Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pembangunan ketenagakerjaan perlu berorientasi pada produktivitas, bukan hanya penyelesaian persoalan hubungan industrial.

“Pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan melalui perluasan ruang lingkup kerja sama, yang tidak sekadar menyelesaikan masalah hubungan industrial, melainkan berfokus pada peningkatan produktivitas,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menaker menjelaskan, kebutuhan keterampilan tenaga kerja terus berubah seiring perkembangan kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi, dan ekonomi hijau. Karena itu, program pelatihan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pekerjaan.

Selain kualifikasi akademis, keterampilan yang dimiliki seseorang juga menjadi pertimbangan dalam menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan industri.

Menurut dia, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan keterampilan baru melalui pembelajaran bersama dan berbagi pengetahuan.

Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan sumber daya dan pengalaman yang tersedia tanpa harus membangun platform pembelajaran sendiri dengan biaya besar.

“Isu keterampilan masa depan merupakan tantangan bersama lintas sektor. Alih-alih setiap perusahaan merintis platform mandiri berbiaya besar, mari satukan potensi dan pengetahuan yang ada ke dalam wadah pembelajaran kolektif,” ujar Menaker Yassierli.

Di sisi pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga tengah merampungkan pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu.

Sistem ini dirancang untuk memetakan ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Informasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai kondisi pasar kerja.

Pembangunan sistem tersebut mencakup pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), penyusunan daftar okupasi kritis atau jabatan yang penting bagi kebutuhan industri, serta integrasi portal SIAPKerja dengan basis data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Menaker, langkah ini diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang perlu dikembangkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur dan regulasi pendukung agar pengembangan kompetensi melibatkan berbagai pihak.

Kemitraan salah satunya dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) diharapkan dapat mempertemukan dukungan pemerintah dengan pengalaman praktisi dalam mengembangkan keterampilan tenaga kerja sesuai perubahan kebutuhan industri.

“Pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur serta regulasi pendukung agar kompetensi generasi muda dapat berkembang secara optimal,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Keberadaan industri pupuk juga mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan keberlanjutan industri pupuk nasional memiliki peran strategis dalam mendukung swasembada pangan dan memperkuat kemandirian nasional.

"Keberadaan industri pupuk juga mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya saat kunjungan ke fasilitas produksi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), bagian dari Pupuk Indonesia Holding, di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (16/10).

Dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Sabtu, Hangga, panggilan akrabnya, mengatakan kunjungannya ini bertujuan meninjau fasilitas produksi sekaligus membahas kepastian pasokan gas bumi dan liquefied natural gas (LNG) untuk mendukung operasional dan pengembangan perusahaan.

Hangga juga menambahkan keberlanjutan dan pengembangan PIM diharapkan tidak hanya memperkuat pasokan pupuk nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah pemanfaatan gas bumi dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Sinergi pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan energi yang andal bagi industri strategis nasional.

Pasokan PIM saat ini bersumber dari Blok A yang dioperasikan Medco dan LNG dari BP Tangguh melalui fasilitas PT Perta Arun Gas (PAG).

Dalam kunjungan tersebut, juga dibahas soal potensi tambahan pasokan dari Gebang, Bontang, Donggi-Senoro LNG (DSLNG), serta pengembangan lapangan gas jangka panjang, termasuk Andaman dan Masela.

"Kepastian pasokan, volume, dan harga gas yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlanjutan produksi PIM," kata Hangga.

Karena itu, koordinasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, pemasok gas, dan PIM diperlukan untuk mengidentifikasi solusi pemenuhan kebutuhan gas serta mendukung implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Iskandar Muda Guntur Prasetyo menyampaikan PIM terus mendorong pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja produksi, termasuk lini produk NPK serta pengembangan fasilitas amonia dan urea melalui proyek PIM-3.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan PIM dalam memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan meningkatkan daya saing industri.

Selain itu, PIM turut memaparkan rencana pengembangan blue ammonia dan hybrid green ammonia sebagai bagian dari diversifikasi produk dan upaya menuju industri rendah emisi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sudah mencapai 80–90 persen.

