Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menekankan penerapan standardisasi, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), perlu dilakukan secara tepat agar tidak justru menjadi hambatan bagi perkembangan industri nasional.

Menurut Sarmuji, standardisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk, memenuhi harapan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, kata dia di Jakarta, Kamis, penerapannya perlu mempertimbangkan kebutuhan industri agar tidak menimbulkan hambatan teknis bagi produk yang digunakan dalam proses produksi di dalam negeri.

"Tapi saya juga menekankan, benar kita maksudnya technical barrier untuk produk dari luar, cuman harus kita teliti SNI mana yang diterapkan memang untuk technical barrier, atau kita review beberapa produk-produk dari luar itu yang justru digunakan untuk produksi dalam negeri juga, terutama orientasi ekspor," ujar Sarmuji.

Ia mencontohkan produk ban yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi kendaraan bermotor yang memiliki orientasi ekspor.

"Misalkan ban, ban itu satu sisi itu untuk konsumen, orang mau ganti ban dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi dia adalah bahan produksi untuk menciptakan mobil yang mobil itu orientasinya ekspor, itu harus kita lihat lagi, supaya jangan sampai SNI justru menjadi technical barrier bagi industri kita sendiri. Itu yang harus kita pilah-pilah benar," katanya.

Menperin menilai pelaku industri memiliki kemampuan untuk berproduksi, berinovasi, dan memperluas pasar. Namun, keberhasilan itu juga sangat ditentukan oleh lingkungan usaha yang kondusif, termasuk kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian dan kemudahan berusaha.

"Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri. Kegiatan usaha dan produksi dijalankan oleh pelaku industri sendiri, tetapi ekosistem industri tidak bisa diciptakan oleh pelaku industri sendiri. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah," ungkap Sarmuji.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penyelarasan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan sektor manufaktur, mulai dari peningkatan efektivitas regulasi dan percepatan pelayanan hingga penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong optimalisasi pelayanan publik oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan pelaku industri sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Salah satu langkah yang didorong Sarmuji yakni menambah frekuensi hari pelayanan publik tematik subsektor industri dari satu menjadi dua kali dalam sepekan agar akses konsultasi masyarakat dan pelaku industri semakin luas serta antrean pelayanan dapat dipersingkat.

“Selama ini kita memiliki Hari Pelayanan Publik setiap Kamis. Saya minta agar tidak hanya satu hari dalam seminggu, tetapi bisa menjadi dua hari, misalnya Selasa dan Kamis. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku industri memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkonsultasi sehingga antrean pelayanan juga semakin pendek,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

Menurut Sarmuji, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga perlu diikuti perbaikan sistem kerja, penyederhanaan proses, serta percepatan waktu penyelesaian layanan.

"Pelayanan publik, baik perizinan maupun konsultasi, sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun, bagi saya, baik saja kadang tidak cukup. Harus lebih baik lagi dan terus ditingkatkan agar masyarakat maupun pelaku industri semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain kualitas, kecepatan pelayanan juga harus menjadi perhatian kita,” kata Menperin.

Sarmuji menilai kecepatan menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Perusahaan yang mampu bergerak cepat dan beradaptasi terhadap perubahan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan, termasuk ketika berhadapan dengan perusahaan berskala usaha lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah dituntut mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha melalui pelayanan yang efisien dan adaptif.

“Sekarang industri yang besar pun bisa kalah dengan industri yang cepat. Kita sebagai fasilitator dan akselerator harus mampu mendorong industri bergerak lebih cepat lagi. Karena itu, pelayanan pemerintah juga harus semakin cepat dan mampu menjawab kebutuhan pelaku industri,” ujar Sarmuji.

Berdasarkan data Kemenperin, kapasitas konsultasi tatap muka meningkat dari maksimal 25 perusahaan per hari pada Februari 2024 menjadi maksimal 130 perusahaan per hari sejak Maret 2024, atau lebih dari lima kali lipat.

Indeks Pelayanan Publik Kemenperin juga meningkat dari 4,51 pada 2024 menjadi 4,58 pada 2025 dengan predikat pelayanan prima.

Selain layanan tatap muka, konsultasi juga diberikan melalui WhatsApp dan surat elektronik. Pada Juli 2026 tercatat 3.077 konsultasi melalui WhatsApp, 2.188 konsultasi tatap muka, dan 617 konsultasi melalui surat elektronik.

Sementara itu, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menyediakan 241 jenis layanan bagi pelaku industri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menekankan fokus mendorong industri kecil dan menengah (IKM) agar naik kelas serta memiliki orientasi ekspor.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan yang lebih terarah terhadap IKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar global.

Sarmuji di Jakarta, Rabu menilai besarnya jumlah IKM merupakan kekuatan yang perlu dioptimalkan untuk menopang struktur industri nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat 4,43 juta unit usaha industri kecil dan menengah, yang terdiri atas sekitar 4,41 juta industri kecil dan mikro serta 22.161 industri menengah.

