#30 tag 24jam
Bahlil sebut PLTS 100 GW akan hemat subsidi listrik Rp73 triliun
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ... [394] url asal
#energi-dan-sumber-daya-mineral #esdm #gigawatt #pembangkit-listrik-tenaga-surya #plts #plts-100-gw
Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan apabila pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GigaWatt peak (GWp) telah selesai, maka dapat menghemat subsidi listrik mencapai Rp73 triliun.
Ia menyebut program PLTS 100 GW membutuhkan investasi sebesar 73 miliar dolar AS, dengan program dimulai dari sebanyak 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dengan kapasitas 5,3 GWp beberapa waktu lalu.
"Dan ini InsyaAllah kalau semua selesai, mampu kita melakukan efisiensi terhadap subsidi APBN kita kurang lebih sekitar Rp70 sampai Rp73 triliun," ujar Menteri Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.
Bahlil mengatakan, penghematan sebesar Rp70 sampai Rp73 triliun tersebut penting karena total subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah saat ini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun.
"Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang udah lebih dari 200 triliun, besar sekali APBN kita Bapak, Ibu semua. Besar sekali. Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini," ujar Menteri Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dengan tahap awal pembangunan 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi.
"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo.
Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun, bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya lebih cepat dalam dua tahun.
Ia mengatakan pengembangan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional.
"Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia," katanya.
Selain itu, Presiden menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) bekerja cepat dan solid untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
IESR usulkan PLTS atap jadi solusi Bali capai target emisi
Lembaga pengkajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan solusi ... [461] url asal
Denpasar (ANTARA) - Lembaga pengkajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan solusi strategis agar Bali dapat mencapai target penurunan emisi.
"Memang salah satu langkah konkritnya sebetulnya adalah mendorong pemanfaatan PLTS atap ya," ucap Manajer Riset Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Abraham Octama Halim dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.
Pemprov Bali sendiri mematok target ambisius berupa emisi nol bersih atau Net ZeroEmission (NZE) pada tahun 2045 melalui berbagai komitmen transisi energi daerah.
Meski demikian, mitra Pemprov Bali itu mencatat bauran energi baru terbarukan di Bali hingga tahun 2024 dilaporkan masih sangat rendah, yaitu baru mencapai angka 1,48 persen dari seluruh total pembangkitan listrik eksisting.
Padahal, potensi sumber daya energi surya yang dimiliki oleh Pulau Dewata tercatat sangat melimpah hingga melampaui 20 gigawatt-peak (GWp).
Dalam pemodelan yang telah dilakukan IESR, Bali membutuhkan kapasitas PLTS sebesar 2 gigawatt (GW) pada 2034 dan melonjak drastis hingga 21 gigawatt pada 2045 untuk mencapai target NZE.
Angka kebutuhan tersebut dinilai jauh melampaui alokasi yang tercantum di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2034 yang baru menyentuh 771 megawatt (MW).
Selain terkendala lambatnya pengembangan skala utilitas besar berkapasitas 5-10 megawatt ke atas, realisasi proyek juga sering terhambat oleh masalah ketersediaan dan harga lahan yang mahal.
Kendala teknis dan administratif lainnya mencakup daftar penyedia terseleksi (DPT) PLN yang kurang transparan serta proses negosiasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang berkepanjangan.
Lonjakan minat masyarakat serta sektor komersial dan industri terhadap PLTS atap kini juga terhambat oleh sistem kuota nasional dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2024 yang cepat terserap habis.
"Begitu kuota 2026 dibuka, langsung terserap habis sekitar 300 megawatt untuk memenuhi antrean tahun lalu, dan langsung menyisakan antrean baru untuk tahun depan," ujar Abraham.
Untuk mengatasi persoalan teknis kapasitas jaringan atau hosting capacity, IESR mendorong peningkatan kemampuan infrastruktur melalui pemasangan baterai skala utilitas serta perluasan jaringan transmisi dan distribusi.
Para pakar energi itu menyarankan Pemprov Bali aktif mewajibkan pemasangan PLTS atap pada gedung-gedung pemerintahan serta memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB).
IESR juga mendorong agar ketika ada proyek energi terbarukan, pemangku kepentingan di daerah terlibat sejak tahap perencanaan, seperti dengan mengoptimalkan kepemilikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD).
Sebab, Abraham menilai langkah penguatan ekosistem ini tidak boleh bersifat top-down semata dari pemerintah pusat tanpa mempersiapkan pelatihan sumber daya manusia lokal untuk mengelola fasilitas energi terbarukan secara mandiri.
Solusinya perlu ada pembekalan sehingga setiap proyek energi tidak langsung diberikan tanpa perencanaan matang.
IESR merekomendasikan pembuatan peta jalan yang jelas, revisi RUPTL dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), reformasi sistem pengadaan, serta koordinasi lintas sektor yang erat antara kementerian, pemda, hingga tingkat BUMDes.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Bappenas dan PLN kerja sama kembangkan PLTS berkapasitas 100 GWp
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) mengembangkan ... [301] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp (gigawattpeak) yang dilengkapi battery energy storage system (BESS).
Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem dan rantai pasok dalam negeri sebagai fondasi kemandirian dan ketahanan energi.
"Pengembangan energi harus bisa membantu ekosistem dan rantai pasok. Kalau rantai pasok terganggu, maka tidak ada kemandirian. Kalau tidak ada kemandirian, maka tidak ada security (keamanan)," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat bertemu Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Kepala Bappenas menekankan bahwa pengembangan energi perlu memastikan kemampuan pasokan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan. "Kemampuan pasokan, harga (affordability), dan sustainability (keberlanjutan), itu permintaan kami pada PLN," ujarnya.
Lebih lanjut, Rachmat mengapresiasi kinerja PLN dan mengarahkan agar seluruh kontribusi dan milestone PLN dibukukan sebagai bagian dari footprint kemandirian energi nasional, serta mendorong penyusunan peta jalan pengembangan energi bersama PLN dan Kementerian PPN/Bappenas.
Sementara itu, Darmawan menyampaikan lisensi dan perizinan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program, serta menyatakan kesiapan PLN menjalankan arahan Menteri Rachmat.
Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris merespons hal tersebut dengan menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan program melalui penguatan ekosistem, antara lain dengan menyederhanakan prosedur dan menyesuaikan regulasi, serta penyelesaian aspek kepastian lahan dan berbagai perizinan.
"Program dari Pak Dirut sangat executable selama kita memperbaiki di level ekosistem berupa debottlenecking (proses mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi) maupun manajemen PSN (proyek strategis nasional), termasuk kepastian lahan dan permintaan permukaan air sebagai game changer-nya," ungkap dia.
Selain mendukung ketahanan energi, Kementerian PPN/Bappenas bersama PLN juga berkomitmen mengembangkan industri dan rantai pasok dalam negeri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)