Jadi mungkin dalam dekade berikutnya atau lebih, saya pikir kita perlu lebih berfokus pada inovasi, digitalisasi, pembiayaan dan keterlibatan pemuda dalam pertanian

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menilai inovasi hingga keterlibatan aktif generasi muda merupakan kunci utama untuk mewujudkan transformasi pertanian dan pangan Indonesia.

“Jadi mungkin dalam dekade berikutnya atau lebih, saya pikir kita perlu lebih berfokus pada inovasi, digitalisasi, pembiayaan dan keterlibatan pemuda dalam pertanian,” kata Direktur FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal di Jakarta, Kamis.

Menurut Aryal, saat ini kondisi terkait pertanian dan pangan cukup menantang, baik di tingkat nasional, regional, hingga internasional.

Beberapa faktor yang memengaruhi tantangan tersebut antara lain perubahan iklim, fenomena El Nino yang lebih ekstrem, hingga minimnya ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian.

Namun, ia menilai Indonesia memiliki peluang besar dari bonus demografi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya inovasi dan mewujudkan visi ketahanan pangan.

“Jadi kita perlu memanfaatkan populasi pemuda ini secara efektif. Di saat yang sama, minat pemuda terhadap pertanian sedang menurun. Jadi di sinilah saya pikir kita perlu bekerja baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat praktik,” kata Aryal.

Ia menilai salah satu faktor penting dalam menarik minat generasi muda adalah dengan memastikan sektor pertanian mampu memberikan pendapatan yang laik dan berkelanjutan.

“Jadi saya pikir ini adalah tantangan kita untuk benar-benar berpikir dan bekerja sama. Bagaimana kita bisa membawa pemuda ke sektor pertanian, bagaimana kita bisa membuatnya lebih menarik, bagaimana kita bisa mendapatkan harga yang adil bagi mereka, dan bagaimana kita bisa menjamin pembiayaannya juga,” katanya.

Ia menilai pembukaan akses pembiayaan juga menjadi penting. Hal ini dapat didorong melalui pembiayaan inovatif, keterlibatan sektor swasta, hingga peluang melalui obligasi hijau (green bonds).

“Sekarang kita berbicara tentang obligasi hijau, dan mungkin nanti juga akan ada obligasi pangan (food bonds) di masa depan,” kata Aryal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pemerintah telah menyusun peta jalan untuk mendorong regenerasi petani dengan memanfaatkan bonus demografi Indonesia.

Menurut dia, dalam melakukan regenerasi petani, yang terpenting adalah mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak sekolah dasar hingga menengah untuk menyiapkan generasi penggerak ketahanan pangan Indonesia.

“Sehingga pada saatnya nanti, ketertarikan kaum muda kita di dalam pertanian ini menjadi sungguh sangat penting,” kata Hanif.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan telah menyusun peta jalan untuk mendorong regenerasi petani dengan memanfaatkan bonus demografi Indonesia.

“Roadmap (peta jalan) itu telah kami susun bersama. Jadi, mulai dari pendidikan sebagai jembatan regenerasi, kemudian strategi pendidikan sebagai fondasi regenerasi. Ini sudah kami coba susun,” ucap Hanif dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Menurut Hanif, dalam melakukan regenerasi petani, yang terpenting adalah mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak sekolah dasar hingga menengah untuk menyiapkan generasi penggerak ketahanan pangan Indonesia.

“Sehingga pada saatnya nanti, ketertarikan kaum muda kita di dalam pertanian ini menjadi sungguh sangat penting,” kata Hanif.

Langkah tersebut diharapkan dapat menutup kesenjangan demografi di sektor pertanian. Hanif mengatakan kesenjangan demografi menjadi permasalahan yang sangat serius untuk ketahanan pangan.

Pada 2013, tutur dia, jumlah petani yang terdata di Indonesia sebanyak 31,71 juta petani. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 29,34 juta petani pada 2023.

Dari 29,34 juta petani pada 2023, Hanif mengungkapkan jumlah generasi muda hanya sebesar 21,93 persen.

Menurut dia, demografi menjadi salah satu unsur penting dari lima unsur pertanian. Selain demografi atau sumber daya manusia (SDM), unsur penting lainnya dalam pertanian adalah sebab pertanian memiliki lima unsur penting, yakni ketersediaan tanah, benih, pupuk, serta teknologi.

Hanif berharap dapat memanfaatkan bonus demografi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan, di mana sekitar 67 persen dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk berusia produktif.

Ia pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah membantu membangun iklim pertanian yang lebih menarik. Salah satunya dengan menjaga harga di tingkat petani dan menjaga harga produk pertanian di tingkat konsumen.