“DIM-nya juga sudah hampir selesai, sudah sekitar 80–90 persen,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan sudah berlangsung pertemuan dengan tim lintas kementerian yang bertugas untuk menyusun DIM RUU Migas.

Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyampaikan salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU Migas adalah pengaturan kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK).

Bahlil menjelaskan bahwa tidak seluruh ketentuan teknis harus dicantumkan secara terperinci dalam undang-undang, melainkan dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan turunannya.

"Karena undang-undang itu menyatakan BUK (Badan Usaha Khusus) nantinya. Tidak semua hal kan kita cantumkan di undang-undang. Ada PP (Peraturan Pemerintah)," kata Bahlil.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah menempatkan peningkatan lifting atau produksi migas dan kepastian berusaha sebagai perhatian dalam pembaruan regulasi. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Penyusunan DIM merupakan salah satu tahapan sebelum pembahasan RUU Migas berlanjut bersama DPR. Meski progresnya telah mencapai sekitar 80–90 persen, penyelesaian dokumen tersebut belum berarti keseluruhan proses legislasi telah tuntas.

Pemerintah berharap pematangan regulasi ini dapat mendukung pengelolaan industri migas yang lebih baik, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Menteri ESDM Yuliot sebelumnya menyampaikan DIM RUU Migas dapat tuntas pada 22 Oktober 2026.

Yuliot menjelaskan bahwa penyusunan DIM tersebut berlandaskan kepada surat Presiden (surpres) yang diterima oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 September 2026 dari Presiden Prabowo Subianto.

Melalui surpres tersebut, Menteri ESDM diminta untuk melakukan koordinasi dengan kementerian-lembaga yang terkait dengan penyusunan DIM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) menjalin kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPSDMP dan BSN yang disaksikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono di Tangerang, Banten, Jumat.

Kepala BPSDMP Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, kerja sama tersebut bertujuan memperkuat kualitas pelayanan di lingkungan BPSDMP melalui dukungan berupa berbagi pengalaman, konsultasi, advokasi, dan pendampingan dari BSN.

Menurut dia, BPSDMP menargetkan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi atau Integrated Management System yang mencakup ISO 9001, ISO 21001, dan ISO 37001.

"Kami ingin menjadikan BPSDMP sebagai unit pelayanan yang memiliki standar internasional, yaitu integrated managementsystem atau sistem manajemen terintegrasi," katanya.

Penerapan standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan seluruh satuan kerja BPSDMP agar memenuhi standar yang kompeten dan profesional.

"Untuk itu, kami di BPSDMP ingin mendapatkan dukungan, baik berupa sharing experience, bahkan juga pendampingan dari teman-teman BSN," ujar Djatmiko.

Djatmiko menambahkan, peningkatan mutu pelayanan tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kinerja organisasi, tetapi juga mendukung kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan SDM perdagangan.

Sementara itu, Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi menyatakan dukungannya terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi di lingkungan BPSDMP.

Ia mengatakan, integrasi sistem manajemen dapat membantu organisasi menyelaraskan berbagai proses audit dan sertifikasi yang selama ini berpotensi berjalan secara terpisah.

"Kami sangat mendukung apabila teman-teman di BPSDMP akan menerapkan sistem manajemen mutu terintegrasi. Karena selama ini kadang-kadang sertifikasi itu dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem," ucapnya.

Menurut dia, peningkatan mutu produk menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung kemampuan produk nasional menembus pasar ekspor.

"Karena kan ketika kita berbicara perdagangan, ekspor, kita butuh pengembangan mutu. Dan pasti kita akan butuh bagaimana kita bisa merekayasa mutu produk-produk dalam negeri kita untuk bisa menembus pasar ekspor," ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Kemendag.

Budi menilai, kompetensi SDM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan ekspor nasional, kemampuan menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional juga ditentukan oleh kualitas tenaga kerja yang terlibat.

"Karena kita tujuannya meningkatkan ekspor, kalau SDM-nya tidak berkompetensi ya barang-barang juga tidak bisa ekspor," kata Budi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif, kita memastikan bahwa penjualan BMN hulu migas dapat benar-benar memberikan nilai tambah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lelang aset hulu migas PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Siak, Riau menambah penerimaan negara.

