​Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.

Denpasar (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap berusia dua tahun. Momentum ini tidak hanya patut disyukuri, tetapi juga menjadi ajang evaluasi terhadap perjalanan transformasi digital Indonesia.

​Salah satu fokus Asta Cita Kabinet Merah Putih adalah percepatan transformasi digital nasional. Pelaksanaan program strategis ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertepatan dengan digelarnya Bali Tech Week pada 19–23 Oktober 2026 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

​Beriringannya kedua momentum ini bukanlah kebetulan semata. Melalui lebih dari 900 pertemuan bisnis, Bali Tech Week hadir mempertemukan startup, investor, serta perusahaan teknologi lintas negara.

​Ajang ini merangkum 13 agenda utama yang mencakup kecerdasan buatan (AI), pengembangan perusahaan rintisan, industri gim, keamanan siber, investasi, infrastruktur digital, hingga arah kebijakan ekonomi digital. Penyelenggara pun menargetkan partisipasi lebih dari 4.000 peserta global.

​Isu-isu kunci dan mendesak yang digarap meliputi perluasan akses internet di Indonesia, pemacu pertumbuhan ekonomi digital, penguatan kualitas talenta digital, hingga jaminan keamanan masyarakat di ruang siber.

Menjawab tantangan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital nasional ke depan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni "Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga".

​Ketiga kata kunci tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya mengejar perluasan jaringan, tetapi juga memastikan konektivitas mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

​"Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas di Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas tersebut terwujud dalam sebuah pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakat, maupun perbaikan layanan publik," ujar Meutya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Bali.

​Menghubungkan Nusantara

​Dalam paparannya, Meutya merinci pilar konektivitas yang mencatatkan akses internet Indonesia telah menjangkau sekitar 235 juta penduduk dengan tingkat penetrasi 81,72 persen.

​Sementara itu, jaringan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi dengan kecepatan rata-rata internet bergerak (mobile broadband) mencapai 84 Mbps. Adapun untuk layanan pita lebar tetap (fixed broadband), kecepatan rata-rata mencapai 67 Mbps.

​Pemerintah menargetkan kecepatan pita lebar tetap meningkat menjadi 100 Mbps pada 2029, sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas internet antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia.

​Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuka pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Teknologi ini diharapkan mampu menyediakan kecepatan internet hingga 100 Mbps dengan tarif terjangkau, berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan.

​Selain itu, pemanfaatan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz diarahkan untuk memperluas jaringan, termasuk 5G, hingga ke wilayah perdesaan. Komdigi juga menjajaki sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanfaatkan infrastruktur kelistrikan sebagai penopang jaringan telekomunikasi.

​Perluasan akses ini menjadi fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi digital. Kendati demikian, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan untuk memastikan konektivitas tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di sektor pendidikan, kewirausahaan, layanan publik, hingga pengembangan inovasi.

Menumbuhkan ekonomi digital Indonesia

​Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 99 miliar dolar AS pada 2025, angka tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan yang dipaparkan Menkomdigi Meutya Hafid dalam forum Bali Tech Week, nilai tersebut diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar dolar AS pada 2030.

​Potensi ekonomi digital nasional diperkirakan bertambah besar seiring penguatan kerja sama regional, seperti Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Meutya menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut berpeluang menambah nilai ekonomi digital ASEAN hingga 600 miliar dolar AS, di luar proyeksi dasar, sehingga total potensi ekonomi digital kawasan mampu menembus 2 triliun dolar AS.

​Kendati memiliki pasar yang besar, posisi Indonesia tidak serta-merta menjadi kuat. Indonesia masih membutuhkan lonjakan jumlah perusahaan rintisan (startup), talenta kompeten dan kompetitif, dukungan permodalan, riset berkelanjutan, serta sinergi industri dengan perguruan tinggi.

​Untuk memperkuat ekosistem tersebut, pemerintah mengembangkan Garuda Spark Innovation Hub yang kini telah beroperasi di 10 kota besar. Program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak kabupaten/kota dalam tiga tahun ke depan guna mempertemukan startup, investor, akademisi, perusahaan teknologi, dan komunitas.

​Dalam dua tahun perjalanannya, Garuda Spark telah menyelenggarakan 178 program, melatih lebih dari 15.000 talenta digital, membina 80 startup, serta melibatkan 80 mitra. Investasi langsung yang berhasil diserap melalui program ini mencatatkan angka Rp429,5 miliar.

​Di samping itu, penguatan industri gim nasional turut menjadi strategi kunci dalam memperluas cakupan ekonomi digital. Meutya menyebut Indonesia saat ini memiliki 339 studio gim. Ajang Bali Tech Week menjadi wadah strategis untuk menjembatani pelaku industri lokal dengan penerbit (publisher) gim mancanegara, demi mendongkrak daya saing produk kreatif Indonesia di panggung global.

Menjaga ruang digital yang aman

​Pertumbuhan ekonomi digital memerlukan pondasi berupa kepercayaan publik dan kepastian regulasi. Inovasi idealnya berjalan selaras dengan pelindungan masyarakat, sementara pelaku usaha membutuhkan payung hukum yang jelas demi keberlanjutan investasi.

​"Pertumbuhan membutuhkan kepercayaan. Masyarakat perlu merasa aman saat menggunakan layanan digital, dan pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai batasan tanggung jawab mereka," ujar Meutya Hafid.

​Sebagai langkah konkrit, pemerintah berjanji melibatkan pelaku industri dalam konsultasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan agar regulasi dapat adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

​Salah satu fokus utama pemerintah adalah pelindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Seiring kebijakan ini, Kemenkomdigi mencatat sejumlah platform berisiko tinggi telah memblokir atau menonaktifkan hingga jutaan akun.

​Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pelindungan anak tidak sekadar diukur dari banyaknya akun yang ditindak. Perusahaan teknologi didorong menerapkan prinsip safety bydesign, yakni mengintegrasikan aspek keselamatan sejak awal perancangan produk dan layanan guna memitigasi risiko secara preventif, bukan sekadar responsif.

​Dari sisi penindakan, Kemenkomdigi mencatat telah menangani 5,15 juta konten negatif sepanjang Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari empat juta di antaranya merupakan konten perjudian daring (online), yang memperlihatkan tingginya tantangan pengawasan ruang siber nasional.

​Di samping pembersihan konten, Kemenkomdigi mendorong penguatan verifikasi identitas pelanggan seluler berbasis biometrik. Hingga kini, sebanyak 31,1 juta pelanggan diklaim telah melalui verifikasi biometrik, yang pembatalan dan penerapannya wajib dibarengi pengamanan data pribadi secara mutlak.

Tiga pekerjaan rumah prioritas

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemenkomdigi menetapkan tiga prioritas utama: tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), penguatan talenta digital, dan pelindungan data pribadi. Ketiga agenda tersebut dinilai krusial untuk memastikan transformasi digital berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan berdampak merata.

​Terkait pengembangan AI, Indonesia ditegaskan harus menentukan arah dan kecepatannya secara mandiri sesuai kepentingan nasional, bukan sekadar mengekor persaingan negara lain atau dikendalikan raksasa teknologi global. Kebijakan ini wajib memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, kapasitas infrastruktur, hingga ketersediaan energi.

​"Kita perlu meyakini bahwa kecepatan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi, tetapi kita tentukan sendiri secara berdaulat," tegas Meutya.

​Salah satu krusialitas yang mengemuka adalah sejauh mana kesiapan pemenuhan energi untuk menopang pusat data (data center) dan pengembangan AI tersebut. Mengingat infrastruktur digital berdaya komputasi tinggi membutuhkan pasokan listrik yang andal, perencanaan jangka panjang mutlak diperlukan agar investasi teknologi tidak memicu krisis energi domestik.

​Guna mengatasi potensi hambatan itu, Kemenkomdigi mengusulkan pembangunan AI factory dan pusat data dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Sinergi antarkementerian/lembaga sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan teknologi, energi, infrastruktur, dan investasi secara efisien.

​Di sisi lain, Indonesia perlu memacu kualitas talenta digital agar tidak sekadar menjadi pangsa pasar produk asing. Pendidikan, pelatihan, dan riset nasional harus dipertajam untuk mencetak ahli kecerdasan buatan, analisis data, keamanan siber, hingga rekayasa perangkat lunak.

​Di tingkat regional, kolaborasi antarnegara ASEAN juga memegang peranan penting untuk memperluas pasar digital, menyelaraskan regulasi, serta memperkuat benteng keamanan siber. Kehadiran perwakilan mancanegara pada Bali Tech Week 2026 makin menegaskan arti strategis kemitraan internasional dalam persaingan ekonomi digital global.

​Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat. Pemerataan kualitas jaringan, pembukaan lapangan kerja, penguatan industri lokal, dan jaminan keamanan data pribadi masih membutuhkan pengawalan berkelanjutan.

​Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi fondasi awal. Memasuki tahun ketiga, muara keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari seberapa luas masyarakat terhubung ke internet, melainkan dari kemampuan Indonesia mengubah konektivitas menjadi produktivitas, investasi menjadi nilai tambah ekonomi, serta inovasi menjadi layanan yang aman dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ade Jona Prasetyo mengapresiasi capaian ekonomi dan investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan perkembangan positif tersebut tercermin dari pertumbuhan investasi, penguatan hilirisasi, pemerataan pembangunan, serta perluasan kesempatan kerja yang menjadi modal penting bagi dunia usaha.

"Kami melihat berbagai perkembangan positif dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, serta memperkuat agenda hilirisasi nasional," kata Ade Jona dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, berbagai capaian tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.

"Bagi dunia usaha, ini menjadi modal penting untuk terus membangun optimisme dan memperluas kegiatan ekonomi," ujar dia.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian HIPMI adalah realisasi investasi nasional selama periode Oktober 2024 hingga September 2026 sebesar Rp3.923,2 triliun, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Realisasi investasi tersebut disertai penyerapan tenaga kerja sebanyak sekitar 5,48 juta orang, sedangkan investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional.

"Investasi yang terus masuk merupakan salah satu indikator penting kepercayaan dunia usaha terhadap prospek Indonesia. Yang juga patut kita apresiasi adalah semakin besarnya porsi investasi di luar Jawa," ucapnya.

Ade Jona menilai persebaran investasi tersebut menunjukkan semakin terbukanya peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat bisnis yang telah berkembang.

Selain investasi, HIPMI mengapresiasi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,03 persen pada 2024.

Sementara itu, perekonomian nasional tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, dengan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Ade Jona, perkembangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk terus memperkuat konsumsi domestik, produktivitas industri, perdagangan, serta investasi produktif.

Ia juga mengapresiasi konsistensi pemerintah dalam menjalankan hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional.

Sepanjang Januari hingga September 2026, realisasi investasi hilirisasi tercatat mencapai sekitar Rp480 triliun atau 31,2 persen dari total investasi nasional pada periode tersebut.

"Kami mendukung arah kebijakan pemerintah yang menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi. Indonesia harus semakin mampu mengolah sumber daya yang dimiliki menjadi produk bernilai tambah," tuturnya.

