Banjarbaru (ANTARA) - Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Kalimantan Selatan, menambah dua unit pompa untuk meningkatkan kapasitas pasokan air baku darurat dari 150 menjadi sekitar 450 liter per detik guna mengantisipasi kebocoran kembali pada pipa transmisi.

Kepala BPAM Banjarbakula Siddiq Wahyu Pamungkas di Banjarbaru, Selasa, mengatakan penambahan kapasitas tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan pada sistem transmisi air baku yang dapat mempengaruhi kontinuitas pasokan.

“Melalui penambahan kapasitas ini, diharapkan pasokan air baku tetap dapat terjaga dan dampak gangguan terhadap pelayanan dapat diminimalisir apabila terjadi kondisi darurat serupa di kemudian hari,” ujarnya.

Selain menambah kapasitas pompa, BPAM Banjarbakula juga mengusulkan Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) berkapasitas 500 liter per detik kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU untuk mendukung pemanfaatan sumber air melalui fasilitas pengambilan air darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Siddiq mengatakan pengusulan SIPA tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi agar pemanfaatan sumber air melalui fasilitas darurat memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menuturkan rencana penambahan pompa dan pengusulan izin tersebut akan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta instansi terkait guna memperoleh persetujuan dan dukungan teknis sebelum direalisasikan.

Melalui langkah tersebut, BPAM Banjarbakula berupaya memperkuat alternatif pasokan air baku ketika sistem utama mengalami gangguan, sekaligus mengurangi risiko terhentinya layanan dan menjaga keberlanjutan distribusi air baku bagi wilayah pelayanan Banjarbakula.

BPAM Banjarbakula berharap peningkatan kapasitas intake darurat dapat membuat sistem penyediaan air baku Banjarbakula ke wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar lebih siap menghadapi gangguan serupa, dengan kapasitas pompa yang direncanakan mencapai 450 liter per detik dan usulan SIPA sebesar 500 liter per detik.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengapresiasi program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita (RPK) Mandiri untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan permodalan berupa barang dan fasilitas usaha.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat penyerahan bantuan tersebut di Ballroom Hotel BW Kindai Banjarmasin, Jumat, menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog, khususnya Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, atas kepeduliannya dalam mendukung pengembangan UMKM di kotanya.

Menurut dia, program ini menjadi salah satu upaya membuka peluang usaha, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian modal, tetapi juga perlu disertai pembekalan kewirausahaan agar pelaku usaha mampu mengelola dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan" ujar Yamin.

“Diharapkan, bantuan ini tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi titik awal tumbuhnya usaha yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Yamin juga berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di Banjarmasin.

Untuk itu, kata dia, Pemkot Banjarmasin akan mendorong kolaborasi bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) agar program pengembangan UMKM dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

"Ini salah satu program Bulog yang bisa dikolaborasikan dengan program-program pemerintah daerah, dengan program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tentunya bisa kita memberikan yang terbaik dan untuk bagaimana kita bisa UMKM itu bisa naik kelas," pungkas Yamin.

Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto menjelaskan bahwa bantuan program Bulog Peduli RPK Mandiri diberikan kepada 30 UMKM di Banjarmasin.

Menurut dia, setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp5,3 juta berupa fasilitas rak dan modal usaha dalam bentuk barang yang dapat diputar kembali untuk mendukung kegiatan penjualan.

“RPK ini merupakan outlet Bulog yang menyalurkan beras Bulog, beras komersial, minyak, dan komoditas pangan lainnya,” jelas Prihasto.

Dia berharap bantuan tersebut dapat menjadi modal usaha produktif yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Pewarta: Sukarli
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kalsel untuk mengintegrasikan antarmoda transportasi umum hingga kabupaten/kota dengan tarif "papadaan" sebesar Rp5.000.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi di Banjarmasin, Minggu, menjelaskan, tarif papadaan (bahasa banjar) itu artinya tarif "sesama kita" yang merupakan inovasi layanan integrasi angkutan antara Trans Banjarbakula, Trans Banjarmasin dan Trans Banjarbaru.

"Penumpang cukup membayar Rp5.000 menggunakan metode pembayaran nontunai, seperti kartu prabayar nirsentuh (tap), QRIS, atau dompet digital," ujarnya.

