Pontianak (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperpanjang penerapan sistem ganjil-genap pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sembilan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada 8-14 Oktober 2026.

"Kami memahami bahwa masyarakat perlu menyesuaikan jadwal pengisian dengan aktivitas sehari-hari. Pertamina terus berkoordinasi dengan SPBU agar ketentuan pelayanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami," kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun dalam keterangan tertulisnya di Sintang, Jumat.

Edi mengatakan koordinasi dengan pengelola SPBU dilakukan untuk memastikan ketentuan pengisian BBM tersampaikan dengan jelas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tertib.

Perpanjangan pengaturan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 500.10.1/359/INDAGKOP-C tentang Perpanjangan Aturan Ganjil Genap dan Pengaturan Pelayanan BBM Jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada 6 Oktober 2026.

Kebijakan itu ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaturan sebelumnya pada 1-7 Oktober 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kendaraan roda dua dan roda empat dengan angka terakhir nomor polisi 1, 3, 5, 7, dan 9 dilayani pada tanggal ganjil. Sementara kendaraan dengan angka terakhir nomor polisi 0, 2, 4, 6, dan 8 dilayani pada tanggal genap.

Selain mengatur jadwal pengisian, pemerintah daerah juga menetapkan batas pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maksimal Rp50.000 atau lima liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp300.000 atau 30 liter per hari.

Pengelola SPBU tidak diperbolehkan melayani pembelian berulang atau tidak wajar pada hari yang sama, baik di SPBU yang sama maupun di SPBU lainnya.

Ketentuan lainnya mewajibkan kesesuaian kode QR MyPertamina dengan nomor polisi kendaraan. Pengisian BBM ke tangki kendaraan yang telah dimodifikasi juga tidak diperbolehkan, sedangkan pembelian menggunakan jeriken hanya dapat dilayani bagi konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan.

Edi mengimbau masyarakat memeriksa kesesuaian jadwal pengisian dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan sebelum mendatangi SPBU serta membeli BBM sesuai kebutuhan.

Ia juga meminta masyarakat menyampaikan pertanyaan atau kendala kepada petugas SPBU maupun melalui Pertamina Contact Center 135 agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Pemerintah Kabupaten Sintang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang, dan Pertamina akan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengaturan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan BBM.

"Koordinasi lintas pihak diharapkan mendukung penyaluran Pertalite yang tertib dan tepat sasaran sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Jembatan Kapuas I duplikasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai dipersiapkan untuk dilalui kendaraan berat sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi logistik sekaligus mengurangi beban lalu lintas di Kawasan Tanjung Raya.

"Yang penting adalah pertama memang melihat dari aspek kelancaran dan keselamatan," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.

Edi mengatakan pembukaan jembatan duplikasi tersebut merupakan hasil pembahasan Forum Lalu Lintas Kalimantan Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan distribusi angkutan, seperti BBM, air bersih, serta sampah.

Menurut dia, Jembatan Kapuas I lama masih dibatasi untuk kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton karena sebelumnya tiang jembatan sempat tersenggol ponton dan berdasarkan kajian kondisi konstruksinya tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan dengan beban tersebut.

Sementara itu, jembatan duplikasi yang masih baru dinilai tidak memiliki persoalan dari sisi kapasitas konstruksi untuk mendukung angkutan berat. Namun, kewenangan menentukan kapasitas tonase kendaraan yang dapat melintas berada pada Kepala Balai Besar Jalan Nasional.

"Yang kedua, dari rekomendasi Kepala Balai, apakah jembatan yang ada ini memungkinkan dilewati. Yang berwenang menentukan kapasitas tonase kendaraan yang melewati jembatan tersebut adalah Kepala Balai Besar Jalan Nasional," ujarnya.

Edi menjelaskan pengaturan kendaraan berat yang melintas nantinya akan mencakup tonase, panjang kendaraan, serta batas ketinggian. Pengaturan waktu juga akan diterapkan untuk mencegah pembukaan jalur tersebut justru menimbulkan penumpukan kendaraan di kawasan Tanjung Raya I yang selama ini kerap mengalami kemacetan.

