#30 tag 24jam
Apindo meluruskan soal usulan jam kerja 45 jam sepekan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meluruskan simpang siur informasi mengenai isu usulan kenaikan jam kerja menjadi 45 jam sepekan, menyusul telah ... [385] url asal
#uu-ketenagakerjaan #apindo #jam-kerja #asosiasi-pengusaha-indonesia
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meluruskan simpang siur informasi mengenai isu usulan kenaikan jam kerja menjadi 45 jam sepekan, menyusul telah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani di sela Indonesia International Sustainability Forum, Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa asosiasi tidak pernah mengusulkan atau memaksakan perubahan jam kerja tersebut untuk diterapkan di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa kemunculan angka 45 jam kerja sepekan murni merupakan hasil perbandingan atau studi banding dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
"Saya rasa ada salah pengertian. Kita waktu itu cuma membandingkan dari segi beberapa negara Asia dengan Indonesia. Jadi mungkin ada kesalahpahaman bahwa kita memaksakan untuk menaikkan jam kerja, konteksnya tidak seperti itu," ucap Shinta.
Menurut dia, studi perbandingan tersebut dilakukan untuk memetakan peta persaingan dan regulasi ketenagakerjaan di tingkat regional. Apindo menilai Indonesia tetap harus menjaga daya saing industri agar dapat berkompetisi secara sehat dengan negara-negara tetangga.
"Konteksnya bukan hanya Indonesia, tapi negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Itu yang kita ajukan dalam studi banding. Buruh juga melakukan hal yang sama, jadi mereka juga tahu kondisi di negara lain seperti apa," lanjutnya.
Menurut Shinta, pemetaan tersebut penting saat memformulasikan regulasi agar para pemangku kepentingan memahami secara persis standar ketenagakerjaan yang berlaku di kawasan regional.
Sementara itu, terkait perkembangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan, Shinta mengaku belum menerima salinan atau draf resmi dokumen tersebut sehingga belum dapat memberikan respons atau komentar apapun.
DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Adapun aturan terkini terkait jam kerja di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.
Dalam undang-undang tersebut, terdapat dua skema jam kerja yang berlaku di perusahaan yang ada di Indonesia.
Pertama, adalah 7 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu yang berlaku untuk 6 hari kerja dengan ketentuan libur 1 hari.
Skema kedua adalah 8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu yang berlaku untuk 5 hari kerja dengan ketentuan libur 2 hari.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Apindo nilai positif proyeksi Bank Dunia ekonomi RI tumbuh 5,2 persen
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai proyeksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada ... [371] url asal
#apindo #shinta-w-kamdani #pertumbuhan-ekonomi #bank-dunia #daya-beli
Kita mesti melihat kondisi seperti daya beli dan lain-lain yang masih menjadi isu saat ini
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai proyeksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026 sebagai sinyal positif, tetapi kondisi daya beli masyarakat tetap perlu dicermati.
"Saya rasa bagus. Paling tidak Bank Dunia merasa ada optimisme bahwa ada peningkatan pertumbuhan. Tapi kita juga mesti melihat kondisi yang ada di lapangan," kata Shinta di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Jakarta, Rabu.
Bank Dunia dalam East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026 menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,2 persen pada 2026 dari sebelumnya 4,7 persen atau meningkat 0,5 poin persentase. Pertumbuhan pada 2027 juga diproyeksikan sebesar 5,2 persen.
Menurut Shinta, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif baik apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global. Namun, capaian pertumbuhan tersebut tetap perlu dilihat bersama kondisi perekonomian yang dirasakan di lapangan.
Ia menyebut daya beli masyarakat masih menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam membaca prospek pertumbuhan ekonomi.
"Kita mesti melihat kondisi seperti daya beli dan lain-lain yang masih menjadi isu saat ini," ujar dia.
Shinta juga mengingatkan laju pertumbuhan tidak sama pada setiap sektor sehingga kondisi masing-masing sektor perlu menjadi bagian dari penilaian terhadap prospek perekonomian.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan.
Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan menyumbang 53,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dalam perkembangan harga terkini, BPS mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan, dengan inflasi bulanan 0,30 persen dan inflasi tahun kalender 2,17 persen.
Shinta mengatakan Apindo juga telah menerbitkan mid-year outlook yang menunjukkan pelaku usaha memandang prospek 2027 sedikit lebih optimistis, meskipun masih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi.
"Pengusaha memang melihat tahun depan sedikit lebih optimistis, tapi untuk ekspansi masih berhati-hati. Jadi mungkin itu yang mesti menjadi kuncinya," ucap Shinta.
Bank Dunia sebelumnya menilai permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan Indonesia.
Seiring berkurangnya stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah diperkirakan semakin bergantung pada investasi swasta.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)