalam rantai nilai.

Sebagian besar garam yang dihasilkan masih berada pada kualitas KW2 dan KW3. “Mayoritas masih KW 2 dan KW 3. Ada juga KW 1, tetapi biasanya di wilayah Nanga karena dekat dengan laut, hanya saja akses jalannya belum ada,” kata Kepala Kelembagaan dan Investasi DKP Bima Irmalashari kepada ANTARA, Rabu.

Di titik inilah persoalan garam Bima menjadi lebih kompleks. Produksi memang penting, tetapi industri membutuhkan lebih dari sekadar jumlah. Mutu, kontinuitas pasokan, dan kesesuaian spesifikasi menjadi bagian penting untuk memasuki rantai pengolahan yang lebih luas.

Garam dengan mutu lebih rendah memiliki ruang pasar yang lebih terbatas. Sebaliknya, peningkatan kualitas dapat membuka jalan menuju pasar yang membutuhkan garam sebagai bahan baku industri.

Dengan kata lain, jalan menuju hilirisasi tidak hanya dimulai dari pabrik. Jalan itu dimulai dari tambak, dari kualitas garam yang dihasilkan petani.

Pasar industri

Wakil Bupati Bima H Irfan Zubaidy melihat peningkatan mutu sebagai jalan untuk memperbaiki nilai ekonomi garam, sekaligus memperluas pasar bagi petambak.

"Kalau kita mau harga garam bagus, kita harus meng-upgrade garam menjadi garam industri. Bisa untuk pertambangan, kosmetik, makanan dan minuman. Ruangnya sangat banyak,” ujarnya, saat meluncurkan merek garam konsumsi beryodium Garam Merah Putih Bima, Selasa.

Pernyataan tersebut menyentuh persoalan utama komoditas garam Bima: produksi tersedia dalam jumlah besar, tetapi nilai tambahnya belum sepenuhnya tercipta di daerah.

Selama ini garam Bima telah bergerak ke berbagai wilayah di Indonesia. Komoditas tersebut dipasarkan ke Bali, Jawa, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Banjarmasin, Kabaena, Medan, hingga Jakarta.

Garam dikumpulkan melalui gudang perusahaan sebelum dikirim ke pabrik pengolahan, terutama di Jawa Timur.

Salah satu pabrik di Gresik dilaporkan menyerap sekitar 1.500 ton garam dari Bima pada tahun sebelumnya. Namun, pemerintah daerah belum memiliki data rinci mengenai volume pengiriman berdasarkan masing-masing daerah tujuan.

Arus perdagangan itu menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, garam Bima telah memiliki pasar antardaerah. Di sisi lain, sebagian proses pengolahan dan nilai tambah berlangsung setelah komoditas tersebut meninggalkan daerah asalnya.

Di situlah gagasan hilirisasi memperoleh relevansinya. Jika pengolahan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber bahan baku, sebagian aktivitas ekonomi, mulai dari pengolahan, pergudangan, transportasi, hingga perdagangan berpeluang tumbuh di Bima.

Pemerintah daerah mengupayakan produksi garam dari setiap desa sentra dapat terserap melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang lebih terorganisasi.

Setiap desa diupayakan garamnya terserap. Dengan demikian, pemerintah daerah berharap jangan sampai petani memproduksi garam, tetapi kesulitan menjual hasil produksinya.

Pengolahan garam di daerah akan memberikan nilai tambah terhadap komoditas yang dihasilkan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemasaran garam dalam bentuk bahan baku.

Pemkab Bima mengajak semua pihak untuk menatap masa depan yang baik bagi seluruh petani garam di daerah tersebut. Tugas bersama adalah memastikan garam-garam dari Bima terbeli agar nasib masyarakat petani semakin baik.

Dengan demikian, pasar menjadi bagian penting dari mata rantai hilirisasi. Produksi yang besar baru memiliki arti ekonomi lebih tinggi apabila dapat diserap secara berkelanjutan dengan harga yang layak.

