#30 tag 24jam
Pemkab Kupang bangun Pelabuhan Rakyat Bolok dukung ekonomi pesisir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, Nusa Tenggara Timur, membangun Pelabuhan Rakyat Bolok senilai Rp8,64 miliar untuk meningkatkan akses transportasi laut, ... [412] url asal
Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, Nusa Tenggara Timur, membangun Pelabuhan Rakyat Bolok senilai Rp8,64 miliar untuk meningkatkan akses transportasi laut, mendukung aktivitas nelayan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
“Pelabuhan Rakyat Bolok dirancang untuk menjalankan dua fungsi utama, yakni sebagai sarana penyeberangan masyarakat, khususnya dari dan menuju Pulau Semau, serta sebagai tempat pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan ikan,” kata Bupati Kupang Yosef Lede di Kupang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Rakyat Bolok merupakan salah satu upaya mencari solusi atas kebutuhan penyeberangan masyarakat Pulau Semau.
Karena itu, penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah.
Dia menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang.
“Anggaran yang kita kelola adalah uang negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya kami bersama Wakil Bupati untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari anggaran yang diperjuangkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah),” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Pemkab Kupang terus mendorong pembangunan berbagai fasilitas pendukung pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.
Selain Pelabuhan Rakyat Bolok, pemerintah daerah juga memperjuangkan pembangunan fasilitas perikanan, termasuk tempat pelelangan ikan, serta pengembangan kampung nelayan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
Menurut dia, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu didukung sarana yang memadai agar potensi sumber daya laut Kabupaten Kupang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Dengan tersedianya fasilitas pendaratan dan pemasaran ikan, aktivitas nelayan dapat berkembang, peluang usaha terbuka, dan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Frits Kuhurima menyatakan anggaran pembangun senilai Rp8,64 miliar itu untuk pekerjaan pembangunan meliputi area parkir dengan ukuran 57 meter (m) x 20 m, pembangunan terminal, pembangunan pos jaga, pembangunan tower air dan pembangunan causeway sepanjang 200,5 m x 8 m (eksisting 122 m x 4 m).
Dia berharap seluruh proses pembangunan dapat terlaksana sesuai perencanaan, memenuhi standar mutu, teknis, keselamatan, dan memperhatikan ketepatan waktu, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Anggota DPRD Kabupaten Kupang Hengky Loden menyebutkan bahwa pembangunan dengan anggaran lebih dari Rp8 miliar tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Kupang Barat, khususnya Desa Bolok, sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta peningkatan pendapatan daerah.
Hengky berharap pembangunan pelabuhan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya.
Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Penajam tawarkan pengolahan ikan kepada investor bangun hilirisasi
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menawarkan potensi pengembangan industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan guna ... [305] url asal
#penajam-paser-utara #pemerintah-kabupaten #hilirisasi-perikanan-laut #ikan-hasil-tangkap-nelayan #potensi-investor #industri-pengolahan
Pemerintah kabupaten berupaya menarik investor untuk berinvestasi industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan
Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menawarkan potensi pengembangan industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan guna menyokong rencana pemerintah pusat untuk pembangunan hilirisasi sektor perikanan laut.
"Pengembangan industri pengolahan dapat memperkuat usaha warga pesisir, sebagai upaya memperluas nilai ekonomi sektor perikanan," ujar Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Rusli ketika ditanya mengenai pengembangan potensi perikanan laut di Penajam, Selasa.
"Pemerintah kabupaten berupaya menarik investor untuk berinvestasi industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan," tambahnya.
Pengembangan fasilitas pengolahan juga dapat dilakukan dalam pembangunan dan perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih, yang dapat menunjang kegiatan masyarakat pesisir melalui penyediaan fasilitas aktivitas perikanan.
Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 2.902 nelayan tergabung dalam 367 kelompok, serta 2.505 unit kapal nelayan berbagai ukuran, juga garis pantai sepanjang 272 kilometer yang dapat menunjang produksi ikan tangkap dengan rata-rata hasil tangkapan nelayan lebih kurang 6.000 ton per tahun.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap peluang potensi investasi tersebut dapat menarik perhatian pelaku usaha untuk mengembangkan sektor pengolahan hasil laut agar potensi perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sehingga juga terbentuk rantai usaha yang membuka kesempatan kerja bagi warga pesisir, jelas dia, peluang kebutuhan tenaga kerja pada kegiatan pengumpulan hasil tangkapan, penanganan ikan, pengolahan, pengemasan, maupun distribusi.
Salah satu potensi pembangunan pabrik pengolahan tepung ikan maupun pakan ternak dengan bahan baku ikan runcah, tercatat sekitar 150 kapal nelayan menangkap ikan non-konsumsi itu dengan hasil produksi tangkapan nelayan sekitar 200 ton per tahun.
Tangkapan nelayan sebagian dipasarkan ke luar daerah dengan adanya industri pengolahan memberikan alternatif untuk jenis ikan yang sesuai dijadikan bahan baku produk turunan bernilai tambah, kata Rusli.
Diharapkan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu sasaran program hilirisasi perikanan laut.
Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Menko Pangan: Penegakan hukum kelautan bantu capai NTN 120 pada 2027
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penguatan penegakan hukum di sektor kelautan menjadi salah satu langkah untuk ... [453] url asal
#nilai-tukar-nelayan #zulkifli-hasan #kesejahteraan-nelayan #penegakan-hukum #kampung-nelayan-merah-putih
Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penguatan penegakan hukum di sektor kelautan menjadi salah satu langkah untuk mencapai target Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga sedikitnya 120 pada 2027.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara peresmian dan peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
"Target kita, Pak Menteri Kelautan, ditargetkan oleh Bapak Presiden, tahun ini dan tahun depan untuk melakukan suatu terobosan besar-besaran agar nilai tukar (nelayan) ini bisa meningkat," kata Zulhas.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menugaskan KKP melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui peningkatan NTN yang ditargetkan mencapai sedikitnya 120 pada tahun depan.
"Dari 103, minimal tahun depan sudah bisa 120," ujarnya.
Menko Pangan menyebut NTN pada 2025 berada di kisaran 103,9.
Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya langkah lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap.
"Ada kampung nelayan dan lain-lain. Nah salah satu faktor itu adalah penegakan hukum," ungkap dia.
Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, realisasi NTN pada 2025 mencapai 103,86, meningkat dari 101,76 pada 2024, tetapi masih di bawah target 2025 sebesar 105.
Sementara itu, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTN nasional pada September 2026 tercatat sebesar 108,85, turun 0,17 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 109,04.
Penurunan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,62 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan sebesar 0,79 persen.
NTN merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha penangkapan ikan.
Zulhas menilai perbaikan kesejahteraan nelayan perlu disertai upaya menjaga sumber daya kelautan agar manfaat ekonominya dapat dinikmati masyarakat Indonesia.
Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster, yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari sumber daya perikanan nasional.
"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," katanya.
Ia berharap keberadaan Satgas P2BBL dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait dalam menangani penyelundupan benih lobster.
"Kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka potensi kekayaan yang luar biasa itu bisa menjadi pendapatan bagi negara, tentu juga peningkatan kemakmuran bagi nelayan kita," tutur dia.
Selain melalui penegakan hukum, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk memperkuat fasilitas penyimpanan, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
Sebagai bagian dari program prioritas nasional 2027, KKP menargetkan pembangunan KNMP di 1.000 lokasi, dengan sasaran pengembangan mencapai 5.000 lokasi pada 2029.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
TEP UI: Pemasaran ikan nelayan Rempang capai dua ton per bulan
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan melalui koperasi di kawasan transmigrasi Rempang ... [368] url asal
#rempang-eco-city #tim-ekpedisi-patriot-ui #nelayan-rempang #koperasi-transmigrasi #pemasaran-ikan
Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan melalui koperasi di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Batam, Kepulauan Riau, mencapai sekitar dua ton per bulan.
Ketua TEP UI Kawasan Transmigrasi Barelang Vishnu Juwono mengatakan hasil tangkapan tersebut berasal dari perairan sekitar Rempang dan dipasarkan ke pusat Kota Batam melalui kegiatan usaha koperasi setempat.
"Jadi selama ini setiap bulan itu sekitar dua ton ikan. Dua ton ikan yang sudah dijual ke pusat kota," kata Vishnu di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam dalam keterangan terkonfirmasi Minggu.
Menurut dia, pemasaran tersebut menunjukkan kegiatan usaha perikanan masyarakat transmigrasi lokal telah berjalan dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan seiring pemanfaatan sarana penangkapan ikan yang tersedia.
Vishnu menilai volume pemasaran ikan tersebut berpotensi meningkat apabila kapasitas penangkapan dan pengelolaan usaha nelayan dapat diperkuat.
"Mungkin bisa dua atau tiga kali lipat lagi," ujar dia.
Ia menjelaskan sektor perikanan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang paling memungkinkan dikembangkan dalam jangka pendek karena masyarakat telah memiliki pengalaman melaut, didukung sarana penangkapan, serta mempunyai akses ke pasar Kota Batam.
"Jadi yang kita lihat dalam jangka pendek tentu saja perikanan," ucapnya.
Pengembangan usaha tersebut juga didukung bantuan 16 unit kapal nelayan dari Kementerian Transmigrasi yang telah disalurkan kepada masyarakat setempat.
Pada 6 Mei 2026 Koperasi Produsen Transmigran Merah Putih Barelang mulai menampung hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di Batam dan kawasan Galang.
Saat itu, koperasi mencatat 16 kapal bantuan Kementerian Transmigrasi tahun anggaran 2025 telah dioperasikan nelayan melalui mekanisme kerja sama bagi hasil.
Selain bantuan kapal, penguatan kemampuan nelayan dilakukan melalui pelatihan pengoperasian kapal, teknik penangkapan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
Vishnu mengatakan pemanfaatan sarana yang telah tersedia perlu terus ditingkatkan agar kegiatan penangkapan ikan memberikan hasil ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
"Ini udah dimanfaatkan, tetapi menurut kami masih bisa ditingkatkan lagi, ya," tuturnya.
Ia menambahkan pengembangan perikanan memerlukan pendampingan berkelanjutan, termasuk peningkatan keterampilan dan kemampuan mengelola usaha, agar masyarakat dapat memperkuat penghasilan dari potensi kelautan di sekitar kawasan transmigrasi.
Menurut dia, penguatan kegiatan ekonomi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat, sehingga warga tidak hanya bergantung pada bantuan awal pemerintah, tetapi juga mempunyai sumber pendapatan dari usaha yang dijalankan sendiri.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)