Prinsipnya adalah Badan Usaha Khusus ini akan diberikan kewenangan yang besar, termasuk urusan perizinan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan akan memberikan kewenangan lebih luas untuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, termasuk soal perizinan eksplorasi dan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas).

“Prinsipnya adalah Badan Usaha Khusus ini akan diberikan kewenangan yang besar, termasuk urusan perizinan,” kata Menko Bahlil dalam Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kepastian aturan serta kemudahan berusaha melalui BUK Migas.

Hal ini pun masuk ke dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Migas yang ia sebut tengah dimatangkan.

“Untuk di rancangan undang-undang yang akan kita bahas nanti, DIM-nya sudah sekitar 90 persen, sudah hampir 100 persen,” kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Ia menyoroti bahwa salah satu kendala utama yang kerap dikeluhkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah panjangnya durasi dan birokrasi perizinan antarkementerian atau instansi terkait yang dinilai cukup rumit.

“Salah satu prinsip daripada pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit, kepastian terhadap perizinan dan harus clear,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, selain penataan kelembagaan, pemerintah menempatkan peningkatan lifting atau produksi migas dan kepastian berusaha sebagai perhatian dalam pembaruan UU Migas.

Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Penyusunan DIM merupakan salah satu tahapan sebelum pembahasan RUU Migas berlanjut bersama DPR. Meski progresnya telah mencapai sekitar 80–90 persen, penyelesaian dokumen tersebut belum berarti keseluruhan proses legislasi telah tuntas

Pemerintah berharap pematangan regulasi ini dapat mendukung pengelolaan industri migas yang lebih baik, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Melalui berbagai program TJSL, Pertagas berkomitmen mendukung masyarakat yang tumbuh mandiri mulai dari pertanian yang lebih produktif dan pengelolaan modern, penguatan ekonomi desa, hingga inovasi ramah lingkungan yang menjawab tantangan perubahan i

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) meraih lima penghargaan Platinum pada Asian Impact Awards 2026 berkat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendorong pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa berkelanjutan.

Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur mengatakan, penghargaan itu merupakan apresiasi dan pengakuan dunia atas inovasi program TJSL yang dijalankan secara konsisten sehingga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Melalui berbagai program TJSL, Pertagas berkomitmen mendukung masyarakat yang tumbuh mandiri mulai dari pertanian yang lebih produktif dan pengelolaan modern, penguatan ekonomi desa, hingga inovasi ramah lingkungan yang menjawab tantangan perubahan iklim," kata Sulthani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, program TJSL yang dijalankan Pertagas tak sebatas seremonial dan menggugurkan kewajiban semata. Sebagai perusahaan infrastruktur energi terintegrasi, Pertagas berkomitmen menjalankan program pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan penuh inovasi.

"Komitmen Pertagas dalam membangun masyarakat desa yang mandiri mendapat pengakuan masyarakat dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pertagas memboyong lima penghargaan kelas tertinggi kategori Platinum," ujarnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat pada Asian Impact Awards & CEPI Recognition 2026 and Exclusive 100 ESG Impact Leader yang diselenggarakan di Jakarta.

Direktur Utama Pertagas Indra Pehulisa Sembiring mendapat penghargaan dan masuk dalam jajaran Exclusive 100 ESG Impact Leaders untuk kategori Executive ESG Impact Leader dengan meraih predikat Platinum Leader Performance.

"Sebuah penghargaan tertinggi untuk pimpinan perusahaan infrastruktur energi yang telah berperan penting dalam kemajuan masyarakat mandiri," jelas Sulthani.

Selain itu, empat penghargaan lainnya yang berskala internasional kategori Platinum yakni Program Karya Darsa (PT Pertamina Gas Operation Kalimantan Area (OKA).

Lalu Cakra Sembada (Pertamina Gas Operation East Java Area), Pina Lestari (PT Pertamina Gas Operation South Sumatera Area) dan Megamendung yang diinisiasi PT Pertamina Gas Operation West Java Area (OWJA).

“Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina dan Pertamina Group, Pertagas berkomitmen terus mendukung cita-cita Pemerintah mewujudkan masyarakat desa yang mandiri sejalan dengan Asta Cita,” ujar Sulthani.

