Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) 4,5 juta ton siap menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga pasokan nasional aman.

Menurut Rizal kuatnya cadangan beras pemerintah menjadi modal penting bagi Bulog untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi peningkatan konsumsi menjelang akhir tahun.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton," kata Rizal dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Dia menuturkan dengan dukungan cadangan yang kuat dan jaringan distribusi di seluruh Indonesia, BUMN pangan itu siap memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi.

Bahkan, berdasarkan perhitungan ketersediaan beras nasional secara keseluruhan, pasokan diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan atau sekitar Juli–Agustus 2027.

"Tidak hanya hingga akhir tahun, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional pada bulan-bulan mendatang,” ujar Rizal.

Adapun selain memastikan kecukupan stok, Rakortas itu juga menekankan pentingnya percepatan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan SPHP beras sebesar 1 juta ton untuk memperkuat pasokan di pasaran dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Sejalan dengan arahan tersebut, Bulog terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran penjualan, mulai dari pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita (RPK), hingga jaringan ritel dan mitra penyalur lainnya.

"Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat pasokan di wilayah-wilayah yang masih mengalami tekanan harga beras, sehingga manfaat ketersediaan stok nasional dapat dirasakan secara merata," beber Rizal.

Di sisi lain, Bulog juga mempercepat penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4.

Setiap penerima dialokasikan 10 kilogram beras per bulan atau sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan, dengan total kebutuhan beras sekitar 1 juta ton.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran itu menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga daya beli dan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

“Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan seluruh jajaran Bulog di pusat maupun daerah terus didorong untuk memperkuat koordinasi dan distribusi, agar pasokan tetap terjaga, harga semakin stabil, dan masyarakat dapat menyambut akhir tahun dengan tenang.

Dengan dukungan cadangan beras yang kuat serta sinergi bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Perum Bulog berkomitmen terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

"Kesiapan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada pangan berkelanjutan serta memastikan pangan terjaga dan rakyat sejahtera," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami dari Bulog mendukung penuh program Gerakan Pangan Murah secara nasional ini dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan dukungan terhadap Gerakan Pangan Murah (GPM) nasional di 38 provinsi untuk memperluas akses pangan terjangkau serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

"Kami dari Bulog mendukung penuh program Gerakan Pangan Murah secara nasional ini dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

GPM Nasional diselenggarakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Pemerintah Daerah, Perum Bulog, dan ID FOOD dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, Rizal hadir langsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu titik pelaksanaan GPM serentak.

GPM di wilayah itu dipusatkan di dua lokasi, yakni Kantor Kecamatan Tallo dan kawasan PD Pasar Makassar Raya. Kegiatan itu menghadirkan 27 tenda penjualan komoditas pangan yang melibatkan berbagai mitra dan pelaku usaha lokal.

Rizal menegaskan dukungan penuh perusahaan BUMN pangan tersebut terhadap pelaksanaan GPM nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan pelaksanaan GPM di 38 provinsi, Bulog menyiapkan pasokan beras maupun minyak goreng sesuai kebutuhan masing-masing titik kegiatan. Namun untuk beras pasokan disiapkan dengan rata-rata alokasi sekitar 4 ton beras per lokasi.

Menurutnya, penyelenggaraan GPM secara serentak hingga ke tingkat daerah mencerminkan kuatnya kolaborasi pemerintah dalam menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Gerakan Pangan Murah ini dilaksanakan serentak dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bahkan hingga ke kecamatan-kecamatan, agar dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia," ujar Rizal.

Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan itu juga dirangkaikan dengan program Bulog Peduli melalui penyaluran 300 paket beras premium serta pembagian 1.000 voucher belanja dari ID FOOD.

"Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, melalui program Bulog Peduli perusahaan itu menyalurkan 300 paket beras premium dengan kemasan masing-masing 5 kilogram atau setara 1,5 ton," ucapnya.

Bantuan tersebut dialokasikan sebanyak 100 paket bagi masyarakat di Kecamatan Tallo serta 200 paket bagi masyarakat di Kelurahan Barabaraya Utara dan Kelurahan Maradekaya.

Selain itu, ID FOOD membagikan 1.000 voucher belanja senilai Rp15.000 per lembar dengan total nilai Rp15 juta. Sebanyak 400 voucher dialokasikan di Kecamatan Tallo dan 600 voucher di kawasan PD Pasar Makassar Raya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Pelaksanaan GPM di Makassar turut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghadirkan beragam produk pangan lokal dan olahan.

