Harapannya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani sawit di Riau

Jakarta (ANTARA) - Barisan Muda Riau (BMR) menilai Program Biodiesel B50 membuka peluang penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan baku energi, sekaligus berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Harapannya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani sawit di Riau," kata Aktivis BMR Jimmy Saputra Nasution dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Selasa.

Jimmy menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik Barisan Muda Riau (BMR) bertema "Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: Sawit, Energi dan Ekonomi Hijau" di Pekanbaru, Senin (26/10).

Menurut dia, peningkatan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku energi dapat memperluas pasar domestik komoditas perkebunan tersebut, sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi daerah penghasil.

Peluang tersebut dinilai penting bagi Riau yang memiliki potensi perkebunan sawit besar dan berperan dalam mendukung pasokan bahan baku industri nasional.

"Kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Kami mengapresiasi upaya pemerintah mengoptimalkan komoditas ini untuk mendukung kemandirian energi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, luas perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah tersebut mencapai sekitar 2,30 juta hektare pada 2025, dengan produksi sekitar 5,72 juta ton.

Program mandatori biodiesel B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026, melalui pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen bahan bakar solar untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga pertengahan September 2026, penyaluran B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau sekitar 94 persen.

Sementara itu, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani swadaya Riau untuk tanaman berumur sembilan tahun naik Rp75,48 menjadi Rp3.679,40 per kilogram (kg) pada periode 21–27 Oktober.

Pada periode yang sama, harga TBS petani mitra plasma untuk kelompok umur tanaman sembilan tahun turun Rp37,97 menjadi Rp3.745,42 per kg.

Selain pengembangan bahan bakar nabati, Jimmy menilai penguatan tata kelola perkebunan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) penting untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri sawit.

Diskusi tersebut juga membahas penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam.

Jimmy mengapresiasi kebijakan penertiban tersebut, tetapi menekankan pentingnya pelaksanaan yang adil dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tertentu.

"Penertiban kawasan hutan merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam. Kami berharap pelaksanaannya semakin memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan tetap memperhatikan hak serta kondisi masyarakat kecil," katanya.

Diskusi yang diselenggarakan BMR itu turut menghadirkan pengamat politik sekaligus dosen Universitas Lancang Kuning Dody Sukma serta diikuti mahasiswa, pemuda dan masyarakat setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Pangan Bertuah menggelar operasi pasar murah selama lima hari di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, Tetty Nurdianti mengatakan pasar murah dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Di samping itu juga untuk kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

"Kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," kata Tetty di Pekanbaru, Senin.

Operasi pasar murah pekan ini lanjutnya m tersebar pada lima titik lokasi yang terbagi atas empat di Kota Pekanbaru dan satu di Kabupaten Rokan Hulu. Pada hari ini digelar di Halaman Kantor Kelurahan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Kemudian pada Selasa (27/10) akan digelar di Halaman Kantor Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bujit Raya. Kemudian, pada Rabu (28/10) digelar di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk dua titik selanjutnya, dikatakan Tetty, kembali digelar di Kota Pekanbaru. Pada Kamis (29/10) di Halaman Masjid Babussalam, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat dan Sabtu (31/10) di Halaman Kediaman RW 09, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai.

Tetty menyebutkan, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp60ribu per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp165 ribu per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp83 ribu per 5kg.

Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18 ribu per kg, minyak goreng kemasan Minyakita Rp15.500 per bungkus. Kemudian untuk garam krista Rp2 ribu per 200gram, garam nusantara Rp2 ribu per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Sebanyak 138 Bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Riau mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional, tertib, dan akuntabel.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Riau, Taufiq OH, mengatakan peserta tersebut berasal dari 12 kabupaten/kota yang dibagi ke dua tempat di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama empat hari, 19-22 Oktober 2026.

"Pembagian lokasi kegiatan menjadi dua tempat dilakukan untuk mengakomodasi peserta dari berbagai kabupaten/kota di Riau sehingga pelaksanaan peningkatan kompetensi dapat menjangkau lebih banyak bendahara koperasi," katanya di Pekanbaru, Selasa.

Kegiatan tersebut lanjutnya dilaksanakan melalui dukungan Dana Dekonsentrasi Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026. Program ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan para bendahara KDKMP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pengelolaan keuangan koperasi. Materi tersebut mencakup penyusunan laporan keuangan koperasi, perpajakan koperasi, serta uji kompetensi bendahara sebagai bagian dari proses pengukuran kemampuan peserta.

Menurutnya, pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan menjadi aspek penting agar setiap transaksi koperasi dapat dicatat dan dilaporkan secara tepat. Sementara itu, pemahaman perpajakan diperlukan untuk membantu bendahara memenuhi kewajiban administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jadi materi yang diberikan kepada peserta yaitu penyusunan laporan keuangan koperasi, perpajakan koperasi, uji Kompetensi bendahara. Inilah bekal mereka," terangnya.

