#30 tag 24jam
Mewujudkan transformasi digital yang "terhubung, tumbuh dan terjaga"
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap berusia dua tahun. Momentum ini tidak hanya patut disyukuri, ... [1,353] url asal
#bali-tech-week #prabowo-gibran #dua-tahun-prabowo-gibran #transformasi-digital #kemenkomdigi
Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.
Denpasar (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap berusia dua tahun. Momentum ini tidak hanya patut disyukuri, tetapi juga menjadi ajang evaluasi terhadap perjalanan transformasi digital Indonesia.
Salah satu fokus Asta Cita Kabinet Merah Putih adalah percepatan transformasi digital nasional. Pelaksanaan program strategis ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertepatan dengan digelarnya Bali Tech Week pada 19–23 Oktober 2026 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Beriringannya kedua momentum ini bukanlah kebetulan semata. Melalui lebih dari 900 pertemuan bisnis, Bali Tech Week hadir mempertemukan startup, investor, serta perusahaan teknologi lintas negara.
Ajang ini merangkum 13 agenda utama yang mencakup kecerdasan buatan (AI), pengembangan perusahaan rintisan, industri gim, keamanan siber, investasi, infrastruktur digital, hingga arah kebijakan ekonomi digital. Penyelenggara pun menargetkan partisipasi lebih dari 4.000 peserta global.
Isu-isu kunci dan mendesak yang digarap meliputi perluasan akses internet di Indonesia, pemacu pertumbuhan ekonomi digital, penguatan kualitas talenta digital, hingga jaminan keamanan masyarakat di ruang siber.
Menjawab tantangan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital nasional ke depan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni "Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga".
Ketiga kata kunci tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya mengejar perluasan jaringan, tetapi juga memastikan konektivitas mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas di Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas tersebut terwujud dalam sebuah pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakat, maupun perbaikan layanan publik," ujar Meutya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Bali.
Menghubungkan Nusantara
Dalam paparannya, Meutya merinci pilar konektivitas yang mencatatkan akses internet Indonesia telah menjangkau sekitar 235 juta penduduk dengan tingkat penetrasi 81,72 persen.
Sementara itu, jaringan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi dengan kecepatan rata-rata internet bergerak (mobile broadband) mencapai 84 Mbps. Adapun untuk layanan pita lebar tetap (fixed broadband), kecepatan rata-rata mencapai 67 Mbps.
Pemerintah menargetkan kecepatan pita lebar tetap meningkat menjadi 100 Mbps pada 2029, sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas internet antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuka pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Teknologi ini diharapkan mampu menyediakan kecepatan internet hingga 100 Mbps dengan tarif terjangkau, berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan.
Selain itu, pemanfaatan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz diarahkan untuk memperluas jaringan, termasuk 5G, hingga ke wilayah perdesaan. Komdigi juga menjajaki sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanfaatkan infrastruktur kelistrikan sebagai penopang jaringan telekomunikasi.
Perluasan akses ini menjadi fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi digital. Kendati demikian, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan untuk memastikan konektivitas tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di sektor pendidikan, kewirausahaan, layanan publik, hingga pengembangan inovasi.
Menumbuhkan ekonomi digital Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 99 miliar dolar AS pada 2025, angka tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan yang dipaparkan Menkomdigi Meutya Hafid dalam forum Bali Tech Week, nilai tersebut diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar dolar AS pada 2030.
Potensi ekonomi digital nasional diperkirakan bertambah besar seiring penguatan kerja sama regional, seperti Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Meutya menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut berpeluang menambah nilai ekonomi digital ASEAN hingga 600 miliar dolar AS, di luar proyeksi dasar, sehingga total potensi ekonomi digital kawasan mampu menembus 2 triliun dolar AS.
Kendati memiliki pasar yang besar, posisi Indonesia tidak serta-merta menjadi kuat. Indonesia masih membutuhkan lonjakan jumlah perusahaan rintisan (startup), talenta kompeten dan kompetitif, dukungan permodalan, riset berkelanjutan, serta sinergi industri dengan perguruan tinggi.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, pemerintah mengembangkan Garuda Spark Innovation Hub yang kini telah beroperasi di 10 kota besar. Program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak kabupaten/kota dalam tiga tahun ke depan guna mempertemukan startup, investor, akademisi, perusahaan teknologi, dan komunitas.
Dalam dua tahun perjalanannya, Garuda Spark telah menyelenggarakan 178 program, melatih lebih dari 15.000 talenta digital, membina 80 startup, serta melibatkan 80 mitra. Investasi langsung yang berhasil diserap melalui program ini mencatatkan angka Rp429,5 miliar.
