Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan

Sukoharjo (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyebutkan setidaknya 64 persen Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut telah beroperasi dari total 8.523 Koperasi Merah Putih.

"Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan," katanya, di Sukoharjo, Selasa, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sukoharjo.

Kunjungan itu menyasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran Kecamatan Baki, Sukoharjo, untuk melihat kesiapan koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng terus mendorong percepatan verifikasi dan validasi gerai KDKMP untuk memastikan kesiapan bangunan, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi sebelum beroperasi.

Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk, dan dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi infrastruktur, sebanyak 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun 100 persen yang menempatkan Jawa Tengah pada urutan kedua nasional. Khusus Kabupaten Sukoharjo, tercatat 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa.

Ia menyebutkan sebanyak 4.230 KDKMP menjadi prioritas verifikasi, dan hingga 30 September 2026 progresnya telah mencapai 61,67 persen.

Selain verifikasi, Pemprov Jateng menyiapkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP secara bertahap mulai Oktober hingga akhir November 2026.

Penguatan koperasi juga dilakukan melalui fasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota, pengembangan kemitraan usaha, serta pendampingan tata kelola dan pemasaran produk lokal.

Di Desa Purbayan, misalnya, terdapat potensi usaha berupa budidaya jamur kuping, kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran yang dikelola PKK, hingga kerajinan wayang.

Rangkaian kegiatan diawali di KDKMP Purbayan, dengan agenda, meliputi penyerahan bantuan beras secara simbolis kepada 10 penerima, peninjauan gerai dan gudang koperasi, aktivitas transaksi, serta Gerakan Pangan Murah dan produk UMKM.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut dia, pembangunan gedung koperasi merupakan langkah awal. Keberadaan fasilitas tersebut harus diikuti dengan kegiatan usaha yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, KDKMP diarahkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan elpiji bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani serta pelaku UMKM.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan satu tenaga manajer koperasi yang pembiayaannya ditanggung selama dua tahun, dan setelah itu koperasi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan 15 lembaga inkubator untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas bisnis koperasi, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan program inkubasi tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola dan penyusunan rencana bisnis sebagai bekal koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," kata Deva dalam kegiatan Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi. Setiap inkubator mendampingi sekitar 15 koperasi melalui program pembinaan selama enam bulan.

Dalam program tersebut, koperasi dibantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, menyusun rencana bisnis, serta memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk pengelolaan pengurus dan pelaksanaan rapat anggota.

Menurut Deva, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya memiliki kelembagaan yang memadai, tetapi juga mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya.

Program inkubasi itu juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan koperasi dalam mengakses pembiayaan dari LPDB.

Dengan memiliki rencana bisnis yang terukur dan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan dapat memanfaatkan dana bergulir untuk kegiatan produktif serta memenuhi kewajiban pengembaliannya.

Selain melalui inkubasi, LPDB juga mendorong pengembangan KDKMP melalui pola pendampingan antarkoperasi atau program kakak asuh.

Deva menyebut skema tersebut memungkinkan koperasi yang telah mapan membantu koperasi desa dalam mengembangkan usaha dan memperkuat pengelolaan organisasi.

Ia mencontohkan Koperasi Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur yang menjadi kakak asuh bagi 120 KDKMP di provinsi tersebut.

Menurut dia, pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesiapan KDKMP dalam menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan program pengembangan koperasi desa.

Sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi secara kumulatif telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir (end user) mencapai 537.678 orang.

Khusus pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.

Memasuki 2027, LPDB mengantisipasi peningkatan kebutuhan pembiayaan koperasi. Meski pagu anggaran tahun depan belum ditetapkan, LPDB optimistis target penyaluran dapat meningkat seiring dengan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, perikanan, serta KDKMP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan penerapan innovative credit scoring pada 2027 untuk mempercepat proses evaluasi pembiayaan koperasi sekaligus meningkatkan akurasi penilaian kelayakan penerima dana.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, inovasi tersebut dikembangkan untuk mengubah proses akuisisi pembiayaan yang selama ini cenderung dilakukan secara manual menjadi berbasis data terintegrasi.

"Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya," kata Krisdianto dalam Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Melalui penerapan credit scoring, LPDB menargetkan proses evaluasi pembiayaan yang sebelumnya memerlukan waktu relatif lama dapat dipangkas menjadi hitungan menit.

