Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi telah menyalurkan pembiayaan total Rp6,37 miliar kepada delapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di beberapa daerah.

Direktur Hukum dan Umum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan, dua dari delapan koperasi tersebut bahkan telah melunasi pinjaman yang diterima.

Berdasarkan data LPDB yang diterima di Yogyakarta, Selasa, delapan KDKMP tersebut tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Pembiayaan tersebut terdiri atas skema konvensional kepada enam koperasi dan skema syariah kepada dua koperasi.

Deva, dalam kegiatan temu media di Yogyakarta, Senin (12/10), mengatakan, LPDB memberikan kesempatan kepada KDKMP untuk mengajukan pembiayaan tanpa harus menunggu satu tahun, sebagaimana persyaratan yang berlaku bagi koperasi reguler.

Selain itu, ia menyebut KDKMP tidak dikenai batas minimum pembiayaan Rp500 juta sebagaimana disampaikan untuk koperasi reguler. Dengan skema tersebut, koperasi dapat mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan usahanya.

Ia mencontohkan, sebuah koperasi yang mengajukan pinjaman sebesar Rp35 juta untuk menjalankan usaha pembuatan jas hujan dan telah mengembalikan pinjaman tersebut.

Menurut Deva, kemampuan koperasi menyusun rencana bisnis serta menjaga komitmen pengembalian menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemanfaatan dana bergulir.

LPDB juga melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap koperasi penerima pembiayaan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan dan kewajiban pembayaran dapat dipenuhi.

Untuk memitigasi risiko pembiayaan, LPDB menerapkan sistem peringatan dini yang memberikan pengingat kepada koperasi menjelang jatuh tempo pembayaran melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.

Lembaga tersebut juga melakukan kunjungan langsung untuk memeriksa keberadaan koperasi, perkembangan usaha, dan pengelolaan oleh pengurus.

Deva mengatakan pembiayaan kepada KDKMP termasuk dalam target penyaluran LPDB secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2,1 triliun. Namun, ia menyebut LPDB tidak menetapkan target penyaluran khusus untuk KDKMP.

Selain memberikan pembiayaan, LPDB mengembangkan program inkubasi untuk memperkuat kapasitas koperasi. Program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi, yang masing-masing mendampingi sekitar 15 koperasi.

“Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," ujar Deva.

Pendampingan selama enam bulan itu mencakup pemetaan potensi ekonomi lokal, perbaikan tata kelola, penyusunan rencana bisnis, serta penguatan pengelolaan organisasi koperasi.

LPDB berharap program tersebut dapat meningkatkan kesiapan koperasi dalam menjalankan usaha dan mengakses pembiayaan secara bertanggung jawab.

Pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan 15 lembaga inkubator untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas bisnis koperasi, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan program inkubasi tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola dan penyusunan rencana bisnis sebagai bekal koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," kata Deva dalam kegiatan Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi. Setiap inkubator mendampingi sekitar 15 koperasi melalui program pembinaan selama enam bulan.

Dalam program tersebut, koperasi dibantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, menyusun rencana bisnis, serta memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk pengelolaan pengurus dan pelaksanaan rapat anggota.

Menurut Deva, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya memiliki kelembagaan yang memadai, tetapi juga mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya.

Program inkubasi itu juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan koperasi dalam mengakses pembiayaan dari LPDB.

Dengan memiliki rencana bisnis yang terukur dan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan dapat memanfaatkan dana bergulir untuk kegiatan produktif serta memenuhi kewajiban pengembaliannya.

Selain melalui inkubasi, LPDB juga mendorong pengembangan KDKMP melalui pola pendampingan antarkoperasi atau program kakak asuh.

Deva menyebut skema tersebut memungkinkan koperasi yang telah mapan membantu koperasi desa dalam mengembangkan usaha dan memperkuat pengelolaan organisasi.

Ia mencontohkan Koperasi Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur yang menjadi kakak asuh bagi 120 KDKMP di provinsi tersebut.

Menurut dia, pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesiapan KDKMP dalam menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan program pengembangan koperasi desa.

Sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi secara kumulatif telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir (end user) mencapai 537.678 orang.

Khusus pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.

Memasuki 2027, LPDB mengantisipasi peningkatan kebutuhan pembiayaan koperasi. Meski pagu anggaran tahun depan belum ditetapkan, LPDB optimistis target penyaluran dapat meningkat seiring dengan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, perikanan, serta KDKMP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah mengatakan 10 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kabupaten itu telah siap beroperasi untuk memulai kegiatan usaha.

"Dari 20 gerai yang telah selesai dibangun, 10 gerai menyatakan kesiapan memulai kegiatan usaha dalam waktu dekat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong Fit Dewana di Parigi, Senin.

Ia mengemukakan dari 283 desa/kelurahan, sebanyak 37 gerai KDKMP sedang berproses. Sebanyak 20 gerai di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik 100 persen dan 10 gerai telah melalui tahapan verifikasi serta validasi oleh pemerintah, sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Sementara itu 17 gerai lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan fisik. Adapun 10 gerai yang siap beroperasi, yakni KDKMP Olobaru, Suliindah, Tindaki, Pangi, Laemanta, Donggulu, Katulistiwa, Singura, Wanagading, dan Pandelalap.