Selain pembekalan materi, pelaksanaan uji kompetensi menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Melalui pengujian ini, kemampuan peserta diharapkan dapat dinilai secara terukur sehingga mereka memiliki bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi bendahara dalam mendukung operasional KDKMP.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau membangun konektivitas terintegrasi wisata sejarah Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar terhubung dengan destinasi sejarah lainnya di Rokan Hulu sebagai suatu paket yang bisa dinikmati wisatawan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pihaknya telah membuka dan menembus akses jalan yang menghubungkan kawasan Muara Takus dengan wilayah Rokan Hulu. Ada dua destinasi wisata sejarah yang bisa dikunjungi di Rokan Hulu.

"Pemerintah Provinsi Riau juga telah membuka dan menembuskan jalan dari Muara Takus menuju Kabupaten Rokan Hulu. Jalur ini memiliki prospek wisata yang kuat karena Rokan Hulu juga menyimpan sejumlah peninggalan sejarah dan budaya," katanya di Pekanbaru, Senin

Satu di antaranya Istana Raja Rokan IV Koto yang berada di kawasan yang memiliki keterkaitan dengan perjalanan sejarah masyarakat Melayu Riau. Tidak jauh dari sana juga terdapat situs sejarah Benteng Tujuh Lapis Tuanku Tambusai.

Menurut dia, konektivitas infrastruktur dan keberadaan sejumlah situs sejarah di wilayah sekitar menjadi modal untuk membangun paket wisata yang saling terhubung.

Selain itu lanjutnya akses menuju Candi Muara Takus dari Kota Pekanbaru kini juga semakin mudah. Hal itu dengan tersedianya jaringan jalan tol yang memangkas waktu tempuh dari Pekanbaru.

"Apalagi saat ini, akses menuju Candi Muara Takus dari Pekanbaru sudah sangat dekat dan cepat melalui jalan tol," jelasnya.

Syahrial Abdi menilai, konsep tersebut dapat dikembangkan menjadi paket wisata sejarah yang menawarkan pengalaman perjalanan dalam satu hari. Candi Muara Takus dapat menjadi titik awal, kemudian wisatawan bergerak menuju Rokan Hulu untuk mengunjungi peninggalan sejarah lainnya.

"Kita bisa menciptakan satu paket wisata sejarah yang luar biasa, yaitu jalur 'One Day Trip'. Dimulai dari Candi Muara Takus, dilanjutkan ke Istana Raja Rokan IV Koto, dan berakhir di Benteng Tujuh Lapis Tuanku Tambusai," tukasnya

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,12 triliun hingga September 2026, naik Rp187,2 miliar atau 20,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Rekonsiliasi Data PBBKB Triwulan II dan III serta Sosialisasi Aplikasi e-PBBKB di Pekanbaru , Kamis mengatakan kenaikan penerimaan daerah ini didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut (Wapu) dari 19 instansi pada 2025 menjadi 26 pada tahun 2026.

"Pertumbuhan ini juga didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut dari 19 Wapu pada tahun 2025 menjadi 26 Wapu pada tahun 2026," katanya.

Dia memaparkan bahwa kontribusi terbesar dari total realisasi tersebut disumbangkan oleh pemungutan pajak melalui PT Pertamina Patra Niaga. BUMN tersebut mencatatkan nilai pemungutan sebesar Rp900,96 miliar atau menyumbang 80,33 persen dari total penerimaan PBBKB Riau.

"Ini tentu perkembangan yang baik dan saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu. Ini menunjukkan kontribusi Pertamina Patra Niaga sangat besar," ujarnya.

Pemprov Riau lanjutnya memproyeksikan total realisasi PBBKB hingga akhir tahun anggaran 2026 berpotensi menyentuh angka Rp1,510 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pengawasan serta optimalisasi pemungutan dari seluruh Wajib Pungut akan terus ditingkatkan hingga Desember mendatang.

Oleh karena itu, Pemprov Riau mengimbau seluruh Wajib Pungut untuk menyetorkan kewajiban pajak sesuai dengan volume aktivitas transaksi penjualan bahan bakar kendaraan di lapangan. Langkah transparansi tersebut dinilai penting demi memastikan penerimaan hak daerah berjalan secara optimal tanpa membebani iklim dunia usaha.

"Kita masih punya waktu sampai akhir tahun. Saya berharap ruang yang masih ada itu dapat kita optimalkan bersama. Bukan dengan membebani dunia usaha, tetapi dengan memastikan apa yang memang menjadi hak daerah dapat kita terima sesuai aktivitas yang sebenarnya," ungkap SF Hariyanto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026