#30 tag 24jam
MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di hadapan Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2024 James A. Robinson.
Ia mengaitkan persoalan gizi dengan kemampuan anak menyerap pelajaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas SDM dan produktivitas ketika memasuki usia kerja.
“Salah satu persoalannya, sekaligus yang menjadi landasan program kami adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mungkin sudah anda dengar. Program MBG merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan Presiden Prabowo selama kampanye,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.
Hashim bercerita gagasan MBG sudah muncul sejak tahun 2006 ketika Presiden Prabowo Subianto khawatir mengenai kondisi gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia.
Saat itu angka tengkes atau stunting di kalangan anak-anak cukup tinggi mencapai sekitar 30 persen.
Ia mengatakan persoalan gizi tidak selalu berarti anak-anak tidak mendapatkan makanan, tetapi juga dapat terjadi ketika makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi.
Bahkan Hashim mengungkapkan hasil kajian pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu konsentrasi anak selama mengikuti pembelajaran di sekolah.
“Jadi bisa anda bayangkan ketika anak-anak harus mengikuti pelajaran selama tiga, empat atau lima jam dengan perut kosong,” tuturnya.
Maka dari itu, Hashim memandang persoalan gizi ini perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Dengan terpenuhinya gizi anaka-anak, maka diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian.
Lebih lanjut, ia juga sempat membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel).
Ia menyinggung hasil Programme for International Student Assessment (PISA) sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan perbedaan capaian pendidikan kedua negara.
“Jika anda melihat, Korea hampir selalu berada di tiga besar, atau mungkin empat besar. Setahu saya, terakhir kali saya melihat negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, Korea, dan Finlandia berada di posisi teratas. Sementara itu, Indonesia hampir selalu berada di 10 persen terbawah, atau termasuk yang terburuk. Terakhir kali saya melihat, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Kita (Indonesia) berada di peringkat ke-62 dari 70 negara,” jelasnya.
Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Hashim menyampaikan MBG sebenarnya bukan kebijakan yang baru di dunia. Ia menyebut sejumlah negara sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Justru Indonesia termasuk salah satu negara yang terlambat menerapkan kebijakan pemenuhan gizi tersebut.
Dengan demikian, Hashim menempatkan MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Prasasti: Kebijakan RI perlu bantu usaha berkembang menjadi unggul
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaku usaha ... [667] url asal
Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaku usaha berkembang dan meningkatkan skala bisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Dalam risetnya, Prasasti mencatat bahwa besarnya jumlah pelaku usaha di Indonesia belum sepenuhnya diikuti kemampuan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.
“Hampir seluruh dari 26,4 juta usaha nonpertanian di Indonesia tergolong usaha mikro atau kecil, dan hanya sebagian kecil yang berhasil berkembang menjadi usaha menengah atau besar,” kata Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah mengutip hasil riset Prasasti berjudul The Missing Graduation dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.
Burhanuddin mengingatkan bahwa sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen nilai tambah perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah dapat menetapkan arah, tetapi kelembagaanlah yang mengubah ambisi menjadi capaian. Kemakmuran tumbuh ketika kesempatan terbuka, persaingan sehat, dan aturan memberikan kepastian,” ujarnya.
Riset tersebut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat pelaku usaha kesulitan berkembang, sekaligus menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung perusahaan naik kelas.
Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita menjelaskan bahwa riset The Missing Graduation dilatarbelakangi upaya mendorong lebih banyak usaha di Indonesia untuk berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Pelaku usaha di Indonesia tidak semuanya sama. Ada yang menjadi penopang kehidupan atau survivalist, ada pula yang punya ambisi untuk berekspansi, tetapi belum terwujud. Memahami faktor-faktor yang menghambat perkembangan pelaku usaha tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.
Untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, laporan The Missing Graduation mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan kinerja, kapabilitas, dan orientasi pertumbuhannya.
Klasifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis perusahaan yang berpotensi berkembang, kontribusi pertumbuhannya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta faktor-faktor yang menghambat perkembangan usaha.
Hasil riset menunjukkan sebanyak 1 juta usaha atau 4 persen tergolong top performer, yakni perusahaan dengan kapabilitas tinggi yang telah merealisasikan pertumbuhan.
Sebanyak 12,3 juta usaha atau 47 persen lainnya masuk kategori constrained gazelle. Kelompok ini mencakup usaha yang berorientasi tumbuh tetapi masih perlu meningkatkan kapabilitas, serta usaha yang telah memiliki kapabilitas memadai tetapi pertumbuhannya masih terhambat.
Sementara itu, sekitar 13,1 juta usaha atau hampir separuh dari seluruh usaha di Indonesia tergolong lagging firms atau usaha tertinggal.
