Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja.

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih sebatas opsi yang terbuka untuk dipertimbangkan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku bagi seluruh ASN.

“Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja,” katanya saat memberikan keterangan mengenai pengembangan KDKMP, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ia menjelaskan gerai KDKMP ke depan dimungkinkan menjadi salah satu saluran penyaluran gaji ASN, termasuk pembayaran pensiun, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan proses dan persiapan lebih lanjut.

“Bisa saja untuk ke depannya dimungkinkan, terbuka kemungkinan, menjadi salah satu outlet untuk menyalurkan gaji, termasuk pensiun dari ASN misalnya,” ujarnya pula.

Menurut Bima, rencana tersebut merupakan bagian dari kemungkinan pemanfaatan gerai koperasi untuk memperluas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.

Namun, ia menegaskan bahwa realisasi opsi tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan koperasi serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam mekanisme penyaluran gaji dan pensiun ASN.

“Ya tapi kan ini prosesnya masih panjang dan kita juga harus betul-betul memastikan siapnya kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak gitu,” katanya lagi.

Bima menambahkan, pembahasan mengenai kemungkinan penyaluran gaji melalui gerai KDKMP tidak dapat dimaknai sebagai keputusan untuk mengalihkan seluruh mekanisme pembayaran gaji ASN ke koperasi.

Pemerintah masih perlu memastikan kesiapan operasional dan kelembagaan KDKMP agar dapat menjalankan fungsi tersebut apabila opsi itu nantinya direalisasikan.

Dengan demikian, penyaluran gaji ASN dan pembayaran pensiun melalui gerai KDKMP masih berupa kemungkinan yang memerlukan kajian serta persiapan lebih lanjut, bukan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN menerima gaji melalui koperasi.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah proses administrasi dan penerbitan surat penugasan selesai.

"Bantuan pangan ke depan untuk Oktober, November, Desember itu juga dilaksanakan di KDKMP," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Bulog telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait persiapan penyaluran bantuan pangan melalui koperasi.

"Proses administrasi sedang berjalan," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah proses administrasi di Kementerian Keuangan selesai, Direktorat Jenderal Anggaran akan menyampaikan surat kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Selanjutnya, Bapanas akan menerbitkan surat penugasan kepada Bulog untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat melalui KDKMP di wilayah yang telah memiliki fasilitas tersebut.

Rizal mengatakan mekanisme penerimaan bantuan pangan untuk sementara tetap menggunakan prosedur yang telah berlaku sebelumnya, termasuk verifikasi identitas penerima manfaat.

"Sementara masih menggunakan prosedur yang seperti biasa dulu," ujar dia.

Ia menjelaskan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan harus membawa undangan dari dinas sosial yang dilengkapi kode batang (barcode) serta kartu tanda penduduk (KTP).

Petugas kemudian akan memindai kode batang dan memeriksa kesesuaian data penerima sebelum bantuan pangan diserahkan kepada masyarakat.

Rizal menyebut penyaluran bantuan pangan dapat dilaksanakan di halaman KDKMP menggunakan tenda maupun di dalam gudang koperasi agar proses distribusi lebih mudah diawasi.

Sementara itu, bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki KDKMP, Bulog tetap akan menggunakan mekanisme penyaluran bantuan pangan seperti sebelumnya.

"Nah yang belum ada KDKMP seperti biasa. Tetap di kelurahan masing-masing," kata Rizal.

Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa KDKMP tetap dapat menerima bantuan pangan melalui mekanisme penyaluran yang selama ini digunakan.

Pemerintah telah menetapkan kelanjutan bantuan pangan beras untuk periode Oktober–Desember 2026 dengan sasaran sekitar 33,24 juta penerima dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.

Setiap penerima mendapat alokasi 10 kilogram (kg) beras per bulan atau total 30 kg untuk tiga bulan, dengan estimasi kebutuhan beras nasional mencapai sekitar 997 ribu ton.