Ade Jona berharap penguatan hilirisasi semakin memperluas manfaat ekonomi bagi industri nasional, pengusaha lokal, serta tenaga kerja melalui keterlibatan yang lebih besar dalam rantai pasok industri.

Di sisi kesejahteraan masyarakat, ia turut mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang.

Menurut dia, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui sinergi antara perlindungan sosial, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa, koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pembangunan ekonomi harus memberikan kesempatan kepada semakin banyak masyarakat untuk tumbuh dan mandiri. Karena itu, kami memandang penguatan ekonomi desa, UMKM, dan kewirausahaan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional," katanya.

Ade Jona menilai momentum positif dua tahun pemerintahan tersebut perlu dijaga melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, perluasan akses pembiayaan produktif, serta peningkatan keterlibatan pengusaha nasional dalam proyek investasi.

Selain itu, penguatan kualitas tenaga kerja, efisiensi biaya logistik, dan dukungan terhadap industri padat karya dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi semakin banyak menciptakan kesempatan kerja.

Ia menyatakan bahwa HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor riil, meningkatkan daya saing industri, melahirkan pengusaha baru, dan memperluas kesempatan berusaha bagi generasi muda.

"Kami mengapresiasi berbagai capaian yang sudah diraih pemerintah, dan tentu masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan bersama. HIPMI siap terus mendukung langkah pemerintah, menghadirkan investasi produktif, melahirkan pengusaha-pengusaha baru, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya," ucap Ade Jona.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan empat langkah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas pemerataan layanan, meningkatkan keamanan pangan, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Empat langkah tersebut meliputi percepatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan dan mutu makanan, serta pembenahan data penerima manfaat dan penindakan penyimpangan.

"Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan hal tersebut seusai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri mengenai penyelenggaraan MBG di Jakarta, Senin (19/10).

Pada langkah pertama, pemerintah mempercepat pemerataan layanan MBG melalui aktivasi SPPG baru di wilayah 3T, terutama daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026, disusul 980 SPPG di Sumatera, Kalimantan, dan Bali pada 14 Oktober.

Tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung pada pekan keempat Oktober dengan fokus pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil.

Pemerintah juga menargetkan petunjuk teknis penyelenggaraan SPPG wilayah 3T rampung pada pekan ini.

Langkah kedua mencakup pembenahan tata kelola dapur MBG melalui pemberlakuan skema insentif baru sebesar Rp2.000 per porsi sejak 2 Oktober 2026, disertai pendataan ulang kelayakan operasional SPPG.

Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2), SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai penghentian operasional sementara, tidak pernah mengalami kejadian fatal, serta melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.

Data BGN mencatat sebanyak 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2. Penataan tersebut dilakukan untuk memastikan dapur yang melayani masyarakat memenuhi persyaratan penyelenggaraan program.

Selanjutnya, pemerintah meningkatkan keamanan dan mutu makanan, antara lain melalui uji coba penyajian MBG secara prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.

Uji coba tersebut mengacu pada praktik penyelenggaraan makanan di sejumlah negara, termasuk Jepang dan Italia.

Berdasarkan evaluasi awal pemerintah, metode prasmanan dinilai berpotensi menjaga makanan tetap hangat, mengurangi sisa makanan, serta meningkatkan edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa.

Pemerintah akan mengevaluasi hasil uji coba secara berkala sebelum mempertimbangkan perluasan penerapannya ke daerah lain.

Sebagai langkah keempat, pemerintah menertibkan data penerima manfaat MBG melalui validasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pendataan tersebut mencakup siswa, santri, serta kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Integrasi data diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran sekaligus menjadi dasar evaluasi manfaat program.

Zulhas menegaskan bahwa pembenahan tata kelola juga harus disertai penindakan terhadap praktik perantara dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan SPPG.

"Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerjasama korupsi, itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang sengaja, (bukti) jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menguji coba integrasi kamera pengawas atau CCTV di sekitar 70 SPPG dengan sistem pemantauan pusat berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut Sudaryono, CCTV yang telah tersedia di dapur selama ini umumnya digunakan untuk pengawasan internal. Integrasi ke pusat diharapkan memungkinkan pemantauan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), mulai dari persiapan dan pengolahan makanan hingga pencucian perlengkapan makan.

Pengawasan juga diperkuat melalui peran Satuan Tugas MBG di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Melalui pembenahan tersebut, pemerintah berupaya memastikan perluasan jangkauan MBG berjalan seiring dengan peningkatan keamanan makanan, ketepatan penerima manfaat, dan akuntabilitas penyelenggaraan program.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai peningkatan produksi dan cadangan beras menjadi capaian penting dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski keterjangkauan harga pangan dan kesejahteraan petani masih perlu diperkuat.

"Positifnya capaian paling nyata adalah produksi beras 2025 yang naik 13,29 persen dan CBP yang naik tajam menjadi 4,5 juta ton," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 30,62 juta ton pada 2024.

Sementara itu, berdasarkan dokumen evaluasi pemerintah, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog meningkat dari sekitar dua juta ton menjadi lima juta ton pada April 2026, sebelum berada pada posisi 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026.

Pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Bulog juga mencapai sekitar 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026, melampaui target empat juta ton.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pengadaan sepanjang 2025 sebesar 3,19 juta ton setara beras.

Eliza menilai peningkatan pengadaan tersebut tidak terlepas dari penyerapan aktif Bulog yang dipadukan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Mekanisme ini memberi kepastian pasar bagi petani, menahan harga jatuh saat panen, dan mengisi cadangan dari produksi dalam negeri," ujar dia.

Menurut dia, kebijakan tersebut turut memberi ruang bagi penggilingan kecil untuk kembali beraktivitas sebagai mitra pengolahan gabah bagi Bulog.

