Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan

Sukoharjo (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyebutkan setidaknya 64 persen Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut telah beroperasi dari total 8.523 Koperasi Merah Putih.

"Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan," katanya, di Sukoharjo, Selasa, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sukoharjo.

Kunjungan itu menyasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran Kecamatan Baki, Sukoharjo, untuk melihat kesiapan koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng terus mendorong percepatan verifikasi dan validasi gerai KDKMP untuk memastikan kesiapan bangunan, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi sebelum beroperasi.

Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk, dan dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi infrastruktur, sebanyak 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun 100 persen yang menempatkan Jawa Tengah pada urutan kedua nasional. Khusus Kabupaten Sukoharjo, tercatat 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa.

Ia menyebutkan sebanyak 4.230 KDKMP menjadi prioritas verifikasi, dan hingga 30 September 2026 progresnya telah mencapai 61,67 persen.

Selain verifikasi, Pemprov Jateng menyiapkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP secara bertahap mulai Oktober hingga akhir November 2026.

Penguatan koperasi juga dilakukan melalui fasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota, pengembangan kemitraan usaha, serta pendampingan tata kelola dan pemasaran produk lokal.

Di Desa Purbayan, misalnya, terdapat potensi usaha berupa budidaya jamur kuping, kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran yang dikelola PKK, hingga kerajinan wayang.

Rangkaian kegiatan diawali di KDKMP Purbayan, dengan agenda, meliputi penyerahan bantuan beras secara simbolis kepada 10 penerima, peninjauan gerai dan gudang koperasi, aktivitas transaksi, serta Gerakan Pangan Murah dan produk UMKM.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut dia, pembangunan gedung koperasi merupakan langkah awal. Keberadaan fasilitas tersebut harus diikuti dengan kegiatan usaha yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, KDKMP diarahkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan elpiji bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani serta pelaku UMKM.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan satu tenaga manajer koperasi yang pembiayaannya ditanggung selama dua tahun, dan setelah itu koperasi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan 15 lembaga inkubator untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas bisnis koperasi, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan program inkubasi tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola dan penyusunan rencana bisnis sebagai bekal koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," kata Deva dalam kegiatan Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi. Setiap inkubator mendampingi sekitar 15 koperasi melalui program pembinaan selama enam bulan.

Dalam program tersebut, koperasi dibantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, menyusun rencana bisnis, serta memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk pengelolaan pengurus dan pelaksanaan rapat anggota.

Menurut Deva, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya memiliki kelembagaan yang memadai, tetapi juga mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya.

Program inkubasi itu juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan koperasi dalam mengakses pembiayaan dari LPDB.

Dengan memiliki rencana bisnis yang terukur dan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan dapat memanfaatkan dana bergulir untuk kegiatan produktif serta memenuhi kewajiban pengembaliannya.

Selain melalui inkubasi, LPDB juga mendorong pengembangan KDKMP melalui pola pendampingan antarkoperasi atau program kakak asuh.

Deva menyebut skema tersebut memungkinkan koperasi yang telah mapan membantu koperasi desa dalam mengembangkan usaha dan memperkuat pengelolaan organisasi.

Ia mencontohkan Koperasi Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur yang menjadi kakak asuh bagi 120 KDKMP di provinsi tersebut.

Menurut dia, pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesiapan KDKMP dalam menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan program pengembangan koperasi desa.

Sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi secara kumulatif telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir (end user) mencapai 537.678 orang.

Khusus pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.

Memasuki 2027, LPDB mengantisipasi peningkatan kebutuhan pembiayaan koperasi. Meski pagu anggaran tahun depan belum ditetapkan, LPDB optimistis target penyaluran dapat meningkat seiring dengan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, perikanan, serta KDKMP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah mengatakan 10 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kabupaten itu telah siap beroperasi untuk memulai kegiatan usaha.

"Dari 20 gerai yang telah selesai dibangun, 10 gerai menyatakan kesiapan memulai kegiatan usaha dalam waktu dekat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong Fit Dewana di Parigi, Senin.

Ia mengemukakan dari 283 desa/kelurahan, sebanyak 37 gerai KDKMP sedang berproses. Sebanyak 20 gerai di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik 100 persen dan 10 gerai telah melalui tahapan verifikasi serta validasi oleh pemerintah, sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Sementara itu 17 gerai lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan fisik. Adapun 10 gerai yang siap beroperasi, yakni KDKMP Olobaru, Suliindah, Tindaki, Pangi, Laemanta, Donggulu, Katulistiwa, Singura, Wanagading, dan Pandelalap.

"Sejumlah KDKMP yang siap beroperasi telah memperoleh bantuan kendaraan operasional dari pemerintah guna memudahkan mobilitas usaha," ujarnya.

Adapun gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, tetapi masih menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim Dinas Koperasi dan UMKM setempat, akan menyusul untuk beroperasi setelah tahapan tersebut selesai.

Sepuluh gerai tersebut yakni KDKMP Masari, Sumber Sari, Dolago, Siganti Barat, Silutung, Malalan, Sidoan, Tabolobolo, Tinombala Barat, dan Kota Nagaya.

"Bisnis koperasi yang dijalankan yakni memasarkan bahan pangan penting, menjual produk energi bersubsidi berupa elpiji tiga kilogram, termasuk pupuk dan peralatan pertanian, serta menyediakan layanan apotek," kata Fit.

