Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah mengkaji aturan tarif batas bawah (TBB) angkutan logistik di darat untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan logistik serta mencegah perang harga yang berdampak pada aspek keselamatan.

Menurut Dudy, pendekatan utama dalam penyusunan tarif batas bawah adalah aspek keselamatan karena pengaturan tersebut bertujuan memastikan perusahaan memiliki kemampuan membiayai kebutuhan operasional kendaraan.

"Pengaturan mengenai keselamatan inilah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk mengeluarkan penetapan atau pemberlakuan tarif batas bawah (TBB) di angkutan darat. Pendekatannya kepada keselamatan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dudy menjelaskan penyiapan tarif batas bawah agar perusahaan angkutan barang tidak menurunkan harga layanan secara ekstrem hingga mengabaikan pemeliharaan kendaraan, termasuk penggantian komponen penting seperti ban.

Ia menilai persaingan harga yang tidak terkendali dapat mendorong praktik angkutan berisiko karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional tanpa mempertimbangkan standar keselamatan dalam distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun komponen pembentukan tarif nantinya akan dihitung mencakup berbagai kebutuhan operasional seperti biaya perawatan kendaraan, asuransi, pegawai, hingga kebutuhan lain agar usaha angkutan berjalan berkelanjutan dengan memenuhi aspek keselamatan.

Menurut dia, tarif batas bawah bukan bertujuan mengatur keuntungan berlebihan, melainkan memberikan batas minimum agar pelaku usaha tidak mengorbankan keselamatan demi mendapatkan harga angkut murah di berbagai daerah Indonesia nantinya.

Dudy menggambarkan persaingan angkutan logistik darat melalui contoh pemilik barang dengan volume 1 juta ton yang mencari perusahaan angkutan untuk mengirimkan muatannya.

Tanpa pengaturan tarif batas bawah, perusahaan bisa saling menurunkan harga, misalnya pemilik barang menawarkan angkutan 20 ton dengan biaya Rp1 juta kepada jasa angkutan logistik A, namun perusahaan B menawarkan dengan biaya lebih murah, dipangkas menjadi Rp500 ribu.

Menurut Menhub, kondisi perang harga tersebut dapat mendorong praktik kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL) karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional agar tetap mendapatkan keuntungan.

"Yang ODOL itu kan karena enggak ada yang ngatur soal berapa (harga) per kilogramnya, per kilometernya, segala macam. Dan memang banyak barang dan sebagainya. Darat tuh agak sedikit complicated gitu," ucapnya.

Menhub mengatakan pemerintah juga akan berdiskusi dengan sektor lain melalui forum grup diskusi sebelum merumuskan kebijakan tarif batas bawah untuk angkutan barang berbasis darat sebelum kebijakan ditetapkan oleh pemerintah.

Karena itu, tarif batas bawah dapat menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan angkutan tidak menggunakan alasan keterbatasan biaya ketika harus memenuhi kewajiban keselamatan kendaraan operasional untuk menciptakan iklim usaha angkutan sehat berkelanjutan.

Meski begitu, Dudy menyebut pengaturan tarif batas bawah angkutan darat masih membutuhkan kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan serta pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.

"BKT lagi kaji. Lalu nanti ngobrol dulu sama sektor-sektor yang lain. Belum lagi kita mesti FGD (focus group discussion)," kata Menhub.

Selain angkutan darat, Dudy menyiapkan tarif batas bawah angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut..

Terkait angkutan laut, pemerintah menilai pengawasan tarif relatif lebih mudah karena layanan memiliki sistem pencatatan perjalanan serta mekanisme tiket yang lebih jelas dibandingkan angkutan darat dalam sistem transportasi logistik nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menawarkan peluang kerja sama investasi mulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), sektor kelautan, perikanan hingga pariwisata kepada Jepang.

Bobby mengatakan, Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas SDM agar mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di Jepang.

"Kami berharap kerja sama pengembangan SDM ini bisa terus meningkat seiring kebutuhan dari Negara Jepang," ucap Bobby usai menerima Konsul Jenderal Jepang di Medan Furugori Toru, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Selain itu, lanjut dia, upaya itu diharapkan bisa memperkuat kerja sama kedua negara, dan membuka peluang tenaga kerja asal Sumut dalam meningkatkan keterampilan dan pengalaman.