Partisipasi tersebut tidak hanya memperluas pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang pemasaran bagi pelaku usaha daerah dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Penyelenggaraan GPM Nasional dalam momentum Hari Pangan Sedunia 2026 mengusung semangat "Berinovasi Kini, Menjaga Pangan Masa Depan" yang menekankan pentingnya kolaborasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan pangan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya memastikan manfaat program stabilisasi pangan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah Indonesia.

Ke depan, Perum Bulog akan terus mengoptimalkan perannya melalui penguatan pengelolaan stok, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan berbagai program stabilisasi pangan sesuai penugasan pemerintah.

Sinergi bersama Bapanas, ID FOOD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan tetap terjaga, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut capaian serapan 4 juta ton beras petani menjadi bagian pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 untuk penguatan pangan nasional dan berkelanjutan.

Menurut Rizal, keberhasilan itu menandai pencapaian target pengadaan nasional lebih awal dan menjadi tonggak penting bagi Bulog dalam memperkuat penyerapan hasil produksi petani dalam negeri sebagai fondasi penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga ketahanan pangan.

"Capaian ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Perum Bulog menorehkan sejarah baru dengan mencatatkan realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri sebesar 4.131.492 ton setara beras atau 103,29 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton.

"Capaian tertinggi sepanjang sejarah Bulog ini menjadi momentum bersejarah yang patut disyukuri," ujar dia.

Di balik keberhasilan nasional tersebut, Rizal menyebutkan Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pengadaan pangan dalam negeri.

Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur berhasil merealisasikan pengadaan gabah dan beras sebesar 979.817 ton atau 110,85 persen dari target wilayah sebesar 883.912 ton.

Dengan kontribusi mencapai 23,7 persen terhadap total pengadaan nasional, Jawa Timur menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan Bulog mencetak rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

"Capaian bersejarah ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional," kata Rizal.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Bulog terus mengakselerasi penyerapan produksi petani untuk memperkuat ketersediaan cadangan pangan nasional.

Rizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian pengadaan pangan nasional.

Keberhasilan melampaui target pengadaan merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan petani, pemerintah, aparat kewilayahan, pemerintah daerah, mitra penggilingan, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.

"Capaian pengadaan sebesar 4,13 juta ton setara beras menjadi bukti nyata komitmen Bulog dalam menjalankan amanah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Rizal.

Keberhasilan tersebut juga menunjukkan pentingnya sinergi dan konsistensi seluruh pihak dalam mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri sebagai upaya menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah.

Perum Bulog menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan penugasan strategis di bidang pangan.

Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh petani Indonesia sebagai garda terdepan produksi pangan nasional, serta Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang terus memperkuat dukungan kebijakan, koordinasi, dan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan gabah dan beras di seluruh wilayah Indonesia.

"Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari sinergi TNI dan Polri melalui dukungan Tim Jemput Pangan yang turut memperkuat pelaksanaan pengadaan hingga ke sentra-sentra produksi," katanya pula.

Ia menambahkan kolaborasi bersama pemerintah daerah, mitra penggilingan, serta berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam memperlancar penyerapan hasil panen petani.

Kerja bersama tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pengadaan pangan nasional merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang memiliki komitmen untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia.

Rizal menyampaikan pula penghargaan kepada seluruh insan Bulog mulai dari kantor pusat, wilayah, cabang, hingga jajaran operasional di seluruh Indonesia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menjalankan amanah pemerintah.

"Semangat kerja keras, konsistensi, dan komitmen seluruh Bulogers dalam mengoptimalkan pengadaan gabah dan beras dari petani menjadi kekuatan utama di balik keberhasilan perusahaan melampaui target nasional dan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus memperkuat jaringan distribusi pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Rizal mengatakan pihaknya terus memperkuat dukungannya terhadap operasionalisasi KDKMP melalui penyediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta pemanfaatan koperasi sebagai salah satu titik serah bantuan pangan.

"Langkah ini menjadi wujud komitmen Bulog dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan infrastruktur pelayanan pangan dan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bulog telah menuntaskan penyaluran beras SPHP ke 107 titik KDKMP yang tersebar di tujuh provinsi, dengan total volume mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton beras, setara dengan 10.700 kemasan ukuran 5 kilogram.

"Seluruh penyaluran tersebut telah terealisasi 100 persen," ujar Rizal.

