Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp (gigawattpeak) yang dilengkapi battery energy storage system (BESS).

Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem dan rantai pasok dalam negeri sebagai fondasi kemandirian dan ketahanan energi.

"Pengembangan energi harus bisa membantu ekosistem dan rantai pasok. Kalau rantai pasok terganggu, maka tidak ada kemandirian. Kalau tidak ada kemandirian, maka tidak ada security (keamanan)," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat bertemu Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Kepala Bappenas menekankan bahwa pengembangan energi perlu memastikan kemampuan pasokan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan. "Kemampuan pasokan, harga (affordability), dan sustainability (keberlanjutan), itu permintaan kami pada PLN," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengapresiasi kinerja PLN dan mengarahkan agar seluruh kontribusi dan milestone PLN dibukukan sebagai bagian dari footprint kemandirian energi nasional, serta mendorong penyusunan peta jalan pengembangan energi bersama PLN dan Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara itu, Darmawan menyampaikan lisensi dan perizinan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program, serta menyatakan kesiapan PLN menjalankan arahan Menteri Rachmat.

Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris merespons hal tersebut dengan menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan program melalui penguatan ekosistem, antara lain dengan menyederhanakan prosedur dan menyesuaikan regulasi, serta penyelesaian aspek kepastian lahan dan berbagai perizinan.

"Program dari Pak Dirut sangat executable selama kita memperbaiki di level ekosistem berupa debottlenecking (proses mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi) maupun manajemen PSN (proyek strategis nasional), termasuk kepastian lahan dan permintaan permukaan air sebagai game changer-nya," ungkap dia.

Selain mendukung ketahanan energi, Kementerian PPN/Bappenas bersama PLN juga berkomitmen mengembangkan industri dan rantai pasok dalam negeri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Sejumlah penerbangan Bandara Sultan Thaha Jambi kembali terganggu akibat kabut asap yang menyebabkan penurunan jarak pandang (visibility).

Kondisi cuaca buruk tersebut mengakibatkan sejumlah penerbangan, baik kedatangan maupun keberangkatan menuju dan dari Jakarta (CGK), mengalami penundaan (delay) serta penjadwalan ulang (retime).

​"Jarak pandang tercatat 1.500 meter pada pukul 06.00 WIB dan terus menurun hingga mencapai 800 meter pada pukul 12.00 WIB," kata bagian Department Head Branchcom Bandara Sultan Thaha, Bachren di Jambi, Rabu.

Ia menjelaskan, berdasarkan data operasional bandara, pada pagi hari tercatat satu penerbangan keberangkatan yang berhasil mengudara, yaitu Batik Air ID 6807 tujuan Jakarta pada pukul 06.05 WIB dengan jarak pandang 1.500 meter.

Penerbangan tersebut menggunakan pesawat pesawat yang menginap di bandara atau remain over night (RON).

Namun, seiring memburuknya kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Jambi, menyebabkan jarak pandang vertikal (vertical visibility) tersisa setinggi 500 kaki akibat langit tertutup asap, sejumlah penerbangan terdampak hingga pukul 12.00 WIB.

Akibat kondisi itu, lanjut dia, penerbangan kedatangan (arrival) pesawat ​Batik Air ID 6804 dari Jakarta (CGK), statusnya ditunda menunggu jarak pandang membaik.

Lalu, ​Citilink QG 966 dari Jakarta (CGK) ditunda karena asap. ​Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK) ditunda, penyesuaian waktu menjadi pukul 13.10 WIB.

Garuda Indonesia GA 126 dari Jakarta (CGK), di sesuaikan menjadi pukul 19.20 WIB. ​Garuda Indonesia GA 126 dari Jakarta (CGK) ikut mengalami penyesuaian menjadi pukul 19.45 WIB.

Sementara itu, untuk keberangkatan (departure), pesawat ​Batik Air ID 6805 dan ​Citilink QG 966 tujuan Jakarta (CGK), statusnya ditunda karena asap.

Pesawat ​Citilink QG 961 tujuan Jakarta (CGK), ditunda dan harus disesuaikan (retime) menjadi pukul 13.40 WIB, termasuk ​Garuda Indonesia GA 127 dan GA 129 tujuan yang sama ikut mengalami perubahan jadwal penerbangan.