Dari kelompok tersebut, sebanyak 13 juta usaha berskala mikro atau kecil dikategorikan sebagai usaha survivalist. Usaha ini kemungkinan muncul sebagai respons terhadap terbatasnya lapangan kerja yang layak.
Direktur Riset Prasasti Adhi Nugroho Saputro mengatakan peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru terletak pada pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang.
“Jumlah top performer dan constrained gazelles di Indonesia ini tidak sedikit, mencakup separuh dari jumlah pelaku bisnis di Indonesia. Fokus kita sebaiknya diarahkan untuk membuka hambatan bagi usaha-usaha tersebut untuk tumbuh sehingga dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas di Indonesia,” ujarnya.
Prasasti menilai hambatan yang membedakan perusahaan berkapabilitas tinggi dengan usaha tertinggal sebagian besar berkaitan dengan aspek kelembagaan.
Terdapat tiga hambatan utama yang secara konsisten membedakan kedua kelompok tersebut, yakni persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar.
Temuan tersebut sejalan dengan kajian peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson dalam bukunya Why Nations Fail.
Menurut Robinson, masyarakat yang maju membutuhkan institusi inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap orang.
“Untuk menjadi masyarakat yang inovatif, kita perlu membangun sistem institusi yang mampu menggali seluruh talenta terpendam di masyarakat dan memberi mereka jalan untuk naik ke atas. Karena itulah kata inklusif begitu penting,” ujar Robinson dalam forum tersebut.
Untuk mengatasi hambatan, Prasasti merekomendasikan agar pemerintah memusatkan kebijakan pada upaya membantu pelaku usaha naik kelas.
Pertama, memperbaiki tata kelola, terutama terkait kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan, dan pemberantasan pungutan liar, disertai kepastian regulasi dan kebijakan.
Kedua, menyesuaikan dukungan pemerintah dengan kebutuhan sektor dan skala usaha, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang.
Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja yang layak.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Hashim soroti potensi penerimaan Rp1.500 triliun yang belum tergali
Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menyoroti potensi penerimaan negara senilai Rp1.500 triliun yang belum tergali ... [380] url asal
#investasi #pdb #rasio-penerimaan-negara #hashim-djojohadikusumo #prasasti
Kita belum mengumpulkan penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan sebesar 6 persen setiap tahun. Itu setara dengan Rp1.500 triliun per tahun yang seharusnya bisa kita kumpulkan saat ini.
Jakarta (ANTARA) - Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menyoroti potensi penerimaan negara senilai Rp1.500 triliun yang belum tergali secara optimal.
Hashim menerangkan besarnya potensi tersebut tercermin dari selisih rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Kamboja yang mencapai sekitar 6 poin persentase.
“Selisih 6 persen antara rasio penerimaan kita dan Kamboja setara dengan 90 miliar dolar AS per tahun. (Asumsi) PDB nominal kita sekitar 1,4-1,5 triliun dolar AS per tahun,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa.
Maka dari itu, jika Indonesia mampu menghimpun penerimaan dengan rasio yang setara dengan Kamboja, potensi penerimaan yang dapat diperoleh mencapai Rp1.500 triliun per tahun.
“Kita belum mengumpulkan penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan sebesar 6 persen setiap tahun. Itu setara dengan Rp1.500 triliun per tahun yang seharusnya bisa kita kumpulkan saat ini,” ujarnya.
Hashim pun membidik peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia naik ke 18 persen dalam 2-3 tahun ke depan.
Sementara saat ini, rasio penerimaan Indonesia masih di level sekitar 12 persen.
“Fakta bahwa rasio penerimaan kita rendah adalah karena tidak ada political will, menurut saya dan menurut Presiden Prabowo. Salah satu tujuan Presiden Prabowo adalah mencapai level Kamboja dalam 2-3 tahun, kami ingin mencapai 18 persen,” kata Hashim.
Hashim menilai rendahnya rasio penerimaan negara merupakan salah satu persoalan struktural perekonomian yang perlu diatasi lewat reformasi perpajakan dan perbaikan administrasi negara.
Selain itu, ia menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem formal atau yang ia sebut sebagai grey economy.
Mengutip proyeksi Bank Dunia, Hashim menyebut aktivitas grey economy di Indonesia mencapai 35-45 persen dari perekonomian nominal Indonesia.
“Artinya, ekonomi kita jauh lebih besar daripada yang secara resmi tercatat. Nilainya bukan 1,5 triliun dolar AS, melainkan mendekati 2,1 triliun dolar AS atau sekitar Rp35.000 triliun,” ujarnya pula.
Hashim menilai digitalisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan negara.
Pemerintah saat ini mulai menjalankan program digitalisasi perpajakan yang memungkinkan proses pemungutan pajak dan royalti dilakukan melalui sistem digital.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)