Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Kota Makassar menjadi bagian penting dalam memperkuat peran strategis distribusi pangan di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

"Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi semua pihak. Makassar memiliki peran strategis dalam distribusi pangan di kawasan timur Indonesia (KTI) dan kami siap menyukseskan program pusat dalam kelancaran distribusi itu," katanya di Makassar, Jumat.

Munafri Arifuddin yang menghadiri Seremoni Peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 itu, turut serta dalam memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di wilayah timur.

Ia menuturkan pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada peran strategis Kota Makassar sebagai pintu gerbang distribusi pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.

"Makassar adalah hub di kawasan timur Indonesia dan menjadi pintu gerbangnya. Kesuksesan dan kelancaran program maupun distribusi harus dimulai dari pusatnya, yakni Makassar," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapenas), Andi Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, hadir memberikan sejumlah arahan.

Amran menekankan pentingnya memperkuat produksi dan distribusi pangan untuk menghadapi risiko perubahan iklim, termasuk dengan pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan pemangkasan rantai pasok agar ketersediaan pangan terjaga serta harga lebih stabil.

"Kami optimistis Sulsel sebagai hub KTI dapat mendorong terwujudnya swasembada pangan beras yang berkelanjutan. Karena itu, semua pihak harus bekerja bersama-sama, membangun kolaborasi yang kuat," ujarnya.

Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa GPIPS kali ini merupakan pelaksanaan seremoni keempat pada 2026, digelar untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dan pasokan pangan.

“Ini merupakan momentum GPIPS keempat pada 2026 sekaligus momentum memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di wilayah timur,” katanya.

Ia menuturkan pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada peran strategis Kota Makassar sebagai pintu gerbang distribusi pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan cabai nasional mencukupi sampai akhir tahun dengan memperkuat distribusi pangan antardaerah untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga saat perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan ketersediaan cabai tidak menjadi persoalan menjelang momentum akhir tahun, namun pemerintah terus menjaga kelancaran distribusi terutama pengiriman dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen

"Yang perlu dijaga saat ini adalah kelancaran distribusi, terutama pengiriman lewat jalur laut," kata Ito di sela kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ito menjelaskan pengiriman cabai ke daerah yang harus melewati laut kerap tersendat di jalan. Kondisi itu dapat menurunkan pasokan di daerah tujuan dan akhirnya mendorong harga naik.

"Kalau untuk cabai sendiri cukup, tinggal kita lihat saja sisi distribusinya," ujarnya.

Untuk menjaga harga, Bapanas memantau perkembangannya lewat rapat inflasi yang digelar setiap Senin. Ito menyebut cabai dan beras sebagai dua komoditas yang biasanya naik jelang akhir tahun.

"Di rapat-rapat inflasi setiap Senin, kita sampaikan, kita jaga harga-harga ini supaya tidak menjadi bagian dari inflasi," ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan distribusi, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program itu membantu memobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, sehingga beban biaya distribusi berkurang dan cabai bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.

Bapanas menaruh perhatian serius pada perkembangan harga cabai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (19/10), menunjukkan hampir 90 persen kabupaten/kota masih mengalami kenaikan harga cabai.

"Realisasi anggaran FDP saat ini sekitar 69,5 persen. Dengan demikian, masih ada sekitar 30,5 persen anggaran yang tersedia untuk daerah yang mengalami kenaikan harga ekstrem," katanya.

Selain cabai, Ito memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Bapanas telah berkoordinasi dengan Perum Bulog agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan tersedia setiap bulan.

"Insya Allah tidak usah khawatir dari masyarakat, setiap bulannya akan ada beras di masyarakat, termasuk di bulan Desember," kata Ito.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Kamis, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp110.950 per kilogram (kg).

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp75.000 per kg, cabai merah keriting Rp89.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp89.700 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus memperkuat jaringan distribusi pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Rizal mengatakan pihaknya terus memperkuat dukungannya terhadap operasionalisasi KDKMP melalui penyediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta pemanfaatan koperasi sebagai salah satu titik serah bantuan pangan.