Menurut dia, angkutan berat dari pelabuhan menuju sejumlah gudang di kawasan Ambawang dan Ayani Dua membutuhkan jalur distribusi yang cepat karena aktivitas bongkar muat dari pelabuhan sungai menjadi salah satu sumber pergerakan kendaraan berat di Kota Pontianak.

"Makanya saya selalu menyampaikan, kegiatan ini harus cepat difungsikan supaya beban Kota Pontianak terhadap angkutan berat ini tidak semakin parah, antrean dan sebagainya," katanya.

Ia menyebut penerapan pengaturan tersebut saat ini sudah memasuki tahap implementasi dan uji coba. Dinas Perhubungan atau tim Forum Lalu Lintas akan melakukan pengaturan sekaligus mengevaluasi penerapannya berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan.

Edi menambahkan sistem transportasi perkotaan bersifat dinamis sehingga pengaturan kendaraan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi arus lalu lintas. Karena itu, keputusan mengenai waktu dan pola pergerakan angkutan berat dapat dievaluasi apabila penerapannya justru menimbulkan persoalan baru.

"Jadi, mengutamakan keselamatan dan kelancaran itu yang paling penting," katanya.

Dalam jangka panjang, Edi mengatakan Kota Pontianak membutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih luas, termasuk outer ring road, jalan tol, serta jalan dengan kapasitas lebih besar untuk mengantisipasi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pergerakan logistik di Kalimantan Barat.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Inovasi konverter kit (Konkit) Amin Bensin dan Gas (BenGas) yang dikembangkan selama 16 tahun kini telah menembus sekitar 150 ribu unit dan telah dimanfaatkan masyarakat di 34 provinsi di Indonesia.

"Capaian ini tentu menjadi bukti bahwa inovasi berbasis akar rumput dapat berkembang dan memberikan manfaat luas apabila didukung pengujian serta pengembangan yang berkelanjutan," kata Inovator konverter Amin BenGas, Amin Suwarno di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan perjalanan selama 16 tahun bukanlah proses yang singkat, terlebih bagi sebuah inovasi yang dikembangkan secara mandiri dari tingkat akar rumput.

"Kalau inovasi biasanya satu atau dua tahun sudah berhenti, kita sudah berjalan 16 tahun. Tahun ini sudah menembus hampir 150 ribu unit dan tersebar di 34 provinsi," tuturnya.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi hal yang patut disyukuri karena inovasi yang dikembangkan secara mandiri dapat bertahan dan terus berkembang hingga digunakan dalam jumlah yang cukup besar oleh masyarakat.

Amin menegaskan, perkembangan produk tersebut tidak terlepas dari proses pengujian dan seleksi yang ketat. Produk Amin BenGas, kata dia, telah melalui berbagai tahapan pengujian, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, termasuk pengujian yang berkaitan dengan standar nasional.

"Produk kita melewati seleksi yang sangat ketat, mulai dari daerah sampai ke pusat. Ada lembaga-lembaga penguji yang melakukan pengujian terhadap produk kita," katanya.

Ia menyebut proses pengujian dan standardisasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan pengembangan inovasi karena memastikan produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sebelum digunakan secara luas.

"Sekarang kita juga sudah mulai banyak menjadi mitra perguruan tinggi. Ini bagian dari rekam jejak kita sebagai inovator," katanya.

Amin juga menekankan bahwa perjalanan panjang tersebut tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga melahirkan kekayaan intelektual. Hingga saat ini, pihaknya mengklaim telah memiliki tujuh paten yang diakui negara.

Menurut dia, kepemilikan paten menjadi salah satu indikator bahwa inovasi yang dikembangkan bukan sekadar produk yang diproduksi dan digunakan, tetapi merupakan hasil pengembangan teknologi yang memiliki aspek kebaruan dan telah melalui proses pengakuan secara resmi.

