Perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen (c-to-c) pada Semester I 2026, yang menjadi pijakan menuju target tersebut. Tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengandalkan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan untuk mencapai target ekonomi enam persen pada 2027 melalui investasi, produktivitas dan ekspor bernilai tambah.

Airlangga menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu andalan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,0 persen pada 2027.

"Perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen (c-to-c) pada Semester I 2026, yang menjadi pijakan menuju target tersebut. Tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen," kata Airlangga dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan target tersebut memerlukan tiga prasyarat, yakni pertumbuhan investasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan produktivitas pekerja, dan penguatan ekspor bernilai tambah. Investasi perlu tumbuh 8-9 persen dengan target penanaman modal sebesar Rp2.258 triliun.

Dalam kerangka tersebut, ekonomi digital menjadi mesin pertumbuhan yang terukur. Nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value/GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2025, naik 14 persen dari tahun sebelumnya.

Pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai 65,77 juta orang dengan 44,86 juta merchant.

Airlangga mengarahkan pengembangan ekosistem digital sebagai rantai nilai terpadu yang didukung oleh talenta digital yang berkualitas, pengembangan semikonduktor dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) serta infrastruktur yang memadai, antara lain pembangunan pusat data.

Di tingkat kawasan, pemerintah telah menyelesaikan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang ditargetkan akan ditandatangani bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada bulan November 2026 di Filipina.

Ratifikasi ASEAN DEFA ditargetkan selesai dalam 180 hari setelah penandatanganan dimaksud.

Kajian Boston Consulting Group memperkirakan pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN melalui implementasi DEFA dapat meningkat dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030.

Pertumbuhan transaksi digital perlu diimbangi dengan keamanan yang mumpuni. Bank Indonesia mencatat 12,99 miliar transaksi pembayaran digital pada Triwulan III 2025, tumbuh 38,08 persen secara tahunan.

Untuk melindungi ekonomi digital, Pemerintah menyiapkan kriptografi tahan kuantum guna mengantisipasi risiko Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), yaitu pencurian data terenkripsi untuk dibuka di masa depan menggunakan komputer kuantum.

Upaya ini didukung oleh penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC) dan pembentukan Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum oleh BSSN.

Dari sisi infrastruktur, Airlangga menekankan bahwa kunci pengembangan pusat data terletak pada ketersediaan lahan, listrik, dan air.

Ia menyampaikan kapasitas pusat data yang beroperasi mencapai 600-700 megawatt, dengan proyek dalam pipeline mencapai 1,3 gigawatt dengan perkiraan nilai investasi sebesar 15-20 miliar dolar AS.

NVIDIA juga menjajaki investasi sebesar 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp80,1 triliun) di KPBPB/FTZ Batam, yang masih dalam tahap pembicaraan.

Di sektor perdagangan, nilai e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih dari 14 persen menjadi 71 miliar dolar AS, sehingga menjadikannya pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara.

Pemerintah menargetkan transaksi e-commerce melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mencapai Rp40 triliun pada akhir 2026, naik 10 persen dari Rp36,4 triliun pada 2025, serta terus memperkuat ekosistem e-commerce.

Sementara itu, kerja sama internasional di bidang AI melalui World AI Collaboration Organization (WAICO) diperkirakan menarik investasi sebesar 8-12 miliar dolar AS pada 2026-2030.

Airlangga menegaskan pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar pertumbuhan semakin tinggi dan inklusif dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - Produk kopi lokal Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat dipamerkan pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di ICE BSD City, Tangerang, sebagai peluang memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Apresiasi tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat promosi produk sekaligus menjajaki pasar yang lebih luas melalui pameran dagang internasional yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026.

Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat mengunjungi stan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kamis, mencicipi kopi Herborneo yang menawarkan varian kopi rempah dan kopi pahit original, serta menilai produk tersebut memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera penikmat kopi.

“Kopinya mantap sekali ya, ada dua, satu kopi rempah, satu lagi kopi pahit, saya suka kopi pahit yang original, rasanya kalau buat saya buat pecinta kopi cocok banget,” ujar Dradjad.