"Langkah ini menjadi wujud komitmen Bulog dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan infrastruktur pelayanan pangan dan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bulog telah menuntaskan penyaluran beras SPHP ke 107 titik KDKMP yang tersebar di tujuh provinsi, dengan total volume mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton beras, setara dengan 10.700 kemasan ukuran 5 kilogram.

"Seluruh penyaluran tersebut telah terealisasi 100 persen," ujar Rizal.

Realisasi penyaluran tersebut tersebar di Jawa Tengah sebanyak 47 KDKMP, Jawa Timur 42 KDKMP, Lampung 5 KDKMP, DKI Jakarta 4 KDKMP, Jawa Barat 4 KDKMP, Sumatera Selatan 4 KDKMP, dan Banten 1 KDKMP.

Menurut Rizal, capaian itu menjadi langkah awal dalam memperluas jangkauan distribusi beras SPHP melalui jaringan koperasi yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Bulog mendukung penuh kesiapan pasokan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan koperasi dengan tidak membatasi kuota pemesanan beras bagi KDKMP, serta terus memperkuat koordinasi agar proses pemesanan, pengiriman, dan pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

Perusahaan BUMN pangan itu secara paralel tengah melanjutkan proses pemenuhan kebutuhan beras SPHP untuk 1.250 titik KDKMP, yang selanjutnya ditargetkan dapat diperluas secara bertahap hingga 8.000 titik.

Perluasan itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan operasional koperasi, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta ketentuan penugasan pemerintah, sehingga distribusi pangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah.

Melalui perluasan penyaluran beras SPHP dan pemanfaatan KDKMP sebagai titik serah bantuan pangan, Perum Bulog berkomitmen menjadikan koperasi sebagai mitra strategis dalam menghadirkan pelayanan pangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Rizal menambahkan kehadiran Bulog melalui jaringan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan kehadiran KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

KDKMP juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah, seperti pupuk bersubsidi, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, beras SPHP, LPG 3 kilogram, minyak goreng, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).

Selain itu, KDKMP akan berperan sebagai agen bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat layanan ekonomi dan keuangan masyarakat di tingkat desa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU juga dilaporkan berjalan normal tanpa gangguan signifikan pada rantai pasok maupun antrean panjang

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -

Kepolisian Resor (Polres) Lamongan, Jawa Timur, memantau ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memastikan pasokan bagi masyarakat tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

Kapolres Lamongan AKBP Adhytiawarman Gautama Putra mengatakan pemantauan dilakukan selama tiga hari sejak Jumat (16/10) dengan menyasar sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Lamongan.

"Hari ini, kami melakukan pengecekan di SPBU 54.622.08 yang berlokasi di Jalan Sunan Drajat, Kelurahan Sidoharjo, Lamongan, untuk memastikan ketersediaan BBM dan optimalisasi pelayanan," katanya di Lamongan, Senin.

Ia menjelaskan, pengecekan meliputi ketersediaan stok BBM, kelancaran distribusi, serta pelayanan petugas kepada konsumen. Hasil pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait menunjukkan pasokan BBM bersubsidi maupun non subsidi masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU juga dilaporkan berjalan normal tanpa gangguan signifikan pada rantai pasok maupun antrean panjang," katanya.

Kapolres setempat juga telah memerintahkan seluruh kepala kepolisian sektor (Kapolsek) untuk memantau SPBU secara rutin di wilayah masing-masing.

"Seluruh personel agar membantu pengaturan lalu lintas apabila terjadi antrean panjang agar tidak mengganggu pengguna jalan," ucapnya.

Uq menambahkan, selain memastikan ketersediaan BBM, petugas kepolisian mengingatkan pengelola SPBU agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Polres Lamongan juga mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi mengenai kelangkaan BBM yang belum terverifikasi dan memastikan kebenarannya melalui sumber resmi.