Seiring perkembangannya, Amin BenGas tidak ingin inovasi tersebut hanya digunakan pada satu sektor. Pengembangan ke depan diarahkan untuk menjangkau berbagai bidang yang berkaitan dengan efisiensi energi, ekonomi masyarakat, pertanian, perikanan, hingga ketahanan pangan.

Amin menjelaskan efisiensi energi memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan ekonomi masyarakat. Ketika biaya energi dapat ditekan, menurut dia, pelaku usaha kecil, petani maupun nelayan memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonominya.

"Kalau kita bicara ketahanan energi, sejak awal konverter Amin BenGas memang bagian dari ketahanan energi. Di situ ada ketahanan energi bangsa dan ada ketahanan ekonomi masyarakat kecil yang menggunakan," katanya.

Ia menilai konsep tersebut dapat diperluas ke sektor pertanian dan perikanan. Efisiensi penggunaan energi, misalnya, dapat mendukung kegiatan produksi yang membutuhkan peralatan dan mesin, termasuk pompa air serta berbagai kebutuhan energi lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, Amin melihat inovasinya tidak hanya berkaitan dengan persoalan energi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap agenda ketahanan pangan.

"Kalau masuk ke pertanian, kita masuk ke ketahanan pangan. Perikanan juga bagian dari ketahanan pangan. Jadi program ini menyasar banyak segmen, tinggal kita melihat dari sisi mana menilainya," tuturnya.

Ia menambahkan, pengembangan inovasi juga diarahkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga manfaat efisiensi energi diharapkan dapat berujung pada penguatan ekonomi masyarakat.

Amin mengatakan perjalanan panjang inovasi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pengujian, pemerintah, dan media.

“Kalau sebuah produk tidak teruji, tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Artinya, kita sudah teruji oleh waktu, di luar lembaga survei resmi,” katanya.

Ke depan, Amin menegaskan pengembangan inovasi akan terus dilakukan dengan memperluas sektor pemanfaatan. Ia melihat efisiensi energi sebagai pintu masuk untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalbar merevitalisasi Pusat Jajanan Selera Rakyat (Pujasera) Pasar Kakap untuk menghidupkan aset daerah sekaligus membuka ruang baru bagi UMKM dan aktivitas publik masyarakat.

"Revitalisasi Pujasera, Pusat Jajanan Selera Rakyat ini. Insyaallah sudah kita anggarkan di APBD Perubahan dan bulan ini harus sudah bisa dikerjakan," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat meninjau kawasan tersebut, Kamis.

Sujiwo mengatakan penataan Pujasera Pasar Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, telah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026 dan ditargetkan mulai dikerjakan Oktober.

Menurut dia, Pujasera diprioritaskan karena memiliki potensi besar untuk pemberdayaan UMKM sekaligus menjadi sumber aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat Kecamatan Sungai Kakap.

Sujiwo mengatakan pembangunan kios secara keseluruhan belum dapat dilakukan tahun ini karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah memilih menyelesaikan penataan Pujasera terlebih dahulu, sedangkan pembangunan kios dan pelataran di sisi kanan dan kiri akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

“Kenapa harus fokus ke Pujasera dulu? Pertama, supaya terjadi pemberdayaan UMKM. Yang kedua, parkir-parkir ini bisa menjadi pemasukan desa maupun pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Potensi ekonomi kawasan tersebut, kata Sujiwo, antara lain terlihat dari aktivitas parkir. Saat ini terdapat tidak kurang dari 80 sepeda motor yang parkir inap hampir setiap malam, di luar kendaraan yang menggunakan area parkir umum.

Setelah ditata, Pujasera akan dilengkapi area meja dan kursi sehingga pengunjung dapat membeli makanan dari tenan UMKM dan menikmati jajanan di kawasan tersebut. Pemerintah juga akan menyediakan ruang untuk kegiatan kreatif masyarakat.

“Setiap malam minggu kita beri hiburan. Bisa menjadi panggung kreasi anak-anak muda, seni tradisional, tari-tarian, pencak silat, maupun live music,” katanya.