Realisasi penyaluran tersebut tersebar di Jawa Tengah sebanyak 47 KDKMP, Jawa Timur 42 KDKMP, Lampung 5 KDKMP, DKI Jakarta 4 KDKMP, Jawa Barat 4 KDKMP, Sumatera Selatan 4 KDKMP, dan Banten 1 KDKMP.

Menurut Rizal, capaian itu menjadi langkah awal dalam memperluas jangkauan distribusi beras SPHP melalui jaringan koperasi yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Bulog mendukung penuh kesiapan pasokan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan koperasi dengan tidak membatasi kuota pemesanan beras bagi KDKMP, serta terus memperkuat koordinasi agar proses pemesanan, pengiriman, dan pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

Perusahaan BUMN pangan itu secara paralel tengah melanjutkan proses pemenuhan kebutuhan beras SPHP untuk 1.250 titik KDKMP, yang selanjutnya ditargetkan dapat diperluas secara bertahap hingga 8.000 titik.

Perluasan itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan operasional koperasi, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta ketentuan penugasan pemerintah, sehingga distribusi pangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah.

Melalui perluasan penyaluran beras SPHP dan pemanfaatan KDKMP sebagai titik serah bantuan pangan, Perum Bulog berkomitmen menjadikan koperasi sebagai mitra strategis dalam menghadirkan pelayanan pangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Rizal menambahkan kehadiran Bulog melalui jaringan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan kehadiran KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

KDKMP juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah, seperti pupuk bersubsidi, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, beras SPHP, LPG 3 kilogram, minyak goreng, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).

Selain itu, KDKMP akan berperan sebagai agen bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat layanan ekonomi dan keuangan masyarakat di tingkat desa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mempercepat penyaluran 150 ribu ton jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahap II dengan memprioritaskan peternak mikro guna menekan biaya pakan dan menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

"Kami terus mempercepat penyaluran SPHP jagung untuk membantu peternak memperoleh jagung pakan dengan harga yang lebih terjangkau," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan sejak Senin (19/10), pihaknya mulai menggencarkan penyaluran tambahan 150 ribu ton jagung melalui penugasan SPHP jagung tahap II, dengan memprioritaskan peternak mikro di berbagai daerah.

Ia mengatakan langkah itu merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung keberlanjutan usaha peternakan rakyat, khususnya melalui penyediaan bahan baku pakan dengan harga yang lebih kompetitif.

"Penyaluran jagung SPHP tahap II diharapkan dapat memperluas akses peternak mikro terhadap jagung pakan sekaligus membantu menjaga efisiensi biaya produksi peternakan," kata Rizal.

Lebih lanjut dia menyebutkan realisasi penyaluran SPHP jagung tahap I hingga saat ini telah mencapai 84,43 persen.

Bulog terus mempercepat penyelesaian sisa penyaluran tahap pertama agar manfaat program dapat segera dirasakan secara lebih luas oleh peternak yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan penugasan tahap II, kata Rizal, jagung SPHP ditetapkan dengan harga Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog, dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram sampai di tingkat peternak melalui koperasi.

Skema itu, lanjut Rizal, diharapkan dapat membantu peternak memperoleh jagung pakan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mengurangi tekanan biaya produksi yang menjadi salah satu komponen penting dalam usaha peternakan.

Rizal menegaskan pula pihaknya berkomitmen pelaksanaan program SPHP jagung berjalan optimal dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi peternak, terutama peternak mikro.

“Bulog berkomitmen memastikan penyaluran SPHP jagung berjalan optimal dan tepat sasaran. Kami terus mempercepat penyelesaian sisa penyaluran SPHP jagung tahap I, sekaligus menjalankan tambahan penugasan tahap II sebanyak 150 ribu ton," katanya.

Ia menambahkan, percepatan penyaluran menjadi bagian dari upaya Bulog untuk memastikan ketersediaan jagung pakan dengan harga terjangkau dapat diakses oleh peternak secara lebih merata

Dengan memprioritaskan peternak mikro dan mengoptimalkan penyaluran melalui koperasi, program ini diharapkan dapat menjangkau pelaku usaha peternakan rakyat yang membutuhkan dukungan dalam menjaga keberlangsungan usahanya.

Melalui pelaksanaan SPHP jagung tahap I dan tahap II, Bulog terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, termasuk komoditas jagung untuk pakan ternak.

"Upaya ini diharapkan dapat mendukung efisiensi usaha peternakan rakyat, menjaga keberlanjutan produksi, serta memperkuat ekosistem pangan nasional," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog tengah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait rencana lelang 380 ribu ton beras, termasuk menyiapkan pembagian volume beras untuk setiap provinsi.