Menurut dia, dengan satu kali bayar, pengguna dapat berganti moda transportasi publik tersebut hingga tiga kali dalam rentang waktu 90 menit.

Fitri Hernadi menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari proyek perubahan untuk mewujudkan transportasi modern yang terintegrasi.

"Melalui aplikasi Aksel, proyek perubahan implementasi tarif papadaan ini difasilitasi Bank Kalsel. Kita berharap ini tidak hanya terkait dengan layanan angkutan perkotaan, tetapi juga mendorong digitalisasi keuangan, peningkatan pendapatan daerah, dan creative financing yang bisa dikerjasamakan antara Bank Kalsel, Dinas Perhubungan, serta kolaborasi antar pemerintah daerah," jelasnya.

Dalam ekosistem integrasi tarif ini, lanjut dia, sistem perbankan dari Bank Kalsel bekerja dibalik layar untuk memastikan kelancaran transaksi antar ketiga moda transportasi perkotaan tersebut.

Fitri juga mengungkapkan rencana pengembangan layanan ini ke depannya. "Bahkan ke depan, untuk tarif berlangganan, pembelian hanya akan tersedia di Aksel dengan harga yang lebih murah dan mudah melalui aplikasi," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel Izhar menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu mendukung penuh program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Sesuai dengan komitmen kita bersama Bank Indonesia, Bank Kalsel akan selalu mendukung digitalisasi di Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui dukungan terhadap layanan Trans Banjarbakula ini, yang secara langsung mendorong percepatan ekosistem digital di masyarakat," ujar Izhar.

Kehadiran tarif papadaan diharapkan semakin memanjakan masyarakat dengan kenyamanan transportasi publik yang modern dan terjangkau, sekaligus menjadi solusi efektif untuk mengurangi ketergantungan mobilitas pada kendaraan pribadi.

Pewarta: Sukarli
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Target pembentukan KDKMP di provinsi kita sebanyak 246 unit tahun 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Rahmaddin menyampaikan, sebanyak 222 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di provinsinya sudah berstatus terverifikasi dan tervalidasi untuk siap beroperasi.

Dia di Banjarbaru, Sabtu, menyampaikan, sebanyak 222 tersebut atau sudah 90,24 persen target pembentukan KDKMP di 13 kabupsten/kota Provinsi Kalsel sudah terealisasi.

"Target pembentukan KDKMP di provinsi kita sebanyak 246 unit tahun 2026," ujarnya.

Saat ini, kata dia, prosesnya tinggal menyisakan sedikit lagi untuk mencapai tahap penyelesaian hingga 100 persen.

"Jika tahap verifikasi dan validasi ini sudah selesai 100 persen, maka proses selanjutnya adalah serah terima pekerjaan dan operasionalisasi di lapangan. Adapun sasaran operasional dari KDKMP ini nantinya adalah para Kepala Desa (Kades)," ujarnya.

Untuk mendukung berjalannya program ini, ucap Rahmaddin, KDKMP yang sudah disahkan akan mendapatkan sejumlah fasilitas penunjang.

Fasilitas tersebut, lanjut dia, mencakup gerai yang dibangun oleh PT Agrinas, kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, hingga kelengkapan pendingin ruangan atau AC.

Disampaikan dia, kehadiran program KDKMP ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan koperasi sebagai motor penggerak roda ekonomi masyarakat.

Dengan berjalannya program ini, kata Rahmaddin, pihak desa dan kelurahan diharapkan akan turut merasa senang karena mereka akan mendapatkan manfaat atau benefit dari KDKMP yang telah dibangun oleh pemerintah selama ini.

“Desa dan kelurahan akan turut senang karena akan mendapatkan benefit dari KDKMP,” ucap Rahmaddin.

Meski persiapan fisik dan administrasi hampir selesai, hingga saat ini belum ada satupun KDKMP yang dioperasionalkan.

Hal ini dikarenakan pihak di daerah masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Rencananya, peluncuran (launching) untuk operasionalisasi seluruh KDKMP akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Kalimantan Selatan.

Pewarta: Sukarli
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026