#30 tag 24jam
Pemkab Lamongan optimistis produksi padi 2026 lampaui 1,3 juta ton
Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, optimistis produksi padi pada 2026 melampaui capaian tahun sebelumnya yang sekitar 1,335 juta ton didukung ... [360] url asal
Insya Allah jumlah produksi padi tahun ini kita akan bisa melampaui produksi 2025. Tahun ini sampai hari ini sudah mencapai 1,2 juta ton dan masih ada musim tanam kembali
Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, optimistis produksi padi pada 2026 melampaui capaian tahun sebelumnya yang sekitar 1,335 juta ton didukung mekanisasi pertanian dan masih berlangsungnya musim tanam.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, produksi padi hingga pertengahan Oktober 2026 telah mencapai sekitar 1,2 juta ton, sehingga masih berpeluang meningkat seiring adanya musim tanam berikutnya.
"Insya Allah jumlah produksi padi tahun ini kita akan bisa melampaui produksi 2025. Tahun ini sampai hari ini sudah mencapai 1,2 juta ton dan masih ada musim tanam kembali," katanya di Lamongan, Senin.
Ia menjelaskan, modernisasi pertanian terus didorong melalui penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung efisiensi proses budidaya hingga panen. Selain meningkatkan produktivitas, mekanisasi diharapkan membantu petani mempercepat pekerjaan dan mengurangi kehilangan hasil panen.
Dukungan terhadap upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan alsintan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kelompok tani di Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, Lamongan, yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Selain mengejar peningkatan produksi, Bupati Yuhronur menyebut harga gabah di tingkat petani Lamongan berada pada kisaran Rp8.600 hingga Rp8.800 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Pemkab Lamongan juga mendorong pengembangan komoditas lain, termasuk jagung dan tebu. Program bongkar ratoon tebu untuk mendukung swasembada gula nasional telah mencapai sekitar 1.200 hektare, melampaui target awal 1.100 hektare.
Sepanjang 2026, Pemprov Jawa Timur menyalurkan 341 unit alsintan ke berbagai daerah. Khusus Lamongan, bantuan tersebut mencakup empat unit mesin pemanen padi (combine harvester) berukuran besar, selain sejumlah peralatan pendukung pertanian lainnya.
Khofifah mengatakan, penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim dan dinamika pangan global.
Penggunaan combine harvester juga dapat memangkas waktu panen lahan seluas satu hektare dari sekitar tiga hari secara manual menjadi satu hingga dua jam. Teknologi tersebut turut menekan kehilangan hasil panen dari kisaran 9–11 persen menjadi sekitar 1–2 persen.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Polres Lamongan pantau sejumlah SPBU untuk pastikan pasokan BBM aman
Kepolisian Resor (Polres) Lamongan, Jawa Timur, memantau ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk ... [275] url asal
Distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU juga dilaporkan berjalan normal tanpa gangguan signifikan pada rantai pasok maupun antrean panjang
Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -
Kepolisian Resor (Polres) Lamongan, Jawa Timur, memantau ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memastikan pasokan bagi masyarakat tetap aman dan distribusi berjalan lancar.
Kapolres Lamongan AKBP Adhytiawarman Gautama Putra mengatakan pemantauan dilakukan selama tiga hari sejak Jumat (16/10) dengan menyasar sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Lamongan.
"Hari ini, kami melakukan pengecekan di SPBU 54.622.08 yang berlokasi di Jalan Sunan Drajat, Kelurahan Sidoharjo, Lamongan, untuk memastikan ketersediaan BBM dan optimalisasi pelayanan," katanya di Lamongan, Senin.
Ia menjelaskan, pengecekan meliputi ketersediaan stok BBM, kelancaran distribusi, serta pelayanan petugas kepada konsumen. Hasil pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait menunjukkan pasokan BBM bersubsidi maupun non subsidi masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU juga dilaporkan berjalan normal tanpa gangguan signifikan pada rantai pasok maupun antrean panjang," katanya.
Kapolres setempat juga telah memerintahkan seluruh kepala kepolisian sektor (Kapolsek) untuk memantau SPBU secara rutin di wilayah masing-masing.
"Seluruh personel agar membantu pengaturan lalu lintas apabila terjadi antrean panjang agar tidak mengganggu pengguna jalan," ucapnya.
Uq menambahkan, selain memastikan ketersediaan BBM, petugas kepolisian mengingatkan pengelola SPBU agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Polres Lamongan juga mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi mengenai kelangkaan BBM yang belum terverifikasi dan memastikan kebenarannya melalui sumber resmi.
