#30 tag 24jam
Jembatan Kapuas I duplikasi mulai dibuka untuk kendaraan berat
Jembatan Kapuas I duplikasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai dipersiapkan untuk dilalui kendaraan berat sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi ... [414] url asal
Pontianak (ANTARA) - Jembatan Kapuas I duplikasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai dipersiapkan untuk dilalui kendaraan berat sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi logistik sekaligus mengurangi beban lalu lintas di Kawasan Tanjung Raya.
"Yang penting adalah pertama memang melihat dari aspek kelancaran dan keselamatan," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.
Edi mengatakan pembukaan jembatan duplikasi tersebut merupakan hasil pembahasan Forum Lalu Lintas Kalimantan Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan distribusi angkutan, seperti BBM, air bersih, serta sampah.
Menurut dia, Jembatan Kapuas I lama masih dibatasi untuk kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton karena sebelumnya tiang jembatan sempat tersenggol ponton dan berdasarkan kajian kondisi konstruksinya tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan dengan beban tersebut.
Sementara itu, jembatan duplikasi yang masih baru dinilai tidak memiliki persoalan dari sisi kapasitas konstruksi untuk mendukung angkutan berat. Namun, kewenangan menentukan kapasitas tonase kendaraan yang dapat melintas berada pada Kepala Balai Besar Jalan Nasional.
"Yang kedua, dari rekomendasi Kepala Balai, apakah jembatan yang ada ini memungkinkan dilewati. Yang berwenang menentukan kapasitas tonase kendaraan yang melewati jembatan tersebut adalah Kepala Balai Besar Jalan Nasional," ujarnya.
Edi menjelaskan pengaturan kendaraan berat yang melintas nantinya akan mencakup tonase, panjang kendaraan, serta batas ketinggian. Pengaturan waktu juga akan diterapkan untuk mencegah pembukaan jalur tersebut justru menimbulkan penumpukan kendaraan di kawasan Tanjung Raya I yang selama ini kerap mengalami kemacetan.
Menurut dia, angkutan berat dari pelabuhan menuju sejumlah gudang di kawasan Ambawang dan Ayani Dua membutuhkan jalur distribusi yang cepat karena aktivitas bongkar muat dari pelabuhan sungai menjadi salah satu sumber pergerakan kendaraan berat di Kota Pontianak.
"Makanya saya selalu menyampaikan, kegiatan ini harus cepat difungsikan supaya beban Kota Pontianak terhadap angkutan berat ini tidak semakin parah, antrean dan sebagainya," katanya.
Ia menyebut penerapan pengaturan tersebut saat ini sudah memasuki tahap implementasi dan uji coba. Dinas Perhubungan atau tim Forum Lalu Lintas akan melakukan pengaturan sekaligus mengevaluasi penerapannya berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan.
Edi menambahkan sistem transportasi perkotaan bersifat dinamis sehingga pengaturan kendaraan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi arus lalu lintas. Karena itu, keputusan mengenai waktu dan pola pergerakan angkutan berat dapat dievaluasi apabila penerapannya justru menimbulkan persoalan baru.
"Jadi, mengutamakan keselamatan dan kelancaran itu yang paling penting," katanya.
Dalam jangka panjang, Edi mengatakan Kota Pontianak membutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih luas, termasuk outer ring road, jalan tol, serta jalan dengan kapasitas lebih besar untuk mengantisipasi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pergerakan logistik di Kalimantan Barat.
Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Pontianak bebaskan sanksi PBB dan berikan diskon pokok pajak 50 persen
Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta ... [397] url asal
Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen bagi wajib pajak PBB-P2.
"Keringanan pembayaran PBB-P2 menjadi kado spesial bagi warga Kota Pontianak dalam rangka menyambut Hari Jadi Pontianak yang ke-255," ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya Pemerintah Kota Pontianak memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Di sisi lain, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta membantu mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak.
“Kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2. Momentum HUT ke-255 Kota Pontianak ini kita manfaatkan untuk memberikan keringanan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
Ia berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dapat memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum masa berlaku program berakhir. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting karena pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak PBB-P2 memperoleh pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen. Program ini berlaku hingga 30 November 2026 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pontianak Nomor 902/Bapenda/Tahun 2026.
Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira, mengatakan bahwa pembebasan sanksi administratif diberikan untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2008 hingga 2026. Sementara itu, pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen berlaku untuk PBB-P2 tahun 2008 hingga 2017.
Selain memberikan keringanan, Bapenda Kota Pontianak juga terus mendorong kemudahan pembayaran PBB-P2 melalui berbagai kanal. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan e-Ponti, termasuk menggunakan Virtual Account Bank Kalbar dan BCA serta QRIS.
Masyarakat juga dapat melakukan pembayaran melalui sejumlah kanal lainnya, antara lain Tokopedia, Indomaret, i.Saku, LinkAja, Alfamart, pajakdaerahku.id, DANA, Blibli, Bank Kalbar, dan Shopee.
Ruli menambahkan, digitalisasi layanan pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya Bapenda meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Dengan tersedianya berbagai kanal pembayaran, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis,” jelasnya.
Terkait realisasi PBB P-2, Bapenda Pontianak mencatat hingga September 2026 sudah mencapai sekitar Rp26 miliar. Bapenda Pontianak tetap optimis target tahun ini dapat tercapai. Bahkan realisasinya bisa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya karena masih ada waktu tiga bulan yang dapat dimaksimalkan.
Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
PLN Peduli gerakkan ekonomi sirkular melalui Prasasti Solusi
PLN Peduli ikut menggerakkan ekonomi sirkular di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yakni mengubah sampah jadi berkah melalui Program Pengolahan Sampah Plastik ... [386] url asal
Pontianak (ANTARA) - PLN Peduli ikut menggerakkan ekonomi sirkular di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yakni mengubah sampah jadi berkah melalui Program Pengolahan Sampah Plastik dan Sirkular Ekonomi Olahan Sampah Terintegrasi (Prasasti Solusi).
"Prasasti Solusi menjadi bagian dari upaya PLN Peduli mendorong perubahan pola pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," ujar General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Susilo di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa melalui Prasasti Solusi, PLN Peduli ingin memperkuat ekosistem tersebut dengan menghubungkan peran masyarakat, bank sampah, dan pemerintah sehingga manfaat lingkungan dapat tumbuh beriringan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kami ingin mendorong perubahan cara pandang bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai sesuatu yang dibuang. Ketika dipilah dan dikelola dengan tepat, sampah dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan dan memiliki nilai ekonomi," papar dia.
Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi bersama Bank Sampah Unit Permata, Bank Sampah Induk Khatulistiwa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, serta masyarakat sekitar. Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun keterhubungan mulai dari pemilahan dan pengumpulan sampah dari masyarakat hingga pengolahan dan pemanfaatannya agar sampah memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.
Melalui Prasasti Solusi, masyarakat didorong untuk melihat sampah bukan sebagai material yang langsung berakhir di tempat pembuangan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan. Peran bank sampah menjadi penting sebagai penggerak perubahan perilaku sekaligus penghubung dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.
Perwakilan Bank Sampah Unit Permata sekaligus penerima manfaat, Syamsul Arifin, mengatakan program tersebut memberikan dorongan bagi bank sampah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya.
“Bagi kami, sampah yang dipilah dan dikelola dengan baik memiliki nilai. Melalui program ini kami mendapatkan dukungan untuk memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mengajak lebih banyak masyarakat agar terbiasa memilah sejak dari rumah. Harapannya, selain lingkungan menjadi lebih bersih sampah yang terkumpul juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Syamsul.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Gulzar menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membangun pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, bank sampah dan terutama masyarakat. Kolaborasi melalui program ini diharapkan semakin memperkuat budaya memilah sampah dari sumber sekaligus mendorong pemanfaatan kembali sampah agar memiliki nilai dan tidak seluruhnya berakhir sebagai residu,” ucap dia.
Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)