Melalui Program Karya Darsa, Pertagas berhasil memberdayakan masyarakat Desa Karyajaya, Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur, melalui pendekatan berbasis ekologi yang mengintegrasikan pengelolaan pertanian berkelanjutan, pemerataan distribusi air, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Upaya itu dilakukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sekaligus membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, melalui Program Cakra Sembada, Pertamina Gas Operation East Java Area (OEJA) turut mendorong pengembangan greenhouse melon di Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Program itu menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui penerapan praktik pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan.

Melalui Program Pina Lestari, Pertagas juga secara konsisten mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal.

Program itu berhasil meningkatkan nilai tambah limbah daun nanas melalui inovasi pengembangan produk, sekaligus membekali masyarakat dengan keterampilan baru yang berpotensi membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan.

“Melalui Program Megamendung, Pertagas turut menjawab tantangan perubahan iklim yang berkaitan dengan isu energi, lingkungan, dan urbanisasi, yang juga berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Program itu diwujudkan melalui pengembangan biogas, pelestarian batik, pengelolaan limbah serta penguatan peternakan mandiri sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Lima penghargaan Platinum yang diboyong Pertagas menunjukkan komitmen kuat Perusahaan dan pimpinannya dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat," ucapnya.

Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan, keberlanjutan lingkungan merupakan bagian penting dalam menciptakan nilai dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Dalam menjalankan investasi bisnis ke depan, kita juga perlu memastikan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi prioritas," kata Jumhur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Rangkaian kesepakatan ini mendukung upaya Pemerintah menjaga pasokan gas domestik

Jakarta (ANTARA) - MedcoEnergi bersama mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan satu amendemen PJBG untuk menjaga pasokan gas domestik.

Penandatanganan tersebut dilakukan di sela agenda Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu.

“Rangkaian kesepakatan ini mendukung upaya Pemerintah menjaga pasokan gas domestik. Kami mengapresiasi kerja sama dengan PGN, PAU, dan para mitra KKKS dalam memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri,” kata Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Amri Siahaan.

Adapun dokumen tersebut mencakup PJBG untuk Wilayah Kerja Sakakemang dan amendemen PJBG untuk Wilayah Kerja South Sumatera dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), serta PJBG untuk Wilayah Kerja Senoro-Toili dengan PT Panca Amara Utama (PAU).

Medco E&P Sakakemang B.V., sebagai operator yang mewakili KKKS lainnya di Wilayah Kerja Sakakemang, yaitu PC Sakakemang B.V. dan MOECO Sakakemang B.V., menandatangani PJBG dengan PGN untuk pasokan gas dari Wilayah Kerja Sakakemang di Sumatera Selatan.

Perjanjian ini mencakup volume gas sebesar 89 TBTU, termasuk porsi gas bagian negara, untuk periode 2027-2037.

Untuk Wilayah Kerja South Sumatera, PT Medco E&P Indonesia menandatangani amendemen ketiga PJBG dengan PGN. Amendemen tersebut menambah volume kontrak sebesar 6,8 TBTU, sehingga total kontrak menjadi 16,5 TBTU.

PJBG gas bumi dari Wilayah Kerja Senoro-Toili ditandatangani oleh PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi, PT Medco E&P Tomori, dan Tomori E&P Limited dengan PAU, dengan perkiraan total volume kontrak sebesar 205,59 BSCF.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, impor minyak dan gas melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) tengah memasuki masa transisi.

“Saya pikir ini teknis. Ini masih dalam transisi, ya. Perpres-nya sudah keluar, butuh waktu transisi,” ungkap Bahlil saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Adapun hal tersebut menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang telah diterbitkan. Peraturan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun impor, guna mendukung ketahanan energi nasional.

Melalui kebijakan tersebut, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government to business/G2B), dengan pelaksanaan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, dalam hal ini Lemigas.

Lebih lanjut, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengakui bahwa implementasi dari kebijakan tersebut memang masih membutuhkan waktu.

“Transisinya itu butuh waktu, setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru bisa implementasi, karena tidak serta-merta langsung (dilakukan). Sekarang masih transisi terus dengan Pertamina,” ujar dia.

Sementara itu, Menko Bahlil mengatakan anggaran pengadaan ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak dari APBN, ya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) siap membeli komoditas energi, seperti minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), hingga LPG dari Lemigas.

“Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan resminya, Selasa (27/10).

Selain itu, Pertamina siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, serta pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan penugasan masing-masing.