Selain itu, kata dia, koperasi juga dapat melakukan inovasi sebagai upaya memperluas kegiatan usaha melalui penyerapan hasil produksi pertanian, termasuk memfasilitasi produk unggulan UMKM untuk masuk ke gerai KDKMP dan dipasarkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha KDKMP, Pemkab Parigi Moutong juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memastikan keberlangsungan operasional program prioritas pemerintah pusat.

Pada 2026, Pemkab Parigi Moutong menargetkan sekitar 150 KDKMP dapat memulai proses pembangunan fisik. Namun target tersebut belum tercapai karena terkendala kesiapan lahan.

"Tentunya kehadiran KDKMP dapat memberikan dampak ekonomis kepada warga setempat karena ada proses penyerapan bahan pangan dari hasil produksi petani lokal, lalu tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat," tuturnya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengolah lele dan nila hasil budi daya menjadi produk siap masak untuk memperluas penyerapan ikan, termasuk untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah diperlukan agar hasil budi daya sesuai dengan kebutuhan pasar, baik dari segi mutu, keamanan pangan, maupun bentuk produk.

“Jika ini terpenuhi, para offtaker, termasuk dapur SPPG, akan semakin tertarik untuk menyerap produknya,” kata Trenggono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.

KKP telah mengembangkan budi daya ikan darat berbasis bioflok di 100 lokasi KDKMP di Pulau Jawa.

Dalam upaya memperluas pasar, KKP juga mempertemukan pengelola budi daya dengan calon pembeli dari SPPG, hotel, restoran, jasa boga, dan ritel.

Pertemuan tersebut menghasilkan 15 surat minat atau Letter of Interest (LoI) dan dua perjanjian kerja sama penjualan produk olahan lele siap masak antara KDKMP dengan SPPG di Kudus dan Rembang, Jawa Tengah.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan pasar SPPG dan sektor jasa boga berpotensi menyerap produk perikanan yang telah diolah sesuai kebutuhan konsumen.

“SPPG, hotel, restoran, ritel dan jasa boga merupakan pasar potensial. Kami ingin unit usaha pengelolanya tidak hanya mampu memproduksi ikan, tetapi juga menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Erwin.

Sebagai gambaran, KKP memperkirakan 180 SPPG di Kota Semarang dapat membutuhkan sekitar 36 ton ikan untuk satu kali penyajian menu ikan, dengan asumsi setiap dapur menyerap 200 kilogram.

Dengan asumsi harga lele siap masak Rp25.000 per kilogram, nilai pasar potensial tersebut mencapai Rp900 juta untuk satu kali penyajian.

Peluang penyerapan produk perikanan juga didukung Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, yang menurut KKP turut mendorong penyediaan menu ikan dalam pelaksanaan MBG.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Keterlibatan KDKMP dan koperasi harus tetap memperhatikan aspek legalitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koperasi Republik Indonesia akan memperbanyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mengelola tambang bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna menggerakkan perekonomian masyarakat desa di daerah itu.

"Saat ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto fokus pengelolaan perekonomian desa melalui koperasi," kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi Elviandi di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis.

Ia mengatakan dalam konteks pertambangan ini, Kemenkop melihat KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengambil peran pada rantai nilai dan kegiatan ekonomi sektor pertambangan bijih timah yang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

"Keterlibatan KDKMP dan koperasi harus tetap memperhatikan aspek legalitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh aktivitas pertambangan bisa dikelola beberapa entitas-entitas salah satunya koperasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah," katanya.

Ia menyatakan saat ini pemerintah telah memberikan ruang kepada beberapa entitas salah satunya KDKMP untuk mengelola pertambangan dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara.

"Kami terus mendorong KDKMP dan koperasi untuk lebih banyak lagi bisa mengelola penambangan timah karena ini merupakan semangat pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal di daerah ini," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya mengatakan pada 2026 ini, sebanyak 35 KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengelola pertambangan bijih timah di IUP PT PT Timah (Persero) Tbk yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

"Saat ini sudah ada 35 KDKMP dan 19 koperasi eksisting yang bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk untuk mengelola pertambangan bijih timah di desa dan kelurahan koperasi ini," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KDKMP ini bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk akan mengelola tambang bijih timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya menyatakan sebanyak 35 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di daerah itu akan mengelola tambang bijih timah, guna menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat desa di daerah itu.

"KDKMP ini bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk akan mengelola tambang bijih timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu," kata Arie Primajaya saat menghadiri Bintek Peningkatan Kapasitas Produksi KDKMP di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan pada tahun ini, sebanyak 35 KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengelola tambang bijih timah di IUP PT Timah (Persero) Tbk yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

"Saat ini sudah ada 35 KDKMP dan 19 koperasi existing yang bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk untuk mengelola pertambangan bijih timah di desa dan kelurahan koperasi ini," ujarnya.

Ia menyatakan pembentukan KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sementara di sisi lainnya, keberadaan koperasi yang telah berjalan dan berkembang juga memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami berharap KDKMP dan koperasi yang telah existing tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan usaha yang produktif, profesional dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut dia, sektor pertambangan timah memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman Good Mining Practice penting bagi KDKMP maupun koperasi existing yang terlibat atau berpotensi mengembangkan usaha di bidang pertambangan, khususnya terkait keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, kepatuhan, produktivitas dan tata kelola usaha.

"Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan mengenai regulasi, kemitraan, tata niaga timah, peningkatan kapasitas produksi, serta penerapan K3," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026