“Kita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri,” katanya.

Menurut Sarmuji, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku IKM untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Perdagangan elektronik dan berbagai platform digital dinilai dapat membantu mengatasi keterbatasan skala usaha maupun jarak geografis.

Ia juga menilai kehadiran produk IKM Indonesia di pasar internasional tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi dapat menjadi sarana memperkenalkan identitas dan kekayaan Indonesia kepada masyarakat dunia.

“Dalam konteks tertentu, ini juga bisa menjadi soft diplomacy. Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global,” ujarnya.

Selain mendorong orientasi ekspor, Sarmuji meminta program pembinaan IKM memiliki indikator keberhasilan yang lebih konkret. Pemerintah perlu memastikan intervensi yang diberikan mampu mendorong pelaku usaha meningkatkan skala bisnisnya.

“Kita perlu identifikasi apakah yang kita lakukan terhadap IKM benar-benar bisa membuat mereka naik menjadi lebih tinggi. Misalnya, industri kecil bisa naik menjadi industri menengah. Jadi, pembinaan itu harus terlihat hasil akhirnya dan kita bisa mengukur perkembangannya,” tegas Sarmuji.

Ia menekankan, keberhasilan pemberdayaan IKM tidak cukup diukur dari jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi. Perkembangan usaha setelah mendapatkan intervensi juga perlu diperhatikan, termasuk dari sisi produktivitas, kapasitas produksi, omzet, penyerapan tenaga kerja, akses pasar, hingga kemampuan masuk ke dalam rantai pasok industri.

Sarmuji juga mengarahkan agar pembinaan IKM dilakukan secara lebih terfokus dengan mengidentifikasi industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

“Kita identifikasi industri-industri yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif, meskipun wujudnya industri kecil dan menengah. Kalau memang punya keunggulan dan potensi pasar yang kuat, itu yang perlu kita dorong dan akselerasi,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan, industri padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT), kulit, serta alas kaki, menjadi sektor prioritas dan andalan untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

Menurut Menperin di Jakarta, Selasa, industri padat karya tidak hanya berkontribusi terhadap PDB dan ekspor manufaktur, tetapi juga memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Khusus industri TPT, jumlah tenaga kerja ditargetkan meningkat dari 3,95 juta orang pada 2026 menjadi 4,07 juta orang pada 2029.

Pihaknya, kata dia, terus memperkuat daya saing industri manufaktur nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai target tersebut, PDB nasional diproyeksikan meningkat Rp7.674 triliun selama periode 2026-2029, dari Rp23.312 triliun pada 2025 menjadi Rp30.986 triliun pada 2029.

Sektor IKFT ditargetkan tumbuh 7,85 persen pada 2029, dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 4,35 persen dan kontribusi ekspor sebesar 18,66 persen.

Kinerja sektor IKFT juga menunjukkan potensi pertumbuhan, pada triwulan II 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36 persen, sedangkan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 11,30 persen. Nilai ekspor IKFT sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 34,2 miliar dolar AS, melampaui nilai impor sebesar 32,75 miliar dolar AS.

Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Kemenperin mengoptimalkan program restrukturisasi mesin dan peralatan industri TPT, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), penguatan akses pembiayaan, serta perlindungan pasar domestik.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjawab tantangan industri, mulai dari persaingan produk impor, biaya produksi, hingga kondisi permesinan industri TPT yang rata-rata telah berusia lebih dari 20 tahun.

“Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju,” ujar Menperin.

Menperin menjelaskan, percepatan modernisasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri nasional. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu keberlangsungan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Taufiek Bawazier menambahkan Indonesia memiliki keunggulan dalam industri serat rayon yang berpotensi menjadi salah satu kekuatan industri tekstil nasional.

Selain penguatan industri padat karya, Kemenperin mengupayakan optimalisasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menjaga efisiensi biaya produksi dan daya saing industri.

Penguatan kebijakan tersebut mencakup kepastian harga, jaminan volume, kontinuitas pasokan, dan ketersediaan infrastruktur distribusi gas.

Berdasarkan evaluasi 2026, sejumlah industri dilaporkan baru menerima sekitar 60-70 persen dari alokasi gas yang ditetapkan.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menekankan pentingnya perumusan langkah strategis dan target yang terukur hingga 2029, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan energi industri.

“Perlu dirumuskan secara konkret langkah dan target hingga tahun 2029, termasuk berapa persen kebutuhan bahan baku yang harus dapat dipenuhi oleh perusahaan maupun dari pasokan dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan HGBT dan penguatan bahan baku dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing industri,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenperin turut memperkuat industri farmasi, khususnya industri obat tradisional dan obat bahan alam (OBA), melalui peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal, standardisasi, serta penguatan riset dan inovasi.

Pengembangan produk herbal dan fitofarmaka berbasis sumber daya alam Indonesia diharapkan meningkatkan nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kemenperin berkomitmen memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi sektor IKFT terhadap perekonomian nasional, sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026