"Sumatera Utara terus mengembangkan potensi atau meningkatkan kemampuan pekerja kita, dan bagaimana langkah ini juga menjadi prioritas bagi Jepang,” ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan sektor kelautan, perikanan hingga pariwisata, khususnya di Kepulauan Nias diharapkan dapat dikembangkan melalui kerja sama kedua pihak.

Menurutnya, hasil produksi perikanan di Kepulauan Nias berpotensi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu komoditas sangat menjanjikan adalah lobster karena memiliki peminat cukup besar, baik pasar domestik maupun memenuhi kebutuhan ekspor.

"Jika memungkinkan, kita bisa berdiskusi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana potensi di Nias. Program prioritas kami di Sumatera Utara salah satunya hasil laut, dan perikanan. Bagaimana ini bisa menjadi besar," jelas Bobby.

Konsul Jenderal Jepang di Medan Furugori Toru mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas upaya pembangunan yang telah dilakukan di Sumut.

Pihaknya menyebutkan, sejumlah bidang menjadi perhatian Jepang di Sumatera Utara ini meliputi pengembangan SDM, lingkungan, sumber daya energi, serta teknologi pertanian.

Menurut Furugori, Sumut memiliki potensi besar untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor dengan pengalaman warga Indonesia bekerja di Jepang.

"Pengalaman bekerja di Jepang dapat menjadi bekal untuk mengembangkan keterampilan, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke Tanah Air," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Jepang juga memiliki teknologi pengolahan limbah industri dan teknologi pertanian, sehingga berpotensi mendukung peningkatan produktivitas.

Furugori juga menyampaikan, dirinya akan segera mengakhiri masa tugas di Sumatera Utara dan kembali ke Jepang.

Dia berkomitmen meneruskan berbagai peluang kerja sama kepada pejabat yang menggantikannya, dan potensi investasi di Sumut menjadi bahan pembahasan dengan Kedutaan Jepang di Jakarta.

"Saya sudah merasakan nikmatnya di Sumatera Utara dengan kulinernya yang sangat enak. Saya mohon izin kembali ke Jepang. Selanjutnya penerus saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di sini,” ungkap Furugori.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin ingin ada pengembangan perkebunan kelapa di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu untuk mendongkrak geliat ekonomi di pulau itu.

"Dari dulu saya sudah betul-betul concern untuk menggerakkan ekonomi di Pulau Enggano. Tapi saya ingin program pengembangan petani kelapa itu betul-betul masif," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu, Jumat.

Sultan mengatakan pengembangan kelapa menjadi salah satu perhatiannya dalam mendukung potensi ekonomi masyarakat di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Dia menjelaskan kelapa memiliki nilai ekonomi tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kelapa ini betul-betul tanaman yang nilai ekonomisnya juga sangat tinggi. Umurnya juga panjang, sabutnya jadi duit, airnya jadi duit, batoknya jadi duit, dagingnya jadi duit, pohonnya jadi duit, bahkan daunnya jadi duit," kata dia.

Sultan mengatakan perluasan penanaman kelapa juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di berbagai wilayah Bengkulu.

Dia berencana mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan tanaman tersebut.

Sultan menyebutkan program penanaman kelapa di Enggano masih membutuhkan kelengkapan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) agar dukungan yang disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sultan mengatakan menteri terkait telah menyatakan kesediaan mendukung pengembangan kelapa sesuai kebutuhan Bengkulu. Namun, kelengkapan data tetap diperlukan untuk memastikan program dapat ditindaklanjuti.

Dia berharap pengembangan kelapa secara masif dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas perkebunan di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Sultan menegaskan dirinya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari dukungan bagi pembangunan Bengkulu, termasuk pengembangan petani kelapa dan infrastruktur di Pulau Enggano.

Sebelumnya Kementerian Pertanian tahun 2026 mulai mengembangkan kawasan perkebunan kelapa seluas 1.500 hektare di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri kelapa nasional.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas CPCL atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki Surat Keputusan Penetapan KSB Pohon Induk Terpilih (PIT) di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa dalam unggul lokal yang tersedia dan dikembangkan di Pulau Enggano.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026