Pada Kamis (8/10), Bapanas mengatakan penyaluran bantuan pangan beras periode tersebut masih dalam proses persiapan, sementara Bulog telah menyiapkan beras dan menunggu surat penugasan untuk memulai distribusi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami memperkuat pasokan pertalite dan pertamax untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali

Denpasar (ANTARA) -

“Kami memperkuat pasokan pertalite dan pertamax untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Senin.

Pertamina mengerahkan kapal tanker yang mengangkut tambahan pasokan BBM jenis pertalite dan pertamax itu dan dijadwalkan tiba pada Senin 12 Oktober, Rabu 14 Oktober dan Jumat 16 Oktober di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Kedatangan kapal tersebut mendukung percepatan distribusi BBM ke SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelancaran pelayanan.

Ia menjelaskan, rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari yang sekaligus menjadi salah satu acuan dalam merencanakan pasokan dan mengatur prioritas distribusi agar kebutuhan SPBU dapat terpenuhi sesuai kondisi di lapangan.

Sebelumnya, pada Minggu (11/10) juga sudah sandar kapal tanker yang membawa 18.000 kiloliter pertalite dan 2.500 kiloliter pertamax di Terminal Manggis yang disalurkan kepada lembaga penyalur (SPBU) di Pulau Dewata.

Suplai BBM berkelanjutan itu dilakukan mencermati dinamika di lapangan karena banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengalami antrean panjang konsumen membeli BBM.

“Penyaluran ke SPBU terus kami optimalkan dengan mempertimbangkan kondisi stok dan tingkat konsumsi di masing-masing wilayah,” ujar Ahad.

Sejalan dengan rencana kedatangan kapal tersebut, pihaknya terus mengoptimalkan proses pembongkaran muatan dan distribusi dari terminal ke SPBU, sekaligus mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan stok dan konsumsi di setiap wilayah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan,” imbuh dia.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Bulog menyalurkan jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram, sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternakan sekaligus mendukung stabilitas pangan di daerah

Tanjungpinang (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menyalurkan 49 ton jagung kepada peternak ayam guna menjaga pasokan dan harga melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengatakan Program SPHP Jagung merupakan bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau bagi peternak, khususnya peternak ayam.

"Bulog menyalurkan jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram, sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternakan sekaligus mendukung stabilitas pangan di daerah," kata Arief di Tanjungpinang, Sabtu.

Ia menyampaikan penyaluran jagung terus dilakukan melalui mekanisme distribusi yang disiapkan Bulog untuk memastikan jagung dapat diterima sesuai kebutuhan di wilayah kerja Bulog Tanjungpinang.

Selain penyaluran jagung SPHP, kata dia, Bulog juga terus melakukan penguatan penyerapan jagung produksi dalam negeri sebagai bagian dari upaya mendukung petani jagung sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan jagung pemerintah.

Penyaluran jagung SPHP jagung dan penyerapan jagung dalam negeri merupakan bagian dari upaya BULOG menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan peternak. Bulog memastikan penyaluran jagung SPHP berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan peternak.

"Di sisi lain, penyerapan jagung produksi dalam negeri terus kami dorong sebagai bentuk dukungan terhadap petani jagung dan penguatan cadangan jagung pemerintah," ujarnya.

Secara nasional, lanjut Arief, Bulog memastikan ketersediaan jagung pemerintah dalam kondisi mencukupi. Berdasarkan data posisi per 7 Oktober 2026, stok jagung pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 98.442 ton.

Ketersediaan stok tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyaluran SPHP jagung di berbagai wilayah, termasuk di Kepri.

Ia menambahkan Bulog Cabang Tanjungpinang terus mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah,TNI dan Polri, petani, peternak, mitra pengadaan untuk memastikan distribusi jagung berjalan lancar.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bulog dalam menjaga ketersediaan pasokan, mendukung stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kepri.