“Benar, nanti seperti kita-kita akan berganti masa, berganti waktu, dan mungkin pindah alam. Tetapi bagaimana kemudian kita menghadirkan ketahanan pangan? Kesenjangan demografi ini menjadi sangat serius untuk ketahanan pangan kita. Kita tidak boleh kemudian menganggap ini wajar,” ucap Hanif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ditargetkan pekan ke-3 Oktober atau awal November sudah mulai didistribusikan alokasi periode Oktober-Desember 2026

Bogor (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Bogor, Jawa Barat, melakukan pengarungan beras bantuan pangan untuk periode Oktober-Desember 2026 yang akan mulai didistribusikan pada pekan ketiga Oktober 2026.

"Saat ini berasnya sudah tersedia dan masuk tahapan pengarungan atau "rebagging" di gudang, dan ditargetkan pekan ke-3 Oktober atau awal November sudah mulai didistribusikan alokasi periode Oktober-Desember 2026," kata Kepala Cabang Bogor Perum Bulog Dadan Irawan di Bogor, Kamis.

Ia menyebutkan stok beras untuk bantuan pangan di wilayah Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bogor sudah tersedia, dan penyerapan beras petani khususnya di wilayah Kabupaten Bogor terus bergulir melalui mitra Bulog.

Pendistribusian dilakukan dari Gudang Bulog di Dramaga Kabupaten Bogor serta dari dua gudang pendukung Bulog lainnya yang disiapkan untuk memback up penyimpanan di Gudang Bulog Dramaga.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026. Dari tahapan itu ada beberapa evaluasi terutama untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian hingga ke titik distribusi di tingkat desa.

"Ada beberapa wilayah yang kondisi geografisnya tidak bisa menggunakan truk besar, sehingga harus menggunakan truk kecil sehingga bisa menjangkau lokasi itu," kata Dadan.

Ia menyebutkan untuk alokasi setiap 3 bulan, pihaknya mendistribusikan 24.000 ton beras untuk 821.319 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

Setiap keluarga penerima manfaat menerima beras secara rapel, untuk tiga bulan yakni 30 kilogram.

"Selain penyaluran, juga dilakukan monitoring dan evaluasi penyaluran di berbagai wilayah, untuk memastikan pendistribusian berlangsung efektif dan tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bantuan pangan periode kuartal IV tahun 2026 segera dijalankan per Oktober ini.

“Saya rasa dari rapat terbatas kemarin sudah diputuskan untuk segera dilakukan eksekusi terkait dengan bantuan pangan, yang saat ini sedang berjalan, ya, saya kira,” kata Wamenko Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Adapun sebelumnya, pemerintah telah mempersiapkan bantuan pangan untuk 33.244.408 keluarga penerima manfaat, dengan besaran 10 kilogram untuk tiga bulan pada kuartal terakhir tahun ini.

Bantuan pangan ini nantinya akan diserahkan satu kali untuk bulan Oktober dan Desember, kepada penerima manfaat yang merupakan masyarakat yang masuk ke dalam golongan desil 1 hingga 4.

Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan pangan tersebut kurang lebih sebesar Rp17,5 triliun.

Lebih jauh, Wamenko Hanif mengatakan pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga tetap dijalankan sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat.

Beras SPHP dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, dengan tambahan alokasi satu juta ton hingga Maret 2027.

“Nanti yang untuk ini tambahan sampai di bulan Maret nanti juga sudah disiapkan, jadi saya pikir ini sudah sedang jalan, ya,” ujar Hanif.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras nasional masih mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram selama tiga bulan.

“Stok kami di Bulog, ini sekarang ada 4,5 juta ton. Nah, untuk kebutuhan 33,2 juta penerima manfaat untuk selama tiga bulan, itu masih di bawah 1 juta ton. Jadi, kalau pun nanti harus diserahkan yang tiga bulan tersebut, itu stok kami masih ada 3 juta ton lebih,” kata Rizal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menjadi strategi tepat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Saya rasa kita on the right strategy, dan kita sangat mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu yang sangat singkat segera merumuskan, mengoptimalkan fungsi dari Badan Pengelola Gambut dan Mangrove,” kata Wamenko Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa BPGMN yang langsung berada di bawah kendali Kepala Negara, diharapkan mampu membuat desain ulang agar lahan dan hutan Indonesia dapat memiliki ketahanan dari potensi kebakaran, utamanya dari aktivitas manusia.

“Secara fundamental, Presiden sudah menyusun Badan Pengendalian Gambut dan Mangrove yang akan kemudian mendesain ulang dengan sangat cepat karena lesson learned-nya sudah banyak sekali untuk membangun landscape kita tahan pada kondisi apa pun,” ujar Hanif.