Bachren menambahkan, saat ini tim operasional Bandara Sultan Thaha telah melakukan berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait guna memastikan pelayanan dan kenyamanan para penumpang yang terdampak penundaan.

Dalam kesempatan ini, dia meminta calon penumpang senantiasa memperbarui informasi jadwal penerbangan secara berkala.

Termasuk selalu memantau status dan jadwal penerbangan terbaru melalui kanal resmi masing-masing maskapai atau menghubungi Contact Center Injourney Airports di nomor 172.

​"Manajemen senantiasa bersinergi dengan seluruh pihak untuk memberikan pelayanan, kami juga berharap agar bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dapat segera teratasi," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Norwegia resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima, sebagai langkah perluasan partisipasi publik dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

“Kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima dengan alokasi dana sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC).

Dana disalurkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam berbagai upaya pelestarian hutan dan penguatan ketahanan iklim.

Wamenhut menjelaskan, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima akan disalurkan melalui tiga tema utama kegiatan.

Pertama adalah FOLU Biodiversity yang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Lalu, FOLU Goes to School yang berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan.

“Ketiga adalah FOLU Terra yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan,” kata Rohmat.

Hingga periode keempat, pelaksanaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan dana sekitar Rp29.081 miliar, mencakup 863 kelompok masyarakat, dengan total 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Wamenhut menambahkan, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima diarahkan untuk mendukung aksi iklim dan pengelolaan hutan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di tingkat tapak.

Sementara itu, Ambassador Designate Norwegia untuk Indonesia Kaja Glomm menyampaikan pihaknya bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang.

“Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan 216 juta dolar AS untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,” kata Glamm.

Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Norwegia memberikan dukungan melalui mekanisme Result-Based Contribution.

Sementara, Kemenhut RI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan dalam upaya pengurangan emisi dari sektor FOLU dan pelibatan para pihak, termasuk Implementing Partner dan penerima manfaat.

BPDLH turut berperan dalam pengelolaan dan penyaluran dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong penguatan inovasi ritel dalam gerakan penyelamatan pangan nasional melalui kolaborasi dengan dunia usaha untuk mengurangi sisa pangan dan menciptakan manfaat berkelanjutan.

"Inovasi sektor ritel menjadi salah satu kunci memperluas gerakan penyelamatan pangan di Indonesia," kata Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi dapat dimanfaatkan kembali, sekaligus memberikan nilai tambah bagi usaha, masyarakat, dan lingkungan.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan dan aksi penyelamatan pangan secara terintegrasi melalui pendekatan pentahelix.

Menurutnya, sektor ritel memiliki posisi strategis karena terhubung langsung dengan produsen, pemasok, hingga konsumen, sehingga berpotensi memperluas jangkauan gerakan penyelamatan pangan.

"Bapanas terus mendorong peran pelaku usaha dalam upaya penyelamatan pangan, khususnya sektor ritel," ucapnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data platform Stop Boros Pangan hingga akhir September 2026, sebanyak 9,7 persen dari total mitra penyelamatan pangan merupakan sektor ritel.

Dia berharap partisipasi itu terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan inovasi pelaku usaha.

"Kami juga terus mendorong sektor ritel untuk melakukan pendataan dan melaporkan aksi penyelamatan pangan yang telah dilakukan,” tutur Nita.

Nita menjelaskan, penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari praktik bisnis yang memberikan nilai tambah. Pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi dapat disalurkan kembali melalui kolaborasi dengan bank pangan maupun penggiat penyelamatan pangan.

"Sehingga manfaatnya dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan perluasan jejaring kemitraan Bapanas yang saat ini telah melibatkan sembilan asosiasi pelaku usaha dan 11 bank pangan atau penggiat penyelamatan pangan.

Kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem penyelamatan pangan yang semakin terintegrasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Penguatan kemitraan juga dilakukan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) serta Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) melalui inisiatif GRASP 2030.

Lebih lanjut dia mengatakan upaya itu juga diperkuat melalui sinergi bersama Kedutaan Besar Denmark dengan menggelar webinar bertajuk “Inovasi dan Praktik Baik di Sektor Ritel untuk Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan” di Jakarta yang digelar pada akhir September 2026.

