#30 tag 24jam
OJK siapkan pembiayaan UMKM berbasis potensi ekonomi daerah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan penguatan ekosistem pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan potensi ekonomi daerah agar ... [606] url asal
#ojk #pembiayaan-umkm #potensi-ekonomi #ekonomi-daerah #umkm #bpr-bprs
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan penguatan ekosistem pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan potensi ekonomi daerah agar penyaluran kredit lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemetaan tersebut akan dilakukan melalui kajian ekonomi daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial serta pelaku UMKM yang dapat berperan dalam pengembangannya.
"Concern kita ke depan bukan lagi kuantitas, tapi concern kita ke depan itu adalah kualitas," kata Dian dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin.
Menurut Dian, kantor-kantor OJK di daerah akan bekerja sama dengan bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk mengidentifikasi peluang pembiayaan, termasuk bagi UMKM yang belum memperoleh akses kredit.
Melalui pendekatan tersebut, perbankan diharapkan memiliki informasi lebih lengkap mengenai perkembangan sektor ekonomi setempat dan potensi usaha calon debitur sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan.
"Nah, berdasarkan hal ini kemudian kita akan bekerja sama dengan seluruh bank dan seluruh BPR di setiap kantor kita untuk memastikan bahwa penyaluran kredit itu mungkin lebih akan lebih sustain," ujar Dian.
Selain pemetaan ekonomi, OJK menyiapkan penguatan ekosistem UMKM melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan perbankan untuk menyediakan pendampingan usaha, bantuan teknis, serta dukungan akses pasar.
Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga upaya mempertemukan UMKM dengan pembeli hasil produksi atau off-taker.
Dian menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan, tetapi juga memerlukan penguatan sumber daya manusia, tata kelola usaha, digitalisasi, dan perluasan akses pasar.
OJK telah memulai sejumlah langkah pendukung, antara lain memantau implementasi Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM dan menyusun pedoman pelaksanaannya.
Menurut Dian, OJK juga mulai membahas pemanfaatan penilaian kelayakan kredit (credit scoring), menyusun panduan pemanfaatan fungsi sosial perbankan syariah bagi UMKM yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan, serta memetakan ekosistem pembiayaan bersama pemangku kepentingan.
Pada saat yang sama, OJK mengembangkan Sistem Informasi Pembiayaan UMKM terintegrasi, menyempurnakan dasbor pembiayaan, dan menyusun metodologi indeks pembiayaan UMKM guna memperkuat ketersediaan data.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah meluncurkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I 2026 pada awal Oktober untuk mendukung penyusunan kebijakan dan strategi pembiayaan berbasis data.
Berdasarkan data yang dipaparkan Dian, total pembiayaan UMKM dari seluruh sektor jasa keuangan mencapai Rp1.956 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 3,36 persen secara tahunan. Sektor perbankan menjadi sumber pembiayaan terbesar dengan pangsa 82,78 persen.
Sebagai pembanding, dalam laporan resmi yang diterbitkan OJK pada 7 Oktober 2026, total pembiayaan UMKM pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp1.949 triliun, tumbuh 3,09 persen secara tahunan, dengan pangsa sektor perbankan mencapai 82,62 persen.
Sementara itu, kredit UMKM perbankan pada Agustus 2026 mencapai Rp1.529,38 triliun atau 16,66 persen dari total kredit perbankan.
Nilai tersebut tumbuh 2,32 persen secara tahunan dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 4,53 persen.
Dian mengatakan BPR dan BPR Syariah (BPRS) memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM di daerah.
Hal itu tercermin dari porsi kredit atau pembiayaan UMKM yang masing-masing melampaui 50 persen dari total penyaluran kredit atau pembiayaan BPR dan BPRS pada Agustus 2026.
Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran kredit dan pembiayaan industri BPR-BPRS mencapai Rp179,48 triliun, tumbuh 3,7 persen, dengan rasio kecukupan modal masing-masing sebesar 28,5 persen dan 17,31 persen.
Melalui penguatan ekosistem yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah, OJK berharap penyaluran kredit UMKM dapat meningkat dengan kualitas yang lebih baik sekaligus menekan risiko pembiayaan bermasalah.
