#30 tag 24jam
Indonesia gabung IDDI percepat transisi material rendah karbon
Indonesia resmi bergabung dalam Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI) guna memperkuat upaya dekarbonisasi industri melalui pengembangan pasar ... [573] url asal
Jakarta (ANTARA) - Indonesia resmi bergabung dalam Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI) guna memperkuat upaya dekarbonisasi industri melalui pengembangan pasar material rendah karbon dan pengadaan publik hijau.
Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Indonesia Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan pengadaan publik harus menjadi instrumen untuk transformasi pasar yang mendorong penggunaan produk rendah karbon dan mempercepat investasi industri berkelanjutan.
"Ketika pemerintah secara konsisten menciptakan permintaan untuk produk rendah karbon, industri akan menerima sinyal yang jelas bahwa berinvestasi dalam keberlanjutan memiliki nilai ekonomi dan pasar yang nyata," kata Dwi terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Indonesia telah mengumumkan keikutsertaan dalam Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI), sebuah koalisi global yang dikoordinasikan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) guna mendorong permintaan terhadap material rendah karbon pada awal bulan ini.
Pengumuman itu disampaikan dalam acara Regional Dialogue on Advancing Green Public Procurement in Asia (Dialog Regional tentang Memajukan Pengadaan Publik Hijau di Asia) yang diselenggarakan LKPP Indonesia, bekerja sama dengan UNIDO, Agora Industry, dan Industrious Labs di Jakarta.
Bersamaan dengan pengumuman itu, diluncurkan pula kemitraan formal antara LKPP dan UNIDO untuk menerjemahkan ambisi tingkat tinggi terkait Pengadaan Publik Hijau (Green Public Procurement/GPP) ke dalam implementasi praktis.
GPP dipandang sebagai penggerak utama untuk membuka investasi teknologi hijau yang dapat menurunkan emisi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja di kawasan Asia.
Dengan porsi belanja publik yang signifikan dalam pengeluaran nasional, pemanfaatan permintaan pemerintah melalui GPP dinilai mampu menjadi katalis bagi percepatan transformasi industri hijau.
Melalui penetapan standar pengadaan hijau yang jelas untuk proyek pekerjaan umum dan infrastruktur berskala besar, pemerintah dapat menciptakan pasar yang lebih terprediksi bagi produk rendah karbon.
Kepastian permintaan jangka panjang tersebut akan mendorong produsen dalam negeri untuk berinovasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta mempercepat pengembangan industri rendah karbon.
Selama tiga hari, para pembuat kebijakan, pemimpin industri, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan, termasuk Climate Catalyst mengkaji kerangka kerja praktis untuk mengoperasionalkan GPP.
Hal itu mencakup standar pengadaan wajib, sistem pengadaan elektronik (e-procurement) digital, Deklarasi Produk Lingkungan (Environmental Product Declarations/EPD), serta tolok ukur jejak karbon untuk material dasar seperti baja, semen, dan beton.
Sementara itu, Perwakilan UNIDO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Marko Kamiya menegaskan Green Public Procurement merupakan kebijakan industri sekaligus kebijakan lingkungan.
"Kebijakan ini membangun pasar domestik untuk material rendah karbon dan memberikan imbalan bagi produsen yang melakukan investasi lebih awal," katanya.
Ia menambahkan infrastruktur publik yang dibangun dalam dekade ini akan tetap berdiri sepanjang sisa abad ini, sehingga pemilihan material untuk infrastruktur tersebut merupakan keputusan yang hanya dibuat satu kali.
Direktur Indonesia Climate Catalyst, Arief Aziz menyampaikan penerapan GPP sejalan dengan temuan laporan terbaru Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada mengenai peluang ekonomi dari dekarbonisasi industri baja di Indonesia.
Menurut laporan tersebut, transisi menuju baja hijau diproyeksikan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi lima kali lebih besar dibandingkan skenario bisnis seperti biasa (business as usual) pada 2050.
Penerapan baja hijau juga diperkirakan mampu menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar 8,2 miliar dolar AS, berbanding terbalik dengan defisit 400 juta dolar AS, serta meningkatkan permintaan tenaga kerja hingga 60 persen dengan dukungan kebijakan GPP.
"Asumsi utama di balik angka-angka ini adalah diterapkannya kebijakan GPP,” kata Arief.
Seiring dengan pembangunan infrastruktur di negara-negara Asia yang akan menentukan arah abad mendatang, GPP menawarkan solusi yang saling menguntungkan yakni memperkuat industri lokal, menarik pendanaan hijau, serta meletakkan dasar bagi era pertumbuhan industri berikutnya yang bertumpu pada inovasi rendah karbon.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)