Nita mengatakan forum itu menjadi ruang berbagi pengalaman dan inovasi untuk mendorong praktik penyelamatan pangan yang semakin luas di sektor ritel.

Kegiatan itu merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark melalui kerangka Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW), sekaligus rangkaian peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menilai skema pengupahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan lebih baik daripada di aturan sebelumnya.

“Dalam pasal tentang upah ada peningkatan sedikit dibandingkan skema upah buruh yang sekarang berjalan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Iqbal dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu.

Said menjelaskan bahwa dalam memutuskan kenaikan upah minimum, Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pemerintah, kini wajib melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan.

“Jika upah minimum di suatu daerah masih berada di bawah hasil survei BPS atau Dewan Pengupahan, maka penetapan upah harus mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak,” ujar Iqbal.

Namun, jika posisi upah minimum sudah berada di atas KHL, ia mengatakan penghitungan akan menggunakan skema rumus yang meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya PP Nomor 51 Tahun 2023, indeks tertentu itu kan 0,1 sampai 0,3. Kemudian diperbaiki oleh PP Nomor 49 Tahun 2026, dinaikkan jadi 0,5 sampai 0,9. Nah, dalam undang-undang baru ini dinaikkan lagi oleh DPR, jadi indeks tertentunya itu adalah 0,5 sampai 1,0,” jelas dia.

Selain itu, Iqbal mengatakan dalam beleid baru tersebut juga menegaskan adanya upah minimum sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi upah minimum sektoral lebih tinggi. Gubernur tidak boleh mengubah nilai upah minimum sektoral dan jenis sektor yang akan diberikan kenaikan upah minimum sektoral. Nah, ini jauh lebih baik dari Undang-Undang Cipta Kerja. (UU) Cipta Kerja kan tidak ada upah minimum sektoral,” kata pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Sementara itu, DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional dengan mendorong produksi, pembukaan lahan, kesejahteraan petani, dan penegakan terhadap mafia pangan untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan.

“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” kata Saleh yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Wamentan mengatakan penugasan yang diterimanya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan arahan Presiden telah diterima dan kini tinggal diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.

Karena itu, Wamentan menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengaku pihaknya akan mendorong percepatan program pertanian, termasuk pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurutnya, tantangan mewujudkan kedaulatan pangan ke depan tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memastikan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.

“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” katanya.

Wamentan menekankan, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan petani.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat produksi, Wamentan Saleh menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang berpotensi mengganggu tata kelola dan merugikan masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan mafia pangan harus dilakukan secara tegas melalui proses hukum yang profesional, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan ketentuan perundang-undangan.

“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menilai, pembenahan tata kelola pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Dengan demikian, upaya mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berpihak kepada petani serta konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai angga

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, ia hanya menerima satu gaji meskipun rangkap jabatan yaitu sebagai Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM.

Dengan penambahan Kemenko Hilirisasi, ia memastikan tidak akan terjadi pemborosan karena anggaran diprioritaskan berasal dari Kementerian ESDM

"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari kementerian ESDM,” ungkap Menko Bahlil diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahkan, ia mengatakan, selama ini selalu menyisihkan gajinya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk para aktivis muda sebagai generasi yang berpotensi menjadi penerusnya.

“Memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri, InsyaAllah dari gaji saya maupun dari dana operasional saya, selalu saya sisihkan semuanya untuk saudara-saudara saya berhak untuk saya bantu. Teman-teman aktifis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak, jadi itu saya kasih ke situ kemudian yang membutuhkan,” ujar Menko Bahlil.

Sebelumnya, Menko Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, kantor untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM," kata Menko Bahlil,

Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang demi memastikan kepatuhan aturan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pemeriksaan rutin di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) secara berkala.

"Kami terus melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub mencatat sejak Januari 2026 hingga 2 Oktober 2026 sebanyak 26,11 persen atau 607.984 kendaraan angkutan barang telah melakukan pelanggaran aturan dari total jumlah pengawasan sebanyak 2.328.629 kendaraan.

"Hingga 2 Oktober 2026, sebanyak 1.720.645 kendaraan atau sebesar 73,89 persen kendaraan angkutan barang tidak melakukan pelanggaran," ujarnya.

