#30 tag 24jam
Pemkot Cimahi siapkan Rp3 miliar dukung operasional BRT Bandung Raya
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung biaya operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang ... [290] url asal
#pemkot-cimahi #brt-bandung-raya #anggaran #dishub
(Antara - Bisnis) 28/10/26 17:01
v/1581629/
Cimahi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung biaya operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang menjadi salah satu upaya meningkatkan layanan transportasi massal dan mengurai kemacetan di kawasan Bandung Raya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang di Cimahi, Rabu, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau pembiayaan bersama antarpemerintah daerah untuk menunjang operasional layanan BRT Bandung Raya.
"Ada, namanya PSO (Public Service Obligation) yaitu sharing anggaran untuk pembiayaan operasional BRT. Kota Cimahi menyiapkan sekitar Rp3 miliar," katanya.
Ia menjelaskan pembiayaan operasional BRT Bandung Raya mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari subsidi tarif penumpang, gaji pengemudi, bahan bakar, hingga biaya operasional armada.
Selain dukungan pembiayaan, Kota Cimahi juga akan dilintasi layanan BRT Bandung Raya dengan rencana penyediaan 26 titik pemberhentian yang tersebar di sejumlah ruas jalan berdasarkan status kewenangannya.
"Kalau tidak salah di kita itu ada 26 titik, tapi tidak semuanya dalam bentuk bangunan halte. Jadi ada sebagian yang berbentuk totem dan hanya rambu saja," ujarnya.
Endang merinci dari total 26 titik tersebut, sebanyak 12 titik berada di jalan kota, dua titik di jalan provinsi, dan 12 titik lainnya di jalan nasional sesuai rencana awal pengembangan fasilitas BRT Bandung Raya.
Ia mengatakan pembangunan halte on-corridor beserta fasilitas pendukung lainnya di sepanjang jalur BRT Bandung Raya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, termasuk penyediaan rambu dan marka jalan.
"Kalau untuk pembangunan fasilitas BRT itu semuanya oleh kementerian (Perhubungan), jadi satu paket dengan rambu dan markanya juga," kata Endang.
Sebelumnya, pembangunan halte on-corridor BRT Bandung Raya telah dimulai di sejumlah titik di Kota Bandung, sementara pengembangan fasilitas serupa direncanakan di wilayah lain yang menjadi bagian dari jalur layanan transportasi massal tersebut.
Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dishub Kalsel gandeng BPD integrasikan antarmoda transportasi umum
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kalsel untuk mengintegrasikan antarmoda ... [314] url asal
#trans-banjarbakula #pemprov-kalsel #dishub-kalsel #provinsi-kalsel
Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kalsel untuk mengintegrasikan antarmoda transportasi umum hingga kabupaten/kota dengan tarif "papadaan" sebesar Rp5.000.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi di Banjarmasin, Minggu, menjelaskan, tarif papadaan (bahasa banjar) itu artinya tarif "sesama kita" yang merupakan inovasi layanan integrasi angkutan antara Trans Banjarbakula, Trans Banjarmasin dan Trans Banjarbaru.
"Penumpang cukup membayar Rp5.000 menggunakan metode pembayaran nontunai, seperti kartu prabayar nirsentuh (tap), QRIS, atau dompet digital," ujarnya.
Menurut dia, dengan satu kali bayar, pengguna dapat berganti moda transportasi publik tersebut hingga tiga kali dalam rentang waktu 90 menit.
Fitri Hernadi menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari proyek perubahan untuk mewujudkan transportasi modern yang terintegrasi.
"Melalui aplikasi Aksel, proyek perubahan implementasi tarif papadaan ini difasilitasi Bank Kalsel. Kita berharap ini tidak hanya terkait dengan layanan angkutan perkotaan, tetapi juga mendorong digitalisasi keuangan, peningkatan pendapatan daerah, dan creative financing yang bisa dikerjasamakan antara Bank Kalsel, Dinas Perhubungan, serta kolaborasi antar pemerintah daerah," jelasnya.
Dalam ekosistem integrasi tarif ini, lanjut dia, sistem perbankan dari Bank Kalsel bekerja dibalik layar untuk memastikan kelancaran transaksi antar ketiga moda transportasi perkotaan tersebut.
Fitri juga mengungkapkan rencana pengembangan layanan ini ke depannya. "Bahkan ke depan, untuk tarif berlangganan, pembelian hanya akan tersedia di Aksel dengan harga yang lebih murah dan mudah melalui aplikasi," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel Izhar menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu mendukung penuh program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
"Sesuai dengan komitmen kita bersama Bank Indonesia, Bank Kalsel akan selalu mendukung digitalisasi di Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui dukungan terhadap layanan Trans Banjarbakula ini, yang secara langsung mendorong percepatan ekosistem digital di masyarakat," ujar Izhar.
Kehadiran tarif papadaan diharapkan semakin memanjakan masyarakat dengan kenyamanan transportasi publik yang modern dan terjangkau, sekaligus menjadi solusi efektif untuk mengurangi ketergantungan mobilitas pada kendaraan pribadi.
Pewarta: Sukarli
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dishub Kota Cirebon proyeksikan PBJT listrik Rp39 miliar pada 2026
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Jawa Barat, memproyeksikan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik di daerah tersebut pada ... [277] url asal
Cirebon (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Jawa Barat, memproyeksikan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik di daerah tersebut pada 2026 dapat mencapai sekitar Rp39 miliar.
Kepala Dishub Kota Cirebon Gunawan di Cirebon, Kamis, mengatakan proyeksi tersebut meningkat dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp38,7 miliar.
“Pertumbuhan penerimaan PBJT tenaga listrik sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta perkembangan kawasan di Kota Cirebon,” katanya.
Ia menuturkan pertambahan jumlah penduduk, pembangunan kawasan permukiman, dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut mendorong peningkatan penggunaan listrik di wilayah tersebut.
Meningkatnya pemanfaatan energi listrik, kata dia, turut memberikan dampak terhadap penerimaan PBJT sehingga nilainya berpotensi terus bertambah setiap tahun.
Gunawan menjelaskan penerimaan PBJT tenaga listrik, tidak hanya berkaitan dengan pembayaran rekening listrik yang dilakukan masyarakat setiap bulan.
Menurut dia, penggunaan listrik prabayar melalui pembelian token juga menjadi bagian dari transaksi yang dikenakan PBJT tenaga listrik.
“Penerimaan dari sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan penyediaan layanan penerangan jalan umum (PJU) di Kota Cirebon,” katanya.
Gunawan mengatakan terdapat ketentuan yang mengatur pemanfaatan sebagian penerimaan PBJT tenaga listrik untuk mendukung pemeliharaan PJU, termasuk alokasi sebesar 10 persen.
Ia menuturkan peningkatan penerimaan tersebut menjadi salah satu aspek, yang berkaitan dengan rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) yang sedang dibahas Pemerintah Kota Cirebon.
Sumber penerimaan dari sektor kelistrikan, kata dia, dapat menjadi bagian dari dukungan pembiayaan layanan penerangan jalan, terutama untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan dan operasional PJU.
“Dengan proyeksi penerimaan yang mencapai Rp39 miliar, kami melihat potensi penerimaan PBJT tenaga listrik tetap memiliki peran dalam mendukung penyediaan layanan penerangan jalan bagi masyarakat,” ucap dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)