Sujiwo meyakini peningkatan kunjungan masyarakat akan berdampak langsung terhadap pelaku UMKM karena aktivitas konsumsi akan menggerakkan perputaran ekonomi di kawasan Pasar Kakap.

Ia menargetkan seluruh penataan Pujasera selesai pada akhir Desember 2026 sehingga dapat mulai beroperasi menjelang momentum Natal dan Tahun Baru.

“Target saya sebagai Bupati, Pujasera ini di akhir bulan Desember harus sudah operasional. Saya minta Sekda dan perangkat daerah terkait untuk berkolaborasi,” tegasnya.

Sujiwo meminta perangkat daerah terkait, kecamatan, dan pemerintah desa segera berkoordinasi dan mengeksekusi anggaran yang telah tersedia agar target penyelesaian tidak tertunda.

Penataan Pasar Kakap ke depan juga akan terintegrasi dengan fasilitas lain, seperti taman, rencana aktivitas susur sungai, penerangan, dan kebersihan kawasan.

Pemerintah daerah berharap kawasan yang sebelumnya kurang termanfaatkan tersebut dapat kembali menjadi ruang publik yang hidup.

“Ini aset pemerintah kabupaten, dibangun menggunakan uang rakyat dan uang negara. Ketika kita sudah mengeluarkan anggaran, tidak boleh terhenti. Tujuan kita adalah agar aset-aset yang terbengkalai bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Sujiwo mengatakan Kecamatan Sungai Kakap membutuhkan ruang publik untuk berkumpul dan beraktivitas. Karena itu, kawasan Pasar Kakap nantinya tidak hanya memiliki Pujasera, tetapi juga taman dan fasilitas susur sungai.

“Yang tidak kalah penting, Kecamatan Sungai Kakap ini satu-satunya kecamatan yang belum mempunyai ruang publik. Maka di sinilah ruang publiknya,” katanya.

Ia berharap revitalisasi tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi berlanjut pada pemberdayaan pemerintah desa, pemuda, dan pelaku UMKM sehingga aset daerah yang telah dibangun dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen bagi wajib pajak PBB-P2.

"Keringanan pembayaran PBB-P2 menjadi kado spesial bagi warga Kota Pontianak dalam rangka menyambut Hari Jadi Pontianak yang ke-255," ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya Pemerintah Kota Pontianak memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta membantu mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak.

“Kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2. Momentum HUT ke-255 Kota Pontianak ini kita manfaatkan untuk memberikan keringanan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Ia berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dapat memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum masa berlaku program berakhir. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting karena pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak PBB-P2 memperoleh pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen. Program ini berlaku hingga 30 November 2026 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pontianak Nomor 902/Bapenda/Tahun 2026.

Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira, mengatakan bahwa pembebasan sanksi administratif diberikan untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2008 hingga 2026. Sementara itu, pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen berlaku untuk PBB-P2 tahun 2008 hingga 2017.

Selain memberikan keringanan, Bapenda Kota Pontianak juga terus mendorong kemudahan pembayaran PBB-P2 melalui berbagai kanal. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan e-Ponti, termasuk menggunakan Virtual Account Bank Kalbar dan BCA serta QRIS.

Masyarakat juga dapat melakukan pembayaran melalui sejumlah kanal lainnya, antara lain Tokopedia, Indomaret, i.Saku, LinkAja, Alfamart, pajakdaerahku.id, DANA, Blibli, Bank Kalbar, dan Shopee.

Ruli menambahkan, digitalisasi layanan pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya Bapenda meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Dengan tersedianya berbagai kanal pembayaran, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis,” jelasnya.

Terkait realisasi PBB P-2, Bapenda Pontianak mencatat hingga September 2026 sudah mencapai sekitar Rp26 miliar. Bapenda Pontianak tetap optimis target tahun ini dapat tercapai. Bahkan realisasinya bisa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya karena masih ada waktu tiga bulan yang dapat dimaksimalkan.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - PLN Peduli ikut menggerakkan ekonomi sirkular di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yakni mengubah sampah jadi berkah melalui Program Pengolahan Sampah Plastik dan Sirkular Ekonomi Olahan Sampah Terintegrasi (Prasasti Solusi).