Ia menjabarkan dari 607.984 kendaraan yang melanggar, terdapat 797.313 jenis pelanggaran yang terdiri atas pelanggaran daya angkut sebanyak 386.859 kendaraan (48,52 persen), pelanggaran dimensi sebanyak 6.687 kendaraan (0,84 persen), pelanggaran dokumen sebanyak 399.596 kendaraan (50,12 persen).

Selanjutnya pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 106 kendaraan (0,01 persen) dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 4.065 kendaraan (0,51 persen).

"Kami telah melakukan penindakan terhadap 186.126 kendaraan atau 30,61 persen kendaraan," jelasnya.

Dari jumlah yang ditindak tersebut di antaranya diberikan peringatan kepada 173.531 kendaraan, dilakukan penilangan sebanyak 6.392 kendaraan, dikenakan tilang kepolisian sebanyak 664 kendaraan dan tilang oleh UPPKB lainnya sebanyak 5.539 kendaraan.

Ia menyebut lima perusahaan sebagai pelanggar tertinggi di antaranya PT SIL sebanyak 2.227 kendaraan, PT IP sebanyak 1.727 kendaraan, PT EW sebanyak 1.638 kendaraan, CV SKE sebanyak 1.451 kendaraan dan PT SA sebanyak 1.431 kendaraan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditas muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 38.243 kendaraan, barang paket sebanyak 32.973 kendaraan, muatan pasir sebanyak 23.819 kendaraan, muatan CPO sebanyak 15.861 kendaraan dan muatan semen sebanyak 13.846 kendaraan.

Aan mengatakan kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan angkutan barang sebesar 8,58 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 7,47 persen.

Ia menambahkan kegiatan pengawasan tersebut akan dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan para pengusaha kendaraan angkutan barang dan pemilik barang.

Beberapa hal yang akan dilakukan yaitu melanjutkan penyelesaian perbaikan Weight In Motion (WIM) di UPPKB serta penguatan koordinasi dengan BPTD dan Satuan Pelaksana (Satpel) UPPKB untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan konsistensi penggunaan sistem Jembatan Timbang Online (JTO).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai kawasan Sanur di Kota Denpasar memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan kawasan rendah emisi atau Low Emission Zone guna mengatasi tingginya polusi transportasi di Bali.

“Sanur menjadi salah satu kawasan yang telah memulai proses tersebut (menerapkan rendah emisi),” ucap Transport Decarbonisation Project Lead WRI Indonesia Haiqal Rizaldi dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.

Haiqal mengatakan mendorong kawasan menjadi rendah emisi sangat penting karena mobilitas di Bali masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi di tengah pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahun.

Lembaga mitra Pemprov Bali itu mencatat populasi kendaraan di Pulau Dewata pada 2024 telah mencapai sekitar 5,2 juta unit dengan pertumbuhan sekitar 5 persen atau 250 ribu kendaraan tambahan per tahun.

Penggunaan sepeda motor mendominasi jalanan Bali hingga 62 persen, disusul mobil sebesar 33 persen, sementara transportasi non-motorized dan umum masing-masing hanya 1 persen.

Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi tersebut membuat sektor transportasi menyumbang sekitar 41 persen dari total produksi emisi di Provinsi Bali pada 2024.

“Transportasi umum itu diperlukan untuk menurunkan emisi sektor transportasi di Bali yang berkisar 40 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, layanan angkutan umum perkotaan yang meliputi Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita, dan Shuttle Intaran baru menjangkau sekitar 10 persen dari wilayah Sarbagita.

Oleh karena itu WRI Indonesia memperkenalkan Bali Low Emission Zone Initiative sebagai pendekatan komprehensif yang menggabungkan intervensi transportasi dan penataan ruang yang humanis.

“Ini memang intervensi kawasan berbasis transportasi dan tata ruang yang berorientasi pada manusia,” kata Haiqal.

Melalui identifikasi sejak 2023, WRI Indonesia mencatat sejumlah kawasan lain selain Sanur yang juga dinilai potensial menerapkan konsep kawasan rendah emisi yaitu Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida.

Penerapan konsep ini menggunakan pendekatan sandboxing untuk menguji efektivitas strategi di satu wilayah tertentu sebelum diadopsi secara lebih luas.

