#30 tag 24jam
Wamenhut: Transformasi ekonomi kehutanan penting bagi kesejahteraan
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya transformasi ekonomi kehutanan untuk memastikan kelestarian hutan memberikan nilai ... [399] url asal
#ekonomi-hijau #kehutanan #wamenhut #rohmat-marzuki #kemenhut #perhutanan-sosial
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya transformasi ekonomi kehutanan untuk memastikan kelestarian hutan memberikan nilai ekonomi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi biodiversitas dan jasa ekosistem, termasuk perdagangan karbon, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau Indonesia.
“Tugas kita bukan sekadar melindungi hutan. Tugas kita adalah membuat nilai hutan yang lestari terlihat, terukur dan terbayar, serta lebih menyejahterakan masyarakat sekitar,” ujar Rohmat.
Ia menjelaskan, hutan akan lebih terjaga apabila pengelolaan yang lestari mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan perusakan atau konversi hutan.
“Oleh karena itu, transformasi ekonomi kehutanan perlu diarahkan dari pendekatan yang bertumpu pada satu komoditas menjadi ekonomi bentang alam yang menghargai seluruh potensi hutan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu hingga biodiversitas dan jasa ekosistem,” katanya.
Wamenhut mengatakan salah satu peluang strategis dalam transformasi ekonomi kehutanan adalah pengembangan nilai ekonomi karbon.
“Hutan, lahan gambut, dan mangrove memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon sekaligus menjaga fungsi ekologis yang mendukung kehidupan masyarakat,” ujar dia.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kerangka kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan.
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjadi salah satu landasan kebijakan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
Kebijakan tersebut, lanjut Rohmat, membuka peluang perdagangan karbon yang lebih luas, termasuk melalui mekanisme pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).
“Skema ini dapat diakses oleh pihak swasta, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), petani hutan rakyat, dan masyarakat hukum adat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wamenhut.
Hingga saat ini, Menteri Kehutanan telah menerbitkan persetujuan bagi unit karbon yang memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat karbon internasional melalui skema non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (non-SPE-GRK), dengan volume lebih dari 31,7 juta ton CO2e.
Cakupan tersebut terdiri atas tiga unit karbon Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta satu unit karbon perhutanan sosial berupa hutan desa di Provinsi Jambi yang melibatkan lebih dari 900 kepala keluarga.
Pengembangan perdagangan karbon pun diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga hutan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi.
“Dengan tata kelola yang kuat dan integritas lingkungan yang terjaga, nilai karbon dapat membuka peluang pembiayaan bagi perlindungan, restorasi, dan pengelolaan hutan lestari,” kata Rohmat.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Wamenhut: Hutan lindung dan produksi perkuat kelestarian-kesejahteraan
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa hutan produksi dan lindung memegang peran strategis dalam memperkuat jalan untuk memperkuat ... [390] url asal
#kemenhut #wamenhut-rohmat-marzuki #perhutanan-sosial #hutan-lindung #hutan-produksi #agroforestri
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa hutan produksi dan lindung memegang peran strategis dalam memperkuat jalan untuk memperkuat pengelolaan hutan lestari, mewujudkan target Indonesia's FOLU Net Sink 2030, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Hutan produksi dan hutan lindung bukan hanya penyangga keseimbangan alam, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus terencana, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, perekonomian, dan masyarakat," ujar Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan didukung Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5, menyusun Rencana Investasi Nasional Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2026-2030.
Indonesia memiliki kawasan hutan negara seluas lebih dari 120 juta hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 66,7 juta hektare atau 57 persen merupakan hutan produksi, dan 29,1 juta hektare atau 25 persen merupakan hutan lindung.
Wamenhut menyampaikan bahwa laju deforestasi nasional berhasil ditekan dari 462.000 hektare pada 2019 menjadi 175.000 hektare pada 2024.
Sementara itu, rehabilitasi hutan dan lahan pada 2024 mencapai 217.974 hektare, dengan target besar rehabilitasi 12 juta hektare lahan terdegradasi.
Adapun Rencana Investasi Nasional ini dirancang sebagai jembatan dari kebijakan nasional, seperti NDC, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), dan FOLU Net Sink, menuju aksi nyata di lapangan dengan dampak yang terukur.
Rencana ini memiliki empat tujuan utama, yaitu mengidentifikasi intervensi prioritas; menghitung kebutuhan pendanaan dan hasil karbon; memetakan peran para pemangku kepentingan; serta menyiapkan portofolio program yang siap dijalankan.
Di hutan produksi, rencana ini diarahkan untuk menjamin pasokan bahan baku industri, mengembangkan multiusaha kehutanan, dan mendukung transisi energi terbarukan.
Sementara, di hutan lindung, fokusnya adalah optimalisasi jasa lingkungan dan karbon, perlindungan daerah aliran sungai, serta pendanaan konservasi yang mandiri.
Dampak yang diharapkan hingga 2030 bertumpu pada tiga pilar, yakni Planet, Prosperity, dan People.
Dari sisi lingkungan, sektor kehutanan ditargetkan mencapai tingkat emisi -140 juta ton CO2e.
Dari sisi ekonomi, nilai ekspor kehutanan didorong tumbuh dari baseline 12,6 miliar dolar AS (2022).
Dari sisi masyarakat, perhutanan sosial ditargetkan meluas dari 8,1 juta hektare menjadi 12,7 juta hektare, disertai penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis hutan desa serta perlindungan hak masyarakat adat.
"Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan, sekaligus merasakan manfaatnya secara langsung melalui perhutanan sosial, hutan desa, dan agroforestri," kata Wamenhut.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
RI-Norwegia rilis Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 kelima
Pemerintah Indonesia dan Norwegia resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima, sebagai langkah perluasan partisipasi publik ... [383] url asal
#kemenhut #ri-norwegia #folu-net-sink-2030 #wamenhut-rohmat-marzuki #bpdlh
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Norwegia resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima, sebagai langkah perluasan partisipasi publik dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
“Kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima dengan alokasi dana sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC).
Dana disalurkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam berbagai upaya pelestarian hutan dan penguatan ketahanan iklim.
Wamenhut menjelaskan, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima akan disalurkan melalui tiga tema utama kegiatan.
Pertama adalah FOLU Biodiversity yang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Lalu, FOLU Goes to School yang berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan.
“Ketiga adalah FOLU Terra yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan,” kata Rohmat.
Hingga periode keempat, pelaksanaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan dana sekitar Rp29.081 miliar, mencakup 863 kelompok masyarakat, dengan total 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.
Wamenhut menambahkan, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima diarahkan untuk mendukung aksi iklim dan pengelolaan hutan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di tingkat tapak.
Sementara itu, Ambassador Designate Norwegia untuk Indonesia Kaja Glomm menyampaikan pihaknya bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang.
“Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan 216 juta dolar AS untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,” kata Glamm.
Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Norwegia memberikan dukungan melalui mekanisme Result-Based Contribution.
Sementara, Kemenhut RI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan dalam upaya pengurangan emisi dari sektor FOLU dan pelibatan para pihak, termasuk Implementing Partner dan penerima manfaat.
BPDLH turut berperan dalam pengelolaan dan penyaluran dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)