"Kami sangat yakin industri BPR dan BPRS dapat memainkan peran yang besar dan strategis dalam pemberdayaan UMKM dan menggerakkan ekonomi daerah," kata Dian.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
LPS perkuat tata kelola BPR-BPRS lewat lima pelatihan sepanjang 2026
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyelenggarakan lima pelatihan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah ... [571] url asal
#lps #bpr-bprs #tata-kelola-perbankan #pelatihan-perbankan #umkm
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyelenggarakan lima pelatihan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang 2026 untuk memperkuat pengelolaan industri.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan pelatihan tersebut menargetkan jangkauan sekitar 350 hingga 400 BPR-BPRS guna meningkatkan kemampuan pengelola bank dalam mengenali berbagai risiko sejak dini.
"Kami juga ingin turut mendorong BPR dan BPRS agar terus berkembang dan naik kelas," kata Doddy dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin.
Doddy menjelaskan materi pelatihan disusun berdasarkan pengalaman LPS menangani bank bermasalah, sehingga pengurus dan pengelola BPR-BPRS dapat memahami berbagai faktor yang berpotensi mengganggu kesehatan serta keberlangsungan usaha perbankan.
"Materi pelatihan ini kami susun berdasarkan pelajaran nyata dari bank-bank yang kami tangani," ujarnya.
Selain pelatihan tata kelola, LPS telah menyelenggarakan 20 sesi sosialisasi dan edukasi bagi BPR-BPRS di berbagai daerah sepanjang 2026 untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan penjaminan simpanan.
Melalui kegiatan tersebut, LPS berharap pengelola BPR-BPRS dapat menerapkan ketentuan penjaminan dengan lebih baik sekaligus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai perlindungan simpanan mereka.
LPS bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Agustus 2026 mencatat sebanyak 99,97 persen atau sekitar 15,5 juta rekening nasabah BPR-BPRS masuk dalam cakupan penjaminan penuh per Juni 2026.
Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 16 Oktober menunjukkan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit industri BPR-BPRS pada Agustus 2026 masing-masing tumbuh sebesar 3,22 persen, 3,14 persen, dan 3,37 persen secara tahunan.
Meski industri menunjukkan pertumbuhan positif, Doddy mengingatkan perlunya penguatan kualitas kredit dan pembiayaan.
Pada Agustus 2026, rasio kredit bermasalah bruto (gross non-performing loan/NPL) BPR mencapai 12,8 persen, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah bruto (gross non-performing financing/NPF) BPRS sebesar 15,1 persen.
Menurut Doddy, penguatan tata kelola diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat peran BPR-BPRS sebagai mitra pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
"Angka-angka ini tentu menunjukkan bahwa untuk memperkuat perannya sebagai mitra strategis UMKM, BPR dan BPRS perlu memperbaiki kinerjanya," ucap Doddy.
Ia menjelaskan pengalaman LPS menangani bank bermasalah menunjukkan pentingnya pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan dalam penyaluran kredit, serta persoalan pengelolaan lainnya.
Sejak beroperasi pada 2005 hingga awal Oktober 2026, LPS telah melikuidasi 161 bank, terdiri atas satu bank umum dan 160 BPR-BPRS.
Namun, Doddy menekankan bahwa persoalan pada bank yang ditangani LPS tidak mencerminkan kondisi seluruh industri karena sebagian besar BPR-BPRS tetap dikelola dengan baik.
"Tentunya masih banyak BPR dan BPRS yang dikelola dengan baik, dan itu mayoritas, ya," katanya.
Untuk menjaga kondisi tersebut, LPS mengharapkan penguatan integritas pemilik dan pengurus bank, peningkatan efektivitas pengawasan internal, serta penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
Doddy juga menekankan pentingnya independensi fungsi dewan komisaris, audit internal, dan kepatuhan, termasuk melalui mekanisme pelaporan pelanggaran yang memberikan perlindungan kepada pelapor.
Dalam penyaluran pembiayaan, BPR-BPRS diharapkan tetap menerapkan analisis kredit secara cermat dan memberikan pendampingan kepada debitur agar peningkatan pembiayaan UMKM sejalan dengan prinsip kehati-hatian.
LPS juga berupaya memperkuat dan memperluas kegiatan pelatihan tata kelola, termasuk menjajaki pemanfaatan mekanisme berbasis digital untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola BPR-BPRS.
"Dengan industri yang kuat, kita tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional," tutur dia.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)