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati menegaskan bahwa lelang ini lebih dari sekadar transaksi jual beli aset.

"Penjualan lelang Barang Milik Negara (BMN) hulu migas yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekadar transaksi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari optimalisasi penggunaan aset negara, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta dukungan terhadap keberlanjutan industri migas nasional," ujar Rakhmawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Aset hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasi kembali menambah penerimaan negara. Lelang Barang Milik Negara (BMN) hulu migas pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Minas, Kabupaten Siak, Riau, ditutup Rabu (14/10) dengan penawaran tertinggi Rp11,01 miliar, sekitar Rp1,75 miliar di atas nilai limit.

Lelang yang digelar Kementerian ESDM melalui PPBMN itu menetapkan nilai limit Rp9,26 miliar. Pelelangan secara daring ditutup pukul 11.00 WIB, kemudian pemenang ditetapkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.

Rakhmawati mengatakan pelaksanaan lelang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini menjadi landasan agar pemindahtanganan aset negara berlangsung transparan, akuntabel, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian.

Menurut dia, tidak semua aset dapat dilelang. BMN hulu migas yang dijual harus masih memiliki nilai ekonomis, tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas, tidak ditetapkan status penggunaannya dan/atau tidak dimanfaatkan, serta tidak mengganggu kelancaran operasional.

Untuk menjaga proses tetap terbuka, PPBMN bersama PHR mendampingi peserta meninjau objek lelang sehari sebelum penawaran disampaikan. Dengan begitu, peserta dapat memperkirakan harga yang akan diajukan.

"Tahapan penjelasan dan peninjauan objek lelang menjadi bagian penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada peserta mengenai kondisi objek, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan lelang. Melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif, kita memastikan bahwa penjualan BMN hulu migas dapat benar-benar memberikan nilai tambah," ujar Rakhmawati.

Dirinya berharap hasil lelang memberi kontribusi signifikan terhadap PNBP. Ia juga menekankan pentingnya integritas seluruh pihak agar proses lelang tetap sehat, terbuka, dan profesional.

"BMN hulu migas merupakan aset yang mempunyai manfaat lebih, bukan hanya bermanfaat saat digunakan sebagai alat operasional kegiatan hulu migas, namun di saat sudah tidak digunakan pun masih dapat memberikan manfaat bagi negara," katanya.

Sejak 2025 hingga 30 September 2026, PPBMN telah menyetorkan PNBP dari hasil lelang BMN hulu migas lebih dari Rp104 miliar. Hasil lelang di Siak akan menambah capaian tersebut.

Lelang tidak berhenti di Siak. PPBMN menjadwalkan lelang BMN milik KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam pada 20-21 Oktober 2026 melalui KPKNL Samarinda, dengan nilai limit Rp9,62 miliar.

Melalui lelang yang sesuai ketentuan, aset hulu migas yang telah selesai menjalankan fungsi operasionalnya tetap dapat memberi manfaat bagi negara. Langkah ini sekaligus memperkuat tata kelola aset negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan penerimaan negara.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Itu kan pergantian direksi aksi korporasi biasa, ya. Pergantian Dirut BUMN itu kan hak daripada Danantara dan sudah barang tentu ada arahan dari Bapak Presiden.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) merupakan aksi korporasi biasa dan hak Danantara.

“Itu kan pergantian direksi aksi korporasi biasa, ya. Pergantian Dirut BUMN itu kan hak daripada Danantara dan sudah barang tentu ada arahan dari Bapak Presiden,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah acara Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Ketika disinggung mengenai apakah pergantian Dirut PLN dilatarbelakangi oleh pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, Bahlil kembali menegaskan bahwa pergantian direksi merupakan aksi korporasi yang biasa.

“Cuman biasa aja kok, itu (pergantian dirut) biasa,” ujar Bahlil.

Terkait arahan khusus dari Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil menyampaikan akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan PLN.

“Nanti kami rapatkan, ya,” ujar Bahlil pula.

Suroso Isnandar ditunjuk untuk menggantikan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN (Persero), kata Komisaris PLN Andi Arief ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (14/10).

