Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat layanan kepelabuhanan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui hibah lahan Pelabuhan Nunbaun Sabu untuk mendukung pengembangan fasilitas dan konektivitas transportasi laut di daerah tersebut.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperkuat pengembangan infrastruktur dan pelayanan kepelabuhanan di NTT," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan implementasi penguatan itu melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah Barang Milik Daerah berupa tanah sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu dari Pemerintah Kota Kupang kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang di Jakarta, Selasa (20/10).

Penandatanganan BAST tersebut menjadi langkah penting dalam penyelesaian proses hibah yang telah berlangsung sejak 2012.

Aset berupa tanah seluas 3.134 meter persegi dengan nilai perolehan Rp501.440.000 itu selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan serta sarana penunjang Pelabuhan Nunbaun Sabu.

Lollan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang atas dukungan dan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor transportasi laut.

Menurutnya, hibah tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Transportasi laut memiliki peran yang sangat strategis, terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Karena itu, kata dia, dukungan infrastruktur kepelabuhanan perlu terus diperkuat agar konektivitas masyarakat semakin baik dan pelayanan transportasi laut dapat berjalan secara optimal.

Ia menegaskan, pengembangan infrastruktur pelabuhan juga harus berjalan seiring dengan peningkatan aspek keselamatan pelayaran.

“Kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan pelayaran, termasuk kedisiplinan memakai life jacket dan tidak merokok di atas kapal pada area yang dapat menimbulkan risiko kebakaran,” katanya.

Di sisi lain, menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Lollan juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pelayanan, sarana dan prasarana, serta koordinasi untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat.

“Kesiapan seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar diperhatikan, terlebih NTT merupakan wilayah kepulauan yang masyarakatnya sangat bergantung pada transportasi laut,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar aset yang telah diserahterimakan dapat dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan, pemeliharaan, serta perencanaan pemanfaatan aset perlu menjadi perhatian agar dapat mendukung pengembangan pelabuhan secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Ditjen Perhubungan Laut berharap pemanfaatan aset Pelabuhan Nunbaun Sabu dapat mendukung peningkatan fasilitas kepelabuhanan, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik.

Ke depan, kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Kupang akan terus didorong, tidak hanya dalam penyediaan dan pengelolaan aset, tetapi juga dalam pengembangan layanan transportasi laut yang aman, tertib, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi atas tuntasnya proses hibah yang telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun.

Menurutnya laut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat NTT karena menjadi jalur penghubung keluarga, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta mendukung perdagangan dan mata pencaharian masyarakat kepulauan termasuk para nelayan.

“Bagi kami, pelabuhan bukan hanya tempat kapal berangkat dan melakukan bongkar muat, tetapi juga tempat bertumpunya harapan dan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Christian, penyelesaian hibah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan infrastruktur transportasi laut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah pusat membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Uiasa dan Desa Hansisi, Kecamatan Semau, untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan ikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

"KNMP adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat yang ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Sehingga kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk menolong masyarakat khususnya di daerah-daerah pesisir dapat terealisasi,” kata Bupati Kupang Yosef Lede di Kupang, Senin.

Ia menjelaskan KNMP tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas penampungan dan penyimpanan dingin (cold storage), sehingga hasil tangkapan nelayan dapat terjaga kualitasnya, tidak rusak, dan memiliki nilai jual yang lebih baik.

"Selama ini, kita sering kali panen ikan melimpah, tetapi tidak tahu harus disimpan di mana atau dijual ke mana. Hasil tangkapan yang banyak justru cepat rusak dan harganya jatuh. Kehadiran Kampung Nelayan ini menjawab persoalan tersebut. ikan bisa ditampung, disimpan, dan dipasarkan dengan lebih teratur," ujarnya.

Ia juga menekankan konsep keterpaduan antara Kampung Nelayan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri berdampingan. Kedua fasilitas ini harus dikelola secara terpadu agar sama-sama hidup dan memberi manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

"Saya sudah berpesan kepada seluruh pengelola Koperasi Desa Merah Putih jangan berdiri sendiri-sendiri tanpa inovasi, karena itu tidak akan bertahan lama. Koperasi dan Kampung Nelayan harus saling menopang, hasil tangkapan ditampung dan dipasarkan melalui koperasi, sehingga roda ekonomi berputar di tempat sendiri. Saya sudah melihat keberhasilan model ini di Desa Sulamu, dan saya ingin model yang sama berhasil juga di Semau," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kupang Absalom Buy menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini merupakan awal dari perubahan ekonomi baru bagi masyarakat Semau.