"Ya ini sedang proses ke KPKNL," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Rizal mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk menyiapkan mekanisme penjualan beras yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung beras.

Selain pembahasan dengan KPKNL, Bulog sedang mengatur pembagian volume beras yang akan dilelang di masing-masing provinsi melalui Direktorat Pemasaran.

"Nanti pembagian per provinsinya berapa sedang diurus oleh Direktur Pemasaran kami," ujarnya.

Ia menjelaskan proses lelang itu berkaitan dengan KPKNL di berbagai wilayah Indonesia, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berpusat di Jakarta.

Rizal kemudian menekankan bahwa Bulog hanya bertindak sebagai pihak yang menjual beras melalui lelang, sedangkan pengolahan menjadi tepung beras akan dilakukan oleh pelaku usaha yang membelinya.

"Kami hanya jual berasnya lewat KPKNL dilelang," katanya.

Menurut dia, beras tersebut nantinya dapat dibeli oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah dengan harga sesuai hasil lelang.

Pelaku UMKM yang memenangkan lelang kemudian dapat mengolah beras tersebut menjadi tepung beras untuk kegiatan usahanya.

Rizal membenarkan bahwa proses penjualan melalui KPKNL masih berlangsung pada tahap persiapan dan beras tersebut belum disalurkan kepada UMKM melalui mekanisme lelang itu.

Ia mengatakan Bulog masih membahas teknis pelaksanaan lelang bersama KPKNL sebelum menyampaikan mekanisme penjualan kepada publik.

Sementara terkait waktu pelaksanaan lelang, Rizal belum menyebutkan tanggal secara pasti.

"Ya ini kami lagi rapat-rapat terus, ya. Secepatnya," ungkap dia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 8 September 2026 menyatakan pemerintah menyepakati pemanfaatan sekitar 380 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu untuk diolah menjadi tepung.

Pemerintah saat itu menetapkan harga minimal lelang Rp11.000 per kilogram agar beras yang mengalami penurunan mutu tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah proses administrasi dan penerbitan surat penugasan selesai.

"Bantuan pangan ke depan untuk Oktober, November, Desember itu juga dilaksanakan di KDKMP," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Bulog telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait persiapan penyaluran bantuan pangan melalui koperasi.

"Proses administrasi sedang berjalan," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah proses administrasi di Kementerian Keuangan selesai, Direktorat Jenderal Anggaran akan menyampaikan surat kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Selanjutnya, Bapanas akan menerbitkan surat penugasan kepada Bulog untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat melalui KDKMP di wilayah yang telah memiliki fasilitas tersebut.

Rizal mengatakan mekanisme penerimaan bantuan pangan untuk sementara tetap menggunakan prosedur yang telah berlaku sebelumnya, termasuk verifikasi identitas penerima manfaat.

"Sementara masih menggunakan prosedur yang seperti biasa dulu," ujar dia.

Ia menjelaskan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan harus membawa undangan dari dinas sosial yang dilengkapi kode batang (barcode) serta kartu tanda penduduk (KTP).

Petugas kemudian akan memindai kode batang dan memeriksa kesesuaian data penerima sebelum bantuan pangan diserahkan kepada masyarakat.

Rizal menyebut penyaluran bantuan pangan dapat dilaksanakan di halaman KDKMP menggunakan tenda maupun di dalam gudang koperasi agar proses distribusi lebih mudah diawasi.

Sementara itu, bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki KDKMP, Bulog tetap akan menggunakan mekanisme penyaluran bantuan pangan seperti sebelumnya.

"Nah yang belum ada KDKMP seperti biasa. Tetap di kelurahan masing-masing," kata Rizal.

Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa KDKMP tetap dapat menerima bantuan pangan melalui mekanisme penyaluran yang selama ini digunakan.

Pemerintah telah menetapkan kelanjutan bantuan pangan beras untuk periode Oktober–Desember 2026 dengan sasaran sekitar 33,24 juta penerima dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.

Setiap penerima mendapat alokasi 10 kilogram (kg) beras per bulan atau total 30 kg untuk tiga bulan, dengan estimasi kebutuhan beras nasional mencapai sekitar 997 ribu ton.

Pada Kamis (8/10), Bapanas mengatakan penyaluran bantuan pangan beras periode tersebut masih dalam proses persiapan, sementara Bulog telah menyiapkan beras dan menunggu surat penugasan untuk memulai distribusi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026