Selain itu, penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025 dinilai membantu mengurangi beban biaya produksi petani.

Meski demikian, Eliza mengingatkan bahwa peningkatan produksi juga ditopang kondisi cuaca yang relatif mendukung serta keberlanjutan program pertanian dari pemerintahan sebelumnya.

Manfaat berbagai kebijakan tersebut juga dinilai belum merata karena lebih banyak dirasakan petani di sentra produksi dan mereka yang memiliki akses terhadap pasar formal.

Di sisi konsumen, Eliza menilai peningkatan produksi nasional belum otomatis membuat harga beras lebih terjangkau, terutama di wilayah yang mengalami defisit pasokan.

Ia mencontohkan harga beras medium nasional yang masih sekitar Rp14.676 per kilogram pada awal Oktober 2026, disertai kenaikan harga beras di 116 kabupaten/kota.

"Kita kan negara kepulauan, meski surplus produksi secara agregat, tapi distribusi antarpulau dan rantai pasok tetap menjadi bottleneck sehingga surplus agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit," katanya.

Selain persoalan distribusi, ia menilai ketimpangan produktivitas, kehilangan hasil pascapanen, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya posisi tawar petani dan peternak kecil masih menjadi tantangan.

Cadangan pangan strategis juga dinilai lebih banyak bertumpu pada beras, sementara komoditas hortikultura dan sumber protein masih rentan terhadap perubahan musim serta gangguan pasokan.

Dari sisi kesejahteraan petani, Eliza melihat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai 131,11 pada September 2026 sebagai perkembangan positif dari sisi perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani.

"Itu jadi sinyal positif dari sisi rasio harga," ungkapnya.

Perbaikan tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan harga gabah, sawit, karet, serta ayam ras pedaging.

Namun, kondisi setiap subsektor tidak selalu sama, sebagaimana terlihat dari penurunan NTP hortikultura secara bulanan pada Agustus 2026.

"NTP itu mengukur daya tukar harga, bukan pendapatan, laba usaha petani," ujarnya.

Eliza menjelaskan kenaikan harga komoditas belum tentu meningkatkan keuntungan petani apabila volume panen menurun atau biaya produksi tetap tinggi.

Menurut dia, keterbatasan luas lahan juga menyulitkan petani mencapai skala usaha yang memadai untuk membiayai irigasi, mekanisasi, dan penggunaan teknologi pertanian.

"Kalau ingin NTP naik dan petani betul sejahtera, adalah dengan menurunkan biaya produksi dan produktivitas ditingkatkan," tuturnya.

Karena itu, ia menyarankan perbaikan irigasi, penyediaan pupuk dan benih tepat waktu, serta pemanfaatan alat mesin pertanian secara bersama agar biaya produksi dapat ditekan.

Eliza juga mengingatkan ancaman El Nino yang berpotensi menggeser musim tanam dan mengurangi hasil panen. Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga pangan dapat meningkatkan NTP, tetapi belum tentu memperbaiki pendapatan petani apabila produksi merosot.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, ia menilai prioritas kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, produktivitas pertanian, efisiensi rantai pasok, serta pengelolaan cadangan pangan sesuai kebutuhan daerah.

"Saatnya kebijakan pangannya ke arah sustainability, equality dan resiliensi. Prioritas tahun ketiga nanti sebaiknya diarahkan ke program untuk membangun resiliensi," ucap Eliza.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih adalah bagaimana mentransformasikannya dari sebuah program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi produktif, kompetitif dan memiliki keberlanjutan bisnis

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal Hastiadi menilai tantangan utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Kopdes) memasuki tahun ketiga Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah memastikan koperasi tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan usaha produktif dan berkelanjutan.

Menurut Fithra, Koperasi Merah Putih perlu ditransformasikan dari program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang kompetitif, memiliki model bisnis yang layak, serta mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.

"Kami melihat tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih adalah bagaimana mentransformasikannya dari sebuah program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang produktif, kompetitif dan memiliki keberlanjutan bisnis," kata Fithra dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ekonom ini menegaskan koperasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai infrastruktur fisik atau instrumen distribusi bantuan pemerintah. Lebih dari itu, koperasi harus mampu memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan produksi, distribusi dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Dalam konteks tersebut, Fithra menilai kelayakan model bisnis (business viability) menjadi salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mempercepat pengembangan Koperasi Merah Putih.

Setiap koperasi, lanjutnya, harus memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi lokal agar dapat beroperasi secara efektif sekaligus memenuhi kebutuhan anggotanya.

Sebagai contoh, koperasi di wilayah pertanian dapat berperan sebagai penyerap hasil panen atau off-taker. Sementara itu, koperasi di kawasan pesisir dapat diarahkan untuk memperkuat pengolahan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan.

Dengan model bisnis yang sesuai, koperasi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi distribusi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat pendapatan masyarakat.

Fithra juga menyoroti pentingnya integrasi Koperasi Merah Putih ke dalam jaringan produksi (production network) yang lebih luas. Menurutnya, koperasi dapat membantu memperbaiki efisiensi logistik, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan posisi tawar produsen kecil.

Namun, ia mengingatkan agar pengembangan koperasi tetap memperhatikan keberadaan pelaku usaha yang telah tumbuh di desa, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), warung, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain model bisnis dan integrasi pasar, profesionalisme pengelolaan juga menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan koperasi.

Ia menyebut koperasi membutuhkan manajemen yang kompeten, sistem pembukuan transparan, digitalisasi transaksi, serta pengawasan yang memadai. Tata kelola tersebut diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara akuntabel dan mampu menjaga kepercayaan anggota.

