#30 tag 24jam
Pakar: Ekosistem jadi kunci agar hunian vertikal terjangkau diminati
Wakil Dekan Bidang Riset dan Program PhD NUS Business School Prof Sing Tien Foo memandang, pembangunan hunian vertikal terjangkau perlu memperhatikan ... [591] url asal
#perumahan #perumahan-vertikal #hunian-vertikal #hunian-terjangkau #nus-business-school
Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap.
Singapura (ANTARA) - Wakil Dekan Bidang Riset dan Program PhD NUS Business School Prof Sing Tien Foo memandang, pembangunan hunian vertikal terjangkau perlu memperhatikan pengembangan ekosistem atau komunitas di dalamnya, sehingga masyarakat tertarik menjadikannya sebagai pilihan tempat tinggal.
“Ini bukan sekadar membangun perumahan. Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting adalah membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap. Ini sangat penting,” kata Tien Foo, di Singapura, Rabu.
Ia mencontohkan pengalaman Singapura yang pada awalnya juga menghadapi tantangan dalam memindahkan masyarakat dari kampung-kampung ke kawasan permukiman baru.
Pada masa lalu, sebagian besar rumah tradisional di wilayah Singapura tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet yang memadai dan akses air bersih.
Tien Foo menjelaskan, masalah keterbatasan lahan kemudian membuat pembangunan secara vertikal menjadi solusi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah setempat pun mulai merencanakan pembangunan satellite towns atau kota-kota satelit.
Dalam hal ini, ujar dia, pemerintah tidak hanya memikirkan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat.
Sistem perumahan di Singapura kemudian dirancang bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan tempat tinggal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong integrasi sosial.
Tien Foo menjelaskan, Singapura merupakan masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan kuota etnis pada perumahan publik yang dikelola Housing & Development Board (HDB) untuk mencegah konsentrasi kelompok etnis tertentu dalam satu blok.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga komposisi masyarakat yang lebih beragam di kawasan perumahan.
Lebih lanjut, menurut Tien Foo, penyediaan hunian yang layak dan berkualitas juga berkaitan dengan mobilitas sosial antargenerasi.
Ketika seseorang tumbuh dalam kondisi perumahan yang layak dan berkualitas, anak-anak mereka di masa depan memiliki peluang untuk menempati hunian yang lebih baik dibandingkan orangtua mereka atau disebut sebagai housing ladder.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya mobilitas antargenerasi (intergenerational mobility), termasuk mobilitas pendapatan antargenerasi (intergenerational income mobility).
“Kami telah melakukan beberapa penelitian. Mereka yang tinggal di perumahan publik, pada generasi anak-anaknya, sekitar 60 persen di antaranya tinggal di hunian yang lebih besar atau lebih baik dibandingkan orangtua mereka. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan sosial,” kata Tien Foo yang juga merupakan Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Provost’s Chair di Departemen Real Estate NUS Business School itu.
Ia menambahkan bahwa pengalaman Singapura juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan publik. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah land acquisition atau pengadaan lahan, termasuk melalui pengadaan secara wajib (compulsory land acquisition).
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat memperoleh lahan untuk kepentingan publik dengan memberikan kompensasi kepada pemilik. Lahan yang diperoleh kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan perumahan publik dan infrastruktur.
Pada awal 1960-an, jelas Tien Foo, mayoritas lahan Singapura masih dimiliki pihak swasta. Kini, lebih dari 80 persen lahan Singapura berada dalam kepemilikan pemerintah, yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk perumahan publik dan infrastruktur.
Namun demikian, Tien Foo juga memahami bahwa tidak semua negara memiliki fleksibilitas yang sama dalam penyediaan lahan. Keterbatasan lahan yang dikuasai pemerintah dapat membuat pembangunan perumahan publik harus dilakukan lebih jauh dari pusat kota dan kawasan perkantoran.
Kondisi tersebut kemudian menciptakan tantangan lain, yakni bagaimana meyakinkan masyarakat untuk pindah ke perumahan publik yang berkualitas, tetapi berada jauh dari pusat aktivitas ekonomi.
“Itulah persoalan yang saat ini juga dihadapi Hong Kong ketika berupaya memindahkan masyarakat ke New Territories. Sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat agar mau pindah ke sana,” kata Tien Foo.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
BPKP berkomitmen kawal tata kelola akuntabilitas program gentengisasi
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya berkomitmen mengawal tata kelola akuntabilitas, efisiensi, dan ... [280] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya berkomitmen mengawal tata kelola akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan program prioritas perumahan rakyat berbasis industri lokal, yakni program gentengisasi.
"Pendampingan BPKP memastikan bahwa anggaran negara yang digunakan tepat sasaran, memenuhi kriteria akuntabilitas publik, serta menutup potensi risiko penyimpangan dalam sinergi pusat dan daerah," ucapnya saat menghadiri kegiatan peluncuran 500 ribu genteng tanah liat di Plered, Purwakarta, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Melalui pendampingan akuntabilitas dari BPKP, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini diharapkan tak hanya mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan rakyat, tetapi juga menjadi percontohan integrasi pemberdayaan ekonomi lokal yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peluncuran 500 ribu genteng ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan program gentengisasi yang digencarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendorong pemberdayaan perajin dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dan meningkatkan standar hunian masyarakat.
"Program gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo supaya rumah rakyat jangan pakai seng," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Program gentengisasi 500 ribu genteng dari Plered ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian kawasan, di antaranya pemberdayaan perajin dan UMKM lokal, penyerapan ratusan ribu genteng yang menggerakkan sentra industri rakyat di Plered, membangkitkan perekonomian warga, dan menciptakan lapangan kerja lokal.
Kedua yaitu peningkatan standar hunian masyarakat dengan menyediakan material atap berkualitas tinggi mendukung percepatan penataan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat.
Terakhir adalah sinergi lintas sektor yang akuntabel dengan berkolaborasi antara kementerian pusat, BPKP, serta pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka) guna melakukan pembangunan berbasis tata kelola yang bersih dan efisien.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)