Masyarakat diminta tetap tertib saat mengisi BBM serta mengikuti arahan petugas. Jika membutuhkan bantuan pengamanan atau pengaturan antrean, masyarakat dapat menghubungi kepolisian terdekat atau layanan Call Center Polri 110.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sampai sejauh ini kami masih mendapatkan informasi bahwa distribusi ke sini tuh aman

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Kota Kembang dalam kondisi aman dan lancar berdasarkan informasi terkini yang diperoleh melalui komunikasi dengan PT Pertamina.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan komunikasi dengan Pertamina dilakukan untuk memantau kondisi distribusi BBM, termasuk mengantisipasi kemungkinan kendala dalam proses penyaluran.

“Sampai sejauh ini kami masih mendapatkan informasi bahwa distribusi ke sini tuh aman,” ujar Farhan di Bandung, Jumat.

Farhan menjelaskan mekanisme distribusi BBM ke Kota Bandung menggunakan jaringan pipa Pertamina. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah wilayah yang mengandalkan pengangkutan BBM menggunakan kapal dari kilang yang berada di pulau berbeda.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima dari Pertamina, kendala pada kapal pengangkut dapat memengaruhi proses distribusi BBM di sejumlah wilayah.

Ia menambahkan perbedaan jalur penyaluran tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memantau kondisi distribusi BBM di setiap daerah.

“Kami melakukan komunikasi terus dengan Pertamina, khususnya untuk distribusi BBM,” katanya.

Farhan menegaskan Pemkot Bandung akan terus mengikuti perkembangan informasi dari Pertamina guna mengetahui kondisi distribusi dan potensi kendala yang dapat mempengaruhi penyaluran BBM ke wilayahnya.

“Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemantauan kondisi pasokan dan membantu pemerintah memperoleh informasi yang diperlukan dalam merespons perkembangan situasi di lapangan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali disebabkan kendala distribusi, sementara ketahanan stok BBM nasional masih aman pada kisaran 18-20 hari.

"Iya, itu masalah proses distribusi saja. Jadi kemarin memang ada keterlambatan kapal," kata Laode usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Laode menjelaskan keterlambatan kapal pengangkut BBM menghambat penyaluran pasokan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali, sehingga menimbulkan antrean kendaraan.

Namun, menurut dia, kini kapal pengangkut BBM tersebut telah tiba dan proses distribusi dipercepat melalui pelayanan selama 24 jam untuk memulihkan pasokan.

Laode memperkirakan gangguan distribusi BBM di Bali dapat teratasi pada Rabu ini atau Kamis (15/10/2026), seiring dengan percepatan penyaluran pasokan ke SPBU.

"Kapalnya sudah tiba, sejak di sana kemarin sudah dilakukan operasi pasar 24 jam. Semoga, mungkin hari ini atau besok sudah selesai permasalahannya," ujarnya.

Ia menekankan kendala distribusi tersebut tidak disebabkan oleh menipisnya persediaan BBM secara nasional, mengingat ketahanan stok masih berada pada kisaran 18–20 hari.

"Ketahanan masih aman, 18-20. Jadi, masalah yang ada ini lebih disebabkan oleh pola distribusi karena musim," ungkap dia.

Menurut Laode, kondisi musim dan cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian BBM, terutama untuk pengiriman yang mengandalkan jalur perairan.

Ia menjelaskan gelombang tinggi dapat menghambat kapal bersandar meskipun telah tiba di lokasi tujuan, sehingga memperlambat proses bongkar muat dan penyaluran BBM.

Sementara itu, di wilayah yang mengandalkan transportasi sungai, berkurangnya debit air dapat menyebabkan pengiriman dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih terbatas dan waktu tempuh lebih lama.

Laode mengatakan kendala distribusi serupa juga pernah terjadi di daerah lain, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan antrean BBM di Bali dipicu kendala teknis pada kapal pengangkut yang mengakibatkan keterlambatan proses sandar dan bongkar muat.

Untuk mempercepat pemulihan pasokan, Pertamina menambah pengiriman BBM sebanyak 26.200 kiloliter secara bertahap melalui kapal tanker yang dijadwalkan tiba pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026.

Pengiriman tersebut dilakukan melalui Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Pertamina Patra Niaga juga memetakan 52 SPBU di Bali untuk memberikan pelayanan selama 24 jam guna mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat.

