#30 tag 24jam
Bahlil tingkatkan keterlibatan rakyat lewat sumur rakyat hingga etanol
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meningkatkan keterlibatan ... [414] url asal
#bahlil-lahadalia #menko-hilirisasi #sumur-rakyat #bioetanol #sorgum-manis
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meningkatkan keterlibatan rakyat di sektor ESDM melalui sumur rakyat hingga etanol.
"Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah kita berikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa, itu sudah. Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), di Jakarta, Senin.
Kebijakan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekitar 45 ribu sumur rakyat. Banyak di antaranya telah dikelola warga secara turun-temurun di belakang rumah mereka, namun selama ini belum memiliki izin.
Kini minyak dari sumur rakyat dibeli Pertamina dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).
Menurut Bahlil, legalisasi sumur rakyat memberi dua manfaat sekaligus. Masyarakat mendapat jaminan dalam menjalankan usahanya, sementara negara memperoleh tambahan produksi untuk mendongkrak lifting.
"Sudah tentu dengan produksi ini, mampu kita menjamin rakyat dalam mengelola usaha sumur-sumur mereka. Dan yang kedua, ini juga bisa meningkatkan lifting," katanya.
Selain memperkuat produksi minyak di hulu, pemerintah menyiapkan langkah untuk menekan impor bensin melalui program etanol. Saat ini kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 18–19 juta kiloliter.
Bahlil menyebut mandatori etanol akan diterapkan bertahap hingga E50, dengan perencanaan menuju 2028 yang kini tengah dimatangkan sesuai kapasitas industri dalam negeri.
"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," ucap dia.
Bahan baku etanol, lanjut Bahlil, telah dipetakan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa, Sumatera, dan Papua. Untuk tahap E20, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol dari bahan baku singkong, tebu, dan jagung.
Kebutuhan lahannya diperkirakan sekitar 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung, dengan memanfaatkan lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan HGU (Hak Guna Usaha) telantar yang dikelola terintegrasi dari hulu ke hilir.
Pemerintah juga mengembangkan bahan baku alternatif. Pilot project sorgum manis telah berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, sementara pengolahan aren di Kamojang berkapasitas 1.000 liter per hari.
Langkah ini mengikuti jejak keberhasilan mandatori biodiesel B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026. Program tersebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.
Melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak dan penguatan bahan bakar nabati berbasis bahan baku domestik, pemerintah mendorong peningkatan produksi energi nasional sekaligus membuka ruang usaha yang lebih luas bagi rakyat di daerah.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Bahlil tegaskan pemerintah telah menerbitkan empat kebijakan pro UMKM
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menerbitkan empat kebijakan yang berpihak terhadap ... [440] url asal
#kebijakan-pro-umkm #bahlil-lahadalia #menko-hilirisasi #sumur-rakyat #rkab #iup-minerba
Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menerbitkan empat kebijakan yang berpihak terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
“Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM,” ujar Bahlil dalam Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.
Adapun empat kebijakan tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk UMKM dan koperasi, legalisasi sumur rakyat, kebijakan yang mewajibkan pemegang IUP bekerja sama dengan kontraktor lokal, serta kebijakan terkait persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Terkait dengan IUP untuk UMKM dan koperasi, Bahlil menjelaskan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sebagian besar IUP di daerah pertambangan, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, hingga Papua, dimiliki oleh orang Jakarta.
Menurut Bahlil, hanya sedikit jumlah masyarakat lokal yang memiliki IUP untuk mengelola tambang di daerah mereka sendiri.
“Setelah saya cek aturan, semuanya tender. Kalau model kayak begini, sampai ayam tumbuh gigi pun orang daerah nggak akan pernah mendapatkan akses yang sama dengan teman-teman di Jakarta,” ujar Bahlil.
Oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Undang-undang tersebut memprioritaskan IUP untuk koperasi dan UMKM tanpa perlu melakukan tender.
Selanjutnya, terkait dengan kebijakan sumur rakyat, Bahlil menyampaikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
“Semua sumur rakyat yang tadinya nggak ada izin, kita kasih izin. Biarkanlah orang daerah itu juga punya hak untuk mengelola di kampung halamannya,” kata Bahlil lagi.
Bahlil mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam menggarap pertambangan mineral dan batu bara (minerba) melalui penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026.
Kepmen tersebut mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara.
“Saya buat Keputusan Menteri lagi kemarin. Untuk perusahaan yang punya IUP, kontraktornya tidak boleh terafiliasi (perusahaan pemegang IUP). Kasih orang daerah untuk dia kerjakan,” ujar Bahlil.
Kebijakan keempat, kata Bahlil melanjutkan, adalah persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Bahlil memberikan prioritas persetujuan kuota produksi untuk pertambangan dengan kuota produksi yang tergolong kecil.
“Yang cuma 300 ribu, 200 ribu, atau 1 juta (ton), aku bilang kasihlah. Mereka itu pasti UMKM dan mereka pasti pribumi,” ujar dia pula.
Bahlil meyakini dengan memberikan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, dapat terjadi pemerataan di sektor ESDM.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Bahlil setujui kerja sama penjualan minyak hasil sumur rakyat di Aceh
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan telah menyetujui kerja sama penjualan hasil produksi sumur ... [348] url asal
#sumur-rakyat-aceh #bahlil-lahadalia #izin-sumur-rakyat #sumur-minyak-rakyat
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan telah menyetujui kerja sama penjualan hasil produksi sumur minyak rakyat di Aceh kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh,” katanya ketika dijumpai di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.
Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan izin untuk sebagian sumur minyak rakyat yang berproduksi di Sumatera dan di Jawa.
Ia meyakini bahwa produksi minyak dari sumur rakyat mampu meningkatkan lifting minyak nasional, serta menjamin nasib masyarakat yang mengelola usaha sumur rakyat.
“(Yang ambil) ada dua, Medco dan Pertamina,” ujar Bahlil.
Langkah tersebut merupakan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Pemberian izin untuk menjual hasil produksinya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan bagian dari mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat.
Pada Jumat (2/10), Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menandatangani tiga perjanjian kerja sama (PKS) untuk pembelian hasil produksi sumur minyak masyarakat dalam wilayah kerja (WK) di Aceh.
Sebanyak tiga PKS tersebut ditandatangani bersama antara KKKS WK di Aceh dengan koperasi/UMKM sumur minyak rakyat yakni, Koperasi Produsen Keuramat Jaya Energy dengan PT Pema Global Energy (PGE), lalu Koperasi Produsen Tata Seuramo Peureulak serta PT Aceh Timur Energi dan Mineral (ATEM) dengan PT Medco E&P Malaka di Jakarta.
Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan langkah itu menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan kerja sama produksi sumur minyak masyarakat di WK Blok A Aceh Timur dan WK Blok B Aceh Utara.
Mawardi mengatakan dirinya mendapatkan arahan dari Menteri ESDM untuk terus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi di Aceh. Arahan itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kita terus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional serta mengoptimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat," ujar dia.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)