Sistem itu juga diharapkan dapat mengurangi antrean pengajuan dan menyediakan data analisis yang lebih komprehensif bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Meski demikian, LPDB masih melakukan penyempurnaan terhadap sistem, terutama dalam pengujian kriteria penilaian dan pengukuran risiko pembiayaan.

Krisdianto mengatakan pengembangan sistem perlu dilakukan secara cermat karena dana bergulir yang dikelola LPDB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penyalurannya harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Di sisi lain, kriteria penilaian juga perlu dirancang agar tidak terlalu kaku sehingga koperasi yang layak memperoleh pembiayaan tidak terhambat oleh sistem penilaian yang kurang fleksibel.

LPDB menargetkan teknologi tersebut dapat diterapkan pada 2027 guna mempercepat pelayanan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada koperasi di berbagai daerah.

Secara kumulatif, sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir sebanyak 537.678 orang.

Sementara itu, pada 2026, nilai pembiayaan yang terealisasi telah menembus Rp1,6 triliun di 22 provinsi dengan 115 mitra koperasi, dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita.

Yogyakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan peran koperasi pertanian di antara negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.

Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah mengatakan koperasi perlu diperkuat sebagai penggerak sektor riil, terutama dalam menghubungkan petani dengan pembiayaan, teknologi, sarana produksi, pengolahan, distribusi, hingga akses pasar.

“Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita,” kata Farida dalam Sidang ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC), di Yogyakarta, Senin, dikutip dari keterangan pers.

"Kami sesama penggerak koperasi di ASEAN berkumpul berfokus untuk bagaimana bisa swasembada pangan agar koperasi-koperasi yang ada di ASEAN menjadi leading sector, menjadi garda terdepan swasembada pangan di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut dia, penguatan kelembagaan koperasi diperlukan agar koperasi pertanian dapat berperan lebih besar dalam mendukung agenda swasembada pangan di masing-masing negara anggota ASEAN.

Melalui forum tersebut, Indonesia mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi pertanian untuk memperkuat kontribusi koperasi terhadap ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi pedesaan.

Farida menyebut Indonesia memiliki sejumlah koperasi pertanian yang dapat menjadi contoh pengembangan di tingkat regional, antara lain Koperasi Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Koperasi Sukamakmur, serta koperasi pengolahan susu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pengalaman koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi delegasi negara-negara ASEAN dalam mengembangkan koperasi di sektor pangan dan pertanian.

Pejabat Senior Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN Dian Sukmajaya mengatakan pertukaran pengalaman juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke koperasi yang dinilai berhasil mengelola sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Melalui kunjungan tersebut, delegasi negara anggota ASEAN diharapkan dapat mempelajari praktik pengelolaan koperasi yang berhasil untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Dian mengatakan upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas koperasi pertanian di kawasan Asia Tenggara.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 hingga kini telah menyalurkan dana bergulir dengan total sebesar Rp1,6 triliun kepada sekitar 150-an koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sudah terealisasi Rp1,6 triliun untuk kurang lebih di sekitar 150 koperasi dan tersebar di 35 provinsi," kata Direktur Utama LPDB Koperasi Kemenkop Krisdianto di sela Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, penyaluran dana bergulir bagi koperasi akan terus dilakukan lembaganya termasuk ke wilayah Papua yang sampai saat ini masih ada beberapa koperasi belum tersentuh pembiayaan tersebut karena keadaan kondisi geografisnya.

"Tapi mudah-mudahan sampai dengan Desember nanti kita bisa tembus Rp2,1 triliun sampai Rp2,2 triliun. Harapannya seperti itu," katanya.

Dia menjelaskan, mayoritas koperasi yang dibiayai pemerintah melalui dana bergulir sesuai arahan Presiden Prabowo adalah koperasi yang bergerak di sektor riil, termasuk di dalamnya ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Jadi kurang lebih 85 persen dari Rp2,1 triliun itu pembiayaannya adalah di sektor riil. Sektor riil itu ya di dalamnya ada KDKMP, terus kemudian program-program strategis nasionalnya Pak Prabowo, maupun program prioritasnya kementerian kami," katanya.

Dia menyebut program prioritas Kemenkop tersebut salah satunya misalnya hilirisasi sawit, kemudian koperasi perumahan rakyat atau pembiayaan untuk perumahan rakyat yang dilakukan melalui koperasi.