Penggantian tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN pada Rabu (14/10) malam ini, pukul 18.30 WIB yang digelar menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

RUPSLB tersebut dihadiri oleh seluruh direksi PLN, komisaris PLN, dan BP BUMN.

Pergantian Dirut PLN tersebut terjadi setelah Batam, Kepulauan Riau, mengalami pemadaman listrik atau blackout.

Bahlil menyebut dugaan penyebab pemadaman listrik di Batam, Kepulauan Riau, berasal dari sejumlah persoalan teknis, termasuk gangguan jaringan akibat petir hingga dugaan hewan yang terkena jaringan listrik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya investasi sumber daya manusia (SDM), riset, dan teknologi sebagai fondasi dalam membangun industri di kawasan transmigrasi setelah mempelajari pengembangan industri otomotif di China.

"Saya tertarik bukan pada produknya, melainkan pada prosesnya," kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai kunjungannya ke Beijing Automotive Group (BAIC Group) di Beijing, China, Selasa (13/10), sebagai bagian dari agenda kerja Kementerian Transmigrasi pada 12–18 Oktober 2026.

Menurut Iftitah, pengalaman perusahaan otomotif tersebut menunjukkan bahwa kemajuan industri tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pabrik dan modal, tetapi juga oleh kualitas tenaga kerja, penguasaan teknologi, serta kemampuan penelitian yang dibangun secara berkelanjutan.

"Pertama, mereka berorientasi pada manusia. Itulah sebabnya mereka berinvestasi besar-besaran pada sumber daya manusia. Itu lesson learned pertama yang saya tangkap," ujarnya.

Ia menilai pengalaman tersebut relevan bagi transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, sehingga pengembangan industri perlu disertai pendidikan, pelatihan, dan penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Selain penguatan SDM, Iftitah menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam pengembangan industri dengan mencontohkan kemitraan BAIC bersama Hyundai dari Korea Selatan dan Mercedes-Benz dari Jerman.

Menurut dia, kemitraan dengan perusahaan yang telah memiliki pengalaman dan teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperkuat kemampuan produksi, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing industri nasional.

"Tidak ada sesuatu yang bisa dibuat dalam semalam. Mereka membutuhkan puluhan tahun, tetapi pada titik tertentu akan terjadi akselerasi," katanya.

Iftitah juga menekankan perlunya membangun ekosistem industri yang melibatkan pemasok, lembaga penelitian, tenaga ahli, jaringan logistik, serta usaha pendukung agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Kalau kita berinvestasi dalam riset dan ekosistemnya terbentuk, pihak lain tidak perlu mulai dari nol," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam konteks transmigrasi, pengembangan ekosistem tersebut dapat diarahkan pada pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, kegiatan manufaktur, serta usaha pendukung sesuai dengan potensi sumber daya dan kebutuhan pasar masing-masing kawasan.

Sejalan dengan penguatan SDM dan riset tersebut, Kementerian Transmigrasi pada 2026 telah menerjunkan 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang tergabung dalam 246 tim dari 10 perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pendampingan di 53 kawasan transmigrasi.

Penerapan teknologi di kawasan transmigrasi antara lain dilakukan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Hasanuddin di Weri-Saharey, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, melalui pengembangan alat pengering pala yang menurut Kementerian Transmigrasi mampu memangkas waktu pengeringan dari tujuh hari menjadi dua hari.

Sementara itu, TEP Universitas Indonesia di kawasan Barelang, Batam, Kepulauan Riau, telah memfasilitasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sebagai bagian dari pendampingan pengembangan ekonomi masyarakat.

Iftitah menilai keberhasilan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari masuknya investasi atau berdirinya pabrik, tetapi juga dari peningkatan keterampilan masyarakat, perkembangan usaha lokal, serta terbukanya lapangan kerja dan sumber pendapatan baru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali disebabkan kendala distribusi, sementara ketahanan stok BBM nasional masih aman pada kisaran 18-20 hari.

"Iya, itu masalah proses distribusi saja. Jadi kemarin memang ada keterlambatan kapal," kata Laode usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Laode menjelaskan keterlambatan kapal pengangkut BBM menghambat penyaluran pasokan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali, sehingga menimbulkan antrean kendaraan.