Dalam perspektif yang lebih luas, ia memandang Koperasi Merah Putih sebagai instrumen transformasi struktural ekonomi yang dapat menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan sistem produksi nasional.

Melalui penguatan koperasi, desa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen barang yang diproduksi di perkotaan atau luar negeri, tetapi juga berkembang menjadi pusat produksi, distribusi, dan penciptaan nilai tambah.

"Koperasi yang berhasil bukanlah koperasi yang sekadar memiliki gedung, tetapi koperasi yang memiliki pasar, menghasilkan pendapatan, memperkuat usaha anggotanya dan akhirnya mampu berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal Hastiadi menilai tantangan ekonomi yang akan dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada tahun ketiga adalah mengubah momentum pertumbuhan menjadi transformasi struktural yang lebih produktif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik, votalitas harga energi, tekanan inflasi, serta perkembangan pasar keuangan internasional.

"Jika dua tahun pertama merupakan fase membangun fondasi, maka tahun ketiga harus menjadi momentum memperkuat efek pengganda dari transformasi tersebut," kata Fithra kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ekonom asal Universitas Indonesia (UI) ini, mengatakan pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Fithra melihat perkembangan investasi sebagai salah satu sinyal positif bagi perekonomian Indonesia.

Pada triwulan I 2026, pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 5,96 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,61 persen.

Tren tersebut berlanjut pada triwulan II 2026 ketika PMTB tumbuh 6,87 persen, sedangkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen.

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan penguatan dari sisi penawaran (supply side) perekonomian. Namun, peningkatan investasi perlu diikuti dengan kenaikan produktivitas agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Fithra menjelaskan, peningkatan kapasitas produksi yang produktif dapat menciptakan pendapatan, membuka kesempatan kerja, dan membentuk sumber permintaan baru dalam perekonomian.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk mampu mendorong pendalaman struktur industri dan meningkatkan nilai tambah ekonomi, bukan sekadar menambah kapasitas produksi.

Agenda tersebut, lanjut Fithra, perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan dalam Asta Cita. Industrialisasi yang menjadi bagian dari Asta Cita kelima harus berjalan beriringan dengan pembangunan SDM dalam Asta Cita keempat dan penciptaan lapangan kerja berkualitas yang menjadi bagian dari Asta Cita ketiga.

Menurutnya, keterpaduan kebijakan tersebut penting agar investasi pada manusia dan penguatan kapasitas produksi dapat saling memperkuat.

Dari sisi makroekonomi, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan kredibilitas kebijakan fiskal maupun moneter.

Menurut Fithra, transformasi ekonomi membutuhkan keberanian untuk mengambil langkah besar. Namun, keberlanjutan agenda tersebut tetap bergantung pada disiplin dalam pengelolaan ekonomi.

Fithra menegaskan keberhasilan pemerintahan pada tahun ketiga perlu dilihat dari sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu memperkuat fondasi pembangunan dalam jangka panjang.

Ia berharap transformasi ekonomi dapat membuat Indonesia memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan produktif, sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

"Ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa cepat ekonomi bertumbuh dalam satu atau dua tahun, melainkan seberapa jauh kebijakannya mampu mengubah lintasan pembangunan bangsa untuk satu atau dua generasi mendatang," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun dengan berhasil menyerap 5,4 juta tenaga kerja, sehingga mendorong perekonomian dan industrialisasi nasional selama dua tahun masa jabatan, kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” kata Rosan usai melaporkan perkembangan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Rosan menjelaskan bahwa capaian investasi bernilai fantastis tersebut merupakan hasil perhitungan akumulatif sejak triwulan keempat tahun 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2026.

Berdasarkan asal modalnya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi capaian tersebut dengan angka sebesar Rp1.998,7 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) tercatat menempel ketat di angka Rp1.924,5 triliun.

Pemerataan pembangunan ekonomi nasional juga terlihat dari porsi investasi di luar Pulau Jawa yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dibandingkan kawasan Pulau Jawa yang mencatatkan Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memacu masuknya investasi berkualitas yang tidak sekadar bernilai besar, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui penguatan sektor hilirisasi.

“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” ungkap Rosan.

Guna memperlancar aliran modal penopang industrialisasi tersebut, pemerintah berupaya keras memperkuat iklim penanaman modal melalui pengintegrasian sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan.

Langkah strategis pemangkasan birokrasi ini dirancang khusus untuk memberikan jaminan keamanan proses hukum dan efisiensi waktu bagi para pemilik modal domestik maupun internasional.

“Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” kata Rosan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia memiliki pasar yang sangat besar, dan kita tidak bisa hanya menjadi pasar

Denpasar (ANTARA) - Telkomsel mengembangkan sejumlah inovasi teknologi digital, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), mesin pencari, keamanan digital, pendidikan, hingga solusi rumah pintar berbasis energi hijau sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho dalam forum Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, Senin, mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi global.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dinilai memiliki potensi untuk membangun teknologi sendiri melalui penguatan kemampuan, talenta, dan ekosistem digital nasional.

“Indonesia memiliki pasar yang sangat besar, dan kita tidak bisa hanya menjadi pasar. Kita perlu memiliki teknologi sendiri, kemampuan sendiri, yang didukung oleh talenta kita sendiri,” ujar Nugroho.

Ia menjelaskan Telkomsel tidak lagi hanya mengandalkan bisnis konektivitas untuk menopang pertumbuhan perusahaan. Pengembangan layanan di luar konektivitas menjadi langkah penting seiring meningkatnya peluang bisnis pada sektor AI, Internet of Things (IoT), dan solusi digital untuk perusahaan.