"Selanjutnya untuk mendukung ketahanan pangan, kemandirian beras untuk koperasi yang menghasilkan beras, menghasilkan tebu dan segala macam, seperti itu," katanya.

Dia mengatakan, terdapat tiga atau 'three" sukses yang menjadi tolok ukur kesuksesan program dana bergulir bagi koperasi, yang pertama sukses penyaluran, sehingga semakin banyak dana bergulir yang disalurkan itu sebagai salah satu parameter kesuksesan.

"Jadi jumlah koperasi, nilai yang dicairkan itu menjadi suksesnya kita. Makanya kan target Rp2,1 triliun tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya sekian triliun itu artinya apa, tiap tahun mengalami peningkatan, itu sukses yang pertama," katanya.

Dia mengatakan, kemudian sukses kedua adalah sukses kemanfaatan, sehingga anggaran LPDB yang disalurkan ke koperasi melalui dana bergulir tersebut seberapa besar bisa dinikmati koperasi untuk hal yang sifatnya produktif.

"Dan harus sebisa mungkin LPDB 'inline' dengan program pemerintah, Kemenkop, yaitu hilirisasi sawit sebisa mungkin kita banyak menyalurkan di segmen sawit, segmen perikanan, segmen nelayan itu untuk ketersediaan bahan bakar solar buat nelayan," katanya.

Dia mengatakan, yang ketiga adalah sukses pengembalian atas kredit macet atau NPL (non-performing loan), sehingga semakin bisa menekan NPL, menandakan koperasi yang dibiayai pemerintah melalui dana bergulir tersebut tepat sasaran.

"Koperasi bagus dan bisa mengelola kepercayaan yang diberikan LPDB sehingga mereka dapat mengembalikan LPDB tanpa ada kemacetan. Kalaupun terjadi adanya resiko bisnis yang mereka hadapi tetap ada jadwalnya melalui program restrukturisasi," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X mengatakan koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Selain itu memperkuat kemandirian masyarakat, serta melingkarkan kesejahteraan para anggotanya," kata Wagub DIY saat membuka sidang ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan Sidang ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) di Yogyakarta, Senin.

Oleh karena itu, kata Wagub, forum internasional di Yogyakarta tersebut menjadi forum strategis bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan koperasi pertanian melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik yang baik.

"Forum ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai penggunaan kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat kemitraan,serta mendorong daya saing produk koperasi di kawasan Asia Tenggara," katanya.

Pejabat Senior Divisi Pangan Pertanian Dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN, Dian Sukmajaya mengatakan salah satu aksi nyata dari forum regional untuk memperkuat peran koperasi dalam mendorong produktivitas di sektor pertanian dilakukan action visit.

"Program ini memberikan kesempatan bagi koperasi-koperasi dari negara anggota kawasan untuk melakukan kunjungan langsung ke koperasi yang dinilai berhasil dalam mengelola pertanian, perkebunan hingga peternakan," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, kata dia, diharapkan para delegasi dapat belajar dan mereplikasi contoh sukses koperasi untuk kemudian diimplementasikan di negaranya masing-masing.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Faridah Farichah mengatakan Indonesia yang menjadi tuan rumah dari kegiatan ini berkomitmen untuk memastikan seluruh upaya penguatan koperasi di sektor pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan dapat diwujudkan melalui aksi-aksi nyata di lapangan.

"Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita," kata Wamenkop Farida.

Wamenkop mengatakan komitmen swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia perlu didukung oleh penguatan kelembagaan koperasi sebagai penggerak sektor riil, terutama pertanian.

Karena itu, para pelaku koperasi di kawasan ASEAN berkumpul untuk merumuskan langkah konkret agar koperasi dapat menjadi sektor terdepan dalam menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah mengatakan 10 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kabupaten itu telah siap beroperasi untuk memulai kegiatan usaha.

"Dari 20 gerai yang telah selesai dibangun, 10 gerai menyatakan kesiapan memulai kegiatan usaha dalam waktu dekat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong Fit Dewana di Parigi, Senin.