Selain peran BPGMN, Wamenko Pangan menyoroti pentingnya penanganan karhutla yang harus dilakukan secara terukur dan sistematis.

“Ini kejadian yang terus berulang, terutama di lahan gambut ini harus ditangani berdasarkan scientific-based. Kita sudah memiliki lesson learned yang cukup beragam untuk menangani itu. Tinggal bagaimana kemudian capacities ini dioperasionalkan di lapangan,” kata Hanif.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini pemerintah memang masih mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya penanggulangan permanen dari karhutla.

“Kita tidak boleh lagi menganggap ini biasa. Kita tidak boleh mengharapkan operasi modifikasi cuaca untuk menangani karhutla,” kata Hanif.

“Jadi kita benar-benar harus mulai sekarang, merekayasa landscape untuk kemudian kembali mampu melakukan penahanan landscape-nya dari ancaman karhutla. Jadi kondisi ini yang harus kita bangun,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.

Melalui BPGMN, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang terintegrasi mulai dari pencegahan, pemetaan dan deteksi dini hingga penguatan respons ketika terjadi kebakaran.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menyatakan siap mendengar masukan dari dunia usaha untuk memperkuat pertanian, sehingga dapat mendukung potensi sektor pangan, energi, dan hilirisasi.

“Intinya kami siap menerima saran dan masukan dari pelaku-pelaku usaha. Ini penting untuk memperkuat pembangunan pertanian, termasuk dalam pengembangan pangan, energi, dan hilirisasi,” kata Wamentan Saleh dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah potensi pertanian saat ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dikembangkan menjadi sumber bahan baku energi serta produk bernilai tambah melalui hilirisasi.

“Kita juga kebetulan di pertanian tadi ada beberapa yang disinggung masalah biodiesel, bioetanol, dan hilirisasi di bidang pangan,” ucap dia.

Saleh menyampaikan bahwa pengembangan biodiesel, bioetanol, dan hilirisasi pangan menjadi bagian dari upaya memperluas kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Komoditas pertanian tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi didorong masuk ke rantai pengolahan sehingga menciptakan nilai tambah dan membuka peluang investasi di dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan dunia usaha menjadi penting untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan peluang di lapangan. Masukan dari pelaku usaha dapat menjadi salah satu bahan untuk memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

“Intinya kami siap menerima saran dan masukan dari pelaku-pelaku usaha,” kata Saleh.

Keterbukaan tersebut sekaligus memperkuat arah pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar.

Pemerintah mendorong agar potensi komoditas pertanian dapat dikembangkan melalui investasi, hilirisasi, dan diversifikasi pemanfaatan, termasuk untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

Kementerian Pertanian akan terus membuka ruang sinergi dengan dunia usaha untuk memperkuat pembangunan pertanian, baik melalui peningkatan produksi pangan maupun pengembangan hilirisasi dan energi berbasis komoditas pertanian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi pertanian sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilogram periode Oktober hingga Desember.

Makassar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) didampingi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan bantuan pangan di GOR Sudiang, Jalan Pajjaiyang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya dalam Astacita untuk memperkuat kemandirian pangan, membantu masyarakat, sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi dan kondisi pangan.

Zulhas, di Makassar, Rabu, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan.

“Jadi bantuan pangan yang 10 kilogram untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember," ujarnya.

"Jadi bapak ibu tidak usah khawatir, akan dapat beras 30 kilogram lagi sekaligus,” katanya lagi.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Sulsel.

Ia menjelaskan, bantuan diberikan sebanyak 10 kilogram per bulan untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2026, dengan penyaluran dirapel, sehingga setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras sekaligus.

Di Kecamatan Biringkanaya, sebanyak 750 kepala keluarga (KK) dari 10 kelurahan menerima bantuan beras. Bahkan, para pengemudi ojek online (ojol) juga menerima paket bantuan beras premium dalam kegiatan penyerahan simbolis.

Jika dihitung berdasarkan alokasi 30 kilogram per penerima, total alokasi bantuan yang diperuntukkan bagi 750 KK mencapai 22,5 ton untuk periode Oktober hingga Desember.

“Bantuan ini menyasar masyarakat, terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Ini tentu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Andi Sudirman.

Andi Sudirman mengatakan pula, pemerintah daerah juga mendapat arahan bahwa program bantuan pangan tersebut akan terus dilanjutkan, termasuk kemungkinan adanya tambahan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga stimulus ini dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi yang kita hadapi saat ini,” katanya pula.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin distribusi pupuk mudah didistribusikan kepada para petani saat melaksanakan Rembuk Tani di Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menko Pangan Zulkifli Hasan saat ditemui di Konsel, Rabu, menyampaikan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam menjamin distribusi pupuk, yakni penyediaan pupuk diskon untuk para petani.

"Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya. Itu tentu tidak terlepas dari kebijakan kemudahan pupuk diskon, ya," kata Zulkifli Hasan.

Namun, kata dia, kebijakan tersebut tidak dipersiapkan untuk pupuk subsidi karena sudah terdata di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk didistribusikan ke kelompok Tani.

Zulkifli Hasan menyampaikan bagi masyarakat atau petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi agar mendaftarkan kelompok tani mereka.

"Karena kalau semua orang ngambil pupuk enggak boleh, pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu yang terdaftar, yang petani. Kalau tidak petani ya enggak dapat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, ia juga menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk non subsidi jenis NPK sebanyak 1,5 ton dan jenis UREA sejumlah 1,5 ton.

Selain persoalan pupuk, Zulkifli Hasan juga turut menyoroti kebijakan fleksibilitas harga gabah demi menyejahterakan para petani. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

​Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus persyaratan kadar air gabah yang sebelumnya dipatok sebesar 14 hingga 18 persen, sehingga seluruh hasil panen padi yang matang dapat diserap tanpa terkendala aturan kadar air.

​"Kemudian harga gabah kita tingkatkan. Kalau dulu gabah itu ada syarat kadar air 14-18 persen, itu kita hapus. Pokoknya panen, ya, asal sudah matang padinya dipanen, itu harganya Rp6.500 per kilo," jelasnya.

​Ia menjelaskan Kebijakan penghapusan syarat kadar air ini diambil untuk melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak yang kerap memotong harga gabah hingga Rp4.000—Rp4.500 per kilogram dengan dalih ketidaksesuaian kadar air.

​"Kalau dulu ada catatan kadarnya 18, sehingga itu permainan antar tengkulak, ya, sehingga harga gabah kadang-kadang Rp4.000, Rp4.500. Kadang petani tidak tahu kadar airnya berapa, 18, 14, 28, enggak paham-paham. Nah itu kita hapus," tegasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan upayanya terus mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui program budidaya bioflok tematik di tingkat desa ataupun kecamatan, guna memenuhi kebutuhan protein ikan nasional.

"Tadi ada ibu-ibu minta agar kampungnya juga perlu untuk pengembangan protein ikan. Nah, sekarang tepat, kita lagi membangun 40.000 bioflok, nanti dibangun oleh pemerintah," kata Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil Zulhas saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan agar setiap wilayah hingga tingkat desa mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, baik sumber karbohidrat maupun protein ikan, serta peningkatan produksi sektor perikanan.

Untuk mendukung ketercapaian target tersebut, lanjut Zulhas, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk satu unit bioflok tematik dengan syarat lahan yang tersedia seluas 1.000 meter persegi.

"Kita akan bangun 40.000 karena perintah Bapak Presiden, setiap kecamatan bahkan nantinya setiap desa harus mandiri pangan, harus cukup proteinnya, cukup karbohidratnya," ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama agar Indonesia bisa tumbuh menjadi negara maju. Menurutnya, pemenuhan gizi yang cukup sejak dini sangat krusial untuk mencegah gangguan pertumbuhan fisik maupun kecerdasan.

"Kalau gizi kurang, pertumbuhan tulang dan otot tidak sempurna, makanya tidak bisa tinggi, pertumbuhan otak juga tidak sempurna. Tidak mungkin Indonesia maju kalau manusianya tidak sempurna fisiknya," jelasnya..

Selain pengerjaan 40.000 bioflok tematik, pemerintah juga menyiapkan program penguatan sektor kelautan dengan membangun 5.000 kampung nelayan secara bertahap, yakni sebanyak 2.000 lokasi pada tahun depan dan 3.000 lokasi pada tahap berikutnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Infrastruktur bendungan sangat sentral karena menyangkut kebutuhan air guna mengairi sawah sehingga tanaman petani lebih produktif

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengawal usulan para petani perlunya perbaikan bendungan dan normalisasi Kali Wanggu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ke pemerintah pusat demi peningkatan produksi pertanian.

"Tadi ada permohonan untuk bendungan dan sebagainya, langkah berikutnya bendungan saya kira memang perlu untuk perhatian yang serius karena sudah lama," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat Rembuk Tani di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu.

Zulkifli Hasan mengatakan Rembuk Tani tersebut untuk mendengar keluhan para petani mulai dari produksi beras, penyediaan pupuk hingga irigasi sawah selama musim kemarau.

