Digitalisasi di berbagai sektor diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi, sehingga memperkuat kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai pendanaan terpadu menjadi hal penting dalam upaya mendorong transformasi digital, khususnya kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional.

“Digitalisasi di berbagai sektor diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan inovasi sehingga memperkuat kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan strategi dukungan dari aspek pendanaan transformasi digital pada tahun 2027 ditekankan pada keterpaduan sumber pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Dilengkapi dengan instrumen seperti blended finance, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan berbasis hasil,” ujar Rolly.

Lebih lanjut, ia mengatakan keselarasan kebutuhan pusat dan daerah menjadi penting agar pendanaan terhubung dengan kebutuhan serta hasil pembangunan.

Untuk sektor digital, umumnya, sebagian besar berasal dari pendanaan sektor swasta atau nonpemerintah. Sementara itu, pendanaan pemerintah akan berfokus pada wilayah non-komersial termasuk wilayah 3T.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal dan nonfiskal agar menarik investasi sektor digital termasuk keselarasan regulasi pusat dan daerah agar menjamin kepastian hukum dan investasi,” kata Rolly.

Di sisi lain, ia mengatakan ekosistem teknologi baru (emerging technology) juga penting karena menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

“Salah satunya yaitu melalui adopsi kecerdasan artifisial (AI) yang berpotensi dalam mempercepat kebutuhan ekonomi digital dengan meningkatkan produktivitas, mendorong efisiensi dan membuka ruang inovasi di berbagai sektor strategis,” ujar dia.

Pada sektor keuangan, pendidikan dan kesehatan, Rolly mengatakan pemanfaatan AI diarahkan untuk memperbaiki proses bisnis serta kualitas layanan.

Namun, potensi tersebut tidak terwujud hanya dengan menghadirkan teknologi. Ia menilai diperlukan kebutuhan infrastruktur digital, data yang berkualitas, literasi digital yang memadai, dan pendanaan yang terpadu agar penerapannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

“Oleh karena itu, percepatan adopsi kecerdasan artifisial perlu berjalan bersama penguatan infrastruktur digital, tata kelola data, dan keamanan, sehingga penerapannya dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab,” kata Rolly.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak hanya berkaitan dengan perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja

Magetan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur memperluas implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola fiskal.

‎‎Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti mengatakan bahwa digitalisasi bukan lagi hanya penggunaan teknologi sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak hanya berkaitan dengan perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja," ujar Bupati Nanik dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta penyerahan KKI di Magetan, Selasa.

‎‎Pada sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyediakan berbagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, antara lain melalui teller bank, ATM, EDC, QRIS, serta kanal pembayaran digital lainnya. Ke depan, kemudahan akses tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kecepatan, keamanan, dan penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital.

‎‎Sementara itu, pada sisi belanja, implementasi Kartu Kredit Indonesia menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertib dan akuntabel. Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) diharapkan dapat mengurangi transaksi tunai sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan uang persediaan.

Implementasi KKI di Kabupaten Magetan pada tahap awal telah dilaksanakan melalui empat perangkat daerah sebagai pilot project, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), BKPSDM, Inspektorat, dan Bapperida. Pada tahun 2026, penerapannya direncanakan diperluas menjadi 20 perangkat daerah.

‎‎Ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran pengelola keuangan agar menjadikan KKI sebagai bagian dari upaya memperbaiki proses bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat akuntabilitas belanja daerah, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif.

‎‎Sementara itu, ‎‎Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Saryo mengatakan bahwa digitalisasi daerah tidak semata-mata bertujuan mengubah layanan konvensional menjadi layanan digital. Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

‎‎Menurut dia, percepatan digitalisasi perlu ditopang oleh integrasi layanan antar-sektor, penguatan sistem pembayaran, peningkatan literasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, digitalisasi dapat mendorong efisiensi pelayanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

‎Melalui kegiatan HLM TP2DD ini, Pemerintah Kabupaten Magetan berharap evaluasi ETPD dapat menjadi dasar untuk memperkuat langkah strategis dalam memperluas transaksi digital, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengungkapkan bahwa sekitar 93,35 persen kepala keluarga yang mendaftar melalui portal Perlinsos di Bali masih membutuhkan bantuan pendampingan dari agen Perlinsos.

"Ternyata 93,35 persen kepala keluarga yang terdaftar melalui portal Perlinsos merupakan hasil dari pendampingan agen Perlinsos," kata Mira Tayyiba dalam acara Uji Coba Program Perlinsos di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Catatannya menyebut keberhasilan digitalisasi tersebut didukung oleh sebanyak 12.187 agen aktif yang turut berperan dalam proses pendaftaran di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi semata.

Pendekatan ini juga membutuhkan kehadiran dan pendampingan langsung kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Kementerian Komdigi mengaitkan bantuan agen dengan keberhasilan digitalisasi lantaran sebanyak 80,88 persen masyarakat Bali sebenarnya telah memanfaatkan layanan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat gotong royong Pemprov Bali dan kabupaten/kota dalam menggerakkan perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga agen Perlinsos dilihat menjadi salah satu kekuatan utamanya.

Bahkan, waktu pelayanan digitalisasi Perlinsos juga disesuaikan hingga sore dan malam hari agar masyarakat tetap dapat mendaftar di tengah kesibukannya.

Kementerian Komdigi mengambil pembelajaran penting yang dari Bali yaitu bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar masalah teknologi.

"Inilah pembelajaran penting yang ingin kami petik dari Bali, bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekedar masalah teknologi," ujar Mira Tayyiba.

Terkait dengan infrastruktur teknologi pada portal Perlinsos, pihaknya telah melakukan penguatan sistem secara berkala demi pelayanan yang optimal.

"Terkait masalah teknologi kami laporkan Bu Menteri, kita telah melakukan penguatan sistem secara berkala, baru selesai kemarin, sehingga Insyaallah dapat menampung atau dapat mengakomodasi hit yang lebih banyak," katanya di hadapan Menkomdigi Meutya Hafid.

Provinsi Bali sendiri tercatat sebagai provinsi pertama yang melibatkan seluruh kabupaten dan kotanya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos.

Hingga minggu pertama bulan Oktober ini, sebanyak 652.858 kepala keluarga atau 50,52 persen dari seluruh kepala keluarga yang tercatat di Bali telah mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos.

Capaian tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi dengan cakupan kepala keluarga terdaftar yang tertinggi secara nasional.

Adapun tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran tertinggi di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Badung.

Di Kabupaten Badung, lokasi uji coba mendapat apresiasi khusus karena telah menjadi salah satu dari tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran terbanyak yang mencapai 66.970 kepala keluarga.

Kementerian Komdigi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas kerja keras dan kerja bersama dalam mendorong digitalisasi bantuan sosial di Pulau Dewata, ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai contoh praktik baik bagi pelaksanaan digitalisasi bansos ke depan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026