#30 tag 24jam
KKP optimalkan potensi benih lobster lewat pengembangan budi daya
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri ... [598] url asal
#budi-daya-lobster #sakti-wahyu-trenggono #benih-bening-lobster #nilai-tambah-perikanan #kkp
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri guna mengoptimalkan potensi benih bening lobster (BBL) Indonesia yang diperkirakan mencapai hampir 500 juta ekor per tahun.
Ia mengatakan KKP telah berhasil melakukan uji coba budi daya lobster di sejumlah wilayah, antara lain Batam, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya kelautan.
"Kami sudah, sudah bisa dan sudah berhasil dengan baik untuk melakukan uji coba budidaya di beberapa tempat yang kami lakukan, di Batam, di Nusa Tenggara Barat, dan di beberapa tempat yang lain," kata Trenggono saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pengembangan budi daya tersebut penting mengingat Indonesia memiliki potensi benih bening lobster (BBL) yang sangat besar, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pembesaran lobster di dalam negeri.
Berdasarkan data KKP, produksi lobster hasil budi daya nasional mencapai 481 ton pada 2024, meningkat dari 437 ton pada 2023.
Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025–2029, pemerintah menargetkan produksi lobster budi daya mencapai 1.100 ton pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas perikanan nasional.
Trenggono memperkirakan potensi BBL Indonesia mencapai sekitar 500 juta ekor per tahun, sehingga pemanfaatannya dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi yang lebih besar apabila dikelola dengan baik.
"Kalau menurut catatan kurang lebih hampir 500 juta ekor (BBL). Tapi menurut pandangan saya, kalau setiap tahun 500 juta, mestinya lebih dari itu. Ini adalah sebuah kekayaan alam laut kita yang sangat luar biasa, yang secara terus terang sampai hari ini kita belum bisa manfaatkan dengan baik," ujar dia.
Ia menjelaskan salah satu tantangan pengembangan industri budi daya lobster nasional adalah tingginya kebutuhan benih dari negara tetangga, terutama Vietnam, yang memiliki jumlah pembudidaya dalam skala besar.
Selain besarnya permintaan, perbedaan harga BBL antarnegara turut memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menjual benih daripada membesarkannya hingga menghasilkan lobster dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Trenggono memberikan contoh dengan memaparkan harga BBL di tingkat nelayan Indonesia berkisar Rp8.500 per ekor, sedangkan harga yang disebutnya berlaku di Vietnam dapat mencapai Rp35.000 hingga Rp50.000 per ekor dalam kondisi tertentu.
"Kalau di tingkat nelayan itu harganya kira-kira sekitar Rp8.500 per ekor," ujar dia.
Menurut dia, kegiatan pembesaran lobster membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar sehingga penjualan benih menjadi pilihan yang lebih cepat bagi sebagian masyarakat.
"Itu yang menyebabkan masyarakat kita dengan mudahnya segera menjual benih bening lobster itu daripada dibesarkan yang butuh waktu dan biaya yang besar dan waktu yang lama," kata Trenggono.
Ia mengaku telah meninjau langsung sejumlah kawasan budi daya lobster di Vietnam dan melihat besarnya kebutuhan benih untuk menopang kegiatan produksi para pembudidaya di negara tersebut.
Kondisi itu menunjukkan pentingnya penguatan industri pembesaran lobster nasional agar pemanfaatan potensi BBL Indonesia tidak hanya bertumpu pada perdagangan benih, tetapi juga menghasilkan produk budi daya bernilai tambah.
Selain mengembangkan budi daya di dalam negeri, Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah telah menjajaki kerja sama bilateral dengan negara tetangga untuk menangani persoalan perdagangan BBL, meskipun praktik penyelundupan masih menjadi tantangan.
"Dan ini yang sebetulnya kita harapkan agar Pemerintah Vietnam tidak lagi juga membiarkan ilegal BBL ini, penyelundupan ini berjalan terus. Kita berharap bisa kerja sama dengan serius untuk kemudian setidaknya secara legal bisa dilakukan," ujar dia.
Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Satgas P2BBL dapat memperkuat penegakan hukum dan mendukung pengelolaan sumber daya lobster secara legal dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonominya dapat lebih banyak dinikmati nelayan, pembudidaya, dan perekonomian nasional.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Pemerintah resmikan Satgas P2BBL cegah penyelundupan benih lobster
Pemerintah meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penanganan penyelundupan benih lobster ... [498] url asal
#satgas-p2bbl #benih-bening-lobster #penyelundupan #kkp #ekonomi-kelautan
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penanganan penyelundupan benih lobster sekaligus melindungi potensi ekonomi kelautan nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meresmikan satgas tersebut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mencegah pengeluaran benih lobster secara ilegal.
"Satgas bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, tetapi untuk menyatukan kewenangan, informasi, sumber daya, dan kemampuan operasional yang kita miliki," kata Dudung dalam acara peresmian tersebut.
Ia menjelaskan pembentukan Satgas P2BBL berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026.
Dalam pelaksanaannya, Menko Bidang Politik dan Keamanan bertindak sebagai Ketua Pengarah, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Pelaksana.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf bertugas sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas.
Menurut Dudung, satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum untuk menyatukan langkah kementerian dan lembaga terkait dalam memberantas penyelundupan benih lobster.
"Satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, dan penindakan, serta penetapan target penegakan hukum," ujar dia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembentukan satgas diperlukan karena penyelundupan benih bening lobster merupakan praktik ilegal terorganisasi yang membutuhkan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.
"Satgas P2BBL menjadi instrumen negara untuk memperkuat koordinasi, penindakan, dan penegakan hukum," ujar Trenggono.
Ia menyampaikan pengaturan organisasi, tata kerja, dan pedoman operasi satgas telah dipersiapkan sehingga satuan tugas tersebut dapat segera menjalankan tugas setelah peluncuran.
Pemerintah mencatat potensi benih bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun.
Potensi tersebut dinilai perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat pengembangan budi daya lobster nasional.
"Potensi ini perlu dikelola secara terukur untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 150 ribu benih bening lobster di kawasan Jalan Tol Jagorawi pada 3 September 2026.
Di sisi pengembangan budi daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan sebanyak 339,5 kilogram (kg) lobster hasil percontohan budi daya di Batam, Kepulauan Riau, telah dipasarkan ke Singapura, sebagaimana diumumkan pada 10 September 2026.
Lebih lanjut, Dudung menegaskan pemberantasan penyelundupan harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola benih lobster di dalam negeri, termasuk memastikan kegiatan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir yang sah tetap dapat berlangsung.
"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar dia.
Dudung menambahkan pelaksanaan tugas Satgas akan dievaluasi setiap bulan untuk memantau pencapaian target dan sasaran, dengan hasil evaluasi dilaporkan kepada Presiden.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)