Menurut Nugroho, tren industri telekomunikasi global menunjukkan pertumbuhan pendapatan dari konektivitas ritel cenderung melambat, sementara sektor lain, termasuk layanan bisnis dan teknologi digital, terus berkembang.

Karena itu, Telkomsel memperluas pengembangan solusi digital untuk pelanggan individu atau business-to-consumer (B2C) maupun pelanggan perusahaan atau business-to-business (B2B).

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Octa, sebuah platform AI yang dirancang untuk membuka akses lebih luas terhadap teknologi kecerdasan buatan. Platform ini menyediakan akses ke API AI, aplikasi, dan asisten pintar yang dapat dimanfaatkan pengembang, pelaku usaha, serta kreator untuk membangun solusi sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

Octa juga dilengkapi pendekatan pengelolaan berbagai model AI atau large language model (LLM).

Melalui mekanisme tersebut, Telkomsel dapat memilih model yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan efisiensi biaya layanan bagi pelanggan.

Selain Octa, Telkomsel memperkenalkan Adelia, asisten AI yang dirancang agar lebih relevan dengan bahasa dan budaya Indonesia.

Solusi ini menggabungkan fungsi pencarian informasi, penjelajahan internet, dan percakapan berbasis AI untuk memudahkan pengguna menemukan informasi.

Telkomsel juga mengembangkan Syskamling, solusi keamanan digital berbasis AI yang ditujukan untuk membantu mendeteksi penipuan dan kecurangan digital.

Nugroho menyebutkan pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pengguna sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital.

Di bidang pendidikan, Telkomsel menghadirkan Sacred Octagon, sebuah solusi pembelajaran matematika berbasis permainan interaktif yang memanfaatkan AI dan metode GASING.

Program ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan profesor matematika Yohanes Surya untuk membantu meningkatkan kemampuan literasi matematika generasi muda.

Sementara itu, pada sektor rumah pintar, Telkomsel mengembangkan IndiHome Aura.

Solusi ini mengintegrasikan konektivitas, teknologi Internet of Things, dan energi hijau, termasuk pemanfaatan panel surya untuk mendukung penggunaan energi terbarukan di rumah tangga.

Nugroho menegaskan, pengembangan berbagai solusi tersebut merupakan bagian dari komitmen Telkomsel untuk mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun kemandirian teknologi dan kedaulatan digital Indonesia.

Menurutnya, penguatan kedaulatan digital perlu dilakukan melalui pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan berbagai mitra.

Melalui pengembangan Octa, Adelia, Syskamling, Sacred Octagon, dan IndiHome Aura, Telkomsel berupaya memperluas kontribusinya dalam membangun ekosistem digital nasional yang mandiri, aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tantangan utama Kemendag adalah menjaga agar berbagai capaian positif ini berlanjut secara konsisten.

Jakarta (ANTARA) - Produk dari desa kini ikut membidik pasar internasional. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak lagi hanya mengandalkan pasar domestik, melainkan merambah pasar mancanegara melalui beragam program fasilitasi ekspor.

Geliat ini menjadi salah satu gambaran arah kebijakan perdagangan Indonesia selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

​Di tengah ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik global, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekspor sekaligus memperluas akses pelaku usaha lokal menuju pasar dunia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa sektor perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif, baik dari sisi stabilitas harga kebutuhan pokok maupun kinerja ekspor.

​"Dari sektor perdagangan, meskipun tantangan global cukup besar, kinerjanya terus tumbuh positif," ujar Budi kepada ANTARA dikutip di Jakarta, Jumat.

Budi menegaskan, menjaga perdagangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekspor. Pemerintah juga wajib memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus membuka akses lebih luas bagi produk lokal untuk bersaing di pasar global.

Ekspor tetap tumbuh

​Di tengah berbagai tantangan perdagangan global, kinerja ekspor Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nasional sepanjang 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, naik 6,15 persen dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 266,51 miliar dolar AS.

​Tren positif tersebut berlanjut pada periode Januari–Agustus 2026 dengan nilai ekspor mencapai 193,64 miliar dolar AS (naik 4,74 persen). Pada periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia juga kembali membukukan surplus sebesar 7,25 miliar dolar AS.

​Budi menilai capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas perdagangan Indonesia masih tangguh di tengah ketidakpastian global.

​Meski begitu, tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut agar tidak bergantung pada komoditas atau pasar tertentu. Perluasan pasar tujuan ekspor serta peningkatan nilai tambah produk menjadi langkah krusial dalam memperkuat daya saing nasional.

​Di sinilah perjanjian perdagangan memegang peran strategis. Kesepakatan dengan negara mitra dapat membuka akses pasar, memangkas hambatan tarif, dan memberi ruang lebih besar bagi produk Indonesia untuk bersaing.

​Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah juga tengah mengejar penyelesaian perundingan dengan Gulf Cooperation Council (GCC) di kawasan Timur Tengah, serta menjajaki kerja sama dengan blok perdagangan dan integrasi regional di Amerika Selatan (Mercosur).

​Menurut Budi, pembukaan akses pasar tidak selalu harus menunggu kesepakatan regional yang membutuhkan waktu panjang. Penjajakan bilateral bisa menjadi langkah awal yang efektif untuk mendorong kerja sama yang lebih luas.

​Ia mencontohkan kerja sama bilateral Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang berhasil ditempuh di tengah upaya memperluas penetrasi pasar di kawasan Timur Tengah.

​"PR ke depan sebenarnya adalah bagaimana kita memperbanyak perjanjian dagang dan membuka akses pasar, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri," tegasnya.

UMKM bidik pasar dunia

​Perluasan akses pasar internasional diharapkan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha yang selama ini belum tersentuh jalur ekspor.