Di samping itu, penguatan industri gim nasional turut menjadi strategi kunci dalam memperluas cakupan ekonomi digital. Meutya menyebut Indonesia saat ini memiliki 339 studio gim. Ajang Bali Tech Week menjadi wadah strategis untuk menjembatani pelaku industri lokal dengan penerbit (publisher) gim mancanegara, demi mendongkrak daya saing produk kreatif Indonesia di panggung global.
Menjaga ruang digital yang aman
Pertumbuhan ekonomi digital memerlukan pondasi berupa kepercayaan publik dan kepastian regulasi. Inovasi idealnya berjalan selaras dengan pelindungan masyarakat, sementara pelaku usaha membutuhkan payung hukum yang jelas demi keberlanjutan investasi.
"Pertumbuhan membutuhkan kepercayaan. Masyarakat perlu merasa aman saat menggunakan layanan digital, dan pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai batasan tanggung jawab mereka," ujar Meutya Hafid.
Sebagai langkah konkrit, pemerintah berjanji melibatkan pelaku industri dalam konsultasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan agar regulasi dapat adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah pelindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Seiring kebijakan ini, Kemenkomdigi mencatat sejumlah platform berisiko tinggi telah memblokir atau menonaktifkan hingga jutaan akun.
Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pelindungan anak tidak sekadar diukur dari banyaknya akun yang ditindak. Perusahaan teknologi didorong menerapkan prinsip safety bydesign, yakni mengintegrasikan aspek keselamatan sejak awal perancangan produk dan layanan guna memitigasi risiko secara preventif, bukan sekadar responsif.
Dari sisi penindakan, Kemenkomdigi mencatat telah menangani 5,15 juta konten negatif sepanjang Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari empat juta di antaranya merupakan konten perjudian daring (online), yang memperlihatkan tingginya tantangan pengawasan ruang siber nasional.
Di samping pembersihan konten, Kemenkomdigi mendorong penguatan verifikasi identitas pelanggan seluler berbasis biometrik. Hingga kini, sebanyak 31,1 juta pelanggan diklaim telah melalui verifikasi biometrik, yang pembatalan dan penerapannya wajib dibarengi pengamanan data pribadi secara mutlak.
Tiga pekerjaan rumah prioritas
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemenkomdigi menetapkan tiga prioritas utama: tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), penguatan talenta digital, dan pelindungan data pribadi. Ketiga agenda tersebut dinilai krusial untuk memastikan transformasi digital berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan berdampak merata.
Terkait pengembangan AI, Indonesia ditegaskan harus menentukan arah dan kecepatannya secara mandiri sesuai kepentingan nasional, bukan sekadar mengekor persaingan negara lain atau dikendalikan raksasa teknologi global. Kebijakan ini wajib memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, kapasitas infrastruktur, hingga ketersediaan energi.
"Kita perlu meyakini bahwa kecepatan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi, tetapi kita tentukan sendiri secara berdaulat," tegas Meutya.
Salah satu krusialitas yang mengemuka adalah sejauh mana kesiapan pemenuhan energi untuk menopang pusat data (data center) dan pengembangan AI tersebut. Mengingat infrastruktur digital berdaya komputasi tinggi membutuhkan pasokan listrik yang andal, perencanaan jangka panjang mutlak diperlukan agar investasi teknologi tidak memicu krisis energi domestik.
Guna mengatasi potensi hambatan itu, Kemenkomdigi mengusulkan pembangunan AI factory dan pusat data dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Sinergi antarkementerian/lembaga sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan teknologi, energi, infrastruktur, dan investasi secara efisien.
Di sisi lain, Indonesia perlu memacu kualitas talenta digital agar tidak sekadar menjadi pangsa pasar produk asing. Pendidikan, pelatihan, dan riset nasional harus dipertajam untuk mencetak ahli kecerdasan buatan, analisis data, keamanan siber, hingga rekayasa perangkat lunak.
Di tingkat regional, kolaborasi antarnegara ASEAN juga memegang peranan penting untuk memperluas pasar digital, menyelaraskan regulasi, serta memperkuat benteng keamanan siber. Kehadiran perwakilan mancanegara pada Bali Tech Week 2026 makin menegaskan arti strategis kemitraan internasional dalam persaingan ekonomi digital global.
Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat. Pemerataan kualitas jaringan, pembukaan lapangan kerja, penguatan industri lokal, dan jaminan keamanan data pribadi masih membutuhkan pengawalan berkelanjutan.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi fondasi awal. Memasuki tahun ketiga, muara keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari seberapa luas masyarakat terhubung ke internet, melainkan dari kemampuan Indonesia mengubah konektivitas menjadi produktivitas, investasi menjadi nilai tambah ekonomi, serta inovasi menjadi layanan yang aman dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)