Titik balik

Langkah menuju perubahan itu mulai terlihat di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha. Pemerintah Kabupaten Bima mendorong hilirisasi garam rakyat melalui fasilitas washing plant bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan nilai pembangunan sekitar Rp13 miliar.

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas gudang hingga 2.000 ton dan diresmikan di kawasan Pabrik Pengolahan Garam Bima, Jalan Lintas Bima-Sumbawa, Desa Donggobolo.

Peresmian itu, sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran produk garam konsumsi bermerek “Garam Merah Putih Bima”. Di fasilitas tersebut, garam tidak lagi sekadar ditimbang dan dipindahkan dari satu gudang ke gudang lainnya.

Garam melalui tahapan pencucian, pemurnian, dan iodisasi untuk mengurangi kadar pengotor, sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan industri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Balai Besar Garam KKP RI Muh. Zaki Mahasin mengatakan washing plant tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun industri garam yang lebih kuat di Kabupaten Bima.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi salah satu simpul penyerapan produksi garam masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan berbagai jenis produk, mulai dari garam krosok, garam olahan hingga garam beryodium.

Hanya saja, sebuah fasilitas pengolahan tidak dapat bekerja sendirian.​​​​​​​ Karena itu, KKP mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), dan koperasi untuk memperluas jaringan pemasaran garam Bima ke berbagai wilayah Indonesia.

KKP juga mendorong perluasan pasar ke Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain pasar, kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi perhatian. KKP menyatakan siap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari teknik produksi dan pengolahan, hingga pengembangan bisnis.

Pasar yang dibidik pun lebih luas dari sekadar garam konsumsi. Garam Bima diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, industri kimia, kosmetik, serta makanan dan minuman. Produk yang dikembangkan mencakup garam krosok, garam olahan, dan garam beryodium.

Potensi pasar domestik juga terbuka. Sebagai gambaran, jika asumsi kebutuhan garam konsumsi sebesar tiga kilogram per orang digunakan terhadap sekitar enam juta penduduk NTB, maka kebutuhan secara matematis mencapai sekitar 18 juta kilogram atau 18 ribu ton.

Angka tersebut bukan data resmi kebutuhan garam NTB, tetapi memberikan gambaran mengenai ruang pasar yang dapat dijajaki, selain kebutuhan bahan baku industri dan perdagangan antardaerah.

Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Garam Indonesia (GGTI) Nangatolosia Khalil Alfalah mengatakan koperasinya berkomitmen mendorong agar garam Bima diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke luar daerah.

Pengolahan di daerah dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, dan membuka peluang pengembangan pasar ekspor.

Komitmen tersebut diperkuat dengan peluncuran produk garam asal Bima yang disebut telah mengantongi izin edar dan rekomendasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dari fasilitas inilah Bima mencoba membangun mata rantai baru: garam diproduksi di tambak, dikumpulkan, diolah, lalu dipasarkan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Kembali ke petani

Di belakang fasilitas pengolahan, tetap ada petani yang harus memastikan tambaknya menghasilkan garam dengan mutu dan biaya produksi yang layak.

Bagi mereka, ukuran keberhasilan hilirisasi pada akhirnya sederhana: apakah garam lebih mudah dijual dan apakah harga yang diterima menjadi lebih baik.

Irmalashari mengatakan harga menjadi salah satu faktor yang menentukan pilihan petani. “Kalau harga bagus, petani akan produksi garam. Kalau harga kurang bagus, mereka bisa beralih ke bandeng,” ujarnya.

Kalimat itu memperlihatkan bahwa keputusan produksi di tingkat petani sangat dipengaruhi oleh pasar. Karena itu, peningkatan mutu tidak cukup jika tidak diikuti kepastian penyerapan dan insentif harga.

Persoalan lain berada pada sisi penyimpanan. Sebagian gudang tradisional di sekitar tambak berisiko terdampak genangan pasang ketika musim hujan. Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan bantuan gudang permanen, tetapi kebutuhan fasilitas penyimpanan masih menjadi bagian dari pekerjaan rumah.