Ia mengemukakan dari 283 desa/kelurahan, sebanyak 37 gerai KDKMP sedang berproses. Sebanyak 20 gerai di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik 100 persen dan 10 gerai telah melalui tahapan verifikasi serta validasi oleh pemerintah, sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Sementara itu 17 gerai lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan fisik. Adapun 10 gerai yang siap beroperasi, yakni KDKMP Olobaru, Suliindah, Tindaki, Pangi, Laemanta, Donggulu, Katulistiwa, Singura, Wanagading, dan Pandelalap.

"Sejumlah KDKMP yang siap beroperasi telah memperoleh bantuan kendaraan operasional dari pemerintah guna memudahkan mobilitas usaha," ujarnya.

Adapun gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, tetapi masih menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim Dinas Koperasi dan UMKM setempat, akan menyusul untuk beroperasi setelah tahapan tersebut selesai.

Sepuluh gerai tersebut yakni KDKMP Masari, Sumber Sari, Dolago, Siganti Barat, Silutung, Malalan, Sidoan, Tabolobolo, Tinombala Barat, dan Kota Nagaya.

"Bisnis koperasi yang dijalankan yakni memasarkan bahan pangan penting, menjual produk energi bersubsidi berupa elpiji tiga kilogram, termasuk pupuk dan peralatan pertanian, serta menyediakan layanan apotek," kata Fit.

Selain itu, kata dia, koperasi juga dapat melakukan inovasi sebagai upaya memperluas kegiatan usaha melalui penyerapan hasil produksi pertanian, termasuk memfasilitasi produk unggulan UMKM untuk masuk ke gerai KDKMP dan dipasarkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha KDKMP, Pemkab Parigi Moutong juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memastikan keberlangsungan operasional program prioritas pemerintah pusat.

Pada 2026, Pemkab Parigi Moutong menargetkan sekitar 150 KDKMP dapat memulai proses pembangunan fisik. Namun target tersebut belum tercapai karena terkendala kesiapan lahan.

"Tentunya kehadiran KDKMP dapat memberikan dampak ekonomis kepada warga setempat karena ada proses penyerapan bahan pangan dari hasil produksi petani lokal, lalu tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat," tuturnya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini (pendampingan berkelanjutan) sebenarnya sangat penting dan tidak terlihat, karena sering kali pemerintah menyediakan peralatan produksi, mesin produksi, dan pelatihan...Setelah itu tidak ada fasilitasi sejenisnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Ini (pendampingan berkelanjutan) sebenarnya sangat penting dan tidak terlihat, karena sering kali pemerintah menyediakan peralatan produksi, mesin produksi, dan pelatihan, modal, hanya dalam satu tahun pada tahun program. Setelah itu tidak ada fasilitasi sejenisnya," kata Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Samsul dalam arahan dan sambutannya pada Kegiatan Penyerasian Tata Kelola, Media Branding, dan Jejaring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lintas Negara di Jakarta.

Lebih lanjut Samsul mengatakan pendampingan itu bernilai penting bagi koperasi agar bantuan peralatan, modal, serta pelatihan dapat mendukung pengembangan usaha dalam jangka panjang.

Pendampingan yang berkelanjutan, kata dia, diperlukan agar sarana dan modal yang telah diberikan tidak berhenti menjadi bantuan, tetapi dapat mendukung kegiatan usaha yang berkembang.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, Samsul berharap koperasi mampu mengonsolidasikan produk petani, memperluas jaringan pemasaran, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi desa.

Ia menyoroti program pemerintah yang kerap memberikan peralatan produksi, mesin, modal, dan pelatihan, pada tahun pelaksanaan program tetapi belum tentu diikuti fasilitasi lanjutan. Menurut dia, pengembangan usaha koperasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana produksi.

Samsul menekankan kemampuan mengelola organisasi, menjaga kualitas produksi, memasarkan barang, mengatur distribusi, dan mengelola keuangan juga menjadi faktor penting.

Berikutnya Samsul mengidentifikasi bahwa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan petani sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, menurutnya, pengelolaan produksi serta pemasaran dan logistik harus diperkuat agar produk dapat tersalurkan secara berkelanjutan.

“Ada isu mengenai manajemen produksi, ada isu mengenai manajemen pemasaran dan logistik, ada isu mengenai manajemen keuangan dan sebagainya,” ujar Samsul Widodo.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan melalui koperasi di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Batam, Kepulauan Riau, mencapai sekitar dua ton per bulan.