"Melalui sinergi antara penyerapan jagung produksi dalam negeri, pengelolaan stok pemerintah, dan percepatan penyaluran SPHP jagung, Bulog terus berkontribusi menjaga keseimbangan ekosistem jagung dari hulu hingga hilir serta mendukung keberlanjutan sektor peternakan," demikian Arief.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyebutkan bahwa realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga periode 6 Oktober 2026 telah mencapai Rp243,3 triliun.

"Perkembangan realisasi KUR hingga Oktober 2026 telah tersalur sebanyak Rp243 triliun kepada 3,77 juta UMKM," katanya pada saat Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang digelar Kementerian UMKM di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Untuk penyaluran sektor produksi, kata dia, sebesar Rp159 triliun atau 66 persen, dan telah mencapai target nasional sebesar 65 persen.

Realisasi debitur baru juga mencapai 1.606.995 debitur atau telah melampaui target nasional sebanyak 1.372.311 debitur baru secara nasional.

Sedangkan untuk debitur graduasi, dari target 1.105.793 debitur, telah terealisasi sebanyak 702.785 debitur atau 63,6 persen.

Ia menyebutkan penyaluran KUR untuk Jateng pada periode yang sama telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.447 debitur.

"Kalau di Jawa Tengah, penyaluran KUR telah mencapai 42,8 triliun kepada 760.477 debitur dengan sektor produksi Rp25,5 triliun," katanya.

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, penyaluran KUR terbesar di Kabupaten Pati sebesar Rp2,87 triliun kepada 42.804 debitur.

Serta, Kabupaten Grobogan dengan penyaluran KUR sebesar Rp2,40 triliun kepada sebanyak 40.346 debitur.

"Jadi, masih ada kesempatan kepada teman-teman, pengusaha UMKM untuk bisa menikmati fasilitas ini," katanya.

Menurut dia, penyaluran KUR memang diarahkan ke sektor produksi, sebab di sektor tersebut tercipta banyak lapangan pekerjaan.

Khusus untuk Jateng, kata dia, penyaluran KUR terbanyak masih pada sektor pertanian, disusul oleh perikanan dan pengolahan makanan.

"Karena Jawa Tengah itu adalah penghasil tenaga kerja yang sangat banyak, kita berharap sektor produksi khusus Jateng itu bukan 65 persen, tetapi kalau bisa sekitar 67 persen," katanya.

Apalagi, kata dia, banyak perguruan tinggi di Jateng yang juga memiliki inkubator bisnis sehingga bisa mendukung pengembangan sektor produksi UMKM.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bengkulu (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 379.081 warga di Provinsi Bengkulu hingga awal Oktober 2026 telah memanfaatkan program makan bergizi gratis (MBG).

"Hingga awal Oktober 2026 pemanfaat program MBG telah mencapai 379.081 orang dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp833,82 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim di Kota Bengkulu, Rabu.

Untuk itu, saat ini program MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas guna mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ia menyebut bahwa seiring dengan perluasan program, pemerintah terus memperkuat aspek tata kelola, pengawasan, serta pemenuhan standar keamanan pangan agar manfaat keuangan negara dapat dirasakan masyarakat secara optimal, aman, dan akuntabel.

Sebab, kata dia, dengan realisasi program mencapai 379.081 penerima manfaat menjadi langkah langkah nyata pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Bengkulu.

Untuk pelaksanaan program MBG di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang sangat progresif, sebab hingga Agustus 2026 program tersebut telah diimplementasikan secara komprehensif di 10 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu.

Di sisi lain, Zaid menerangkan bahwa berdasarkan data total Satuan Pelayanan Pendidikan Gizi (SPPG) di Provinsi Bengkulu mencapai 175 SPPG dan hanya 143 SPPG yang telah beroperasi penuh untuk melayani kebutuhan gizi anak -anak sekolah.

"Untuk mengoptimalkan dampak ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap SPPG dapat terintegrasi dengan sistem rantai pasok daerah melalui dorongan kemitraan langsung antara dapur gizi dengan para petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal," ujar dia.

Diketahui, melalui program MBG telah menyerap 7.360 tenaga kerja dan melibatkan 1.094 pemasok (supplier) bahan baku makanan.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026