#30 tag 24jam
Bupati Blora perjuangkan kepastian relokasi 535 KK terdampak bendungan
Bupati Blora Arief Rohman tetap memperjuangkan kepastian tempat tinggal bagi 535 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di ... [554] url asal
#bupati-blora #perjuangkan-kepastian #relokasi-535-kk #keluarga #terdampak #bendungan
Kepastian soal relokasi warga menjadi salah satu persoalan penting yang perlu segera dituntaskan
Blora (ANTARA) - Bupati Blora Arief Rohman tetap memperjuangkan kepastian tempat tinggal bagi 535 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, termasuk menjajaki kemungkinan skema transmigrasi lokal.
"Kepastian soal relokasi warga menjadi salah satu persoalan penting yang perlu segera dituntaskan. Pemkab Blora juga mendorong percepatan pembangunan bendungan di sisi wilayah Blora sekaligus menyiapkan langkah penanganan warga," ujarnya di Blora, Rabu.
Bagi ratusan keluarga tersebut, menurut dia, pembangunan Bendung Karangnongko bukan sekadar proyek infrastruktur. Mereka juga menghadapi persoalan mendasar mengenai tempat tinggal baru dan keberlanjutan kehidupan setelah harus meninggalkan permukiman yang selama ini ditempati.
Karena itu, Bupati Blora Arief Rohman mendorong agar percepatan pembangunan berjalan beriringan dengan penyelesaian persyaratan administrasi dan koordinasi lintas kementerian untuk menangani masyarakat terdampak.
Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang masuk dalam area genangan bendung. Hal itu disampaikan Arief saat bertemu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah, Selasa (20/10).
Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan bahwa proses pengajuan pelepasan kawasan hutan telah sampai di meja Menteri Kehutanan dan kini tinggal menunggu persetujuan.
"Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bapak Menteri. Tahapan lainnya sudah selesai," ujarnya.
Kawasan hutan yang diajukan untuk dilepaskan berada di area genangan, bukan di lokasi konstruksi bangunan utama bendung. Penyelesaian persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan Bendung Karangnongko.
Selain mendorong percepatan proses administrasi, Bupati Arief meminta agar pembangunan bendung di sisi wilayah Blora juga dipercepat. Dengan demikian, penyelesaian proyek dapat berjalan seiring dengan penyiapan langkah penanganan bagi masyarakat yang terdampak.
Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan Bendung Karangnongko mencakup 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa. Wilayah tersebut meliputi Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang dan Megeri 143 bidang.
Dari cakupan tersebut, sebanyak 535 KK tercatat terdampak dan harus direlokasi. Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil menjadi perhatian karena termasuk wilayah dengan jumlah penduduk terdampak cukup besar.
Besarnya cakupan lahan dan jumlah keluarga yang terdampak menunjukkan bahwa penanganan pembangunan bendung tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis dan administrasi. Penyiapan lokasi relokasi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari koordinasi antarpemerintah.
Bagi warga terdampak, kepastian mengenai lokasi tempat tinggal baru menjadi hal penting dalam menghadapi proses relokasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoordinasikan langkah penanganan bersama kementerian terkait agar kebutuhan masyarakat dapat dibahas secara menyeluruh.
Salah satu opsi yang akan dibahas lebih lanjut adalah kemungkinan penerapan transmigrasi lokal bagi warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Blora akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Transmigrasi sesuai arahan Bupati Arief Rohman.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kemenhut juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Blora berkonsultasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk membahas kemungkinan skema tersebut secara lebih lanjut.
Pembahasan tersebut diperlukan untuk menjajaki skema relokasi yang sesuai, termasuk kemungkinan lokasi penempatan dan mekanisme pelaksanaannya. Namun, transmigrasi lokal masih sebatas opsi yang memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian terkait.
Pemerintah Kabupaten Blora mendorong agar penanganan warga menjadi perhatian seiring percepatan pembangunan Bendung Karangnongko. Dengan koordinasi lintas kementerian, diharapkan penyelesaian tahapan pembangunan dapat berjalan beriringan dengan upaya menyiapkan kepastian tempat tinggal bagi keluarga yang terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arief Rohman didampingi Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Kementerian PU: Bendungan Karangnongko potensi rampung awal 2027
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan Bendungan Karangnongko di Jawa Tengah, berpotensi rampung pada awal 2027 karena proses pembebasan lahan masih ... [534] url asal
#kementerian-pu #bendungan-karangnongko #potensi-rampung-awal-2027
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan Bendungan Karangnongko di Jawa Tengah, berpotensi rampung pada awal 2027 karena proses pembebasan lahan masih berlangsung, meski pekerjaan fisik dan lahan berjalan secara paralel.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid mengatakan pembangunan Bendungan Karangnongko masih berjalan sesuai target, namun penyelesaian diperkirakan bergeser ke awal 2027 akibat proses pembebasan lahan masih berjalan.
"(Apakah akhir) 2026 (bisa rampung) sepertinya tergantung teman-teman. Tapi kalau lihat dari kondisi sekarang dengan lahan seperti itu, sepertinya di awal 2027 mungkin ya (baru bisa rampung)," kata Adenan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Adenan menjelaskan pekerjaan fisik dan pembebasan lahan dilakukan secara paralel, karena keduanya menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan bendungan tersebut agar dapat selesai sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Namun ia menyebutkan penyelesaian akhir 2026 masih bergantung pada perkembangan pembebasan lahan karena proses tersebut melibatkan banyak faktor yang harus diselesaikan sebelum pembangunan fisik dapat mencapai tahap akhir sesuai target.
