#30 tag 24jam
LKPP catat transaksi pengadaan produk dalam negeri capai Rp389 triliun
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa melaporkan realisasi transaksi pengadaan produk dalam negeri mencapai Rp389,2 ... [332] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa melaporkan realisasi transaksi pengadaan produk dalam negeri mencapai Rp389,2 triliun per 13 Oktober 2026.
Nilai tersebut setara dengan 91,3 persen dari total realisasi penyedia.
Kemudian, realisasi transaksi pengadaan yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) tercatat sebesar Rp191,3 triliun dengan partisipasi 271.369 pelaku usaha atau setara 44,9 persen dari total realisasi penyedia.
"Capaian ini menunjukkan bahwa pengadaan pemerintah memiliki potensi besar dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha," kata Sarah dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.
Meski demikian, perluasan peluang pasar harus diikuti dengan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pemerintah.
Sarah menilai pelaku usaha perlu terus meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, ketepatan waktu, kesinambungan pasokan, efisiensi, dan daya saing.
Di sisi lain, pemerintah perlu merencanakan kebutuhan secara jelas, memahami kondisi pasar, serta memberikan kesempatan berusaha yang adil sesuai dengan ketentuan.
"Melalui business matching, kita berharap akan terjalin suatu hubungan yang lebih baik antara kebutuhan pemerintah dan kapasitas pelaku usaha," ujarnya.
Sarah mengatakan forum tersebut bisa membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai produk dan kemampuan penyedia, sekaligus memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kebutuhan serta standar yang harus dipenuhi.
Ia menambahkan capaian pengadaan juga perlu didukung oleh transformasi digital, khususnya melalui pemanfaatan katalog elektronik (e-katalog).
Berdasarkan data LKPP, nilai transaksi melalui e-katalog pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp190,7 triliun, dengan 1.474.018 transaksi yang melibatkan 122.395 pelaku usaha.
Adapun jumlah produk yang tercatat dalam katalog elektronik mencapai 2.436.601 produk.
"Capaian ini menunjukkan besarnya ekosistem digital yang dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan produk yang tersedia di pasar," kata Sarah.
Namun, e-katalog tidak boleh sekadar menjadi sarana untuk menampilkan produk dan melakukan transaksi.
"Kita perlu memastikan bahwa ekosistem digital ini mampu memperluas akses pasar, mendorong persaingan yang sehat, meningkatkan transparansi serta memudahkan pemerintah untuk memperoleh barang jasa yang sesuai dengan kebutuhannya," tambahnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
LKPP selaraskan kebutuhan pengadaan pemerintah dan pelaku usaha
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempertemukan 16 kementerian/lembaga (K/L) pengampu program prioritas dengan para pelaku usaha ... [417] url asal
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempertemukan 16 kementerian/lembaga (K/L) pengampu program prioritas dengan para pelaku usaha melalui forum Business Matching 2026 guna menyelaraskan kebutuhan pengadaan pemerintah dengan kapasitas penyedia.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai penguatan pengadaan barang dan jasa yang tepat sasaran menjadi penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Dengan nilai belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun atau setara dengan 30 persen dari total APBN, pengadaan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah pembangunan nasional,” kata Sarah dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan keputusan pengadaan tidak hanya menentukan barang dan jasa yang dibeli pemerintah, tetapi juga memengaruhi peluang usaha, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri nasional.
Karena itu, keberhasilan pengadaan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, pengadaan juga harus memastikan barang dan jasa tersedia dengan mutu, waktu, dan biaya yang tepat sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Menurut Sarah, pelaksanaan program prioritas pemerintah membutuhkan ketersediaan barang dan jasa berkualitas, kapasitas produksi yang memadai, distribusi yang andal, serta penyedia yang mampu memenuhi spesifikasi dan tenggat waktu.
Dengan demikian, kebutuhan pengadaan perlu diidentifikasi sejak awal disertai pemetaan ketersediaan produk dan kapasitas penyedia.
Potensi kendala dalam produksi, distribusi, maupun pemenuhan spesifikasi juga perlu diantisipasi agar tidak menghambat pelaksanaan program.
