Bangsa yang kuat bukan semata bangsa yang memiliki cadangan pangan melimpah, melainkan bangsa yang mampu memastikan hasil pembangunan menjangkau setiap rumah tangga.

Jakarta (ANTARA) - Kelaparan bukan sekadar persoalan kurangnya makanan, melainkan juga menyangkut martabat manusia, keadilan sosial, dan kemampuan negara menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya.

Maka dari itu, perang melawan kelaparan harus menjadi agenda mendasar pembangunan nasional yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama.

Bagi Indonesia, upaya mengakhiri kelaparan memiliki makna lebih luas daripada sekadar memastikan ketersediaan pangan. Negara juga berkewajiban menjamin setiap warga memperoleh makanan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau, sebagaimana semangat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

Sebelum berbicara tentang kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, atau pembangunan infrastruktur modern, bangsa ini perlu memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Sebab, kelaparan merupakan salah satu bentuk kemiskinan paling ekstrem yang dapat menghilangkan kesempatan seseorang untuk hidup sehat dan produktif.

Persoalan tersebut semakin penting ketika dikaitkan dengan masa depan generasi muda. Kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu panjang, terutama pada masa awal kehidupan, dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kelaparan bukan semata urusan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Anak-anak yang tumbuh dengan kecukupan gizi memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Sebaliknya, ketimpangan akses pangan berpotensi memperpanjang lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Di sinilah pentingnya memandang ketahanan pangan sebagai bagian dari keadilan sosial. Indonesia memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang besar. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat.

Ketersediaan pangan secara nasional tidak selalu mencerminkan kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Harga, pendapatan, distribusi, dan kondisi geografis turut menentukan apakah pangan benar-benar dapat dijangkau masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau cadangan beras nasional. Ukuran yang tidak kalah penting adalah kemampuan masyarakat memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan.

Pendekatan penanganan kelaparan juga perlu bergeser dari sekadar pemberian bantuan menuju pembangunan kemandirian pangan. Bantuan sosial tetap diperlukan bagi kelompok rentan, tetapi harus berjalan bersama kebijakan yang meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sisi konsumen, pemerintah perlu memastikan tersedianya pangan bergizi dengan harga terjangkau. Sementara dari sisi produsen, petani, nelayan, dan peternak membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, infrastruktur, serta kepastian pasar agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan. Sebab, sistem pangan yang tangguh bukan hanya mampu menyediakan makanan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan penghidupan yang layak kepada mereka yang memproduksinya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks. Peningkatan produksi pangan memang memberikan harapan, tetapi persoalan distribusi, perubahan iklim, kualitas konsumsi, dan penyusutan lahan pertanian masih membutuhkan perhatian serius.

Salah satu persoalan utama adalah keterjangkauan harga pangan. Cadangan beras pemerintah yang mencapai jutaan ton tidak serta-merta menjamin harga pangan terjangkau di seluruh wilayah.

Rantai distribusi yang panjang, biaya logistik antarpulau, serta ketimpangan infrastruktur perdagangan dapat menyebabkan perbedaan harga yang cukup besar antara daerah produsen dan konsumen.

Kondisi tersebut paling dirasakan masyarakat berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan makanan. Ketika harga pangan meningkat, kemampuan mereka memenuhi kebutuhan gizi ikut tertekan.

Perubahan Iklim

Tantangan berikutnya berasal dari perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrem, termasuk El Nino, dapat memengaruhi ketersediaan air, pola tanam, dan produktivitas pertanian.

Ketergantungan sebagian lahan pertanian terhadap curah hujan menjadikan petani semakin rentan menghadapi kekeringan maupun perubahan musim yang sulit diperkirakan.

Maka dari itu, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan pompa air, pengelolaan sumber daya air, serta penggunaan teknologi pertanian adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kesinambungan produksi pangan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kelaparan tersembunyi atau hidden hunger. Kondisi ini terjadi ketika seseorang memperoleh cukup makanan dari sisi energi, tetapi mengalami kekurangan zat gizi mikro, seperti zat besi, vitamin, dan seng.

Dengan demikian, rasa kenyang belum tentu menunjukkan terpenuhinya kebutuhan gizi. Pola konsumsi yang terlalu bergantung pada karbohidrat tanpa keseimbangan protein, sayuran, dan buah-buahan dapat menimbulkan persoalan kesehatan dalam jangka panjang.