Namun, menurut dia, kini kapal pengangkut BBM tersebut telah tiba dan proses distribusi dipercepat melalui pelayanan selama 24 jam untuk memulihkan pasokan.

Laode memperkirakan gangguan distribusi BBM di Bali dapat teratasi pada Rabu ini atau Kamis (15/10/2026), seiring dengan percepatan penyaluran pasokan ke SPBU.

"Kapalnya sudah tiba, sejak di sana kemarin sudah dilakukan operasi pasar 24 jam. Semoga, mungkin hari ini atau besok sudah selesai permasalahannya," ujarnya.

Ia menekankan kendala distribusi tersebut tidak disebabkan oleh menipisnya persediaan BBM secara nasional, mengingat ketahanan stok masih berada pada kisaran 18–20 hari.

"Ketahanan masih aman, 18-20. Jadi, masalah yang ada ini lebih disebabkan oleh pola distribusi karena musim," ungkap dia.

Menurut Laode, kondisi musim dan cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian BBM, terutama untuk pengiriman yang mengandalkan jalur perairan.

Ia menjelaskan gelombang tinggi dapat menghambat kapal bersandar meskipun telah tiba di lokasi tujuan, sehingga memperlambat proses bongkar muat dan penyaluran BBM.

Sementara itu, di wilayah yang mengandalkan transportasi sungai, berkurangnya debit air dapat menyebabkan pengiriman dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih terbatas dan waktu tempuh lebih lama.

Laode mengatakan kendala distribusi serupa juga pernah terjadi di daerah lain, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan antrean BBM di Bali dipicu kendala teknis pada kapal pengangkut yang mengakibatkan keterlambatan proses sandar dan bongkar muat.

Untuk mempercepat pemulihan pasokan, Pertamina menambah pengiriman BBM sebanyak 26.200 kiloliter secara bertahap melalui kapal tanker yang dijadwalkan tiba pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026.

Pengiriman tersebut dilakukan melalui Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Pertamina Patra Niaga juga memetakan 52 SPBU di Bali untuk memberikan pelayanan selama 24 jam guna mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat.

Berdasarkan data Pertamina, rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari, yang menjadi salah satu acuan dalam perencanaan kebutuhan pasokan dan distribusi BBM.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan penggunaan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) dalam tabung tiga kilogram (kg) dapat diterapkan kepada masyarakat pada 2027 setelah melalui tahapan evaluasi.

"Jadi, ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi, sehingga kita harapkan 2027 sudah bisa diimplementasikan, insya Allah," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Rabu.

Laode menjelaskan pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan CNG selama satu bulan dan kini memasuki tahap evaluasi untuk memastikan kesiapan penerapannya kepada masyarakat.

Evaluasi tersebut mencakup keseluruhan proses penggunaan CNG, termasuk penyusunan skema bisnis yang akan menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.

"CNG, saya katakan sudah diuji selama satu bulan, dan berikutnya kita evaluasi seluruh prosesnya termasuk skema bisnisnya nanti seperti apa," ujarnya.

Menurut dia, proses evaluasi dan persiapan masih membutuhkan waktu beberapa bulan sebelum program tersebut dapat diterapkan secara lebih luas.

Ia mengatakan penerapan CNG kepada masyarakat akan didahului dengan pengumuman resmi dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Laode juga menyebut kontrak pengadaan tabung CNG untuk mendukung program tersebut mencakup sedikitnya 100.000 unit.

"Kalau di dalam kontrak pengadaannya itu kan minimal 100.000," katanya.

Ia membenarkan keterangan mengenai pengadaan tabung dari China, tetapi belum merinci jumlah tabung yang telah tersedia maupun jadwal pendistribusiannya kepada masyarakat.

"Iya (dari China), gitu," tuturnya singkat.

Pada Mei 2026, Laode menyebutkan penggunaan CNG sebagai alternatif LPG tiga kg dapat dimulai pada tahun ini, dengan penerapan awal secara bertahap di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Pada September 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyampaikan bahwa penggunaan CNG menjadi salah satu alternatif pengurangan konsumsi LPG tiga kg yang dipersiapkan mulai 2027.