Ketua TEP UI Kawasan Transmigrasi Barelang Vishnu Juwono mengatakan hasil tangkapan tersebut berasal dari perairan sekitar Rempang dan dipasarkan ke pusat Kota Batam melalui kegiatan usaha koperasi setempat.

"Jadi selama ini setiap bulan itu sekitar dua ton ikan. Dua ton ikan yang sudah dijual ke pusat kota," kata Vishnu di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam dalam keterangan terkonfirmasi Minggu.

Menurut dia, pemasaran tersebut menunjukkan kegiatan usaha perikanan masyarakat transmigrasi lokal telah berjalan dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan seiring pemanfaatan sarana penangkapan ikan yang tersedia.

Vishnu menilai volume pemasaran ikan tersebut berpotensi meningkat apabila kapasitas penangkapan dan pengelolaan usaha nelayan dapat diperkuat.

"Mungkin bisa dua atau tiga kali lipat lagi," ujar dia.

Ia menjelaskan sektor perikanan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang paling memungkinkan dikembangkan dalam jangka pendek karena masyarakat telah memiliki pengalaman melaut, didukung sarana penangkapan, serta mempunyai akses ke pasar Kota Batam.

"Jadi yang kita lihat dalam jangka pendek tentu saja perikanan," ucapnya.

Pengembangan usaha tersebut juga didukung bantuan 16 unit kapal nelayan dari Kementerian Transmigrasi yang telah disalurkan kepada masyarakat setempat.

Pada 6 Mei 2026 Koperasi Produsen Transmigran Merah Putih Barelang mulai menampung hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di Batam dan kawasan Galang.

Saat itu, koperasi mencatat 16 kapal bantuan Kementerian Transmigrasi tahun anggaran 2025 telah dioperasikan nelayan melalui mekanisme kerja sama bagi hasil.

Selain bantuan kapal, penguatan kemampuan nelayan dilakukan melalui pelatihan pengoperasian kapal, teknik penangkapan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

Vishnu mengatakan pemanfaatan sarana yang telah tersedia perlu terus ditingkatkan agar kegiatan penangkapan ikan memberikan hasil ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Ini udah dimanfaatkan, tetapi menurut kami masih bisa ditingkatkan lagi, ya," tuturnya.

Ia menambahkan pengembangan perikanan memerlukan pendampingan berkelanjutan, termasuk peningkatan keterampilan dan kemampuan mengelola usaha, agar masyarakat dapat memperkuat penghasilan dari potensi kelautan di sekitar kawasan transmigrasi.

Menurut dia, penguatan kegiatan ekonomi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat, sehingga warga tidak hanya bergantung pada bantuan awal pemerintah, tetapi juga mempunyai sumber pendapatan dari usaha yang dijalankan sendiri.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu menargetkan pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap gerai sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ada di wilayah tersebut selesai pada akhir Oktober 2026.

Untuk itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bengkulu terus melakukan verifikasi si dan divalidasi terhadap seluruh gerai KDKMP yang ada di wilayah tersebut.

"Dari 25 gerai KKMP yang menjadi sasaran verifikasi dan validasi, sebanyak 18 gerai sudah selesai. Sisanya lagi kita targetkan selesai pada pekan depan, sehingga seluruh proses ini dapat dituntaskan pada Oktober," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nellawati di Bengkulu, Minggu.

Ia menyebut bahwa proses verifikasi dan validasi tersebut merupakan tahapan penting guna memastikan kesiapan gerai sebelum menjalankan kegiatan operasional.

Sebab, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik bangunan, kelayakan gedung, kelengkapan administrasi, hingga berbagai persyaratan pendukung lainnya.

"Verifikasi dan validasi ini tidak hanya dilakukan untuk memastikan keberadaan bangunan secara fisi. Namun juga untuk melihat apakah gerai tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum beroperasi," ujar dia.

Ia menerangkan bahwa kelayakan bangunan menjadi aspek yang diperiksa agar tempat usaha koperasi dapat digunakan sesuai fungsinya, dan kelengkapan administrasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, dan laporan tersebut akan menjadi bagian dari proses rekomendasi bagi gerai yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap operasional.

"Kita berharap seluruh proses verifikasi dan validasi ini bisa segera selesai. Setelah itu, hasilnya kita laporkan ke pemerintah pusat untuk proses rekomendasi, sehingga gerai yang sudah memenuhi persyaratan dapat segera melanjutkan ke tahap operasional," sebut Nellawati.