“Sandboxing itu menguji dulu apakah strategi di satu tempat ini bisa terbukti secara efektif menurunkan emisi atau meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sebelum diperluas ke tempat lain,” ujarnya.

Kota Denpasar sendiri telah mengeluarkan Perwali terkait Kawasan Rendah Emisi pada 2025 sebagai landasan hukum bagi kawasan Sanur untuk memulai penataan tersebut, dimana hasil penataan di Sanur kini mulai terlihat nyata melalui penyediaan ruang pejalan kaki yang lebih luas, inklusif, serta memperlambat laju kendaraan bermotor.

“Dan tadi karena ruang untuk mobilnya dipersempit, mobil di daerah sana jadi jalannya pelan, begitu,” sambungnya.

Meski kawasan Sanur dan beberapa lainnya terlihat potensial, masih ada tantangan dalam komitmen mengurangi kendaraan pribadi mengingat pendapatan pemerintah daerah selama ini masih ditopang oleh pajak kendaraan bermotor.

Menanggapi hal tersebut, WRI Indonesia menegaskan bahwa transisi ini bertujuan untuk menghadirkan alternatif moda transportasi agar masyarakat tidak terpaku pada satu pilihan saja.

Sebagai alternatif pendanaan, Haiqal mengusulkan Pemprov Bali dapat memanfaatkan pendapatan dari sektor pariwisata seperti pemanfaatan pungutan wisatawan asing (PWA) serta konsep land value capture yang umum diterapkan di berbagai negara.

Keberhasilan penerapan di Sanur nantinya akan dievaluasi secara berkala melalui faktor emisi dan kualitas udara atau AQI guna memastikan perbaikan kualitas hidup warga.

Jika uji coba di Sanur berhasil, WRI menyiapkan peluang pengembangan ke kawasan heritage Jalan Gajah Mada Denpasar serta kawasan Kuta yang juga mulai membenahi pedestrian.

“Zona rendah emisi ini bukan sebagai tujuan, ini adalah strategi, strategi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana,” tutur Haiqal.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembiakan anjing dan kucing dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab melalui pedoman teknis guna menjamin kesejahteraan hewan, kesehatan, serta mencegah risiko genetik dan zoonosis.

"Minat masyarakat terhadap anjing dan kucing sebagai hewan kesayangan terus berkembang. Seiring itu, kegiatan pembiakan atau breeding juga semakin banyak dilakukan oleh individu, komunitas, maupun pelaku usaha," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan I Ketut Wirata di Jakarta, Rabu.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Pertanian mendorong agar perkembangan tersebut berjalan seiring dengan penerapan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Dia meminta agar pembiakan perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kondisi indukan, kesehatan anak, kebutuhan dasar, nutrisi, serta perilaku alami hewan.

Ia mengatakan peningkatan permintaan terhadap anjing dan kucing perlu diimbangi dengan usaha pembiakan yang memenuhi prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan.

“Seiring meningkatnya minat dan permintaan terhadap kucing dan anjing, kegiatan pembiakan berkembang sangat pesat, tidak hanya oleh pelaku usaha komersial tetapi juga komunitas dan individu,” ujar Wirata.

Menurut Wirata, perkembangan pembiakan perlu diikuti pemahaman mengenai cara yang bertanggung jawab. Sejumlah risiko perlu dicegah, antara lain penggunaan indukan secara berlebihan, manajemen reproduksi yang tidak tepat, fasilitas pemeliharaan yang belum memadai, serta kurangnya perhatian terhadap nutrisi dan kebutuhan perilaku alami hewan.

Kegiatan inbreeding atau perkawinan antarkerabat yang tidak dikelola dengan baik juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan risiko masalah genetik pada keturunan. Pembiakan bukan sekadar menghasilkan keturunan, tetapi juga memastikan induk dan anak berada dalam kondisi sehat dan sejahtera.

Perhatian juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya usaha puppy mills dan kitten mills, yakni pembiakan intensif yang menempatkan produksi dalam skala besar tanpa diimbangi pemenuhan kesejahteraan hewan yang memadai.

"Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar hewan mulai dari ruang gerak, sanitasi, nutrisi, pelayanan kesehatan, hingga kesempatan menampilkan perilaku alaminya berisiko terabaikan," katanya menjelaskan.