Kementerian ESDM pada September juga telah melaksanakan uji coba penggunaan CNG tiga kg secara terbatas kepada pengguna di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Laode juga menyampaikan salah satu hasil evaluasi awal penggunaan CNG menunjukkan perlunya kendaraan dengan bak tertutup untuk pengangkutan tabung sebagai bagian dari aspek keselamatan distribusi.

Aspek keselamatan menjadi perhatian karena tekanan CNG mencapai sekitar 200-250 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan LPG yang berkisar 5-10 bar, sehingga desain tabung dan sistem distribusinya memerlukan pengujian khusus.

Pengembangan CNG merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan alternatif LPG tiga kg dengan memanfaatkan sumber gas bumi domestik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tahun 2025, impor LPG Indonesia tercatat sekitar 7,49 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri mencapai 1,92 juta ton dengan penjualan nasional sebesar 9,24 juta ton.

Meski demikian, Laode belum menyampaikan tanggal pasti peluncuran CNG tiga kg, jumlah tabung yang akan disalurkan pada tahap awal, maupun harga jual dan mekanisme distribusinya kepada masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PLTA Batang Toru memikul beragam harapan dari masyarakat di sekitarnya

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Gemericik air sungai Batang Toru sayup-sayup menyertai perjalanan menuju bendungan utama pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akhir pekan kedua Oktober.

Pepohonan nan rimbun tampak berbaris di sisi jalan, bagai pasukan yang mengelilingi dan menjaga tepi bendungan.

Aroma khas dari tanah dan dedaunan yang diguyur hujan menyambut siapa pun yang bertandang untuk melihat perkembangan proyek PLTA berkapasitas 510 megawatt (MW) tersebut. Meski Indonesia tengah dilanda fenomena El Nino, hujan telah rutin membasahi bumi Tapanuli Selatan sejak awal September.

Dari sanalah, pemerintah melihat potensi air dari sungai Batang Toru, di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dapat menjelma menjadi karunia bagi masyarakat di sekitarnya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru dapat menjadi pilar ketahanan energi dan stabilitas kelistrikan untuk kawasan tersebut.

“Ini (PLTA Batang Toru) merupakan upaya kita memperkuat ketahanan energi nasional, upaya kita memperkuat keandalan energi nasional. Tentu ini merupakan bagian dari Astacita,” ujar Yuliot ketika bertandang ke Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (9/10).

Kehadirannya kala itu sekaligus untuk memulai tahap penggenangan PLTA Batang Toru. Langkah tersebut merupakan upaya percepatan proyek PLTA agar dapat mendukung keandalan sistem kelistrikan Sumbagut menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Penopang energi Sumbagut

Selaras dengan cita-cita pemerintah, PT PLN Nusantara Renewables turut mengoptimalkan potensi sumber daya air melalui PLTA Batang Toru 510 MW untuk kepentingan ketenagalistrikan domestik.

Direktur Teknologi, Teknik, dan Keberlanjutan PT PLN (Persero) Edwin Nugraha Putra mengamini signifikansi kehadiran PLTA Batang Toru.

Saat ini, pembangkit-pembangkit Sumatera memiliki daya mampu pembangkit sebesar 2.551 MW dan beban puncak mencapai 2.446 MW, sehingga menyisakan cadangan daya sekitar 105 MW. Cadangan operasional yang tersisa berada di kisaran 4 persen, sementara cadangan yang ideal berada di level 15–20 persen.

Sementara itu, Edwin menyampaikan kebutuhan listrik Sumatera terus menunjukkan tren peningkatan. Sejak 2025 hingga Oktober 2026, permintaan listrik meningkat sekitar 490 MW.

Peningkatan kebutuhan listrik tersebut menjadi pengingat betapa pentingnya PLTA Batang Toru untuk masuk ke sistem kelistrikan Sumatera.

PLTA Batang Toru akan dimanfaatkan sebagai pembangkit peaker atau pembangkit listrik puncak yang dioperasikan untuk memenuhi lonjakan beban listrik dalam waktu singkat, terutama pada jam beban puncak.