Pertamina juga memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan strategi produksi minyak untuk mencapai target lifting pada 2027, yakni 612.500 barel.

Target tersebut lebih tinggi dari target lifting minyak pada 2026, yakni 610 ribu barel per hari.

“Kami baru melaksanakan CEO Forum dan kami melihat trennya tiga tahun terakhir, kami selalu di 97 persen,” ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus ketika ditemui di sela-sela ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) 2026 di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa.

Berdasarkan tren tersebut, Rikky menyampaikan SKK Migas ingin mengubah pola pikir para pimpinan perusahaan dalam hal merealisasikan target lifting minyak. Salah satu hal yang ingin ditanamkan oleh SKK Migas adalah membidik target lifting minyak sebesar 625 ribu–630 ribu barel per hari.

“Sehingga nanti, harapannya pada 2027, kita achieve 612.500 (barel per hari),” ujar Rikky.

Selain itu, Rikky juga menyampaikan pada akhir 2025, SKK Migas mengakselerasi kegiatan eksplorasi melalui inisiatif Triple 100 yang mulai didorong pada akhir 2025. Program tersebut mencakup 100 sumur eksplorasi yang dibagi ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik dan potensi pengembangannya.

“Kami melihat Pertamina berpartisipasi dari Triple 100 yang sudah di-generate, itu ada 38 sumur. Berarti hampir 40 persen kita bergantung ke Pertamina Group,” ujar Rikky.

Lebih lanjut, Rikky menyampaikan klaster yang menjadi perhatian SKK Migas adalah Infrastructure-Led Exploration (ILX), yakni kegiatan eksplorasi yang berdekatan dengan infrastruktur migas yang telah tersedia.

Melalui pendekatan ini, SKK Migas mendorong percepatan pengerjaan sumur agar hasil eksplorasi dapat segera berkontribusi terhadap tambahan produksi.

"Lalu ada yang sifatnya big one, high-impact well. Nah, ini juga kita minta supaya diutamakan, disegerakan karena ini meng-unlock prospek-prospek daerah barulah. Nah, ini ada kita identify ada 12 sumur," ucap dia.

Rikky menambahkan, percepatan pengeboran sumur berdampak tinggi tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan wilayah eksplorasi baru, termasuk kawasan frontier, sekaligus menarik investor untuk masuk ke sektor hulu migas Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

PJBG selain FID adalah syarat utama konsorsium Inpex menyetujui FID. Ada satu lagi pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan bisa ikut cepat. Produksi gas mulai secepatnya kalau bisa 2029, bagus, 2030 paling telat akhir tahun 2030

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan proyek gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Abadi di Blok Masela, Maluku, mulai beroperasi paling lambat akhir 2030.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, target tersebut didukung penyelesaian tahap desain awal rekayasa atau Front-End Engineering Design (FEED) pada Oktober 2026, tiga bulan lebih cepat dari jadwal semula.

"Mudah-mudahan FID (Final Investment Decision) segera, atau paling telat kalau bisa akhir Januari 2027," kata Djoko dalam seremoni penyelesaian FEED proyek LNG Abadi Masela di Jakarta, Selasa.

FEED merupakan tahap perancangan teknik yang mencakup penyusunan dasar desain, spesifikasi, serta kebutuhan teknis proyek. Hasil pekerjaan tersebut menjadi acuan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan fasilitas LNG Abadi Masela.

Menurut Djoko, setelah FEED selesai, proyek senilai sekitar 22 miliar dolar AS itu perlu memenuhi sejumlah persyaratan untuk mencapai keputusan investasi akhir, termasuk penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa.

"PJBG selain FID adalah syarat utama konsorsium Inpex menyetujui FID. Ada satu lagi pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan bisa ikut cepat. Produksi gas mulai secepatnya kalau bisa 2029, bagus, 2030 paling telat akhir tahun 2030," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Inpex Masela Ltd. Kenji Hasegawa mengatakan penyelesaian FEED mencakup perancangan fasilitas onshore LNG dan floating production storage and offloading (FPSO). Kemudian subsea umbilicals, risers and llowlines (SURF) serta gas export pipeline (GEP).

Ia mengatakan, penyelesaian FEED menjadi landasan bagi proyek untuk melanjutkan persiapan menuju tahap rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (engineering, procurement, construction, and installation/EPCI), serta mencapai FID.