Menurut Dradjad, potensi ekonomi kerakyatan melalui UMKM perlu terus dikembangkan karena berperan penting dalam memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan pemerintah diperlukan agar produk lokal tidak hanya dikenal di daerah asal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan internasional.

“Saya rasa memang potensi ekonomi rakyat seperti yang ditegaskan oleh Presiden dan merupakan salah satu prioritas dari Bapak Presiden itu sangat besar,” katanya.

Dia menegaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui penguatan kapasitas usaha dan peningkatan daya saing, sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.

“Tugas kita di Kemenko Perekonomian untuk membantu supaya ekonomi rakyat bisa tumbuh lebih cepat lagi sehingga kesejahteraan rakyat seperti yang ditetapkan oleh Bapak Presiden itu akan bisa semakin meningkat,” ujar Dradjad.

Keikutsertaan Banjarbaru dalam TEI ke-41 menjadi kesempatan memperkenalkan produk unggulan daerah kepada calon pembeli, mitra usaha, dan pelaku perdagangan dari berbagai negara.

Selain kopi, stan pemerintah kota turut menampilkan produk kriya dan olahan pangan lokal untuk memperlihatkan keragaman potensi ekonomi masyarakat.

Agar apresiasi tersebut berlanjut menjadi peluang usaha nyata, pelaku UMKM perlu memperkuat konsistensi kualitas produk, kemasan, kapasitas produksi, serta pemenuhan standar keamanan pangan dan persyaratan pasar tujuan. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi promosi lanjutan dan penjajakan kemitraan bisnis setelah pameran berakhir.

Penguatan akses pasar dan pendampingan usaha diharapkan dapat membantu UMKM Banjarbaru meningkatkan penjualan, memperluas jaringan distribusi, serta menciptakan nilai tambah ekonomi lokal melalui produk yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jadi debottlenecking, di mana ada deregulasi dan debirokratisasi, itu akan menjadi salah satu kunci bagi kita untuk bisa mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi kita.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo melaporkan sebanyak 135 dari 190 aduan pelaku usaha yang diterima Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) telah dituntaskan per 22 September 2026.

Dari jumlah aduan yang diselesaikan, sebanyak 129 aduan mencakup investasi lebih dari Rp625 triliun dan potensi penyerapan hingga 31.000 tenaga kerja.

Maka dari itu, Drajad menilai penyelesaian hambatan usaha lewat mekanisme debottlenecking terbukti efektif menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi debottlenecking, di mana ada deregulasi dan debirokratisasi, itu akan menjadi salah satu kunci bagi kita untuk bisa mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi kita," kata Drajad dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Tahun 2026, di Jakarta, Senin.

Pemerintah mengadakan sidang aduan kanal debottlenecking yang menjadi forum resmi untuk membahas dan menyelesaikan hambatan regulasi yang tumpang tindih, atau kendala perizinan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Sidang ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Satgas P3M-PPE.

Drajad menjelaskan pemerintah akan berupaya mengidentifikasi hambatan pada setiap kode klasifikasi barang atau Harmonized System (HS) guna mempercepat penyelesaian kendala regulasi.

Upaya tersebut diharapkan bisa mempercepat realisasi investasi menjadi kegiatan produksi yang bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

"Agar berkelanjutan penyelesaian kita wujudkan melalui deregulasi dan debirokratisasi, pemeriksaan hambatan pada setiap kode HS sehingga investasi lebih cepat menjadi produksi dan lapangan kerja. Jadi insya Allah nanti setiap HS akan kita cek mana saja yang ada hambatan, kemudian hambatan itu akan kita perbaiki regulasi maupun birokrasinya," ujarnya.

Selain pembenahan regulasi, dalam sambutannya Drajad juga menyampaikan pentingnya perluasan akses pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Indonesia telah memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang membuka akses ke pasar yang mencakup hampir 15 persen dari pasar global.