PLTA yang dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) dirancang untuk beroperasi penuh pada jam beban puncak (18.00–24.00) dengan spesifikasi konsumsi air sebesar 0,24 liter per kWh.

Berdasarkan kalkulasi pakar energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, PLTA Batang Toru menaikkan cadangan sistem Sumatera dari empat persen menjadi sekitar sembilan persen.

Selain itu, ia juga mengatakan PLTA Batang Toru dapat memangkas kebutuhan LNG di Arun hingga 4–5 kargo per tahun.

Yayan menilai PLTA Batang Toru cukup untuk menambal kekurangan pasokan listrik, namun hanya untuk jangka waktu 3–5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Yayan mengatakan rencana pembangkit lain tetap perlu berjalan sebagaimana yang termaktub di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Dalam RUPTL tersebut, telah terjadwal pengembangan lebih dari 2 ribu MW PLTA kuota Sumbagut pada 2031–2034, sekitar 700 MW panas bumi Sumatera, serta baterai penyimpanan energi (BESS) 250 MW pada 2028–2029.

Dengan demikian, keandalan listrik nasional, khususnya Sumatera, dapat terwujud sebagai buah kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pihak swasta.

Dampak ekonomi

“Dulu waktu belum ada PLTA, orang memikul duren dari situ,” tutur Saiin (61) sembari menunjuk ke arah kebun durian dan karet yang berlokasi di kawasan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kebun durian itu terletak tak jauh dari lokasi bendungan utama PLTA Batang Toru.

Ketika musim panen, menurut Saiin, warga sekitar yang memiliki atau bekerja di kebun durian maupun karet harus berjalan kaki meniti kontur tanah yang tidak rata sembari memikul hasil panen mereka.

Pandangan Saiin lantas beralih ke bawah, menunjuk beton yang kini menjadi tempat kakinya berpijak.

“Tadinya ini nggak bisa dilalui mobil, sekarang bisa. Dibangun jalan, sekarang mobil udah sampe untuk mengambil hasil panen,” kata Saiin.

Saiin yang kala itu mengenakan seragam berwarna kelabu serta helm putih bertulisan NSHE merupakan warga Tapanuli Selatan yang tinggal di sekitar kawasan proyek PLTA Batang Toru.

Tak hanya mendapat akses untuk mengangkut hasil panen, Saiin menyampaikan ia bersama sejumlah anggota keluarganya juga bekerja di NSHE. Kesempatan untuk turut bergabung dalam proyek pengembangan PLTA Batang Toru menambah penghasilan bagi keluarga Saiin.

Sebagai seorang pensiunan, Saiin mengatakan dirinya merasa sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk bekerja akibat kehadiran PLTA Batang Toru, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa tua.

“Kalau bagi keluarga saya sendiri, tadinya yang seharusnya saya sudah nganggur, sekarang masih bisa bekerja. Masih ada penghasilan. Juga anak-anak saya sudah di sini semua,” ujar Saiin.

Dampak ekonomi juga dirasakan oleh Sanjani (36), seorang warga Tapanuli Selatan yang bekerja di proyek pengembangan PLTA Batang Toru sejak tahap pengeboran dan pengambilan sampel tanah.

Sanjani yang kini bekerja sebagai penerima tamu menyampaikan perekonomian masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru menunjukkan peningkatan.

Ia menjadikan kondisi rumah masyarakat sekitar sebagai indikator dari peningkatan kondisi perekonomian. Dari yang sebelumnya bukan bangunan permanen, kini sudah menjadi bangunan permanen.

“Dari yang enggak bisa bangun rumah, setelah kerja di sini bisa bangun rumah. Saya dulu belum ada kebun, sekarang alhamdulillah ada kebun terbeli,” kata Sanjani.

Menurut dia, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru juga didukung oleh program-program pelatihan yang diberikan pihak pengembang. Terdapat pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan engineering atau keteknikan, pelatihan bahasa Mandarin, hingga pelatihan pelayanan tamu seperti yang dijalani oleh Sanjani.

Pelatihan tersebut diberikan kepada karyawan yang berminat dan sesuai dengan bidang yang sedang dilakoni. Pelatihan tersebut lantas mengasah keterampilan untuk menjadi bekal bagi masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru.