Inpex, kata Kenji, akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah, mitra usaha patungan, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengembangan proyek secara aman dan bertanggung jawab.

Proses penelaahan independen dokumen FEED juga melibatkan sekitar 200 profesor dan doktor dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Pattimura.

Proyek Blok Masela dirancang menghasilkan gas sebesar 1.380 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), dengan kapasitas produksi LNG 9,5 juta ton per tahun. Proyek tersebut juga dirancang menyalurkan 100 MMSCFD gas pipa untuk pasar domestik serta menghasilkan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Penyiapan kompensasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang berjalan seiring dengan pengembangan proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pengembangan proyek gas alam cair (LNG) Abadi di Blok Masela, Maluku.

Dalam upacara penyelesaian front-end engineering design (FEED) proyek LNG Abadi Masela, di Jakarta, Selasa, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan penyiapan kompensasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang berjalan seiring dengan pengembangan proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd tersebut.

Djoko mengungkapkan kegiatan di sekitar proyek saat ini sudah mencakup pembangunan pagar perimeter dan jalan.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal proyek tersebut agar dapat on stream secepatnya termasuk terkait kompensasi sosial masyarakat di area terdampak.

“Kami berharap penyelesaian seluruh pekerjaan FEED proyek LNJ Abadi ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mempercepat langkah kita menuju final investment decision (FID) dan selanjutnya ke tahapan konstruksi,” ujar Djoko.

Djoko menyampaikan bahwa proyek Abadi Masela dengan nilai investasi sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat (AS) itu dirancang untuk menghasilkan gas sebesar 1.380 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), dengan kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun.

Proyek tersebut juga dirancang menyalurkan 100 MMSCFD gas ke pasar domestik serta menghasilkan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.

Sementara itu, perusahaan energi asal Jepang, Inpex, telah menyelesaikan desain rekayasa awal (front-end engineering design/FEED) proyek Abadi Masela pada Oktober 2026. Keputusan investasi atau FID ditargetkan dapat dicapai pada Januari 2027.

Adapun proyek strategis LNG di Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku, telah memulai tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa Indonesia akan mendapatkan pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari Uni Emirat Arab (UEA).

Djoko mengatakan pembahasan mengenai pasokan minyak tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan saat dirinya mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerima Duta Besar UEA di Jakarta, Selasa.

"Duta Besar Abu Dhabi menyampaikan akan mengirim minyaknya ke Indonesia sampai dengan 30 juta barel tanpa biaya, tanpa working capital, termasuk free kapalnya. Ini suatu kabar yang bagus juga buat kita," katanya dalam acara "Penyelesaian Front-end Engineering Design/FEED Proyek LNG Abadi Masela" di Jakarta, Selasa.

Namun, Djoko tidak merinci skema kerja sama dan mekanisme pasokan tersebut, termasuk pembiayaan, jadwal pengiriman, serta cakupan pembebasan biayanya.

Selain membahas importasi minyak mentah, Djoko menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas progres keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) proyek gas di Blok Andaman, wilayah lepas pantai Aceh.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan memperkuat ketahanan energi nasional melalui penjajakan pasokan dari sejumlah negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan melakukan kunjungan ke India dan China untuk memperoleh kepastian pasokan, sementara PT Pertamina ditugaskan mencari kontrak pasokan jangka panjang.

Upaya tersebut juga sejalan dengan perubahan mekanisme pengadaan energi impor melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut mengatur pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).

Melalui skema tersebut, pemerintah menegosiasikan pengadaan dengan negara pemasok, sementara badan layanan umum (BLU), yang ditugaskan pemerintah melaksanakan pengadaan, memasoknya kepada Pertamina.

Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan energi dalam negeri di tengah ketergantungan Indonesia terhadap impor, terutama untuk minyak mentah dan LPG.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami usahakan percepat (produksi Padang Pancuran), potensinya juga sangat besar.

Denpasar, Bali (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengalokasikan 75 persen belanja modal atau capital expenditure (capex) ke industri hulu minyak dan gas bumi (hulu migas) dalam rangka mendukung realisasi target lifting minyak 1 juta barel pada 2030.

“Mungkin rekan-rekan sering mendengar juga target 1 juta barel di 2030. Jadi, kami mengalokasikan sekitar 75 persen dari capex kami ke hulu,” ujar Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza ketika ditemui di sela-sela 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE), di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa.