​Melalui program Desa Ekspor, Kemendag aktif memperkenalkan produk unggulan daerah kepada para pembeli (buyer) internasional. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pelaku usaha di perdesaan untuk menjangkau pasar global.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa ekspor bukan lagi ranah eksklusif perusahaan besar atau pelaku usaha di kota-kota besar.

​"Di desa-desa juga sudah banyak yang melakukan ekspor. Pelaku ekspor itu tidak hanya ada di kota, tetapi juga di desa. Bukan hanya usaha besar, melainkan UMKM pun bisa ekspor," terangnya.

​Kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci untuk memperkuat langkah ini. Dalam rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, misalnya, telah ditandatangani 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bernilai Rp69 miliar yang melibatkan pihak pembina dan mitra usaha.

​Kerja sama semacam ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memperkuat kapasitas produksi, serta membangun jaringan pemasaran yang lebih luas.

​Kinerja ekspor sektor ini pun menunjukkan tren positif. Nilai transaksi ekspor UMKM melalui program UMKM BISA Ekspor tercatat mencapai 347 juta dolar AS (sekitar Rp6 triliun) sepanjang periode Januari–Agustus 2026.

​Kendati demikian, menembus pasar internasional tidak cukup hanya dengan mengandalkan produk yang diminati. Pelaku usaha dituntut menjaga konsistensi kualitas, memenuhi standar teknis negara tujuan, serta memastikan kepastian pasokan barang sesuai permintaan pembeli.

​Oleh karena itu, penguatan UMKM harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas produksi dan pendampingan ekspor secara berkelanjutan.

Hilirisasi perkuat posisi Indonesia

​Selain memperluas akses pasar, tantangan utama yang harus dijawab adalah bagaimana membuat produk Indonesia semakin kompetitif di kancah global.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai hilirisasi menjadi instrumen vital untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk nasional. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, Indonesia berpeluang meraih manfaat ekonomi yang jauh lebih besar.

​"Program hilirisasi yang dicanangkan Bapak Presiden sangat tepat. Melalui hilirisasi, kita memiliki daya saing yang kuat berkat peningkatan kualitas produk," ujarnya.

​Hilirisasi juga diharapkan dapat membantu industri dalam negeri dalam mengembangkan kompetensi produksi, meningkatkan standar mutu, serta memenuhi kebutuhan pasar global yang kian beragam.

​Oleh karena itu, perluasan akses pasar harus berjalan selaras dengan penguatan kapasitas industri nasional. Perjanjian perdagangan dapat membuka pintu pasar global, namun daya saing produk yang akan menentukan seberapa jauh peluang tersebut dapat dimanfaatkan.

Menjaga harga, membuka peluang

​Di sisi domestik, Kemendag terus mengemban tugas penting untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas harga menjadi krusial karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta kelancaran roda perdagangan dalam negeri.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah terus berkoordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga terkait, distributor, pemasok, hingga pelaku usaha untuk menjaga kondusivitas pasar.

​"Sisi stabilitas harga saat ini terkendali dengan baik. Kita terus berkolaborasi dengan kementerian, pelaku usaha, distributor, dan pemasok. Sejak tahun lalu, momentum Lebaran berjalan baik, dan hingga kini harga-harga relatif stabil," ungkapnya.

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tantangan utama Kemendag adalah menjaga agar berbagai capaian positif ini berlanjut secara konsisten.

​Laju ekspor perlu terus didorong, pasar tujuan baru harus dibuka, dan makin banyak pelaku usaha yang diberi kesempatan untuk memanfaatkan peluang perdagangan global.

​Pada saat yang sama, stabilitas harga kebutuhan pokok di dalam negeri tetap menjadi prioritas utama agar pertumbuhan sektor perdagangan senantiasa sejalan dengan perlindungan kesejahteraan konsumen.

​Melalui kombinasi strategi pembukaan akses pasar, peningkatan daya saing, penguatan UMKM, dan pemeliharaan stabilitas harga, kinerja perdagangan diharapkan tidak hanya mencatatkan pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga mampu memacu pemerataan kesempatan berusaha dari perkotaan hingga pelosok desa.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Saat meluncurkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada pertengahan Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa implementasi program tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kedaulatan bangsa di sektor energi.

Langkah tersebut menjadi penjelas bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, salah satunya energi. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan, Indonesia dapat segera mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa kita menjadi negara modern dan negara maju.

​Menurut Presiden, kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, terutama pasokan energi. Ia pun optimistis target kemandirian energi nasional dapat terwujud dalam kurun lima tahun ke depan.

Kemandirian ini dinilai sebagai fondasi vital untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mentransformasikan Indonesia menuju negara maju dan modern.

Untuk itu Presiden Prabowo pasang target ambisius, agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi, melalui peta jalan yang terukur.

Presiden juga menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada energi telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.

Optimisme ini berpijak pada melimpahnya potensi sumber daya energi domestik, mulai dari panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang terbentang di berbagai wilayah Nusantara.

Komitmen BUMN

Presiden menegaskan bahwa selain pangan, energi merupakan sektor paling strategis bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk mandiri agar tetap kokoh dan berdaulat di tengah dinamika global.

“Negara sebesar kita, kalau masih mau merdeka dan bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan tekad tersebut, PT Pertamina (Persero) selaku BUMN energi nasional menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Bersama entitas anaknya, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina terus mengoptimalkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pertamina Group, Senin (1/10).

Dalam pesannya, ia mengingatkan para perwira Pertamina untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pendorong dalam menjaga amanat negara, yakni menjamin ketahanan energi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dirut Pertamina juga mengajak seluruh perwira menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi penggerak utama bagi perusahaan dalam menunaikan mandat menjaga ketahanan serta kedaulatan energi nasional.