Pemerintah berharap dengan adanya pengembangan KKMP dapat berlanjut ke tahap operasional secara bertahap dan keberadaan koperasi tersebut dapat memperluas peluang usaha, mendukung perputaran ekonomi lokal, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sangatta, Kaltim (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, memperkuat pendampingan inovasi digital SIGAP Koperasi, sebagai langkah meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong daya saing daerah pada ajang inovasi tingkat nasional.

"Pendampingan dilakukan untuk memastikan inovasi yang dikembangkan perangkat daerah tidak berhenti pada tahap peluncuran atau kompetisi, tetapi terus disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna," kata Peneliti Ahli Pertama Brida Kabupaten Kutim Bagus Rai Wibowo di Sangatta, Jumat.

Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP) yang dikembangkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Kutim, katanya, bertujuan untuk memudahkan pendataan, pemantauan, dan pembinaan koperasi melalui platform digital.

Aplikasi tersebut kini dikembangkan dengan penambahan informasi yang lebih terperinci, antara lain jumlah anggota, komposisi anggota berdasarkan jenis kelamin, serta informasi pendukung lain.

Pengembangan itu diharapkan membantu pemerintah daerah memetakan kondisi koperasi secara lebih akurat, termasuk mengidentifikasi koperasi yang masih aktif, berkembang, maupun yang membutuhkan pembinaan khusus.

Selain memperkuat basis data, tim pengembang juga menyiapkan penyempurnaan fitur pengaduan, pendaftaran, dan permohonan informasi. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta chatbot juga dipersiapkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan demikian, SIGAP tidak hanya menjadi perangkat kerja bagi Diskop UKM, tapi juga sebagai sumber informasi publik mengenai jumlah, lokasi, dan kondisi koperasi terkini," katanya.

Brida sebagai fasilitator inovasi di Kabupaten Kutim mendampingi setiap inovasi agar terarah. Ia juga memaparkan peran ini dalam giat pendampingan inovasi perangkat daerah di Brida Kalimantan Timur, digelar di Samarinda, Kamis (8/10).

"Brida Kutim bersama perangkat daerah penggagas dan tim ahli, terus mengawal penyempurnaan sistem agar inovasi tersebut memberikan manfaat berkelanjutan," katanya.

SIGAP Koperasi juga telah didaftarkan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) tingkat nasional, sebagai salah satu upaya memperkenalkan inovasi pelayanan publik Kutim di tingkat lebih luas.

Ke depan, pengembangan aplikasi diarahkan pada integrasi dengan sistem informasi kementerian terkait. Integrasi tersebut diharapkan mempermudah pembaruan data, pelaporan kondisi kelembagaan, serta penanganan koperasi yang tidak lagi beroperasi.

"Melalui penguatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kutim berharap SIGAP Koperasi mampu meningkatkan efektivitas pembinaan sekaligus memperkuat tata kelola koperasi yang transparan, terukur, dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Keterlibatan KDKMP dan koperasi harus tetap memperhatikan aspek legalitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koperasi Republik Indonesia akan memperbanyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mengelola tambang bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna menggerakkan perekonomian masyarakat desa di daerah itu.

"Saat ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto fokus pengelolaan perekonomian desa melalui koperasi," kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi Elviandi di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis.

Ia mengatakan dalam konteks pertambangan ini, Kemenkop melihat KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengambil peran pada rantai nilai dan kegiatan ekonomi sektor pertambangan bijih timah yang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

"Keterlibatan KDKMP dan koperasi harus tetap memperhatikan aspek legalitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh aktivitas pertambangan bisa dikelola beberapa entitas-entitas salah satunya koperasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah," katanya.

Ia menyatakan saat ini pemerintah telah memberikan ruang kepada beberapa entitas salah satunya KDKMP untuk mengelola pertambangan dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara.

"Kami terus mendorong KDKMP dan koperasi untuk lebih banyak lagi bisa mengelola penambangan timah karena ini merupakan semangat pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal di daerah ini," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya mengatakan pada 2026 ini, sebanyak 35 KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengelola pertambangan bijih timah di IUP PT PT Timah (Persero) Tbk yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

"Saat ini sudah ada 35 KDKMP dan 19 koperasi eksisting yang bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk untuk mengelola pertambangan bijih timah di desa dan kelurahan koperasi ini," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026