Masyarakat diminta tetap tertib saat mengisi BBM serta mengikuti arahan petugas. Jika membutuhkan bantuan pengamanan atau pengaturan antrean, masyarakat dapat menghubungi kepolisian terdekat atau layanan Call Center Polri 110.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
PT PAL proses perizinan fasilitas industri di Sidokelar Lamongan
PT PAL Indonesia (Persero) memproses pemenuhan perizinan fasilitas industri di Desa Sidokelar, Kabupaten Lamongan, termasuk membahas pemberdayaan masyarakat ... [374] url asal
Pemenuhan ketentuan perizinan, perhatian terhadap lingkungan, dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan fasilitas PT PAL di Lamongan
Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -
PT PAL Indonesia (Persero) memproses pemenuhan perizinan fasilitas industri di Desa Sidokelar, Kabupaten Lamongan, termasuk membahas pemberdayaan masyarakat dan akses jalan untuk menyelaraskan kegiatan industri dengan kebutuhan warga setempat.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan, pengembangan fasilitas industri maritim terus berjalan sesuai ketentuan perizinan serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
“Pemenuhan ketentuan perizinan, perhatian terhadap lingkungan, dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan fasilitas PT PAL di Lamongan,” katanya di Lamongan, Jawa Timur, Senin.
Ia menjelaskan, dalam aspek perizinan, perusahaan telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).
Sementara untuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan terminal khusus masih dalam proses penerbitan.
Selain itu, PT PAL bersama pemerintah desa membahas skema pemberdayaan masyarakat, termasuk peluang penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan operasional dan kompetensi yang dipersyaratkan.
"Kami juga menyiapkan opsi pembukaan akses jalan baru untuk mendukung aktivitas industri sekaligus mengakomodasi kebutuhan warga," katanya.
Pengelolaan area galangan kapal di Lamongan sebelumnya dilakukan PT Lamongan Marine Industry sebelum dialihkan kepada PT PAL melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 16 Desember 2025.
Pemanfaatan fasilitas tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah untuk mendukung konsolidasi industri galangan kapal nasional dan penguatan kemandirian industri pertahanan.
Kepala Desa Sidokelar Puguh Santoso berharap sinergi dengan PT PAL terus berlanjut dan membuka kesempatan kerja bagi pemuda serta warga setempat.
“Sejauh ini program dari perusahaan telah bersinergi baik dengan desa. Jadi kalau bisa jangan berhenti, saya harap terus dikembangkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dusun Klayar Fadlullah menilai kolaborasi perusahaan dengan masyarakat, termasuk pemuda karang taruna, penting untuk mendukung pembangunan desa.
Ia juga berharap kerja sama tersebut berlanjut, termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan.
“Perusahaan sangat membantu, utamanya bagi pemuda Karang Taruna. Kolaborasi dengan berbagai program perusahaan di sekitar termasuk PT PAL sangat penting untuk pembangunan desa,” ujarnya.
Sepanjang 2026, PT PAL juga menyalurkan program tanggung jawab sosial di Sidokelar, antara lain 840 paket sembako bagi warga pesisir, beasiswa siswa berprestasi, serta dukungan pembangunan gedung MI Muhammadiyah 07 di desa setempat.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
TPST Dadapan Lamongan ditargetkan serap 35 pekerja
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diperkirakan menyerap 30 hingga 35 tenaga ... [281] url asal
Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diperkirakan menyerap 30 hingga 35 tenaga kerja setempat.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, fasilitas berkapasitas pengolahan 50 ton sampah per hari tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna.
“TPST ini tidak hanya untuk mengurangi beban sampah, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan teknologi modern, sampah yang masuk akan langsung dipilah untuk selanjutnya diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna,” katanya usai meninjau pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan TPST Dadapan direncanakan menghasilkan refuse-derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif dari sampah serta material daur ulang yang dapat dimanfaatkan kembali.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, pembangunan TPST Dadapan masih berlangsung dengan progres sekitar 35 persen.
Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat penimbunan residu atau landfill.
Selain TPST Dadapan, Lamongan memiliki TPST Samtaku di Desa Tambakrigadung dengan kapasitas pengolahan hingga 60 ton sampah per hari.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Ali Mufti menekankan pentingnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai untuk mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah perlu didukung agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan maupun peluang ekonomi.”
Berdasarkan data pengadaan tahun anggaran 2026, pembangunan TPST Dadapan tercatat memiliki pagu anggaran Rp84,185 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fasilitas tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 2,88 hektare dengan kapasitas pengolahan hingga 50 ton sampah per hari.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)