Sementara itu, Deputi Bidang Penguatan Strategi dan Kebijakan LKPP Muhammad Aris Supriyanto mengatakan Business Matching 2026 bertujuan memperluas akses informasi dan peluang pasar pengadaan pemerintah, mendorong penggunaan produk dalam negeri, hingga meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional.
Kegiatan itu berlangsung pada 14-15 Oktober 2026 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.
Business Matching 2026 itu awalnya menargetkan partisipasi 1.000 peserta dari beragam K/L, Pemda, BUMN dan BUMD, hingga asosiasi usaha.
Namun, hingga pembukaan kegiatan, jumlah peserta yang terdaftar mencapai 1.363 orang.
Rangkaian kegiatan meliputi lokakarya dan diskusi tematik, sesi business matching, pameran produk pelaku usaha, serta layanan konsultasi dan fasilitasi usaha.
LKPP menargetkan kegiatan tersebut menghasilkan pemetaan kebutuhan pengadaan K/L dan identifikasi kapasitas pelaku usaha.
"Hasil kegiatan ini selanjutnya akan didokumentasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sehingga dapat menjadi masukan bagi peningkatan kesiapan pengadaan perluasan akses pasar pelaku usaha serta penguatan penggunaan produk dalam negeri," ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, manfaat kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut setelah penyelenggaraan acara dan memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Bulog Bengkulu lampaui 150 persen target pengadaan beras 2026
Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu melampaui target pengadaan beras 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat cadangan pangan nasional dan mendukung ... [388] url asal
Bengkulu (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu melampaui target pengadaan beras 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat cadangan pangan nasional dan mendukung penyerapan hasil panen petani.
"Capaian pengadaan beras nasional yang melampaui empat juta ton merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Bagi kami di Bengkulu, pencapaian ini menjadi dorongan untuk terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bengkulu Sugeng Hardono di Bengkulu, Jumat.
Capaian tersebut lanjut dia juga menjadi dorongan Bulog Bengkulu untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan dapat berjalan secara maksimal.
Berdasarkan data perusahaan, realisasi pengadaan beras Bulog Bengkulu pada 2026 mencapai 4.783.827 kilogram atau 150,19 persen dari target 3.185.136 kilogram. Kelebihan pengadaan dari target itu mencapai sebanyak 1.598.691 kilogram.
Sugeng mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Bulog Bengkulu untuk terus meningkatkan kinerja pengadaan dan memperkuat kolaborasi dengan petani serta mitra kerja hingga akhir 2026.
Menurut dia, Bulog Bengkulu akan terus memperkuat sinergi dengan petani, mitra penggilingan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penyerapan hasil produksi pertanian.
"Melalui kerja bersama dari hulu hingga hilir, Bulog Kanwil Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, memberikan manfaat bagi petani, dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu," kata dia.
Secara nasional, Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan beras mencapai 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026 atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Realisasi tersebut menjadi capaian pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog, melampaui pengadaan pada 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.
Sebelumnya, pengadaan beras terbesar tercatat pada 2012 dengan realisasi 3,65 juta ton. Capaian nasional tersebut memperkuat cadangan beras pemerintah untuk mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen serta penyaluran pangan kepada masyarakat.
Melalui pengadaan dari tingkat hulu, Bulog terus menjalankan perannya dalam menjaga ketersediaan pangan, menyerap hasil produksi petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Bulog dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.
Menurutnya keberhasilan melampaui target bukan sekadar pencapaian angka, melainkan bukti nyata dedikasi dan kerja bersama dalam menyerap hasil panen petani di berbagai daerah.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Bulog Jabar serap 665 ribu ton beras sokong rekor nasional 4 juta ton
Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat mencatatkan penyerapan gabah dan beras petani mencapai 665.757 ton atau 96 persen dari target 2026, menjadi penopang ... [326] url asal
#bulog-jabar #serapan-beras-jabar #rekor-pengadaan-beras-indonesia #pengadaan-beras-bulog
Bandung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat mencatatkan penyerapan gabah dan beras petani mencapai 665.757 ton atau 96 persen dari target 2026, menjadi penopang utama keberhasilan Bulog mencetak rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah berdiri dengan melampaui 4 juta ton secara nasional.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat Nurman Susilo di Bandung, Jumat, menjelaskan penyerapan masif di sentra-sentra produksi Jawa Barat tersebut memperkokoh realisasi Public Service Obligation (PSO) nasional yang per 8 Oktober 2026 telah menembus 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.