Berdasarkan data Pertamina, rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari, yang menjadi salah satu acuan dalam perencanaan kebutuhan pasokan dan distribusi BBM.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

sekitar 28.000 hingga 29.000 KDKMP masih perlu dilengkapi barang, dengan sekitar 8.000 koperasi menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan operasional dalam waktu dekat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat dilengkapi barang kebutuhan pokok dan sarana operasional hingga akhir Oktober 2026.

"Kami akan selesaikan ini sampai akhir bulan, mudah-mudahan ini bisa selesai yang 8.000 ya," kata Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan koperasi agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertahap, terutama dalam penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.

Barang yang disiapkan meliputi pupuk bersubsidi, gula, minyak goreng, gas elpiji, serta beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog.

Zulhas menyebut sekitar 28.000 hingga 29.000 KDKMP masih perlu dilengkapi barang, dengan sekitar 8.000 koperasi menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan operasional dalam waktu dekat.

"Mungkin bisa 8.000-an terisi dalam minggu ini," ujarnya.

Meski memperkirakan pengisian barang dapat dilakukan pada pekan ini, Zulhas berharap pemenuhan kebutuhan sekitar 8.000 koperasi tersebut bisa diselesaikan hingga akhir Oktober 2026.

Ia mengakui kesiapan masing-masing koperasi belum merata karena sebagian telah memiliki perlengkapan dan barang dagangan, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses pemenuhan kebutuhan.

"Jadi saya pastikan akan ada memang yang belum lengkap, ada yang sudah lengkap, ada yang sudah terisi, ada yang belum terisi," katanya.

Selain ketersediaan barang, pemerintah juga memeriksa kesiapan sarana angkutan, seperti truk, mobil pikap, dan becak motor (bentor), untuk menunjang distribusi serta kegiatan usaha koperasi.

Menurut Menko Pangan, pemeriksaan kendaraan tidak cukup hanya memastikan keberadaan fisiknya, tetapi juga kondisi mesin dan kelayakan operasional agar sarana tersebut benar-benar dapat digunakan.

Dari sisi distribusi pangan, Perum Bulog dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/10) mencatat sebanyak 1.985 KDKMP masuk dalam cakupan pelayanannya, terdiri atas 736 koperasi yang telah mendapatkan pelayanan beras SPHP dan 1.249 lainnya masih dalam proses pelayanan.

Bulog juga mencatat total pesanan pembelian (purchase order/PO) beras SPHP mencapai 624 ton dalam proses pelayanan melalui jaringan koperasi tersebut.

Khusus untuk 107 titik KDKMP, Bulog mencatat pemesanan beras SPHP sebanyak 53,5 ton, dengan pelayanan atas pesanan tersebut ditargetkan rampung pada 14 Oktober 2026.

Sebelumnya, Zulhas saat meninjau KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10), menekankan kesiapan koperasi tidak cukup diukur dari keberadaan bangunan dan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan bagi masyarakat.

Pemerintah akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan operasional koperasi secara bertahap seiring dengan pembangunan KDKMP lainnya yang masih berlangsung.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang agenda operasionalisasi serentak pada 15 Oktober 2026.

“Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” kata Zulhas dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menko Pangan mengatakan itu saat meninjau tiga KDKMP di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, dan Menuran, bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurut Zulhas, kesiapan koperasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan dan ketersediaan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menjelaskan, KDKMP disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, elpiji 3 kilogram (kg), serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan beras seharga Rp12.500 per kg guna membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

Selain menyalurkan kebutuhan pokok, Zulhas menekankan pentingnya peran KDKMP dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan Perum Bulog untuk penyerapan gabah.

“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kg untuk kemudian diserap Bulog,” ucapnya.

Melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.

Dari sisi kesiapan distribusi pangan, Perum Bulog melaporkan sebanyak 1.985 KDKMP telah masuk dalam cakupan pelayanannya, terdiri atas 736 koperasi yang telah menerima pelayanan beras SPHP, dan 1.249 koperasi lainnya yang masih dalam proses pelayanan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 64 persen atau 5.427 dari 8.523 KDKMP di wilayahnya telah beroperasi per 12 Oktober 2026, sedangkan 3.096 koperasi lainnya masih dalam tahap persiapan.