Akses menuju sentra produksi tertentu juga belum seluruhnya memadai. Di Nanga, misalnya, garam kualitas KW1 berpotensi dikembangkan karena lokasinya dekat dengan laut. Namun, akses jalan menuju kawasan tersebut masih perlu dibangun.

Artinya, hilirisasi garam Bima tidak cukup dibangun melalui satu fasilitas. Ia membutuhkan jalan yang menghubungkan tambak dengan gudang. Membutuhkan sistem yang menghubungkan petani dengan pasar. Membutuhkan standar mutu yang dapat dipenuhi secara konsisten. Pada akhirnya, membutuhkan harga yang membuat petani tetap memilih garam sebagai sumber penghidupan.

Bima memiliki modal awal yang kuat, memiliki lahan produksi, tenaga petani, pengalaman mengolah garam dan volume produksi yang besar.

Hal yang sedang dikejar sekarang adalah nilai tambah. Selama ini, garam bergerak keluar Bima menuju berbagai daerah. Hilirisasi mencoba mengubah sebagian arus itu dengan menghadirkan lebih banyak proses pengolahan di daerah asal.

Jika berhasil, manfaatnya tidak berhenti pada meningkatnya kualitas garam. Ada kegiatan pergudangan yang tumbuh. Ada kebutuhan transportasi. Ada peluang koperasi berkembang. Ada tenaga kerja yang terserap. Ada perdagangan yang bergerak.

Dan yang paling penting, ada peluang agar petani memperoleh bagian yang lebih besar dari nilai ekonomi komoditas yang mereka produksi.

Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi garam Bima bukan semata-mata berdirinya washing plant atau terisinya gudang berkapasitas 2.000 ton.

Ukuran akhirnya adalah apakah garam yang keluar dari tambak memiliki pasar yang lebih luas, apakah petani memperoleh harga yang lebih baik, dan apakah semakin banyak nilai ekonomi tercipta sebelum komoditas itu meninggalkan Bima.

Di hamparan tambak, garam tetaplah kristal putih. Tetapi bagi Bima, kristal-kristal itu, kini membawa pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah daerah hanya akan terus menjual hasil panennya, atau mulai mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi sendiri.

Jalan menuju jawaban itu masih panjang, namun dari tambak, gudang, dan washing plant di Donggobolo, langkah pertama sudah dimulai.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Ya, hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79 persen.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, memastikan pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita di Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan rampung pada akhir Oktober 2026, setelah progres pekerjaan mencapai 79 persen.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim usai meninjau pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita di Kota Bogor, Rabu, mengatakan progres pembangunan tersebut bahkan mencatatkan deviasi positif sebesar dua persen dari rencana pekerjaan.

"Ya, hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79 persen. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai sepenuhnya 100 persen," kata Dedie.

Saat ini, kata dia lagi, jalur utama trase baru tersebut telah selesai dibeton. Pekerjaan tembok penahan tanah pada titik awal juga telah dilakukan bersamaan dengan pembangunan saluran air dan jalur pejalan kaki.

Sementara itu, pekerjaan yang masih berlangsung antara lain penataan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) yang nantinya terhubung dengan kawasan Leuweung Batutulis.

Dedie meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor segera membongkar bangunan yang masih berdiri di ujung trase untuk kemudian ditata menjadi taman.

"Jadi ada sedikit catatan, untuk lahan bangunan yang ada di ujung, saya minta ke Dinas PUPR untuk segera dibongkar untuk nanti dijadikan sebagai taman. Jadi artinya nyambung dengan Leuweung Batutulis," ujarnya.

Menurut Dedie, penataan Leuweung Batutulis perlu memperhatikan kondisi struktur tanah karena kawasan tersebut berada di area tebing sehingga tidak seluruh jenis pohon dapat ditanam.

Pemkot Bogor akan menentukan jenis tanaman yang sesuai agar penghijauan kawasan tidak menimbulkan risiko terhadap kestabilan tanah maupun potensi bencana di kemudian hari.