Indonesia juga menghadapi beban ganda masalah gizi, yakni kekurangan gizi yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya persoalan kelebihan berat badan dan obesitas.

Prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 memperlihatkan bahwa hampir satu dari lima balita masih mengalami gangguan pertumbuhan yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan berbagai faktor kesehatan serta lingkungan.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya kebijakan pangan yang tidak hanya mengejar kecukupan jumlah makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas gizi dan pola konsumsi masyarakat.

Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, khususnya bagi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemenuhan gizi dan swasembada pangan sebagai bagian penting agenda pembangunan nasional.

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah kelembagaan untuk mengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok program.

Namun, pelaksanaan program berskala besar membutuhkan tata kelola yang cermat. Ketersediaan bahan pangan segar, keamanan makanan, standar gizi, pengawasan kualitas, dan kesinambungan distribusi harus menjadi perhatian utama.

Tantangan tersebut semakin besar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang menghadapi keterbatasan transportasi, fasilitas penyimpanan, dan rantai pendingin.

Oleh sebab itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Dampaknya terhadap perbaikan status gizi, kesehatan penerima manfaat, serta pemberdayaan ekonomi lokal juga perlu dievaluasi secara berkala.

Selain intervensi gizi, pembenahan sektor produksi pangan menjadi bagian penting dalam perang melawan kelaparan.

Pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi untuk mempercepat penyaluran kepada petani. Langkah ini penting karena keterlambatan memperoleh pupuk dapat mengganggu jadwal tanam dan memengaruhi hasil produksi.

Reformasi birokrasi tersebut perlu disertai pengawasan agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak, dalam jumlah sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat.

Cadangan Pangan

Upaya lainnya dilakukan melalui penguatan cadangan pangan dan fasilitas penyimpanan di berbagai wilayah. Infrastruktur pergudangan diperlukan untuk menyerap hasil panen, mengurangi kehilangan pascapanen, dan menjaga pasokan ketika terjadi gangguan produksi.

Kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah juga menjadi instrumen perlindungan pendapatan petani. Penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani diharapkan memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani.

Meski demikian, perlindungan harga produsen harus tetap mempertimbangkan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Keseimbangan kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan tata kelola pangan nasional.

Di tengah ancaman perubahan iklim, pemerintah juga memperluas program pompanisasi dan pembangunan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan ketersediaan air di lahan produktif.

Intervensi tersebut perlu dibarengi pemeliharaan jaringan irigasi, penguatan kelembagaan petani, serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Tantangan jangka panjang lainnya adalah alih fungsi lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk, perluasan permukiman, dan pembangunan kawasan industri meningkatkan tekanan terhadap keberadaan sawah produktif.

Apabila tidak dikendalikan, penyusutan lahan dapat mengurangi kapasitas produksi pangan nasional dan meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Oleh sebab itu, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dilaksanakan secara konsisten melalui penataan ruang, kepastian hukum, dan pengawasan perubahan penggunaan lahan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan generasi mendatang.

Perang melawan kelaparan membutuhkan kebijakan yang saling terhubung, mulai dari peningkatan produksi, pengendalian harga, pemerataan distribusi, perbaikan gizi, hingga perlindungan sumber daya pertanian.

Program pemerintah perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan pangan yang berkelanjutan, disertai indikator keberhasilan yang jelas dan pengawasan yang terbuka.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Edukasi gizi keluarga, pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan, diversifikasi konsumsi, serta penguatan ekonomi desa dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.

Kemandirian pangan tidak berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan membangun kemampuan produksi dan sistem distribusi nasional yang tangguh sehingga masyarakat tidak mudah terdampak gejolak pasokan maupun harga global.

Bangsa yang kuat bukan semata bangsa yang memiliki cadangan pangan melimpah, melainkan bangsa yang mampu memastikan hasil pembangunan menjangkau setiap rumah tangga.

Perang melawan kelaparan pada akhirnya merupakan perjuangan menghadirkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan melindungi masa depan Indonesia.

Sebab, kemerdekaan akan memiliki makna yang lebih utuh ketika tidak ada lagi warga negara yang harus menghadapi hari esok dengan kecemasan apakah keluarganya dapat memperoleh makanan yang layak.

*) Entang Sastraatmadja adalah Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI).

Copyright © ANTARA 2026