Untuk memperluas layanan ekonomi desa, pemerintah juga menyiapkan pengembangan layanan transaksi keuangan melalui BRILink agar masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih mudah mengakses layanan perbankan.

Adapun dari sisi logistik, pemerintah memfasilitasi dukungan satu unit truk dan satu unit mobil pikap bagi setiap koperasi untuk membantu distribusi barang.

Pengelolaan koperasi diarahkan berjalan secara profesional dengan manajer bertanggung jawab atas kegiatan usaha, sementara kepala desa menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap melibatkan partisipasi anggota.

Sebelumnya, Zulhas menjelaskan operasional KDKMP dilaksanakan secara bertahap sejak Oktober 2026, sedangkan pada 15 Oktober pemerintah menjadwalkan keterlibatan sejumlah pejabat untuk memantau langsung kegiatan koperasi.

Pemerintah berharap penguatan kesiapan layanan, sarana logistik, dan tata kelola tersebut dapat memperpendek rantai distribusi, memperluas akses kebutuhan pokok, serta membantu pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM di perdesaan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), meraih empat penghargaan Marketeers Editor’s Choice Award (MECA) 2026 atas pengembangan layanan maritim, inovasi digital, pengelolaan pelabuhan, serta program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

“Empat penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja bersama seluruh Perwira PTK dalam menghadirkan layanan maritim yang andal, mengembangkan inovasi, dan menjalankan program keberlanjutan,” ujar Vice President Legal and Relation PTK Amran Reza dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Keempat penghargaan yang diberikan di Jakarta, Senin (12/10), tersebut meliputi kategori Marine Shared Service of the Year, B2B Digital Service Innovative, Innovative Port Management Solution of the Year, dan Environmental Community Development Program of the Year.

Untuk kategori Marine Shared Service of the Year, PTK memperoleh penghargaan melalui Integrated Marine Service atau layanan maritim terpadu yang mendukung pengoperasian Single Point Mooring (SPM), yakni fasilitas tambat kapal di laut untuk kegiatan bongkar muat minyak, yang dapat melayani kapal dengan kapasitas bobot mati hingga 320.000 ton.

Layanan tersebut mencakup kesiapan kapal, sistem tambat, personel, dan dukungan operasional maritim untuk menunjang distribusi minyak mentah serta produk hasil kilang guna menjaga kelancaran pasokan energi nasional.

Sementara itu, penghargaan B2B Digital Service Innovative diberikan atas pengembangan platform My Pertamina Marine Services yang memungkinkan pelanggan memesan jasa maritim dan memantau perkembangan pesanan secara langsung.

Perseroan juga memperoleh penghargaan Innovative Port Management Solution of the Year melalui aplikasi PRAISE, yakni sistem pemantauan terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional kapal, pelabuhan, serta berbagai layanan maritim lainnya, termasuk penanganan tumpahan minyak dan pemindahan muatan antarkapal.

Menurut perseroan, penerapan sistem tersebut membantu meningkatkan akurasi data, mempercepat pelaporan, mendukung efisiensi operasional, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

Sebelumnya, PTK juga mengembangkan dua aplikasi digital, yakni Bunker Operation System (BOS) 3.0 dan Transportir Fuel Management and Reporting System (Transpormers), untuk meningkatkan akurasi pencatatan konsumsi serta pemantauan kegiatan pengisian bahan bakar kapal.

Lebih lanjut, Penghargaan Environmental Community Development Program of the Year diberikan atas pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, terutama di kawasan pesisir.

“Komitmen keberlanjutan PTK tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas bisnis, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” kata Amran.

Ia menjelaskan program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian ekosistem di sekitar wilayah kegiatan perusahaan.

Pada September 2026, perseroan merevitalisasi 57 perpustakaan di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, mengenai dunia kemaritiman.

Ke depan, perusahaan berencana memperkuat kemampuan bisnis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga kualitas layanan maritim.

“Dengan demikian, PTK dapat terus meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung industri energi dan maritim nasional,” kata Amran.