Salah satunya, ujar Oki melanjutkan, yakni pengembangan ekosistem migas nonkonvensional (MNK) di Blok Rokan, Riau, untuk mendongkrak produksi minyak dalam negeri.

Oki mencatat terdapat potensi besar pengembangan ekosistem MNK di Blok Rokan, tepatnya pada sub-cekungan North Aman yang diperkirakan memiliki sumber daya mencapai 11,3 miliar barel minyak di tempat (BBO).

“Itu potensinya besar sekali, lebih dari 11 miliar barel. Tetapi tentu butuh ekosistem seperti di Permian Basin di Texas, di mana kami punya vendor yang banyak, ada 50 vendor, sehingga biaya produksi per sumurnya itu bisa berkurang,” ujar Oki pula.

Selain pengembangan MNK di Blok Rokan, Oki juga menyampaikan salah satu discovery atau temuan terbesar Pertamina adalah di Padang Pancuran yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang.

Berdasarkan data yang diakses dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumur eksplorasi Padang Pancuran memiliki potensi mencapai 1.730 barel minyak per hari.

“Kami usahakan percepat (produksi Padang Pancuran), potensinya juga sangat besar,” kata Oki lagi.

Untuk potensi-potensi di kawasan lainnya, Oki menyoroti Indonesia Timur. Menurut dia, Indonesia Timur memiliki potensi minyak dan gas yang besar dan menanti untuk dieksplorasi lebih jauh.

“Yang terbesar memang di Indonesia Timur. Indonesia Timur banyak sekali potensinya, memang full of exploration. Kami punya minyak dan gas, tetapi memang lebih besar potensi gas, lebih besar gas,” ujar Oki.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Konektivitas WNTS-Pemping membuka akses pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk memperkuat keandalan pembangkit serta mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha

Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil mengalirkan gas bumi dari Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), melalui pipa West Natuna Transportation System (WNTS) Pemping untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik PLN Batam.

Pengaliran gas berhasil pada Selasa (27/10) pukul 00.25 WIB dan dilanjutkan dengan peningkatan laju alir secara bertahap hingga mencapai 15 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) menuju pembangkit listrik Tanjung Uncang pada pukul 01.01 WIB.

Pelaksana harian (Plh) Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan langkah strategis dalam menindaklanjuti penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa WNTS-Pemping.

“Alhamdulillah, gas Natuna telah berhasil mengalir ke Batam. Konektivitas WNTS-Pemping membuka akses pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk memperkuat keandalan pembangkit serta mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha,” ujar Rakhmad dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Selasa.

Dalam jangka pendek, pengaliran gas melalui WNTS-Pemping diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gas pembangkit PLN Batam selama pelaksanaan pemeliharaan terencana fasilitas Jambi Merang pada 24 Oktober hingga 3 November 2026.

Kehadiran jalur pasokan alternatif ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pasokan energi primer sekaligus mendukung kontinuitas operasional pembangkit listrik di Batam.

Infrastruktur WNTS-Pemping menghubungkan titik sambung jaringan pipa WNTS dengan fasilitas penerima gas atau Onshore Receiving Facility (ORF) di Pulau Pemping Batam, Kepri.

Pipa sepanjang sekitar 4,5 kilometer dengan diameter 16 inci dan kapasitas desain mencapai 300 MMSCFD tersebut menjadi penghubung strategis yang membuka akses penyaluran gas dari wilayah Natuna untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, khususnya di Batam.

PLN EPI telah memperoleh dua persetujuan, yakni Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan Keputusan Nomor 088/KT.KOM/BPH.DGB/2026 yang berlaku hingga 17 Oktober 2046, serta Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari Kementerian ESDM yang diterbitkan pada 26 Oktober 2026.

Kedua persetujuan tersebut memperkuat kepastian pengusahaan infrastruktur WNTS-Pemping.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Erma Melina Sarahwati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur hingga keberhasilan pengaliran gas Natuna ke Batam.

Menurut dia, koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan mengutamakan aspek keselamatan, keandalan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah, PLN Group, seluruh mitra, serta dedikasi tim yang mengawal setiap tahapan pekerjaan. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan pengaliran gas Natuna untuk mendukung keandalan kelistrikan Batam,” ujar Erma.