"Sejumlah KDKMP yang siap beroperasi telah memperoleh bantuan kendaraan operasional dari pemerintah guna memudahkan mobilitas usaha," ujarnya.

Adapun gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, tetapi masih menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim Dinas Koperasi dan UMKM setempat, akan menyusul untuk beroperasi setelah tahapan tersebut selesai.

Sepuluh gerai tersebut yakni KDKMP Masari, Sumber Sari, Dolago, Siganti Barat, Silutung, Malalan, Sidoan, Tabolobolo, Tinombala Barat, dan Kota Nagaya.

"Bisnis koperasi yang dijalankan yakni memasarkan bahan pangan penting, menjual produk energi bersubsidi berupa elpiji tiga kilogram, termasuk pupuk dan peralatan pertanian, serta menyediakan layanan apotek," kata Fit.

Selain itu, kata dia, koperasi juga dapat melakukan inovasi sebagai upaya memperluas kegiatan usaha melalui penyerapan hasil produksi pertanian, termasuk memfasilitasi produk unggulan UMKM untuk masuk ke gerai KDKMP dan dipasarkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha KDKMP, Pemkab Parigi Moutong juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memastikan keberlangsungan operasional program prioritas pemerintah pusat.

Pada 2026, Pemkab Parigi Moutong menargetkan sekitar 150 KDKMP dapat memulai proses pembangunan fisik. Namun target tersebut belum tercapai karena terkendala kesiapan lahan.

"Tentunya kehadiran KDKMP dapat memberikan dampak ekonomis kepada warga setempat karena ada proses penyerapan bahan pangan dari hasil produksi petani lokal, lalu tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat," tuturnya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini (pendampingan berkelanjutan) sebenarnya sangat penting dan tidak terlihat, karena sering kali pemerintah menyediakan peralatan produksi, mesin produksi, dan pelatihan...Setelah itu tidak ada fasilitasi sejenisnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Ini (pendampingan berkelanjutan) sebenarnya sangat penting dan tidak terlihat, karena sering kali pemerintah menyediakan peralatan produksi, mesin produksi, dan pelatihan, modal, hanya dalam satu tahun pada tahun program. Setelah itu tidak ada fasilitasi sejenisnya," kata Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Samsul dalam arahan dan sambutannya pada Kegiatan Penyerasian Tata Kelola, Media Branding, dan Jejaring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lintas Negara di Jakarta.

Lebih lanjut Samsul mengatakan pendampingan itu bernilai penting bagi koperasi agar bantuan peralatan, modal, serta pelatihan dapat mendukung pengembangan usaha dalam jangka panjang.

Pendampingan yang berkelanjutan, kata dia, diperlukan agar sarana dan modal yang telah diberikan tidak berhenti menjadi bantuan, tetapi dapat mendukung kegiatan usaha yang berkembang.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, Samsul berharap koperasi mampu mengonsolidasikan produk petani, memperluas jaringan pemasaran, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi desa.

Ia menyoroti program pemerintah yang kerap memberikan peralatan produksi, mesin, modal, dan pelatihan, pada tahun pelaksanaan program tetapi belum tentu diikuti fasilitasi lanjutan. Menurut dia, pengembangan usaha koperasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana produksi.

Samsul menekankan kemampuan mengelola organisasi, menjaga kualitas produksi, memasarkan barang, mengatur distribusi, dan mengelola keuangan juga menjadi faktor penting.

Berikutnya Samsul mengidentifikasi bahwa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan petani sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, menurutnya, pengelolaan produksi serta pemasaran dan logistik harus diperkuat agar produk dapat tersalurkan secara berkelanjutan.

“Ada isu mengenai manajemen produksi, ada isu mengenai manajemen pemasaran dan logistik, ada isu mengenai manajemen keuangan dan sebagainya,” ujar Samsul Widodo.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan sebanyak 70 persen produk lokal telah menghiasi gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Sorowako, Lutim, Sulsel.

Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Minggu, hal ini sebagai peluang untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.

“Alhamdulillah, kita melihat sudah ada transaksi, barang-barang bersubsidi mulai masuk, dan produk lokal juga telah mengisi gerai koperasi ini,” ujarnya saat mendampingi Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono, meninjau Kopdes Sorowako, Lutim, Sulsel.

Dalam peninjauan itu, Andi Sudirman bersama Menkop Ferry melihat langsung aktivitas gerai koperasi yang telah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari LPG 3 kilogram, pupuk, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, hingga produk UMKM lokal.

“Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri Koperasi atas upaya mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berjalan secara bertahap,” ujarnya.

“Kami berharap, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, tata kelola Koperasi Desa semakin kuat. Barang-barang bersubsidi yang merupakan program pemerintah dapat disalurkan melalui koperasi sehingga masyarakat bisa terlibat dan memperoleh manfaatnya,” sambungnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menilai KDKMP Sorowako merupakan salah satu gerai yang telah berjalan sesuai spesifikasi dan menjadi modal awal untuk mengembangkan usaha koperasi secara berkelanjutan.

Menkop Ferry juga berharap setiap KDKMP dapat dilengkapi dengan alat dan mesin untuk mendukung kegiatan pascapanen komoditas unggulan masyarakat, seperti lada, vanili, dan produk pertanian lainnya.

“Sekali lagi kami minta doa dan dukungannya karena proses operasionalisasi ini adalah proses yang sangat penting sehingga nanti bisa memberikan keuntungan bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan manfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026