"Kita memiliki rencana Kampung Nelayan yang telah dirancang dengan matang. Namun, di samping aspek fisik dan ekonominya, aspek sosial masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Saya berharap konsep terintegrasi yang sedang dibangun ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," ujar dia.

Wakil Dekan Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan (FPKP) Universitas Nusa Cendana Franchy Christian Liufeto mengatakan terkait KNMP harus disertai dengan pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana, mengingat ketersediaan ikan di alam semakin menurun.

"Kita menyadari bahwa jumlah dan ukuran ikan yang tertangkap nelayan saat ini terus berkurang dari waktu ke waktu. Ini menjadi tugas bersama kita untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan. Di sinilah peran kami, dosen dan mahasiswa FPKP Undana siap hadir bersama masyarakat dan Pemkab Kupang untuk melakukan pendataan, pengkajian stok ikan, serta pendampingan teknis agar hasil tangkapan nelayan tetap terjaga dan berkualitas," ujarnya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kupang (ANTARA) - Konsultan Media Komunikas Gatot Widakdo menilai media massa di NTT punya peran memperluas pengenalan potensi ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga komoditas unggulan daerah yang berpeluang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Di era digital, media dituntut tidak hanya menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga mampu mengemas cerita secara menarik dan memperkuat pesan melalui unsur visual,” katanya di Alor, Jumat, saat menjadi pemateri dalam kegiatan Capacity Building Media 2026 di Kalabahi, yang digelar oleh Bank Indonesia Kantor Wilayah NTT di Kabupaten Alor, Jumat.

Gatot Widakdo mengatakan media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman publik mengenai peluang ekonomi daerah melalui pemberitaan yang kuat, berbasis fakta, dan mudah dipahami masyarakat.

Ia menjelaskan, pengolahan potensi lokal menjadi karya jurnalistik yang berkualitas dapat membantu masyarakat memahami keterkaitan antara pengembangan sektor ekonomi dan kehidupan sehari-hari, termasuk dampaknya terhadap mata pencaharian, pertumbuhan UMKM, serta peluang investasi.

Mantan Jurnalis Kompas itu menilai, pemberitaan mengenai pariwisata, misalnya, tidak cukup hanya memperkenalkan keindahan destinasi, tetapi juga perlu mengangkat keterlibatan masyarakat lokal, produk UMKM, dan peluang usaha yang tumbuh dari aktivitas pariwisata tersebut.

Dengan pendekatan itu, media dapat membantu memperluas jangkauan promosi potensi daerah sekaligus memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang pengembangan ekonomi di NTT.

Ia berharap kegiatan Capacity Building Media 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT dapat meningkatkan kompetensi jurnalis dalam mengolah isu ekonomi menjadi pemberitaan yang informatif dan relevan bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara BI, pemerintah daerah, organisasi pers, narasumber, dan media mitra dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan serta potensi ekonomi daerah.

Selain diskusi, kunjungan lapangan dalam kegiatan itu, seperti ke sejumlah lokasi wisata, baik alam dan budaya, menjadi kesempatan bagi jurnalis untuk mengamati secara langsung potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi bahan pemberitaan berbasis fakta dan pengalaman di lapangan.

Gatot menilai kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar potensi ekonomi NTT semakin dikenal luas, terutama pada sektor pariwisata, pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan, dan energi.

Pemberitaan yang mengangkat potensi sekaligus tantangan pengembangannya diharapkan dapat memperluas pemahaman publik mengenai peluang ekonomi daerah serta mendorong perhatian terhadap upaya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan demikian, media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkenalkan peluang usaha dan memperkuat perhatian terhadap pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, Nusa Tenggara Timur, membangun Pelabuhan Rakyat Bolok senilai Rp8,64 miliar untuk meningkatkan akses transportasi laut, mendukung aktivitas nelayan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

“Pelabuhan Rakyat Bolok dirancang untuk menjalankan dua fungsi utama, yakni sebagai sarana penyeberangan masyarakat, khususnya dari dan menuju Pulau Semau, serta sebagai tempat pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan ikan,” kata Bupati Kupang Yosef Lede di Kupang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Rakyat Bolok merupakan salah satu upaya mencari solusi atas kebutuhan penyeberangan masyarakat Pulau Semau.

Karena itu, penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah.

Dia menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang.

“Anggaran yang kita kelola adalah uang negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya kami bersama Wakil Bupati untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari anggaran yang diperjuangkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah),” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Pemkab Kupang terus mendorong pembangunan berbagai fasilitas pendukung pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.

Selain Pelabuhan Rakyat Bolok, pemerintah daerah juga memperjuangkan pembangunan fasilitas perikanan, termasuk tempat pelelangan ikan, serta pengembangan kampung nelayan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.