Dari sisi kinerja keuangan, perseroan sebelumnya membukukan pendapatan usaha sebesar Rp8,4 triliun sepanjang 2025, dengan laba bersih mencapai Rp1,32 triliun atau tumbuh 23 persen dibandingkan Rp1,07 triliun pada 2024.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diumumkan pada Juni 2026, pertumbuhan tersebut antara lain ditopang peningkatan pendapatan dari layanan maritim, jasa keagenan, serta pengembangan bisnis baru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Operasional Pertamina di FT (Fuel Terminal) Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina memperkuat layanan maritim terintegrasi di Merauke melalui peningkatan keselamatan operasi dan keamanan Terminal Khusus guna menjaga keandalan distribusi energi nasional serta mendukung ketahanan energi wilayah timur Indonesia.

Komisaris Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Anwar Saadi mengatakan, operasional PT Pertamina Trans Kontinental di Terminal Khusus Merauke menjadi bagian penting rantai distribusi energi yang terintegrasi dengan Fuel Terminal Merauke.

"Operasional Pertamina di FT (Fuel Terminal) Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan," kata Anwar terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Anwar bersama Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Subagjo Hari Moeljanto serta Direksi PTK melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Terminal Khusus (Tersus) Merauke, yang berada di Fuel Terminal Merauke PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Anwar menyampaikan kehadiran pihaknya untuk merefleksikan perhatian Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) pada aspek keselamatan dan keamanan operasi, sehingga perannya dalam layanan kepelabuhan dapat berjalan optimal.

"Dan pada akhirnya makin memperkuat distribusi energi nasional," ujarnya.

Adapun kegiatan itu juga dihadiri Komisaris PIS Lina Santi, Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono, serta Direktur Armada PTK Dewi Susanti. Pada kegiatan ini, turut hadir Fuel Terminal Manager PPN Hirohim.

Anwar menuturkan operasional PTK di Tersus Merauke berada di dalam kawasan Fuel Terminal (FT) Merauke. Karena itu, aktivitas operasi PTK merupakan rantai proses yang tidak terpisahkan dari kegiatan FT Merauke.

"Kegiatan operasi yang saling terintegrasi antar entitas ini mewujudkan kolaborasi yang kuat sebagai one Pertamina," ujarnya.

Ia menekankan lewat kunjungan itu pihaknya memperkokoh kolaborasi dan mendorong optimalisasi operasi, dengan senantiasa memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan.

Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto mengatakan Merauke menjadi tujuan kunker karena memiliki nilai strategis. Terletak di ujung timur Indonesia, daerah itu menyimbolkan kedaulatan negara, sehingga keberlangsungan energi merupakan salah satu poin penting.

Subagjo menjalankan peran pihaknya dalam layanan kepelabuhanan, termasuk membantu proses sandar atas kapal-kapal pembawa energi di terminal khusus.

"Operasional PTK mendukung proses distribusi migas, menjaga ketaatan pada regulasi, termasuk terpenuhinya standar yang berlaku dengan mengacu pada global best practices," kata Subagjo.

Pada kunjungan kerja tersebut, PIS yang merupakan Subholding Integrated Marine Logostics Pertamina, serta PTK sebagai anak usaha PIS, meninjau langsung kondisi Tersus Merauke serta kesigapan layanan jasa maritim terintegrasi di lokasi tersebut.

Tersus Merauke dikelola oleh PTK, memfasilitasi proses distribusi Fuel Terminal Merauke PPN ke beberapa wilayah sekitar yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel (Digul), serta Mappi.

Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono menambahkan, kunker yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggambarkan keseriusan Subholding IML dalam memperkuat keandalan operasional dan keselamatan kerja.

“Melalui kunjungan ini, PTK berkomitmen untuk menjalankan operasional yang sesuai regulasi, peralatan dan perlengkapan berstandar tinggi, serta menjunjung tinggi keselamatan,” tambah Yudi.

Pada rangkaian kunjungan kerja di Merauke, Dewan Komisaris dan Direksi juga berkunjung ke Forkompinda setempat, sebagai upaya menjaga keamanan di wilayah kerja maupun lingkungan sekitar Tersus Merauke.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026