"Prasasti Solusi menjadi bagian dari upaya PLN Peduli mendorong perubahan pola pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," ujar General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Susilo di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa melalui Prasasti Solusi, PLN Peduli ingin memperkuat ekosistem tersebut dengan menghubungkan peran masyarakat, bank sampah, dan pemerintah sehingga manfaat lingkungan dapat tumbuh beriringan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kami ingin mendorong perubahan cara pandang bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai sesuatu yang dibuang. Ketika dipilah dan dikelola dengan tepat, sampah dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan dan memiliki nilai ekonomi," papar dia.

Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi bersama Bank Sampah Unit Permata, Bank Sampah Induk Khatulistiwa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, serta masyarakat sekitar. Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun keterhubungan mulai dari pemilahan dan pengumpulan sampah dari masyarakat hingga pengolahan dan pemanfaatannya agar sampah memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Melalui Prasasti Solusi, masyarakat didorong untuk melihat sampah bukan sebagai material yang langsung berakhir di tempat pembuangan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan. Peran bank sampah menjadi penting sebagai penggerak perubahan perilaku sekaligus penghubung dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.

Perwakilan Bank Sampah Unit Permata sekaligus penerima manfaat, Syamsul Arifin, mengatakan program tersebut memberikan dorongan bagi bank sampah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya.

“Bagi kami, sampah yang dipilah dan dikelola dengan baik memiliki nilai. Melalui program ini kami mendapatkan dukungan untuk memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mengajak lebih banyak masyarakat agar terbiasa memilah sejak dari rumah. Harapannya, selain lingkungan menjadi lebih bersih sampah yang terkumpul juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Syamsul.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Gulzar menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membangun pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, bank sampah dan terutama masyarakat. Kolaborasi melalui program ini diharapkan semakin memperkuat budaya memilah sampah dari sumber sekaligus mendorong pemanfaatan kembali sampah agar memiliki nilai dan tidak seluruhnya berakhir sebagai residu,” ucap dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pembatalan penerbangan karena kabut asap kembali menyelimuti Kota Singkawang. Kondisi ini membahayakan penerbangan, jadi kami tidak bisa mengambil risiko

Singkawang (ANTARA) - Operasional penerbangan di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat, kembali dihentikan sejak pekan lalu akibat kabut asap yang menyebabkan jarak pandang di landasan pacu menurun dan berisiko terhadap keselamatan penerbangan.

Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan penghentian sementara dilakukan setelah kondisi kabut asap kembali menyelimuti Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya.

“Kami lakukan pembatalan penerbangan sejak Sabtu (3/10),” kata Ilham di Singkawang, Rabu.

Ia menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Penurunan jarak pandang atau visibility di sekitar landasan pacu membuat kondisi belum memungkinkan bagi pesawat untuk melakukan lepas landas maupun pendaratan.

“Pembatalan penerbangan karena kabut asap kembali menyelimuti Kota Singkawang. Kondisi ini membahayakan penerbangan, jadi kami tidak bisa mengambil risiko,” ujarnya.

Penghentian tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Bandara Singkawang kembali melayani penerbangan pada 1 Oktober 2026 setelah sebelumnya terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kembali beroperasinya penerbangan pada awal Oktober sebelumnya disambut masyarakat di kawasan Singkawang, Bengkayang dan Sambas atau Singbebas karena keberadaan bandara tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata serta mempermudah akses transportasi udara masyarakat.

Namun, kondisi kabut asap kembali menjadi kendala terhadap operasional penerbangan. Pihak bandara kini terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandar udara sebelum memutuskan pembukaan kembali penerbangan.

Ilham mengatakan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta AirNav Indonesia untuk memantau perkembangan kondisi kabut asap yang terjadi.

Pewarta: Narwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026