"Iya, masih on-progress semua. Fisik sama lahan kan biasanya paralel tuh. Diharapkan semuanya selesai semua sesuai dengan target kita," ucapnya.
Menurut Adenan, secara teknis pembangunan Bendungan Karangnongko dinilai dapat dilakukan sesuai rencana apabila kebutuhan lahan telah terpenuhi.
"Karena kalau teknis sih bisa, tapi lahan kan banyak faktornya," katanya singkat.
Diketahui, Bendungan Karangnongko terletak di Sungai Bengawan Solo, sekitar 30 kilometer (km) di utara Kabupaten Ngawi. Sisi kanan bendungan berada di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sedangkan sisi kiri berada di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Konstruksi Bendungan Karangnongko mulai dikerjakan pada 2023 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp1,26 triliun.
Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2026. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 59,1 juta meter kubik (m3) dan dirancang untuk mengairi daerah irigasi seluas 63.774 hektare (ha).
Selain itu, Bendungan Karangnongko dirancang untuk menambah cadangan air baku sebesar 1.150 liter per detik bagi Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Blora, dan Tuban.
Suplai air baku tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi 270.305 jiwa. Bendungan ini juga diproyeksikan menyuplai air untuk kawasan Solo Valley Werken serta mendukung pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo.
Keberadaan bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) ini diharapkan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di wilayah hilir Kabupaten Lamongan yang selama ini mengandalkan Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat, dan Bendung Gerak Sembayat.
Di sisi lain, pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai memasuki tahapan pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan, setelah 14 dari 17 pemilik bidang tanah di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan menyepakatinya.
"Untuk 17 bidang ini, ada 14 pemilik yang sudah sepakat bahwa bentuk ganti kerugiannya adalah uang. Kesepakatan tersebut dicapai dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian di Balai Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Sugiyanto di Blora, Kamis (17/9).
Nilai ganti kerugian setiap bidang tanah telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penilaian tersebut menjadi dasar dalam musyawarah dengan masyarakat terdampak.
Secara keseluruhan, pengadaan tanah Bendungan Karangnongko mencakup 1.037 bidang di lima desa, yakni Mendenrejo 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Wamen PU: Modifikasi cuaca disiapkan atasi defisit air bendungan Jawa
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan modifikasi cuaca disiapkan untuk menjaga ketersediaan air menyusul defisit di bendungan ... [389] url asal
#wamen-pu #modifikasi-cuaca #atasi-defisit-air #bendungan-pulau-jawa
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan modifikasi cuaca disiapkan untuk menjaga ketersediaan air menyusul defisit di bendungan Pulau Jawa akibat kemarau berkepanjangan tahun ini.
Menurut Diana, berkurangnya volume air di bendungan merupakan dampak langsung dari musim kemarau akibat fenomena El Nino ekstrem yang menyebabkan pasokan air terus menurun di berbagai wilayah.
"Sebenarnya kalau bendungan-bendungan karena kemarau ya terus terang aja kan menyusut, ya kan? Masalah air dan sebagainya. Nah, untuk hal ini, kita berharap supaya bisa turun hujan ya, mungkin nanti kita dengan modifikasi cuaca ya," kata Diana terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Kementerian PU berupaya melakukan modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang hujan sehingga cadangan air di bendungan dapat tetap terjaga.
Selain penanganan jangka pendek, Kementerian PU juga mulai mengidentifikasi kebutuhan pembangunan bendungan yang belum selesai sebagai bagian dari perencanaan program tahun anggaran 2028.
Diana menyampaikan alokasi pembangunan bendungan pada 2027 pada dasarnya telah tersedia, sementara kebutuhan lanjutan untuk 2028 akan dipersiapkan sejak sekarang agar pelaksanaannya tidak tertunda.
Ia menegaskan identifikasi kebutuhan pembangunan bendungan akan segera dituntaskan sehingga proyek-proyek prioritas dapat mendukung ketahanan sumber daya air di tengah meningkatnya risiko kekeringan akibat kemarau.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid menambahkan pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menambah pasokan air di wilayah yang membutuhkan.
Selain itu, Kementerian PU menyusun pola operasi waduk sebagai langkah pengelolaan ketersediaan air di setiap bendungan.
Adenan menjelaskan pola operasi tersebut mencakup pengaturan batas minimal pengelolaan waduk dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
"Seperti Ibu Wamen (PU) sampaikan tadi bahwa kita mengadakan operasi modifikasi cuaca untuk menambah air melalui kementerian, juga kita membuat pola operasi waduk," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan sebanyak 36 persen bendungan di Pulau Jawa mengalami defisit air akibat kekeringan imbas adanya fenomena El Nino.
Selain itu, sebanyak 62 dari 119 kabupaten/kota di Jawa turut terdampak kondisi tersebut akibat kekeringan yang berpengaruh terhadap ketersediaan air sehingga pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga pasokan air nasional.
"El Nino, 36 persen bendungan di Jawa defisit. Kemudian 62 dari 119 kabupaten/kota di Jawa terdampak dan beberapa bendungan lainnya di luar Pulau Jawa mengalami kekeringan," kata AHY dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis (15/10).
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)