Penyelesaian WNTS-Pemping ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan gas jangka panjang bagi kelistrikan untuk menyalurkan gas dari Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) yang ditandatangani pada 11 Juli 2025 untuk pemanfaatan gas dari Lapangan Mako di Wilayah Kerja Duyung yang direncanakan mulai mengalir pada 2027 sebesar 111 MMSCFD selama delapan tahun.

Dengan terhubungnya WNTS-Pemping, pengembangan lapangan-lapangan baru di wilayah Natuna dapat disalurkan untuk kebutuhan domestik.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) siap membeli komoditas energi, seperti minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), hingga LPG dari Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, dalam hal ini Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

“Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Denpasar, Bali, Selasa.

Pernyataan tersebut merupakan wujud dukungan penuh Pertamina terhadap kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun impor, guna mendukung ketahanan energi nasional.

“Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global,” kata Simon.

Melalui kebijakan tersebut, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government to business/G2B), dengan pelaksanaan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah.

Sementara itu, secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Pertamina siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, serta pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan penugasan masing-masing.

Pertamina juga memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

“Perpres ini memperkuat jalur pengadaan untuk ketahanan energi nasional. Pertamina siap bersinergi dengan BLU Lemigas dan para pemangku kepentingan lain. Tujuan kita sama, yaitu pasokan bagi masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Baron menegaskan, pemanfaatan minyak mentah dalam negeri dan produksi kilang nasional tetap menjadi prioritas Pertamina. Bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pertamina terus memperkuat pasokan minyak mentah bagi kilang nasional sesuai kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku.

“Pengadaan dari luar negeri melengkapi pasokan dalam negeri untuk menjaga kecukupan kebutuhan nasional,” ujar dia.

Baron menambahkan, fokus Pertamina saat ini adalah menjaga ketersediaan energi dan kelancaran penyaluran BBM serta LPG kepada masyarakat.

Untuk itu, Pertamina terus mengoptimalkan kesiapan fasilitas, armada, dan jaringan distribusi agar pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui ketersediaan energi dan pelayanan yang semakin andal.

“Pertamina akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keandalan pasokan dan senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Baron.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jadi, untuk mempercepat eksplorasi di 67 cekungan frontier, pemerintah akan membuat aturan baru.

Sanur, Bali (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan aturan baru untuk mempercepat eksplorasi 67 cekungan frontier atau wilayah yang masih minim kegiatan eksplorasi.

“Jadi, untuk mempercepat eksplorasi di 67 cekungan frontier, pemerintah akan membuat aturan baru,” ujar Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Ivan dalam 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE), di Sanur, Denpasar, Bali, Senin.

Ivan menyampaikan aturan tersebut masih dalam proses, namun ia menjamin bahwa syarat dan ketentuan dalam pengembangan cekungan frontier tersebut akan lebih baik apabila dibandingkan dengan aturan yang saat ini berlaku.

Ivan menyatakan pemerintah siap menyesuaikan sejumlah persyaratan investasi, termasuk skema bagi hasil, bonus, dan komitmen pasti (firm commitment). Penyesuaian tersebut akan mempertimbangkan kondisi serta tingkat risiko masing-masing wilayah kerja.

“Untuk skema bagi hasil, bonus, dan komitmen pasti dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Tetapi, aturannya masih dalam proses,” ujar Ivan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen yang mencerminkan besarnya potensi hulu minyak dan gas bumi nasional.

Sebanyak 20 cekungan telah berproduksi, 41 temuan migas di cekungan yang masih dalam tahap eksplorasi, dan 67 cekungan belum dieksplorasi.

Untuk meningkatkan peluang penemuan migas, pemerintah juga mendorong kegiatan eksplorasi melalui studi geologi, akuisisi data seismik, dan pengeboran sumur eksplorasi.

Berdasarkan paparan Ivan, rasio keberhasilan eksplorasi hingga menghasilkan wilayah kerja yang memasuki tahap produksi mencapai sekitar 14,5 persen.

“Itu berarti 1 dari 7 eksplorasi menjadi produksi,” kata Ivan.

Untuk meningkatkan rasio eksplorasi menjadi produksi, Ivan menyampaikan Indonesia memerlukan lebih banyak eksplorasi untuk mendapatkan data yang lebih baik.

Peningkatan kualitas data bawah permukaan menjadi salah satu upaya untuk membantu investor mengidentifikasi potensi sumber daya migas.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026