#30 tag 24jam
Pupuk Indonesia siapkan stok 350 ribu ton untuk Sulawesi Maluku Papua
PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok cadangan pupuk bersubsidi sebanyak 350 ribu ton untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua guna mengantisipasi ... [456] url asal
Kendari (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok cadangan pupuk bersubsidi sebanyak 350 ribu ton untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua guna mengantisipasi kebutuhan petani menjelang musim tanam, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Regional CEO PT Pupuk Indonesia Wilayah IV (Sulawesi, Maluku, dan Papua), Wisnu Ramadhani saat ditemui di Konawe Selatan, Kamis, mengatakan bahwa jumlah ketersediaan pupuk tersebut tergolong aman untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di kawasan Indonesia Timur.
"Untuk wilayah kami di Regional 4 yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua, stok yang tersedia mencapai 350.000 ton. Jadi kondisinya cukup aman," ujar Wisnu Ramadhani.
Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih memasuki musim kemarau, sehingga penyerapan pupuk oleh petani belum mencapai puncaknya. Situasi ini dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat cadangan stok pupuk (building stock).
"Khusus di wilayah Indonesia Timur, stok yang ada saat ini mampu bertahan hingga 2,5 bulan ke depan, termasuk untuk pasokan di Sulawesi Tenggara," katamu.
Wisnu menjelaskan langkah penyiapan cadangan stok ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi lonjakan permintaan pupuk seiring datangnya musim hujan yang diperkirakan mulai aktif pada akhir Desember, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan tinggi akan dimulai pada Desember, dan saat itulah para petani biasanya mulai melakukan penanaman," jelasnya.
Ia juga menyampaikan guna memastikan kelancaran distribusi hingga ke tingkat bawah, PT Pupuk Indonesia menyalurkan pasokan pupuk langsung ke pengecer resmi atau Penyalur Pupuk Terdapat di Kios (PPTS) yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
"Jika biasanya kios pengecer hanya menyetok 5 hingga 10 ton, saat ini stok di masing-masing PPTS dinaikkan hingga mencapai 20 ton di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, Wisnu memastikan bahwa proses layanan berjalan lancar tanpa kendala. Sedangkan syarat utama bagi petani adalah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
"Petani yang terdaftar di e-RDKK cukup datang ke kios dan membayar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, lalu pupuk bisa langsung dibawa pulang," jelasnya.
Ia menambahkan, guna mempermudah distribusi ke petani, saat ini pemerintah memberikan potongan harga atau diskon sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.
"Harga pupuk jenis Urea turun dari Rp112.000 menjadi Rp90.000 per sak ukuran 50 kilogram. Sedangkan pupuk NPK Phonska mengalami penurunan dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak ukuran 50 kilogram," sebut Wisnu.
Ia menyampaikan untuk menjaga keterbukaan dan mencegah praktik penjualan di atas HET, PT Pupuk Indonesia melengkapi setiap kios resmi dengan daftar harga transparan serta layanan pengaduan.
"Informasi harga sudah kami tempel di setiap kios agar petani tahu. Jika menemukan ada penebusan di atas harga resmi, silakan laporkan ke nomor pengaduan yang tertera di masing-masing kios," tambah Wisnu.
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
DJPb: Penyaluran KUR di Sultra capai Rp3,77 triliun per September 2026
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha ... [382] url asal
KendariS (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah tersebut telah mencapai Rp3,77 triliun per September 2026.
Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa total pembiayaan tersebut disalurkan kepada 63.335 debitur atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra.
"Penyaluran KUR dan UMi hingga 30 September 2026 secara keseluruhan tumbuh positif. Total penyaluran mengalami peningkatan 23,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara jumlah debitur tumbuh 5,83 persen (yoy)," kata Iman.
Iman menjelaskan berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro menjadi penyumbang terbesar dan paling mendominasi penyaluran. Skema Mikro mencatatkan nilai penyaluran sebesar Rp2,33 triliun bagi 42.357 debitur.
"Posisi kedua ditempati skema KUR Kecil yang terealisasi sebesar Rp1,06 triliun untuk 4.606 debitur. Sementara itu, untuk program Pembiayaan UMi, termasuk UMi Pro, tercatat secara keseluruhan menyerap anggaran Rp91,12 miliar dengan menjangkau 15.357 debitur," ujarnya.
Selain itu, terdapat penyaluran skema Supply Rumah sebesar Rp168,58 miliar untuk 48 debitur, Demand Rumah Rp101,64 miliar untuk 595 debitur, KUA Rp15,37 miliar untuk 29 debitur, serta SuperMI senilai Rp3,32 miliar untuk 343 debitur.
Iman Widhiyanto menjelaskan jika dilihat dari sebaran kabupaten dan kota, Kabupaten Kolaka menjadi daerah dengan nilai penyaluran terbesar di Sulawesi Tenggara, yakni mencapai Rp543,91 miliar yang dimanfaatkan oleh 7.663 debitur.
"Kemudian disusul oleh Kota Kendari dengan penyaluran sebesar Rp536,61 miliar untuk 6.134 debitur dan Kabupaten Muna sebesar Rp500,07 miliar untuk 11.482 debitur," jelas Iman Widhiyanto.