Menurut dia, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu didukung sarana yang memadai agar potensi sumber daya laut Kabupaten Kupang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan tersedianya fasilitas pendaratan dan pemasaran ikan, aktivitas nelayan dapat berkembang, peluang usaha terbuka, dan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Frits Kuhurima menyatakan anggaran pembangun senilai Rp8,64 miliar itu untuk pekerjaan pembangunan meliputi area parkir dengan ukuran 57 meter (m) x 20 m, pembangunan terminal, pembangunan pos jaga, pembangunan tower air dan pembangunan causeway sepanjang 200,5 m x 8 m (eksisting 122 m x 4 m).

Dia berharap seluruh proses pembangunan dapat terlaksana sesuai perencanaan, memenuhi standar mutu, teknis, keselamatan, dan memperhatikan ketepatan waktu, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Hengky Loden menyebutkan bahwa pembangunan dengan anggaran lebih dari Rp8 miliar tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Kupang Barat, khususnya Desa Bolok, sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta peningkatan pendapatan daerah.

Hengky berharap pembangunan pelabuhan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan kebutuhan BBM di lapangan, termasuk peningkatan konsumsi di wilayah timur Pulau Timor

Kupang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusul peningkatan konsumsi Pertalite dan kedatangan kapal pengangkut BBM di Integrated Terminal (IT) Tenau pada Sabtu (10/10).

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dari Surabaya, Senin mengatakan penyaluran Pertalite ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Timor telah dinormalisasi pada Senin (12/10), dengan memprioritaskan SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi.

“Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan kebutuhan BBM di lapangan, termasuk peningkatan konsumsi di wilayah timur Pulau Timor. Kami juga mengoptimalkan koordinasi operasional untuk mempercepat pasokan melalui kapal penyuplai serta memastikan ketersediaan Pertamax sebagai BBM unggulan bagi masyarakat,” katanya.

Ia memastikan seluruh SPBU di Pulau Timor tetap beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penyaluran Biosolar, Pertamax, dan Pertamina Dex berlangsung normal tanpa kendala, dengan pengiriman pasokan ke SPBU dilakukan setiap hari.

Sebelumnya, potensi keterlambatan kedatangan kapal pengangkut Pertalite di IT Tenau menyebabkan penyesuaian pola distribusi ke sejumlah SPBU.

Hal ini mengakibatkan banyak warga di Pulau Timor khususnya di Kota Kupang kesulitan mendapatkan Pertalite. Antrean terjadi di sejumlah SPBU di Kota Kupang dan daerah lain di Pulau Timor.

Menurut dia, peningkatan permintaan juga dipengaruhi peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat perbedaan harga kedua produk tersebut.

"Kondisi itu menyebabkan antrean di beberapa SPBU sedikit lebih panjang dibandingkan biasanya," ujar dia.

Lebih lanjut kata Ahad, untuk wilayah Kota Atambua, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), sebagian pasokan dialihkan melalui IT Tenau guna menjaga kesinambungan distribusi.

Skema tersebut berdampak pada waktu tempuh pengiriman BBM yang lebih lama dibandingkan penyaluran melalui Fuel Terminal (FT) Atapupu.

Untuk mengantisipasi kendala distribusi, Pertamina Patra Niaga menambah jumlah mobil tangki melalui skema spot charter.

Penambahan armada tersebut difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dan mempercepat pengiriman BBM, terutama di jalur Kupang hingga Atambua.

Ahad mengatakan pemantauan stok dan konsumsi BBM terus dilakukan untuk menyesuaikan pola distribusi dengan kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut terkait Kuota Pertalite dia menyatakan alokasi kuota Pertalite untuk enam kabupaten/kota di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada triwulan IV 2026 mencapai 153.237 Kiloliter (KL) berdasarkan data kuota per 30 September 2026.

Enam wilayah tersebut meliputi Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang.

Berdasarkan data tersebut, total kuota Pertalite tahun berjalan (year to date/YTD) untuk enam wilayah itu mencapai 114.613 KL dengan realisasi penyaluran hingga 30 September 2026 sebesar 114.610 KL atau sekitar 100 persen dari kuota YTD.

Dari enam wilayah tersebut, realisasi Pertalite di Kabupaten TTU menjadi yang tertinggi dibandingkan kuota YTD, yakni 103 persen. Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang masing-masing mencapai 101 persen.

Adapun realisasi di Kota Kupang berada pada kisaran 100 persen, Kabupaten TTS 99 persen, dan Kabupaten Malaka 94 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa secara kumulatif, realisasi penyaluran Pertalite di enam kabupaten/kota di Pulau Timor hampir sama dengan total kuota YTD hingga 30 September 2026.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026