MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di hadapan Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2024 James A. Robinson.
Ia mengaitkan persoalan gizi dengan kemampuan anak menyerap pelajaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas SDM dan produktivitas ketika memasuki usia kerja.
“Salah satu persoalannya, sekaligus yang menjadi landasan program kami adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mungkin sudah anda dengar. Program MBG merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan Presiden Prabowo selama kampanye,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.
Hashim bercerita gagasan MBG sudah muncul sejak tahun 2006 ketika Presiden Prabowo Subianto khawatir mengenai kondisi gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia.
Saat itu angka tengkes atau stunting di kalangan anak-anak cukup tinggi mencapai sekitar 30 persen.
Ia mengatakan persoalan gizi tidak selalu berarti anak-anak tidak mendapatkan makanan, tetapi juga dapat terjadi ketika makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi.
Bahkan Hashim mengungkapkan hasil kajian pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu konsentrasi anak selama mengikuti pembelajaran di sekolah.
“Jadi bisa anda bayangkan ketika anak-anak harus mengikuti pelajaran selama tiga, empat atau lima jam dengan perut kosong,” tuturnya.
Maka dari itu, Hashim memandang persoalan gizi ini perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Dengan terpenuhinya gizi anaka-anak, maka diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian.
Lebih lanjut, ia juga sempat membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel).
Ia menyinggung hasil Programme for International Student Assessment (PISA) sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan perbedaan capaian pendidikan kedua negara.
“Jika anda melihat, Korea hampir selalu berada di tiga besar, atau mungkin empat besar. Setahu saya, terakhir kali saya melihat negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, Korea, dan Finlandia berada di posisi teratas. Sementara itu, Indonesia hampir selalu berada di 10 persen terbawah, atau termasuk yang terburuk. Terakhir kali saya melihat, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Kita (Indonesia) berada di peringkat ke-62 dari 70 negara,” jelasnya.
Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Hashim menyampaikan MBG sebenarnya bukan kebijakan yang baru di dunia. Ia menyebut sejumlah negara sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Justru Indonesia termasuk salah satu negara yang terlambat menerapkan kebijakan pemenuhan gizi tersebut.
Dengan demikian, Hashim menempatkan MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026