Nurman Susilo mengungkapkan penyerapan gabah petani lokal secara agresif dilakukan untuk memberikan kepastian pasar sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
"Kami akan terus bergerak, bekerja, dan berkolaborasi untuk mendorong penyerapan gabah petani serta mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Realisasi target setara beras di Bulog Jabar sudah mencapai 665,757 ribu ton atau 96 persen dari target tahun 2026," ujar Nurman dalam keterangannya.
Nurman menambahkan, capaian mendekati 100 persen di Jawa Barat ini bergerak selaras dengan kinerja historis nasional yang melewati rekor tertinggi sebelumnya pada 2012 sebesar 3,65 juta ton dan capaian 2025 sebesar 3,19 juta ton.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pencapaian melampaui 102 persen sebelum akhir tahun 2026 ini merupakan bukti solidnya kolaborasi antara Bulog, kementerian, TNI, pemerintah daerah, dan para petani.
"Capaian lebih dari 4 juta ton setara beras yang memecahkan rekor capaian tertinggi sepanjang Bulog berdiri ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh insan Bulog di berbagai penjuru Indonesia yang terus bergerak, turun langsung ke lapangan, mendampingi petani, serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik," kata Rizal.
Rizal menambahkan, rekor pengadaan nasional ini menjadi kado terbaik menuju dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memberikan fondasi stok cadangan pangan yang kokoh bagi program stabilisasi harga serta penyaluran bantuan pangan masyarakat hingga akhir tahun.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Perum Bulog Banyumas telah lampaui target pengadaan beras 2026
Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, Jawa Tengah, merealisasikan pengadaan setara beras sebanyak 72.383.537 kilogram atau 100,1 persen dari target 2026 ... [347] url asal
Realisasi tersebut melampaui target sebanyak 71.036 kilogram berkat dukungan berbagai pihak dalam penyerapan hasil panen petani
Purwokerto (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, Jawa Tengah, merealisasikan pengadaan setara beras sebanyak 72.383.537 kilogram atau 100,1 persen dari target 2026 sebanyak 72.312.501 kilogram.
“Realisasi tersebut melampaui target sebanyak 71.036 kilogram berkat dukungan berbagai pihak dalam penyerapan hasil panen petani,” kata Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.
Ia mengatakan sinergi Bulog dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), penyuluh pertanian dan petani berperan dalam mendukung kelancaran pengadaan gabah dan beras.
Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penyerapan hasil panen, menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta meningkatkan cadangan pangan pemerintah.
"Kami terus menjalankan peran dalam penyerapan hasil panen petani guna mendukung stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah," kata Prawoko.
Sementara dalam siaran pers Kantor Pusat Perum Bulog yang diterima di Purwokerto, Jumat (9/10) siang, disebutkan realisasi pengadaan beras untuk penugasan Public Service Obligation (PSO) secara nasional hingga 8 Oktober 2026 mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.
Capaian tersebut menjadi realisasi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdiri, melampaui pengadaan pada 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Sebelumnya, capaian tertinggi tercatat pada 2012 sebesar 3,65 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras insan Bulog serta dukungan berbagai pihak dalam menyerap hasil produksi petani dan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, pemerintah daerah, petani, penyuluh pertanian, mitra kerja, dan seluruh pihak yang mendukung pengadaan beras nasional.
Menurut dia, pengadaan yang kuat di tingkat hulu menjadi fondasi untuk menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta memperkuat cadangan pangan pemerintah.
“Bulog berkomitmen melanjutkan penyerapan hasil panen hingga akhir 2026 melalui penguatan jaringan pembelian di sentra produksi, kesiapan sarana penyimpanan, dan percepatan pengadaan saat panen guna mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Ahmad Rizal.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)