"Infrastruktur bendungan sangat sentral karena menyangkut kebutuhan air guna mengairi sawah sehingga tanaman petani lebih produktif," ujarnya.

Zulkifli Hasan juga mendengar keluhan petani yang meminta normalisasi Kali Wanggu karena terkadang sedimentasi lumpur dampak pendangkalan Kali Wanggu menyebabkan pengairan sawah terganggu sehingga produksi beras tidak maksimal.

Untuk itu, kata dia, perbaikan irigasi sawah dan normalisasi Kali Wanggu segera diupayakan agar masalah para petani di Konawe Selatan maupun daerah lain segera teratasi.

"Tentu langkah berikutnya kemarin irigasi kita perbaiki, ada lagi buat banjir karena kalinya kurang dikeruk karena sedimentasi," sebut Zulkifli Hasan.

Sementara itu, petani di Desa Pombulaa Jaya Yulius Baso menyampaikan bahwa banjir dan kekeringan sawah masih menjadi masalah bagi para petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

Ia mengatakan sebelum musim kemarau, sawah para petani bisa memproduksi enam ton per hektare sekali panen.

"Tapi karena ini musim kemarau jadi kalau dapat 4 ton sudah bagus sekali," kata Yulius.

Oleh karena itu, Ia meminta Menko Zulkifli Hasan untuk menyampaikan keluhan para petani terkait normalisasi Kali Wanggu ke pemerintah pusat.

Yulius mengatakan sejak pertama kali dibangun, sebagai DAS aliran Kali Wanggu yang berhulu di Konawe Selatan sudah dangkal karena tidak pernah dinormalisasi.

"Jadi banjir sedikit air lari ke sawah semua karena sudah dangkal sekali," jelasnya.

Ia juga meminta rencana pembangunan Bendung Tanea Lama seluas 1.300 hektare bisa dilanjutkan guna menampung aliran air dari Kali Wanggu.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional dengan mendorong produksi, pembukaan lahan, kesejahteraan petani, dan penegakan terhadap mafia pangan untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan.

“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” kata Saleh yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Wamentan mengatakan penugasan yang diterimanya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan arahan Presiden telah diterima dan kini tinggal diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.

Karena itu, Wamentan menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengaku pihaknya akan mendorong percepatan program pertanian, termasuk pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurutnya, tantangan mewujudkan kedaulatan pangan ke depan tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memastikan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.

“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” katanya.

Wamentan menekankan, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan petani.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat produksi, Wamentan Saleh menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang berpotensi mengganggu tata kelola dan merugikan masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan mafia pangan harus dilakukan secara tegas melalui proses hukum yang profesional, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan ketentuan perundang-undangan.

“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menilai, pembenahan tata kelola pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Dengan demikian, upaya mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berpihak kepada petani serta konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut hasil produksi sektor pertanian khususnya komoditi beras di Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami surplus dan bisa mendukung upaya pemerintah untuk swasembada pangan.

Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas saat ditemui di Konawe Selatan, Sultra, Rabu, menyampaikan bahwa meningkatnya produksi beras tak lepas dari kebijakan pemerintah salah satunya mempermudah akses pupuk subsidi ke para petani.

"Luar biasa dukungan bupati, gubernur, Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara surplus beras, saya lihat sawah-sawah di sini masih ada yang menguning, luar biasa," katanya.

Ia mengatakan meski kondisi musim kemarau dan banyak petani yang kesulitan air untuk mengaliri sawah mereka, tapi produksi pertanian di Bumi Anoa bisa meningkat.

Menurut dia, peningkatan produksi beras di daerah bahkan bisa mendorong program pemerintah pusat dalam swasembada pangan dan mengekspor hasil pertanian ke luar negeri.

"Jadi kebijakan-kebijakan yang tepat terbukti bisa meningkatkan produktivitas, kita swasembada, tidak impor beras lagi," ujar dia.

Zulhas mengatakan bahwa selain peningkatan produksi beras, secara umum nilai tukar petani (NTP) juga meningkat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 131 persen.

Ia mengatakan peningkatan NTP 131 persen menandakan daya beli meningkat dan petani di desa juga semakin sejahtera.

"Artinya petani Indonesia, petani padi dan jagung alhamdulillah sepanjang sejarah nilai tukarnya paling tinggi sekarang ini, 131," katanya.

Dia menjelaskan bahwa capaian tersebut juga tak lepas dari kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi dan jagung.

Meski demikian, kata Zulhas, tugas pemerintah saat ini juga mengupayakan peningkatan produksi perikanan dan nelayan yang nilai tukar (NTN) masih berada di 103 persen.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026