Dalam kesempatan tersebut, Sanjani berharap agar kelistrikan di Sumbagut dapat menjadi lebih stabil guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat setelah PLTA Batang Toru beroperasi. Terlebih, perkembangan zaman menuntut kondisi listrik yang andal dan stabil.

“Segala sesuatunya kan sudah perlu listrik, masak pakai listrik, apalagi yang kerja sibuk kan tinggal colokkan nasi atau panaskan segala macam, nggak perlu cari-cari gas,” kata dia.

PLTA Batang Toru memikul beragam harapan dari masyarakat di sekitarnya. Untuk energi yang stabil, untuk dampak ekonomi yang berganda, untuk memudahkan kehidupan masyarakat Sumatera.

Aspek kelestarian alam dan terjaganya ekosistem tetap harus menuai perhatian yang utama, sebab hanya dengan rimbunnya hutan dan alam yang permai, karunia berupa air Batang Toru dapat terus mengalir untuk negeri.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka opsi melakukan moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi.

Langkah tersebut dipertimbangkan seiring meningkatnya risiko over supply nikel di pasar global, katanya saat diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi yaitu berada di kisaran 50-60 persen, sehingga kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pasokan nikel saat ini telah melebihi kebutuhan pasar.

Ia melanjutkan, kelebihan pasokan nikel mencapai sekitar 2,5 juta ton sehingga memberikan tekanan terhadap harga nikel dunia.

"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ujar Menteri Bahlil.

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji kembali arah pengembangan industri nikel nasional, yang mana tidak semua industri pengolahan nikel yang saat ini menghasilkan produk setengah jadi perlu untuk terus didorong.

Adapun produk nikel setengah jadi utama di Indonesia diantaranya feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate (MHP).

Ia menjelaskan, pemerintah akan memilah industri yang masih perlu dilanjutkan dan industri yang perlu dibatasi pengembangannya, dengan salah satu opsi yang tengah dibahas merupakan moratorium terhadap industri penghasil produk setengah jadi.

"Kami akan laporkan ke Presiden (Prabowo Subianto), tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan," ujar Bahlil.

Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan supaya pengelolaan sumber daya nikel tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pengolahan, namun juga harus mempertimbangkan keberlanjutan cadangan dan struktur industri nasional.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan bahwa opsi moratorium terutama akan dipertimbangkan apabila produksi produk setengah jadi telah mengalami kelebihan pasokan di pasar global.

Ia mengatakan bahwa kondisi pasokan dan cadangan nikel saat ini telah menciptakan tekanan terhadap harga komoditas tersebut.

“Kalau memang kita udah terjadi over supply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” ujar Menteri Bahlil.

Seiring dengan itu, pemerintah akan mengkaji kemungkinan untuk mengurangi penambahan kapasitas industri yang hanya menghasilkan produk setengah jadi, sebaliknya pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung.

“Yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung. Supaya struktur ekonomi kita bisa betul-betul terjadi shifting," ujar Menteri Bahlil.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan apabila pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GigaWatt peak (GWp) telah selesai, maka dapat menghemat subsidi listrik mencapai Rp73 triliun.

Ia menyebut program PLTS 100 GW membutuhkan investasi sebesar 73 miliar dolar AS, dengan program dimulai dari sebanyak 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dengan kapasitas 5,3 GWp beberapa waktu lalu.

"Dan ini InsyaAllah kalau semua selesai, mampu kita melakukan efisiensi terhadap subsidi APBN kita kurang lebih sekitar Rp70 sampai Rp73 triliun," ujar Menteri Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan, penghematan sebesar Rp70 sampai Rp73 triliun tersebut penting karena total subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah saat ini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun.

"Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang udah lebih dari 200 triliun, besar sekali APBN kita Bapak, Ibu semua. Besar sekali. Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini," ujar Menteri Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dengan tahap awal pembangunan 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi.

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo.

Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.

Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun, bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya lebih cepat dalam dua tahun.

Ia mengatakan pengembangan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional.

"Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia," katanya.

Selain itu, Presiden menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) bekerja cepat dan solid untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026