Selain memastikan penyelesaian trase baru, Dedie telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk memastikan kondisi underpass di kawasan tersebut aman sebelum digunakan masyarakat.

Ia menjelaskan pembangunan underpass merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

"Jadi saya ingin memastikan nanti pas dibuka untuk masyarakat dan menjelang porprov, kondisinya sudah aman, sudah bisa dilalui," kata Dedie.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dapat menjadi salah satu bagian dari untuk memudahkan proses pelayanan penumpang di berbagai tahapan perjalanan di bandar udara.

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membidik pemanfaatan teknologi biometrik untuk meningkatkan kualitas pelayanan penumpang di bandar udara, sehingga proses perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

“Seamless bukan berarti mengurangi keamanan. Justru teknologi harus kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien, dengan tetap menjaga standar keamanan penerbangan serta melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Melalui konsep Seamless Travel Journey, proses perjalanan penumpang diharapkan dapat berlangsung lebih sederhana dan terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dapat menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memudahkan proses pelayanan penumpang di berbagai tahapan perjalanan di bandar udara.

Menurutnya, penerapan teknologi biometrik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat atau sistem teknologi, tetapi juga harus didukung dengan tata kelola yang baik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antarpihak yang terlibat.

“Yang paling penting adalah bagaimana teknologi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penumpang tidak perlu melalui proses yang berulang, tetapi di sisi lain seluruh aspek keamanan, perlindungan data, dan ketentuan yang berlaku tetap harus dipenuhi,” ujar dia.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Putu Eka Cahyadhi menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penumpang membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mengingat perjalanan penumpang di bandar udara melibatkan sejumlah instansi dan penyelenggara layanan.

“Seamless Travel Journey bukan hanya tentang teknologi biometrik, tetapi bagaimana seluruh layanan di bandar udara dapat berjalan secara lebih terpadu. Karena itu, diperlukan kolaborasi agar teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Putu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap.

Singapura (ANTARA) - Wakil Dekan Bidang Riset dan Program PhD NUS Business School Prof Sing Tien Foo memandang, pembangunan hunian vertikal terjangkau perlu memperhatikan pengembangan ekosistem atau komunitas di dalamnya, sehingga masyarakat tertarik menjadikannya sebagai pilihan tempat tinggal.

“Ini bukan sekadar membangun perumahan. Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting adalah membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap. Ini sangat penting,” kata Tien Foo, di Singapura, Rabu.

Ia mencontohkan pengalaman Singapura yang pada awalnya juga menghadapi tantangan dalam memindahkan masyarakat dari kampung-kampung ke kawasan permukiman baru.

Pada masa lalu, sebagian besar rumah tradisional di wilayah Singapura tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang memadai dan akses air bersih.

Tien Foo menjelaskan, masalah keterbatasan lahan kemudian membuat pembangunan secara vertikal menjadi solusi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah setempat pun mulai merencanakan pembangunan satellite towns atau kota-kota satelit.

Dalam hal ini, ujar dia, pemerintah tidak hanya memikirkan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat.

Sistem perumahan di Singapura kemudian dirancang bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan tempat tinggal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong integrasi sosial.

Tien Foo menjelaskan, Singapura merupakan masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan kuota etnis pada perumahan publik yang dikelola Housing & Development Board (HDB) untuk mencegah konsentrasi kelompok etnis tertentu dalam satu blok.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga komposisi masyarakat yang lebih beragam di kawasan perumahan.

Lebih lanjut, menurut Tien Foo, penyediaan hunian yang layak dan berkualitas juga berkaitan dengan mobilitas sosial antargenerasi.

Ketika seseorang tumbuh dalam kondisi perumahan yang layak dan berkualitas, anak-anak mereka di masa depan memiliki peluang untuk menempati hunian yang lebih baik dibandingkan orangtua mereka atau disebut sebagai housing ladder.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya mobilitas antargenerasi (intergenerational mobility), termasuk mobilitas pendapatan antargenerasi (intergenerational income mobility).