Langkah Pertamina dinilai sudah berada di jalur yang tepat, terutama ketika kinerja korporasi selaras dengan visi Asta Cita.

Dalam pidato tahunannya di DPR RI pada pertengahan Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali menekankan krusialnya penguatan ketahanan dan kemandirian energi, salah satunya melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Dalam konsep Asta Cita, energi diposisikan bukan sekadar pemenuh kebutuhan infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memacu industri nasional, memperkuat daya tahan ekonomi, serta memagari bangsa dari ketergantungan asing.

Sejalan dengan penekanan Presiden, energi adalah kunci kedaulatan, fondasi keadilan, dan pilar pembangunan. Tanpa pasokan energi yang merata dan berkelanjutan, sulit membayangkan hadirnya masyarakat yang sejahtera, industri yang kokoh, maupun akses pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, kemandirian energi telah menjadi keharusan mutlak. Bangsa yang gagal mengamankan sumber energinya akan senantiasa terbayang-bayang krisis.

Saat ini, dunia tengah memasuki babak baru ketika energi dan mineral strategis menjadi penentu arah ekonomi global. Pergeseran peta dari minyak dan gas menuju listrik, baterai, energi terbarukan, serta mineral kritis kian mengintensifkan persaingan geopolitik.

Indonesia memang diberkahi cadangan energi dan mineral yang melimpah. Namun, potensi besar tersebut baru akan menjelma menjadi kekuatan riil apabila seluruh elemen bangsa bergerak selaras dalam satu tujuan. Indikator kekuatan negara kini tak lagi sebatas diukur dari besarnya cadangan minyak bumi, melainkan mulai bergeser ke kemampuan menguasai teknologi dan memproduksi energi hijau yang ramah lingkungan.

Guna merespons perubahan lanskap global ini, Indonesia membutuhkan sebuah masterplan kedaulatan energi yang menjadi payung strategi lintas era pemerintahan. Rencana besar tersebut harus mencakup peta jalan transisi energi, strategi hilirisasi mineral, arah diplomasi energi internasional, penguatan industri domestik, penguasaan teknologi, hingga skema pendanaan berkelanjutan.

Kedaulatan energi bukan sebatas pemenuhan pasokan listrik dan bahan bakar minyak, melainkan tentang posisi tawar bangsa di panggung dunia.

Sejarah mengajarkan bahwa kemandirian energi memberikan ruang bebas bagi suatu negara untuk mengambil keputusan strategis tanpa bayang-bayang tekanan eksternal. Ketika Indonesia mampu mengelola dan menguasai potensi energinya secara mandiri, bangsa ini memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri.

Dukungan Danantara

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission (NZE) pada 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, skema pendanaan berkelanjutan menjadi kunci vital, tak hanya dari kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya.

Kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) membuka peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau, khususnya di sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi.

Pimpinan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia juga sudah menyampaikan komitmennya dalam mendukung transisi energi berkeadilan menuju target NZE 206.

Mandat investasi Danantara terbagi menjadi tiga kategori, yakni optimalisasi kinerja BUMN, investasi langsung pada sektor strategis seperti ketahanan energi, ekonomi rendah karbon dan hilirisasi industri, serta investasi global untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Seluruh portofolio investasi tersebut dievaluasi secara ketat melalui perspektif keberlanjutan yang mencakup aspek transisi dan adaptasi iklim, kelayakan ekonomi, hingga dampak sosial.

Langkah ini mendesak mengingat Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 3.700 gigawatt (GW), tetapi kapasitas terpasangnya saat ini belum mencapai 20 GW. Guna mengoptimalkan raksasa potensi tersebut, fokus investasi perlu diarahkan pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (energy storage) serta modernisasi jaringan kelistrikan pintar (smart grid).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan bahwa komitmen terhadap ketahanan energi telah dibuktikan melalui kesuksesan program biodiesel B50 yang mampu memangkas secara signifikan impor solar. Dalam konteks ini, Danantara memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pendanaan, termasuk melalui BUMN di sektor energi.

Seusai menopang keberhasilan B50, Danantara bersiap mengarahkan fokus investasinya pada pengembangan bioetanol berbasis tebu untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bensin.

Danantara memastikan alokasi investasi produksi bioetanol ditujukan untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan pun telah masuk dalam jajaran portofolio investasi prioritas.

Guna menjamin kecukupan pasokan bahan baku yang utamanya bersumber dari molase tebu, pemerintah bersiap mempercepat ekspansi perkebunan tebu sebagai bagian integral dari transisi energi nasional. Tak tanggung-tanggung, penyediaan lahan hingga dua juta hektare telah direncanakan untuk menopang produksi bioetanol yang kelak dialokasikan sebagai bahan campuran bensin menuju target E20 hingga E50.

​Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini turut ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia memastikan dividen BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027, melainkan diputar kembali untuk investasi berkelanjutan.

Melalui skema reorientasi ini, seluruh pemupukan modal dari dividen BUMN dipertahankan di lingkungan Danantara untuk diinvestasikan kembali (reinvest) ke dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur energi masa depan. Sementara itu, APBN dapat difokuskan penuh untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta program perlindungan sosial.

​Dengan tata kelola dana yang mandiri dan efisien, Danantara diharapkan mampu melipatgandakan efek pengganda (multiplier effect) investasi, termasuk menarik partisipasi modal swasta nasional maupun global.

Publik dan pemerintah menaruh harapan besar agar Danantara sebagai sovereign wealth fund sekaligus investment fund. menjadi katalis utama terwujudnya kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

*) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2026