Sementara tiga daerah dengan nilai penyaluran terendah berada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp23,17 miliar untuk 983 debitur, Kabupaten Buton Tengah Rp19,82 miliar untuk 793 debitur, dan Kabupaten Muna Barat sebesar Rp9,02 miliar untuk 335 debitur.
Iman Widhiyanto menegaskan memasuki triwulan IV 2026, DJPb Sultra mendorong perluasan akses pembiayaan di daerah-daerah yang nilai penyalurannya masih relatif rendah.
"Ruang kebijakan kita ke depan adalah memperluas akses pembiayaan di wilayah-wilayah yang masih rendah, sekaligus mengintegrasikan serta menghubungkan KUR dan UMi dengan rantai pasok program-program prioritas pemerintah daerah maupun pusat," tambah Iman Widhiyanto.
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Menko Pangan jamin distribusi pupuk petani saat Rembuk Tani di Konsel
Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin distribusi pupuk mudah didistribusikan kepada para petani saat melaksanakan Rembuk Tani di ... [362] url asal
Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya
Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin distribusi pupuk mudah didistribusikan kepada para petani saat melaksanakan Rembuk Tani di Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menko Pangan Zulkifli Hasan saat ditemui di Konsel, Rabu, menyampaikan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam menjamin distribusi pupuk, yakni penyediaan pupuk diskon untuk para petani.
"Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya. Itu tentu tidak terlepas dari kebijakan kemudahan pupuk diskon, ya," kata Zulkifli Hasan.
Namun, kata dia, kebijakan tersebut tidak dipersiapkan untuk pupuk subsidi karena sudah terdata di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk didistribusikan ke kelompok Tani.
Zulkifli Hasan menyampaikan bagi masyarakat atau petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi agar mendaftarkan kelompok tani mereka.
"Karena kalau semua orang ngambil pupuk enggak boleh, pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu yang terdaftar, yang petani. Kalau tidak petani ya enggak dapat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu pula, ia juga menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk non subsidi jenis NPK sebanyak 1,5 ton dan jenis UREA sejumlah 1,5 ton.
Selain persoalan pupuk, Zulkifli Hasan juga turut menyoroti kebijakan fleksibilitas harga gabah demi menyejahterakan para petani. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus persyaratan kadar air gabah yang sebelumnya dipatok sebesar 14 hingga 18 persen, sehingga seluruh hasil panen padi yang matang dapat diserap tanpa terkendala aturan kadar air.
"Kemudian harga gabah kita tingkatkan. Kalau dulu gabah itu ada syarat kadar air 14-18 persen, itu kita hapus. Pokoknya panen, ya, asal sudah matang padinya dipanen, itu harganya Rp6.500 per kilo," jelasnya.
Ia menjelaskan Kebijakan penghapusan syarat kadar air ini diambil untuk melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak yang kerap memotong harga gabah hingga Rp4.000—Rp4.500 per kilogram dengan dalih ketidaksesuaian kadar air.
"Kalau dulu ada catatan kadarnya 18, sehingga itu permainan antar tengkulak, ya, sehingga harga gabah kadang-kadang Rp4.000, Rp4.500. Kadang petani tidak tahu kadar airnya berapa, 18, 14, 28, enggak paham-paham. Nah itu kita hapus," tegasnya.
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Zulhas dorong kemandirian pangan lewat budidaya bioflok tematik
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan upayanya terus mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui program budidaya bioflok ... [285] url asal
Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan upayanya terus mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui program budidaya bioflok tematik di tingkat desa ataupun kecamatan, guna memenuhi kebutuhan protein ikan nasional.
"Tadi ada ibu-ibu minta agar kampungnya juga perlu untuk pengembangan protein ikan. Nah, sekarang tepat, kita lagi membangun 40.000 bioflok, nanti dibangun oleh pemerintah," kata Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil Zulhas saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu.
Ia menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan agar setiap wilayah hingga tingkat desa mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, baik sumber karbohidrat maupun protein ikan, serta peningkatan produksi sektor perikanan.
Untuk mendukung ketercapaian target tersebut, lanjut Zulhas, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk satu unit bioflok tematik dengan syarat lahan yang tersedia seluas 1.000 meter persegi.
"Kita akan bangun 40.000 karena perintah Bapak Presiden, setiap kecamatan bahkan nantinya setiap desa harus mandiri pangan, harus cukup proteinnya, cukup karbohidratnya," ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama agar Indonesia bisa tumbuh menjadi negara maju. Menurutnya, pemenuhan gizi yang cukup sejak dini sangat krusial untuk mencegah gangguan pertumbuhan fisik maupun kecerdasan.
"Kalau gizi kurang, pertumbuhan tulang dan otot tidak sempurna, makanya tidak bisa tinggi, pertumbuhan otak juga tidak sempurna. Tidak mungkin Indonesia maju kalau manusianya tidak sempurna fisiknya," jelasnya..
Selain pengerjaan 40.000 bioflok tematik, pemerintah juga menyiapkan program penguatan sektor kelautan dengan membangun 5.000 kampung nelayan secara bertahap, yakni sebanyak 2.000 lokasi pada tahun depan dan 3.000 lokasi pada tahap berikutnya.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)