Kementan telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Namun, kata Wirata, regulasi perlu diterjemahkan dalam pedoman teknis yang mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.

“Sebagai tindak lanjut operasional, kita membutuhkan pedoman penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha pembiakan anjing dan kucing yang praktis dan terukur,” kata Wirata menjelaskan.

Sebelumnya, Kementan telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Pembiakan Anjing dan Kucing di Jakarta, Selasa (6/10).

Melalui FGD tersebut, Kementan menggali masukan untuk menyusun pedoman pembiakan yang mencakup penerapan good breeding practices, identifikasi risiko kesehatan, kesejahteraan hewan dan zoonosis, serta pembinaan dan pengawasan.

Wirata menegaskan, pedoman tersebut perlu disusun bersama agar sesuai dengan ketentuan sekaligus dapat diterapkan oleh pelaku usaha.

“Saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan dan pengalaman lapangan secara detail dan konstruktif agar menghasilkan pedoman teknis yang ideal secara regulasi sekaligus realistis untuk diimplementasikan di lapangan,” ujar dia.

Melalui pedoman yang jelas dan penerapan standar yang konsisten, Kementan mendorong pembiakan anjing dan kucing berkembang secara profesional dan bertanggung jawab.

"Masyarakat dapat menikmati kehadiran hewan kesayangan, sementara kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap menjadi bagian penting dari setiap proses pembiakan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya menyatakan peningkatan pelayanan mendorong pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Malang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Januari-September 2026 sebesar 3,9 persen dari periode yang sama di 2025.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono di Kota Malang, Rabu, mengatakan, selama Januari-September 2026 melayani 1.668.821 pelanggan, sedangkan periode yang sama di 2025 sebanyak 1.606.748 pelanggan terlayani di Stasiun Malang.

"Pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Malang menjadi cermin kepercayaan masyarakat menggunakan kereta api yang terus kami jaga," kata Mahendro.

KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menyebut dari 1.668.821 pelanggan, sebanyak 814.918 orang tercatat naik dan 853.903 pelanggan turun di Stasiun Malang.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan yang selama ini dilakukan mengedepankan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa layanan angkutan perkeretaapian.

Tak hanya itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada seluruh penumpang supaya tetap mematuhi ketentuan keselamatan di stasiun dana selama perjalanan, dengan mengikuti instruksi yang diberikan oleh petugas.

"Dengan kolaborasi antara KAI dan pelanggan, perjalanan kereta api dapat berlangsung semakin aman dan nyaman," ucapnya.

Meski, jumlah pelanggan tumbuh tetapi pihaknya tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di Stasiun Malang, seperti kenyamanan fasilitas, kemudahan informasi bagi masyarakat, pelayanan oleh petugas, sampai kelancaran mobilisasi masyarakat.

Selain itu, KAI Surabaya menyebut sepanjang periode Triwulan III 2026, kategori kelas ekonomi masih menjadi pilihan utama masyarakat, dengan jumlah 984.229 pelanggan yang terdiri dari 481.844 pelanggan naik dan 502.385 pelanggan turun.

Ia menjelaskan, minat masyarakat menggunakan kelas ekonomi menjadi cermin bahwa kereta api masih menjadi moda angkutan umum yang mampu merambah masuk ke berbagai lapisan.

KAI Surabaya pun mengajak masyarakat supaya menjadikan kereta api sebagai bagian dari pilihan utama menunjang mobilitas sehari-hari.

"Sehingga kereta api semakin menjadi pilihan dalam mendukung aktivitas masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Kemenko Hilirisasi).

Ia mengungkapkan bahwa yang sudah pasti yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, serta kemungkinan juga terdapat Kementerian Perindustrian.

“Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga Kementerian Perindustrian,” ungkap Menko Bahlil diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia memastikan akan menjalankan tugas dengan baik dalam dua jabatan yang diembannya, terutama untuk mencapai hilirisasi dan transisi energi yang menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo.

"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," kata Menko Bahlil.

Adapun, kantor untuk kementerian koordinator itu sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persen itu ada di sektor ESDM," kata Menko Bahlil,

Pada Kamis (01/10), Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebuah jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026