#30 tag 24jam
Menko Polkam minta Satgas P2BBL telusuri pemodal penyelundupan benih
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) ... [576] url asal
#dudung-abdurachman #penyelundupan-benih-lobster #satgas-p2bbl #pemodal-penyelundupan #perikanan-nasional
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) menelusuri jaringan, aliran dana, hingga pemodal dan pengendali penyelundupan benih lobster guna melindungi potensi ekonomi kelautan nasional.
Dudung menegaskan pemberantasan penyelundupan benih bening lobster (BBL) tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir atau pengamanan barang bukti, tetapi harus menjangkau pihak yang membiayai dan mengendalikan kegiatan ilegal tersebut.
"Satgas harus menerapkan pendekatan follow the network dan follow the money untuk mengungkapkan jaringan, aliran dana, pemodal, dan pengendali," kata Dudung saat peluncuran Satgas P2BBL di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
Menurut dia, penyelundupan BBL melibatkan jaringan dengan rantai distribusi panjang, mulai dari sumber penangkapan, pengepul, tempat penampungan, hingga pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara.
Karena itu, ia meminta satgas memetakan seluruh mata rantai tersebut sebagai dasar penetapan target operasi, terutama di wilayah sumber benih, daerah transit, dan pintu keluar yang rawan penyelundupan.
"Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan data dan informasi untuk memperkuat deteksi dini, analisis risiko, serta penindakan yang tepat sasaran," ujar dia.
Sebelumnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon mengungkap dugaan pengiriman ilegal sekitar 75.435 ekor BBL melalui Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 1 Oktober 2026.
Petugas menemukan 13 boks berisi benih lobster tanpa dokumen pengangkutan yang dipersyaratkan serta mengamankan dua orang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pada 18 September 2026, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama petugas gabungan juga menggagalkan pengiriman 48.800 ekor BBL menuju Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur.
Puluhan ribu benih tersebut ditemukan dalam 18 kantong plastik di dalam koper seorang calon penumpang.
Dudung mengatakan potensi BBL Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi sekitar 500 juta ekor per tahun.
Penyelundupan komoditas tersebut dinilai berisiko menghilangkan potensi ekonomi nasional, menghambat pengembangan budi daya lobster dalam negeri, serta mengurangi manfaat sumber daya perikanan bagi masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kesempatan yang sama mengilustrasikan bahwa potensi sekitar 500 juta ekor BBL dengan asumsi nilai 2 dolar AS per ekor atau sekitar Rp35.800 per ekor, setara dengan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17,9 triliun.
Trenggono menilai besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri, sementara permintaan dari negara tetangga dan perbedaan harga menjadi tantangan dalam pengembangan industri budi daya lobster nasional.
Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa pengungkapan jaringan utama penyelundupan perlu didukung koordinasi antara unsur intelijen, penindakan, dan yustisi, termasuk antara penyidik dan penuntut umum sejak awal penanganan perkara.
"Saya tegaskan kembali bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak BBL yang diamankan, tetapi sejauh mana jaringan dapat diputus, pemodal dan pengendali dapat diungkap, serta aktivitas penyelundupan dapat ditekan secara berkelanjutan," ujar Dudung.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Ia juga meminta penataan rantai pasok BBL, penguatan sistem ketertelusuran, serta penyaluran hasil penangkapan melalui mekanisme resmi. Langkah tersebut perlu disertai sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat memahami ketentuan pemanfaatan sumber daya perikanan secara legal.
Sebagai tindak lanjut, Dudung meminta Satgas menyusun rencana kerja yang memuat target operasi, wilayah prioritas, pembagian tanggung jawab, serta indikator keberhasilan. Pelaksanaan tugas akan dievaluasi setiap bulan dan perkembangannya dilaporkan kepada Presiden.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Pemerintah resmikan Satgas P2BBL cegah penyelundupan benih lobster
Pemerintah meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penanganan penyelundupan benih lobster ... [498] url asal
#satgas-p2bbl #benih-bening-lobster #penyelundupan #kkp #ekonomi-kelautan
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penanganan penyelundupan benih lobster sekaligus melindungi potensi ekonomi kelautan nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meresmikan satgas tersebut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mencegah pengeluaran benih lobster secara ilegal.
"Satgas bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, tetapi untuk menyatukan kewenangan, informasi, sumber daya, dan kemampuan operasional yang kita miliki," kata Dudung dalam acara peresmian tersebut.
Ia menjelaskan pembentukan Satgas P2BBL berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026.
Dalam pelaksanaannya, Menko Bidang Politik dan Keamanan bertindak sebagai Ketua Pengarah, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Pelaksana.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf bertugas sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas.
Menurut Dudung, satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum untuk menyatukan langkah kementerian dan lembaga terkait dalam memberantas penyelundupan benih lobster.
"Satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, dan penindakan, serta penetapan target penegakan hukum," ujar dia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembentukan satgas diperlukan karena penyelundupan benih bening lobster merupakan praktik ilegal terorganisasi yang membutuhkan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.
"Satgas P2BBL menjadi instrumen negara untuk memperkuat koordinasi, penindakan, dan penegakan hukum," ujar Trenggono.
Ia menyampaikan pengaturan organisasi, tata kerja, dan pedoman operasi satgas telah dipersiapkan sehingga satuan tugas tersebut dapat segera menjalankan tugas setelah peluncuran.
Pemerintah mencatat potensi benih bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun.
Potensi tersebut dinilai perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat pengembangan budi daya lobster nasional.
"Potensi ini perlu dikelola secara terukur untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 150 ribu benih bening lobster di kawasan Jalan Tol Jagorawi pada 3 September 2026.
Di sisi pengembangan budi daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan sebanyak 339,5 kilogram (kg) lobster hasil percontohan budi daya di Batam, Kepulauan Riau, telah dipasarkan ke Singapura, sebagaimana diumumkan pada 10 September 2026.
Lebih lanjut, Dudung menegaskan pemberantasan penyelundupan harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola benih lobster di dalam negeri, termasuk memastikan kegiatan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir yang sah tetap dapat berlangsung.
"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar dia.
Dudung menambahkan pelaksanaan tugas Satgas akan dievaluasi setiap bulan untuk memantau pencapaian target dan sasaran, dengan hasil evaluasi dilaporkan kepada Presiden.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)