IEU-CEPA ditargetkan rampung pada awal 2027 mendatang.

Indonesia juga menjalin kerja sama perdagangan dengan Kanada yang terangkum ke dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA).

"Kerja sama perdagangan dengan Kanada berpotensi menambah ekspor Indonesia sebesar 1,1 miliar (dolar AS), sedangkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat untuk industri padat karya yang mempekerjakan sekitar 5 juta orang berpotensi meningkatkan ekspor hingga 2,3 miliar (dolar AS) per tahun," ujar Drajad pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan pembersihan jalan dari truk ODOL tidak akan pernah berhasil secara optimal hanya dengan mengandalkan penindakan di jalan raya tanpa didukung sistem angkutan multimoda

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong penguatan transportasi multimoda sebagai fondasi implementasi zero Over Dimension Overloading (ODOL) agar distribusi logistik tetap efisien, biaya terkendali, dan pertumbuhan ekonomi terjaga.

"Kebijakan pembersihan jalan dari truk ODOL tidak akan pernah berhasil secara optimal hanya dengan mengandalkan penindakan di jalan raya tanpa didukung sistem angkutan multimoda," kata Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Kemenko Perekonomian Atong Soekirman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu dalam acara sinkronisasi Focus Group Discussion (FGD) Implementasi zero ODOL untuk Masa Depan Logistik Indonesia yang digelar di Jakarta.

Ia menyampaikan, hingga saat ini sebagian besar distribusi logistik di Indonesia masih bertumpu pada angkutan jalan raya atau truk sehingga diperlukan penguatan ekosistem transportasi agar arus barang semakin efisien.

Karena itu, menurut dia, penerapan penyesuaian kapasitas muatan truk sesuai aturan perlu diiringi dengan penyediaan alternatif transportasi yang memadai agar distribusi logistik tetap berjalan lancar dan biaya tetap terkendali.

"Hal itu penting untuk menjaga efisiensi operasional pengusaha sekaligus memastikan stabilitas harga barang di pasar," ujarnya.

Karena itu, kata Atong, untuk mendukung perpindahan muatan berat dari jalan raya, diperlukan peran moda transportasi lain yang memiliki kapasitas angkut massal dan efisien, antara lain Kereta Api Logistik (Kalog) yang mampu mengangkut ratusan ton barang dalam satu rangkaian tanpa memberikan tekanan terhadap infrastruktur jalan.

Selain itu, transportasi laut juga memiliki peran strategis untuk mendukung pengiriman logistik jarak jauh antar pulau maupun antar provinsi secara efektif.

"Artinya, multimoda menjadi kunci utama agar logistik tetap murah dan efisien, sementara jalan raya tetap aman dan terjaga kualitasnya. Potensi ini perlu terus dioptimalkan," katanya.

Dia menegaskan, implementasi zero ODOL dapat berjalan melalui shifting atau peralihan moda transportasi dari truk ke kapal laut maupun kereta api. Namun, menurutnya, persiapan tersebut perlu dilakukan melalui tahapan yang matang.

"Staging ini menjadi sangat penting agar nanti ada masukan dari para pelaku usaha untuk menyesuaikan ke arah sana. Jadi, penerapannya perlu dilakukan secara bertahap," tuturnya.

Menurut di, penguatan sistem transportasi tidak hanya mendukung penerapan zero ODOL, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kelancaran lalu lintas dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional.

"Yang harus dilakukan untuk mengatasinya adalah mempersiapkan moda alternatif selain truk," katanya.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, industri, transportasi, dan logistik sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

Ia mengatakan, perkembangan industri akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, demikian pula dengan sektor transportasi dan logistik yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi.

Hal itu perlu dipahami karena pengaturan atau mekanisme kebijakan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan sektor industri.

Menurut dia, pengelolaan transportasi dan logistik yang baik akan memperkuat daya saing industri sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita berharap agar pengaturan kebijakan terkait transportasi itu harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nantinya,” kata Atong.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026