“Kami telah melakukan beberapa penelitian. Mereka yang tinggal di perumahan publik, pada generasi anak-anaknya, sekitar 60 persen di antaranya tinggal di hunian yang lebih besar atau lebih baik dibandingkan orangtua mereka. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan sosial,” kata Tien Foo yang juga merupakan Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Provost’s Chair di Departemen Real Estate NUS Business School itu.

Ia menambahkan bahwa pengalaman Singapura juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan publik. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah land acquisition atau pengadaan lahan, termasuk melalui pengadaan secara wajib (compulsory land acquisition).

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat memperoleh lahan untuk kepentingan publik dengan memberikan kompensasi kepada pemilik. Lahan yang diperoleh kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan perumahan publik dan infrastruktur.

Pada awal 1960-an, jelas Tien Foo, mayoritas lahan Singapura masih dimiliki pihak swasta. Kini, lebih dari 80 persen lahan Singapura berada dalam kepemilikan pemerintah, yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk perumahan publik dan infrastruktur.

Namun demikian, Tien Foo juga memahami bahwa tidak semua negara memiliki fleksibilitas yang sama dalam penyediaan lahan. Keterbatasan lahan yang dikuasai pemerintah dapat membuat pembangunan perumahan publik harus dilakukan lebih jauh dari pusat kota dan kawasan perkantoran.

Kondisi tersebut kemudian menciptakan tantangan lain, yakni bagaimana meyakinkan masyarakat untuk pindah ke perumahan publik yang berkualitas, tetapi berada jauh dari pusat aktivitas ekonomi.

“Itulah persoalan yang saat ini juga dihadapi Hong Kong ketika berupaya memindahkan masyarakat ke New Territories. Sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat agar mau pindah ke sana,” kata Tien Foo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga menyiagakan SPBU di jalur-jalur strategis menuju Mandalika agar masyarakat dan wisatawan dapat memperoleh layanan BBM dengan mudah dan nyaman.

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menyiagakan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di jalur menuju Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memberikan kemudahan akses layanan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat, wisatawan, dan peserta Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

“Pertamina Patra Niaga menyiagakan SPBU di jalur-jalur strategis menuju Mandalika agar masyarakat dan wisatawan dapat memperoleh layanan BBM dengan mudah dan nyaman. Sejumlah SPBU beroperasi hingga 24 jam, khususnya di jalur dengan potensi peningkatan mobilitas,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu.

Sebanyak tujuh SPBU disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Di Lombok Tengah, SPBU 54.835.08 di Jalan Raya Bandara Internasional dan SPBU 54.835.14 di Jalan Sengkol beroperasi pukul 06.00-24.00 WITA.

Sedangkan di Kota Mataram, SPBU 54.832.03 Jalan Majapahit Nomor 40 dan SPBU 54.832.12 Jalan Gajah Mada beroperasi pukul 06.00-24.00 WITA. Tiga SPBU lainnya, yakni SPBU 54.832.06 Jalan Prabu Rangkasari, SPBU 54.833.11 Jalan Imam Bonjol, dan SPBU 54.833.07 Jalan Jenderal A. Yani KM 8, disiapkan untuk melayani masyarakat selama 24 jam.

Selain kesiapan SPBU, Pertamina Patra Niaga juga memastikan ketersediaan stok BBM dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di wilayah NTB.

Ketersediaan tersebut didukung oleh Integrated Terminal Ampenan serta koordinasi distribusi secara intensif untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama periode penyelenggaraan event.

Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan BBM sebesar 20-30 persen di jalur wisata dan jalur menuju sirkuit.

“Penguatan layanan SPBU dan kesiapan pasokan ini kami lakukan untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat selama event berlangsung. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan dan rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan aman dan nyaman,” kata Kitty.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Informasi mengenai lokasi dan layanan SPBU dapat diperoleh melalui aplikasi MyPertamina. Untuk informasi dan pengaduan layanan, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026